Jepang di Asia Tenggara

16 03 2010

by :Igor Dirgantara

Dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat (Belanda, Perancsi, Spayol, Portugis, dan Amerika), Jepang belum terlalu lama menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan kawasan di mana negara-negara inti ASEAN berada. Sekalipun demikian, Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah menjajah negara-negara Asia Tenggara walaupun hanya bertahan kurang dari empat tahun. Oleh karena itu, sekalipun dalam ingatan bangsa-bangsa Asia Tenggara Jepang adalah mantan negara penjajah tetapi Jepang gagal menanamkan pengaruh budayanya di kawasan Asia Tenggara.1

Sangat sulit melepaskan ingatan Jepang sebagai penjajah dalam pikiran orang-orang Asia Tenggara hingga saat ini. Bahkan era penjajahan Jepang masih meninggalkan sisanya dalam bentuk tuntutan wanita-wanita Asia Tenggara yang dijadikan sebagai penghibur (jugun ianfu) di masa pendudukan Jepang. Disamping itu, orang-orang Asia Tenggara yang sempat mengalami masa penjajahan Jepang nyaris tidak mungkin melupakan penderitaan mereka saat berada dalam penjajahan Jepang yang dianggap kejam dan brutal.

Politik Luar Negeri Jepang Terhadap ASEAN

Secara umum politik luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dapat dilihat berdasarkan pemikiran-pemikiran dasar Perdana Menteri Jepang. Pemikiran-pemikiran dasar tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga doktrin utama,yaitu Doktrin Yoshida, Doktrin Fukuda, dan Doktrin Miyazawa. Ketiga doktrin inilah yang menentukan dan membentuk hubungan Jepang dan Asia Tenggara. Perbedaan ketiganya mengalami perubahan sejalan dengan perubahan konteks regional dan internasional yang melingkupi dinamika politik luar negeri Jepang. Politik luar negeri Jepang paska PD II terhadap Asia pada umumnya dan Asia Tenggara khususnya lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi Jepang. Konstitusi Jepang pasal 9 melarang Jepang menjadikan perang sebagai politik luar negerinya.


Di Era Cold War Jepang mulai mengalirkan bantuan ekonomi ke Asia Tenggara. Disamping upaya Jepang memberikan kompensasi bagi negara bekas jajahannya, Jepang juga menyiapkan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara dengan sendirinya disesuaikan dengan kebutuhan strategi ekspornya. Sebagai misal, Jepang membantu pembangunan transportasi yang diarahkan untuk membantu Asia Tenggara sekaligus memperlancar aliran masuk barang-barang eskpornya.

Sementara itu Indonesia sebagai negara kaya minyak sudah tentu menjadi incaran utama Jepang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar bagi industri-industrinya.2 Meningkatnya kebutuhan Jepang akan energi, baik minyak maupun gas alam, membuat hubungan Jepang dan Indonesia semakin kuat. Indonesia menjamin kebutuhan energi Jepang dan otomatis mendapatkan lebih banyak bantuan luar negeri di banding negara lain di Asia Tenggara.

Pasca Perang Vietnam, negara-negara ASEAN memutuskan untuk belajar lebih banyak dari Jepang mengingat kemunduran Amerika dari Asia Tenggara membuat ASEAN memerlukan pelindung yang baru, terutama dalam bidang ekonomi. Singapura adalah negara yang paling berambisi untuk belajar banyak dari Jepang. Tidak kurang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah menyatakan kepada rakyat Singapura bahwa Jepang adalah salah satu guru mereka. Dekade 80-an adalah dekade bulan madu dalam hubungan Jepang-ASEAN.

Disamping menekankan aspek ekonomi, politik luar negeri Jepang terhadap negara ASEAN juga menekankan pentingnya memelihara hubungan baik dengan rezim-rezim yang sedang berkuasa sebagai jaminan bagi eskpor Jepang ke kawasan tersebut. Jepang, misalnya, menghindarkan diri dari keterlibatan dengan urusan politik dalam negeri negara-negara ASEAN. Tidak seperti Amerika Serikat yang dengan lantang meneriakkan isu-isu pelanggaran HAM di ASEAN, Jepang memilih tutup mulut dan tidak mengusik urusan dalam negeri dikawasan tersebut. Tentu saja sikap diam Jepang ini membuat pemerintah-pemerintah di ASEAN lebih suka dengan orientasi politik luar negeri Jepang, ketimbang AS.

Sepanjang dekade 80-an Jepang berhasil menampilkan citra yang lebih diterima ASEAN dibanding waktu-waktu sebelumnya. Pertama, pada dekade ini Jepang merupakan salah satu sumber investasi asing langsung (FDI) dan pengalihan teknologi ke ASEAN. Kedua, Jepang memainkan peran penengah yang penting dalam proses penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Ketiga, Jepang juga berperan dalam proses perdamaian kubu Rannarridh dan Hun Sen tahun 1998. Keempat, Jepang banyak membantu upaya rekontruksi negara-negara Indo China.

Berakhirnya Perang Dingin memicu pertumbuhan pemikiran baru tentang hubungan Jepang-Asia. Paska perang Teluk I, para pejabat Jepang merasa terhina oleh kritik yang dilancarkan Amerika Serikat bahwa Jepang seharusnya tidak sekedar membantu Amerika dengan check book diplomacy. Jepang merasa bantuan yang berjumlah jutaan dolar sama sekali kurang dihargai oleh pihak Amerika. Perubahan ini menyebabkan popularitas aliansi militer Jepang-Amerika mengalami penurunan yang cukup serius. Perubahan ini merupakan isyarat bahwa publik Jepang mulai mempertanyakan manfaat dari aliansi militer tersebut persis setelah berakhirnya Perang Dingin. Pertikaian perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat pada masa Clinton memperkuat rasa tidak puas di kalangan pemerintahan Jepang.3 Perbedaan persepsi antara Jepang dan Amerika Serikat ini diekspolitasi pemikir-pemikir di Jepang dengan menyuarakan pandangan pro-Asia mereka. Gelombang pro-Asia dari kalangan intelektual Jepang ini secara tidak langsung mendorong pemerintah Jepang untuk mulai memperhatikan nasib dan masa depan Asia. Dukungan pemerintah Jepang terhadap masa depan hubungan Jepang-Asia mulai terlihat lewat pernyataan Menteri Luar Negeri Taro Nakayama dalam pertemuan ASEAN PMC di Kula Lumpur tahun 1991, bahwa isu-isu keamaan perlu dijadikan bahan pembicaraan dalam pertemuan PMC. Pada tahun 1994 dalam pertemuan pertama ASEAN Regional Forum isu-isu keamanan benar-benar menjadi bahasan penting oleh anggota ASEAN dan mitra dialog.4

Walaupun kecenderungan untuk mendekati Asia mulai terlihat, Jepang tetap menunjukkan rasa takut terhadap sekutu utamanya, Amerika, sehingga tetap menjaga kehati-hatian dalam setiap langkah mendekati Asia. Jepang, misalnya, menolak usulan Mahathir Muhammad tentang East Asia Economic Caucus yang karena meniadakan Amerika di dalamnya. Jepang juga tetap berkeras agar APEC melibatkan Amerika didalamnya, walaupun Australia, pemrakarsa APEC, berusaha untuk tidak melibatkan Amerika.5

Sekalipun demikian, perjalanan menuju Asia bukan persoalan sederhana bagi Jepang. Serangkaian peristiwa di Asia Timur mendorong Jepang untuk tidak tergesa-gesa merangkul Asia karena realitas yang tidak sebagaimana diharapkan. Bulan Mei 1993 Pyongyang melakukan uji peluru kendali Balistik yang dapat menghancurkan kota-kota utama di seluruh Jepang. Tahun 1996 Cina melakukan uji peluru kendali di Teluk Taiwan kembali membali mengingatkan Jepang tentang kompleksitas Asia yang sedemikian nyata.6 Oposisi Cina terhadap peningkatan pengaruh Jepang memuncak saat Jepang mengusulkan pembentukan Asian Monetery Fund yang didalamnya Jepang menyediakan dana sebesar 100 juta Dolar Amerika. Bukan Amerika yang menentang pembentukan, Cina pun menolak usulan tersebut sebagai reaksi ketidaksukaan Cina terhadap langkah Jepang meningkatkan pengaruhnya di Asia.7 Perkembangan ini membuat Jepang lebih berhati-hati dalam mendukung perkembangan regional dan multilateral yang sedang dikembangkan ASEAN lewat ARF maupun ASEAN + 3. Jepang dituntut untuk memperhatikan kepentingan Cina yang tidak mungkin di abaikan sebagai kekuatan penyeimbang di Asia.

JEPANG – ASEAN8

Hubungan ASEAN-Jepang secara informal dijalin sejak tahun 1973 dan meningkat menjadi hubungan formal pada tahun 1977 dengan diselenggarakannya ASEAN-Japan Forum pertama, yang merupakan pertemuan antar para pejabat tinggi ASEAN dan Jepang. Hingga saat ini, kerja sama ASEAN-Jepang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan integrasi ASEAN.

Sejak dilembagakan pada 23 Maret 1977, kerja sama ASEAN-Jepang terus berkembang dengan menggunakan beberapa forum antara lain :

  1. ASEAN-Japan Forum yang merupakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi

  2. Post Ministerial Conference (PMC)

  3. ASEAN Economic Ministers-Ministry of International Trade and Industry (MITI)
  4. KTT ASEAN-Jepang, dan
  5. Pertemuan-pertemuan antar swasta

Penguatan kerja sama ASEAN-Jepang ditandai dengan pelaksanaan ASEAN-Japan Commemorative Summit, 11-12 Desember 2003 di Tokyo dan ditandatanganinya Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium serta disahkannya ASEAN-Japan Plan of Action yang merupakan cetak biru kerja sama ASEAN-Japan yang secara komprehensif mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang penting dan memberikan arah bagi kerja sama di masa mendatang.

Salah satu bidang kerjasama yang dikembangkan dalam kerjasama ASEAN-Jepan adalah dalam bidang perdagangan, investasi dan turisme. ASEAN-Japan Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1981, saat ini dirujuk sebagai ASEAN-Japan Centre (AJC). AJC sedang dalam proses reformasi untuk memperluas fungsi dan aktivitasnya sesuaid arahan ASEAN-Japan Commemorative Summit pada tahun 2003. berdasarkan rekomendasi Eminent Persons Committee, perjanjian AJC kemudian mengalami proses amandemen dan disahkan oleh Council Director AJC pada tanggal 20 November 2007. Ratifikasi amandemen AJC oleh Indonesia masih dalam proses legalisasi internal.

Di bidang politik dan keamanan, Jepang juga telah mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta. ASEAN dan Jepang juga telah menandatangani Joint Declaration for Cooperation on the Fight Against International Terrorism pada KTT ke-8 ASEAN-Jepang pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos.

Di bidang maritime security,9 usulan Indonesia mengenai pembentukan ASEAN Maritime Forum telah ditanggapi secara positif oleh Jepang. Sementara itu, terkait isu counter-terrorism, Indonesia telah menjadi nara sumber dalam pertemuan pertama ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue pada tanggal 28-29 Juni 2006 di Tokyo, Jepang.

Di bidang transnational crimes, Indonesia telah menyelenggarakan 3rd Seniuor Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Plus Japan Consultation pada tanggal 9 Juni 2006 di Bali. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerja sama ASEAN dan Jepang dalam memberantas transnational crimes, terutama dalam upaya capacity building, pelatihan, dan pertukaran informasi mengenai tindak kejahatan lintas negara yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi.

Pada bidang capacity building, Indonesia telah berpartisipasi pada Seminar People Building Peace ; human Resources Development in Asia dan mendukung diselenggarakannya pelatihan jangka pendek serta jangka panjang dibidang peacekeeping, peacebuilding, dan conflict prevention bagi warga sipil. Untuk itu, telah didirikan lembaga pendidikan Terakoya pada tahun 2007 di Jepang.

KTT ke-10 ASEAN-Jepang tahun 2007 mencatat komitmen Jepang untuk membantu Program Narrowing Development Gap negara-negara ASEAN yang akan disampaikan melalui skema ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Para pemimpin ASEAN juga menghargai upaya Jepang mendukung terwujudnya ASEAN Community pada tahun 2015 serta implementasi Vientiane Action Plan (VAP) dan Initiative for ASEAN Integration (IAI). Dibidang kesehatan, Jepang juga akan memberikan kontribusi sebesar US$ 67 juta untuk penanganan avian influenza dan penyakit penular.

KTT Ke-10 tesebut juga menyepakati usulan Jepang membentuk Eminent Persons Group (EPG). Tugas EPG adalah mengelaborasi Joint Statement ASEAN-Jepang mengenai Deepening and Broadening of the Strategic Partnership yang ditandatangani pada KTT ke-9 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia untuk diwujudkan kegiatan nyata. Rekomendasi EPG direncanakan akan dilaporkan kepada para pemimpin kedua belah pihak pada KTT ke-12 ASEAN-Jepang di Thailand.

Pada KTT ke-11 ASEAN-Jepang tanggal 21 November 2007 di Singapura telah dikeluarkan Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan Economic in services, Investment and economic cooperation. Negosiasi AJCEP Agreement telah selesai dan ditandatanani pada awal tahun 2008. Sebagai bagian dari AJCEP, Jepang dan ASEAN harus mulai melakukan negosiasi untuk bidang jasa dan investasi satu tahun setelah AJCEP Entry into force.10

Dalam kerangka kerjasama East Asia Summit (EAS) ASEAN-Jepang juga melihat pentingnya people-to-people exchange. Pada KTT ke-10 ASEAN-Jepang, Jepang berkomitmen untuk melaksanakan program mengundang 6000 pemuda dari negara-negara EAS per tahun selama lima tahun untuk berkunjung ke Jepang melalui program Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) yang telah dimulai pada bulan November 2007.

Pada KTT ASEAN-Jepang ke -11 di Singapura tahun 2007 Jepang telah mengusulkan pembentukan ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation yang pertemuan pertamanya telah diselenggarakan pada bulan Maret 2008 di Ha Noi, Vietnam back-to-back dengan 1st Officials Meeting for EAS Environment Minister Meeting.

Dalam pertemuan ASEAN PMC Session With Japan ke-41 pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, ditekankan peningkatan kerjasama dalam pemajuan energy efficiency, energi terbarukan, serta ketahanan pangan. Jepang juga menyampaikan komitmennya untuk menyediakan stockpiling 500ribu anti viral di setiap negara ASEAN dalam membantu penanganan penyakit menular khususnya Avian Influenza. Disamping itu pada kesempatan tersebut, Jepang juga menekankan isu-isu natural disaster, lingkungan dan perubahan iklim sebagai beberapa sektor yang akan diperkuat kerjasamanya.

Jepang berkomitmen dalam mendukung terbentuknya komunitas ASEAN 2015 dengan ASEAN sebagai driving force. ASEAN juga menyambut baik doktrin Fukuda di mana PM Yasuo Fukuda menyebutkan ASEAN is a partner that shares the vision of Japan, khususnya dalam konteks evolving regional architecture.11

Pada mulanya, kerjasama ASEAN-Jepan dibiayai melalui berbagai Trust Funds ASEAN-Jepang yaitu Japan ASEAN General Exchange Fund (JAGEF), Japan ASEAN Exchange Project (JAEP) Fund, dan Japan ASEAN Integration Fund (JAIF). Dalam rangka intensifikasi kerjasama ASEAN-Jepang, disepakati untuk mengkonsolidasi semua trust funds tersebut menjadi Japan ASEAN Integration Fund (JAIF). Posisi terakhir dana JAIF terhitung 20 Agustus 2008 adalah US$ 32,323,494,95.

Menyikapi krisis finansial global dewasa ini, para pemimpin negara-negara ASEAN Plus Three telah bertemu pada tanggal 24 Oktober 2008 di Beijing, China dan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di bidang finansial dan mendukung percepatan multilateralisasi Chiang Mai Initiative guna meningkatkan ketahanan ekonomi reguonal. Pada tanggal 27-28 November 2008, para pejabat senior institusi keuangan dan perbankan ASEAN Plus Three telah bertemu di Hakone, Jepang, untuk menindaklanjuti kesepakatan Beijing yang hasilnya akan dilaporkan pada KTT ke-12 ASEAN Plus Three di Thailand.KTT ke-12 ASEAN Plus Three yang diselenggarakan pada kwartal awal tahun 2009 akan fokus membahas kerjasama untuk mengatasi krisis finansial global dan kerjasama dalam bidang ketahanan energi dan pangan.

KTT ke-2 EAS telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2007 di Cebu dan membahas energy security sebagai fokus utama yag menghasilkan Cebu Declaration on East Asian Energy Security yang ditandatangani oleh para Kepala Negara EAS. KTT Ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang energy security, termasuk inisiatif empat pilar Jepang Fueling Asia- Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth, dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. Para pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task Force, berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada KTT ke-3 EAS.12

Pada KTT ke-3 EAS pada tanggal 21 November 2007 di Singapura, para pemimpin secara khusus membicarakan masalah energy, environtment, climate change and sustainable development, dan telah menandatangani Singapore Declaration on Climate Change, Energy, and the Environment yang menugaskan para menteri terkaitnya untuk melakukan tindak lanjut atas diskusi tersebut.

Kerjasama EAS dalam bidang energi cukup maju dengan pembentukan EAS Energy Cooperation (EAS ECTF) pada tanggal 1 Maret 2007 di Singapura, yang juga menyepakati Kerangka Acuan (TOR) EAS ECF. Pada pertemuan pertama ECTF tersebut, Jepang dipilih untuk mengkoordinasikan kerjasma di bidang efisiensi dan konservasi energi, Singapura menyangkut integrasi pasar energi, dan Filipina berkaitan dengan penggunaan bio-fuel untuk transportasi dan tujuan lainya.13

Pertemuan Kedua EAS Energy Cooperation Task Force yang berlangsung pada tanggal 26 Maret 2007 di Auckland, Selandia Baru, telah mengesahkan kerangka acuan (TOR) dari EAS Energy Cooperation Task Force. TOR dimaksud menjadi dokumen rujukan bagi operasionalisasi EAS Energy Cooperation Task Force.

Environment Ministerial Meeting (EMM) dilangsungkan pada tanggal 9-10 September 2008 di HA Noi, Viet Nam. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengokuskan kerjasama di masa depan pada bidang-bidang climate change, particularly on emissions from agriculture, research on agriculture, particularly emissions from rice paddy fields, coastal and marine environment, urban environmental management and education for sustainable development, monitoring network on climate change, network for early warning system in terms of disaster risk management, waste management, environmentally sustainable cities.

Sebagai tindak lanjut KTT ke-3 EAS, para pemimpin telah menyepakati gagasan Jepang untuk pembentukan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang berlokasi di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Pada tanggal 18 September 2008, telah diresmikan ERIA Annex Office dengan proyek awal Developing a Roadmap toward East Asian Economic Integration, dan Energy Security in East Asia. Pelaksanaan oleh para ahli ERIA berada di bawah payung kerjasma EAS dan memiliki fokus pada kajian-kajian strategis guna mendorong integrasi regional dan memperkuat kemitraan di Asia Timur.14

Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) yang digagas oleh Jepang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan kerangka kerja sama bagi integrasi ekonomi di Asia Timur, me-review status integrasi ekonomi di antara negara anggota EAS dan melakukan analisa terhadap dampak ekonomi CEPEA terhadap negara-negara EAS. Kelompok pengkaji telah melaksanakan empat kali pertemuan dan sedang dalam proses penyelesaian laporan akhir rekomendasinya guna diserahkan melalui para Menteri Ekonomi pada KTT ke-4 EAS.15

Melalui inisiatif Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENEYS), Jepang telah menyumbang US$ 195.572.072 untuk Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) guna mendanai program JENEYS dari Agustus 2007-Juli 2012 dan melibatkan sebanyak 6000 pemuda atau pelajar dari seluruh negara Asia Timur. Tujuan program adalah untuk memberi landasan yang kuat bagi terciptanya hubungan kerjasama yang erat diantara para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan berperan penting di negara-negara Asia Timur apda masa yang akan datang. Di Indonesia, program ini diselenggarakan dibawah koordinasi Japan Foundation, AFS dan Japan International Cooperation Center (JICE).

Tantangan Keamanan Jepang

Perubahan sistem internasional dan meningkatnya potensi ancaman Pasca Perang Dingin menyebabkan Jepang merasa perlu mengantisipasi dengan mengubah kebijakan pertahanan. Perubahanj kebijakan pertahanan Jepang tertera dalam NDPO (National Defence Program Outline) 199616 sebagai dasar kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin. NDPO 1996 memasukan peran pertahanan Jepang di kawasan selepas Perang Dingin yang mengendapkan rencana kerjasama Jepang-AS untuk menghadapi ancaman seperti bila terjadi agresi militer, baik terhadap Jepang atau wilayah lain di luar Jepang yang dapat menggangu stabilitas kawasan. Hal ini menunjukan adanya perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada NDPO 1996 dari NDPO 1976 hanya berfokus pada kerjasama Jepang-AS dalam menghadapi serangan terhadap Jepang semata. Dalam upaya menghadapi perubahan situasi keamanan di kawasan, Jepang pun memperluas kerjasama pertahanan dengan AS pada 17 April 1996 melalui “Jepang-US Joint Declaration on Security, Aliance For The 21st Century.17

Pada tahun 2006 dibentuk Defense Posture Review Board di dalam Japan Defense Agency (JDA),18 yang melakukan rangkaian diskusi untuk mengulas kapabilitas pertahanan Jepang. Jepang pun mempelajari dengan seksama potensi ancaman di kawasan. Pada Defense White Paper Jepang tahun 2001 dilaporkan adanya peningkatan pesat dari kesiapan militer Cina dalam kualitas dan kuantitas kekuatan angkatan laut dan udara. Inilah titik dimana Jepang menitik perhatian resmi terhadap upaya pengembangan militer Cina. Pada Desember 2003, PM. Junichiro Koizumi memerintahkan JDA untuk mulai merevisi NDPO 1996 dengan melihat peningkatan potensi ancaman yang ada.

Pada Desember 2004 Kabinet Jepang meluluskan National Defense Program Guidelines (NDPG) sebagai kebijakan baru pertahanan Jepang yang mulai diterapkan pada tahun 2005. Perhatian mengenai peningkatan potensi ancaman di kawasan tercantum dalam NDPG 2005. NDPG 2005 meletakan Teori Ancaman Militer Cina kedalam dokumen resmi kebijakank pemerintah yang belum tercantum dalam NDPO Jepang sebelumnya. Rencana pertahanan Jepang 2005-2006 untuk pertama kalinya menyebut Cina sebagai ancaman.19

Sebagai tambahan, ketidakjelasan dan ketidakpastian tetap ada pada situasi di Semenanjung Korea dan isu Taiwan. Disebutkan bahwa Korea Utara mengembangkan, menempatkan dan memproliferasi senjata pemusnah massal dan rudal balistik.20 Kegiatan militer Korea Utara seperti itu menjadi faktor ketidakstabilan utama terhadap keamanan kawasan. Cina yang memiliki pengaruh kuat atas keamanan kawasan telah memodernisasi kemampuan nuklir dan rudalnya seperti pasukan laut dan udara dan memperluas wilayah operasi di laut. Jepang menyatakan sikapnya untuk tertap waspada terhadap arah perkembangan militer Cina ini dimasa depan. Perlu diperhatikan pada pernyataan dalam NDPG 2005 ini adalah bahwa Jepang menyebut dengan jelas ancaman serius yang ditimbulkan Korea Utara dan terhadap perkembangan militer Cina.

Terlihat bahwa Jepang saat ini menghadapi ancaman baru dan berbagai situasi sebagai masalah keamanan di kawasan. Selain itu, Jepang juga memiliki kerawanan dalam negeri seperti daratan yang sempit, garis pantai panjang dengan sejumlah pulau kecil, kepadatan penduduk tinggi dan di mana secara geografis dan geologi Jepang juga rawan terhadap bencana alam (disaster relief) dan bahwa keamanan komunikasi garis pantai sangat penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Penyesuaian besar dalam NDPG 2005 selanjutnya adalah dalam hal penentuan tujuan dari kebijakan keamanan Jepang yang memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mencegah ancaman apapun dari secara langsung mencapai Jepang dan jika hal itu terjadi, untuk mengusir ancaman sekaligus meminimalisir kerusakan. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun di berbagai bagian dunia sebagai upaya untuk mencegah mencapai Jepang.21 Tujuan pertama upaya yang diraih Jepang adalah melalui peningkatan kemampuan pertahanan dan peningkatan kerjasama pertahanan dengan AS. Tujuan kedua dilakukan melalui peran serta aktif Jepang sendiri dalam kerjasama dengan komunitas internasional. Tujuan pertama merupakan satu bentuk strategi kemanan nasional, sementara tujuan kedua merupakan bentuk dari strategi keamanan internasional.

Penyesuaian yang paling penting terlihat dari kekuatan militer Jepang dalam NDPG 2005 adalah penambahan baru sistem kekuatan pertahanan rudal balistik.22 Ini adalah bagian baru dari kekuatan pertahanan Jepang yang belum ada dalam NDPO 1996. Sistem pertahanan rudal balistik ini merupakan sistem pertahanan untuk menangkal setiap serangan nuklir dan rudal yang diarahkan ke Jepang. Sistem pertahanan rudal balistik ini sendiri dapat dikatakan memiliki kekuatan yang cukup besar, terdiri dari perlengkapan utama penghancur sebanyak 4 buah dan unit utama yang terdiri dari unit pesawat pemberi peringatan dan kontrol sebanyak 7 kelompok dan 4 squardon, serta unit rudal darat ke udara sebanyak 3 kelompok. Dari hal ini terlihat bahwa Jepang memang sangat berupaya mempersiapkan diri melawan potensi ancaman yang muncul, termasuk senjata pemusnah massal berupa nuklir dan rudal.

Sudah jelas bahwa sejak uji coba peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara pada tahun 1993, 1998 dan 2003 Jepang merasakana ancaman yang nyata atas serangan rudal ataupun nuklir karena jangkauan rudal balistik Korea Utara tersebut dapat mencapai dan bahkan melampaui wilayah Jepang. Bahkan beberapa waktu lalu, Korea Utara juga baru melaksanakan uji coba senjata nuklirnya dan secara sepihak memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan Korea Selatan.23 Bukan hanya Korea Utara, Cina pun turut mengembangkan rudal balistik yang dimilikinya. Dari ancaman tersebut terlihat bahwa langkah yang paling tepat dilakukan Jepang adalah untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik dengan AS agar tidak menyimpang dari Konstitusi Jepang serta meneguhkan prinsip non nuklir, sekali lagi ditegaskan bahwa pengembangan rudal balistik tersebut dilakukan untuk tujuan deterence sebagaimana telah dicantumkan dalam NDPO 1996. Jadi jelas terlihat bahwa sistem pertahanan rudal balistik merupakan suatu sistem yang dimanfaatkan Jepang untuk mengatasi potensi ancaman militer yang datang dari kawasan.24

Cina Sebagai Sumber Ancaman Jepang

Persamaan Cina dan Jepang adalah sama-sama mempunyai national images sebagai negara dengan beradaban yang besar. Cina sangat mengagungkan masa lalunya sebagai salah satu negara besr yang memiliki kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Tang pengaruh kekuasaan Cina meluas ke seluruh wilayah Asia Timur dan melahirkan apa yang kemudian disebut Pax Sinica atau The Asia Middle Kingdom. Seperti juga Cina, Jepang merupakan negara yang memiliki tradisi yang kuat untuk mempertahankan kejayaan masa lalunya. Jepang sendiri masih membanggakan kejayaan masa lalunya dan pengaruh kekuatannya yang besar pada masa Perang Dunia II sebagai The Greater East Asian War atau menyebut dirinya sebagai saudara tua (old brother) bagi negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan bilateral Cina-Jepang yang memburuk tidak dapat dilepaskan dari pengaruh images yang diberikan masing-masing negara terhadap pihak lawannya. Cina menganggap Jepang sebagai negara sombong yang tidak pernah mau mengakui kesalahan yang diperbuatanya di masa lalu. Dengan fakta tersebut Cina menilai Jepang cenderung bertindak sepihak demi kepentingan nasionalnya tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lain. Sedangkan Jepang menganggap Cina sebagai negara yang ingin melakukan intervensi dalam kebijakan politik dalam negarinya. Kenyataan bahwa Cina adalah negara komunis memperkuat keyakinan mereka bahwa Cina adalah ancaman bagi kepentingan nasionalnya di masa depan.25

Cina dan Jepang mempunyai kepentingan nasional yang berbenturan (berbeda). Pemerintah masing-masing negara mempunyai agenda yang berbeda dalam mempertahankan kepentingan negaranya dalam beberapa masalah seperti nampak pada masalah sengketa teritorial di Kepulauan Diaoyu. Sejak berakhirnya PD II, kedua negara terlibat sengketa perbatasan di kepulauan Diaoyo (versi Cina) atau Senkaku (versi Jepang) wilayah laut Cina Selatan. Kepulauan ini semula merupakan bagian dari wilayah Cina. Namun akibat kekalahan Cina dalam perang terhadap Jepang di tahun 1895, kepemilikan kepulauan ini kemudian beralih kepada Jepang. Cina tidak pernah mengakui kepemilikan Jepang atas Kepulauan tersebut.26 Kepulauan ini dinilai memiliki potensi minyak dan gas cukup besar, diperkirakan hingga sekitar 100 juta barrel minyak. Kedua negara saling mengklaim sumber energi tersebut seagai miliknya berdasarkan konvensi hukum laut PBB yang menyatakan negara pantai mempunyai hak ZEE sejauh 370 km atau 230 mil dari pantai mereka. Perebutan pulau ini menjadi sangat penting karena kedua negara tersebut merupakan pengimpor energi terbesar di dunia. Cina dan Jepang adalah negara kedua dan ketiga pengkonsumsi energi minyak terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Cina sangat membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Begitu pula Jepang, yang saat ini tengah berupaya mengurangi ketergantungan energinya dari Timur Tengah.27

Selain masalah klaim tumpang tindih atas kepulauan Diaoyo, intervensi Jepang dan AS dalam masalah keamanan di Semenanjung Taiwan juga menjadi sumber potensi konflik antara Jepang dengan Cina. Dalam pertemuan Komite Konsultasi Keamanan AS-Jepang bulan Februari 2005, kedua negara tersebut menyatakan secara tegas masalah Taiwan adalah isu keamanan bersama di Asia Timur yang menjadi tanggung jawab mereka pula (common Strategic Objectives) sehingga merka berhak untuk terlibat mencari solusi damai untuk masalah ini. Ketegangan yang terjadi antara Cina dengan Taiwan diyakini akan mengganggu stabilitas keamanan Asia Timur, lebih dari pada itu dikhawatirkan juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian Asia.28 Jepang dan AS merasa berkepentingan untuk melakukan berbagai langkah persiapan menghadapi hal ini, termasuk dengan cara meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara karena efek dari konflik Taiwan tersebut pasti akan mengganggu perekonomian Jepang. Pemerintah Jepang telah memperluas kerjasama militernya dengan AS, dengan memasukan isu Selat Taiwan. Serangan militer kepada Taiwan akan dianggap sebagai ancaman perdamaian dan keamanan kawasan, sehingga AS dan Jepang akan bergabung membela Taiwan dari setiap serangan Cina agar tercipta keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Bagi Jepang keterlibatannya mendukung Taiwan merupakan strategi keamanan untuk melindungi wilayah yang selama ini berperan sebagai buffer zone bagi agresifitas militer Cina.29 Sekaligus sebagai sarana memperkuat ikatan kerjasama militernya dengan AS.

Perbedaan lainnya antara Jepang dan Cina juga terlihat dari upaya Cina yang berusaha menahan eksistensi Jepang agar tidak meluas secara internasional. Salah satu caranya adalah dengan menghalangi upaya Jepang menjadi anggota DK PBB. Jepang dan Cina merupakan dua negara yang berpengaruh dan bersaing di Asia Timur. Meski memiliki kerjasama ekonom yang paling menguntungkan, kedua negara yang bertentangan ini mempunyai hubungan politik yang kurang harmonis. Sindrome economically warm but politically cold ini terjadi karena keduanya bersaing untuk menjadi negara dominan di Asia. Cina yang menganggap negaranya sebagai continental power di Asia berhadapan dengan Jepang yang mengklaim negaranya sebagai Island Power. Jepang ingin mempertahankan posisinya sebagai pemilik kekuasaan dominan di Asia, sementara Cina dengan kekuatan ekonominya saat ini mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.30 Cina dengan tegas menyatakan akan menghalangi Jepang duduk di DK PBB. Selain berjanji untuk menggunakan kekuatan vetonya, Cina juga berupaya menggalang sentimen anti Jepang secara internasional, terutama di kalangan negara-negara Asia, dengan terus membuktikan bahwa Jepang tidak mau mengakui sejarah kekejaman imperialismenya di masa PD II. Perbedaan lainnya juga terlihat dari kenyataan bahwa Cina adalah sekutu terdekat Korea Utara yang sampai sekarang tetap melakukan upaya pembangunan dan uji coba nuklir sebagai faktor pemicu lainnya perselisihan Cina dan Jepang.

Pemerintah PM Koizumi melakukan perubahan kebijakan pertahanan dan politik luar negerinya terhadap Cina sebagai mana yang dinyatakan secara terbuka oleh Menteri Luar Negri Jepang, Taro Aso, di akhir bulan Desember 2005, Cina merupakan ancaman bagi Jepang. Cina merupakan negara tetangga yang memiliki penduduk lebih dari satu milyar jiwa, memiliki senjata nuklir, serta belanja militernya yang meningkat diatas 10 persen setiap tahun dalam 17 tahun terakhir dan tidak pernah bersikap terbuka mengenai anggaran militernya. Alasan tersebut bagi pemerintah Jepang merupakan bukti bahwa Cina merupakan sebuah ancaman nyata. Menganggap Cina sebagai musuh dari pada regional patner akan sangat membahayakan hubungan bilateral kedua negara, dan sekaligus stabilitas keamanan di asia pasifik31

Pasukan beladiri Jepang (ground self-defence force`s) telah memiliki strategi militer menghadapi Cina berdasarkan hipotesa serangan Cina terhadap Jepang. Garis besar kemungkinan serangan Cina itu adalah bagian dari rahasia strategi pertahanan Jepang. Para perencana pertahanan Jepang membuat berbagai perkiraan arah datangnya serangan Cina. Skenario satu, Cina akan menyerang Jepang dengan alasan untuk mengamankan sumber energi di pulau Diaoyo Cina akan mengerahkan militernya untuk mengamankan pulau tersebut. Hal ini akan menimbulkan konflik militer lokal karena tindakan Cina tersebut akan dibalas Jepang dengan mengirimkan tentaranya dan merebut kembali pulau Diaoyo. Skenario dua, Cina akan menyerang Jepang dengan alasan terkait masalah Taiwan. Setelah Taiwan menyatakan merdeka Cina akan melakukan invasi miter untuk mengembalikan Taiwan kedalam wilayahnya, Cina kemudian akan menyerang Jepang untuk mengusir dan menguasai pangkalan militer AS di Okinawa, agar kekuatan AS lumpuh dan tidak melakukan intervensi ke Taiwan. Jepang akan mengirimkan pasukan militer demi mengamankan Jepang dan pangkalan militer AS di Okinawa. Skenario ketiga, Jepang meyakini Cina dapat mengambil tindakan militer untuk menjaga kepentingannya dilaut Cina Timur. Untuk itu pemerintah Jepang dalam laporan rahasia mengenai strategi pertahanannya, telah mempersiapkan skenario pertahanan dari serangan Cina, yang bisa dipicu oleh isu Taiwan ataupun sumber daya energi.

Konfrontasi Cina-Taiwan diperkirakan dapat menjadi faktor ketidakstabilan di Asia Pasifik. Cina perntah menyatakan bahwa ada lima kondisi yang dapat memancing Cina untuk menyerang Taiwan, yaitu : (1) entente Rusia-Taiwan; (2) kapabilitas nuklir Taiwan; (3) munculnya kekacauan yang extrem di Taiwan; (4) deklarasi kemerdekaan Taiwan ; dan (5) penolakan pembicaraan unifikasi.32

Sementara itu, sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi, perkiraan mengenai perhitungan akan keperluan bahan energi cepat atau lambat akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan milier antar negara-negara yang menuntut kedaulatan atas wilayah laut yang mengandung kekayaan mineral strategis, misalnya Laut Cina Selatan, Selat Ambalat dan Kepulauan Natuna. Energi dipandang sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perkiraan tentang kemungkinan terjadinya perebutan dan tuntutan wilayah yang kaya akan bahan-bahan energi didasar laut maupun di lepas pantai akan masuk dalam perhitungan-perhitungan strategis negara-negara besar di kawasan. Lebih dari itu, banyak yang percaya bahwa kekuatan industri dan teknologi Jepang, dalam keadaan tertentu, dapat diubah untuk keperluan militer. Jepang adalah negara yang sangat tergantung dalam segi sumber daya alam, rute internasional, dan pasokan energi.33 Dikabarkan Jepang memiliki cadangan plutonium yang cukup besar, dimana cadangan plutonium ini bisa dikembangkan menjadi arsenal nuklir. Bisa dikatakan bahwa salah satu tantangan keamanan yang harus dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada masa yang akan datang adalah peran Militer Cina dan Jepang. Dengan kata lain, kawasan Asia Pasifik akan menyaksikan perang strategis antara Cina dan Jepang yang lebih besar dibandingkan dengan AS atau Rusia

Kunjungan Dephankam RI ke National Defence Academy di Jepang34

Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mutlak menggandeng Jepang dan China sebagai mitra keamanan yang sejajar dalam memelihara keamanan regional sekaligus menjadi kontributor bagi keamanan di Asia, dan tidak boleh “berkiblat” pada satu kekuatan yang dominan di benua ini.

Pembicaraan keamanan tersebut merupakan pertemuan informal pertama kalinya digelar Jepang dengan ASEAN sejak Negeri Sakura itu resmi memiliki departemen pertahanannya sendiri. Ada pandangan kuat dari kalangan Militer di Indonesia bahwa ASEAN tidak boleh menjadikan salah satu negara, Jepang atau China saja sebagai motor keamanan di kawasan, tetapi harus bisa menggandeng kedua-duanya dalam memberikan kontribusi bagi stabilitas kawasan. Hal semacam ini, misalnya diungkapkan oleh Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Trend keamanan saat ini sudah berubah sesuai dengan perubahan global yang berlangsung dengan cepat, sehingga mutlak memerlukan kerjasama sejajar mengingat masalah keamanan tidak lagi dalam bentuk perang fisik semata, tetapi sudah mencakup persoalan keamanan yang lainnya. Berbagai isu keamanan regional kini jauh lebih rumit dan lebih luas. Selama ini agenda isu keamanan kawasan didominasi berbagai isu keamanan konvensional, namun kini juga semakin disibukkan dengan persoalan keamanan non-tradisional.

Isu keamanan konvensional di antaranya konflik teritorial ataupun perlombaan senjata seperti yang kini tengah berlangsung di Laut Cina Selatan dan semenanjung Korea. Sedangkan keamanan non tradisional berupa ancaman-ancaman terhadap stabilitas sebuah negara yang dilakukan oleh aktor non-negara. Ancaman oleh aktor non-negara ini dapat berkarakteristik kekerasan dan non-kekerasan. Ancaman kekerasan dilakukan sindikat Narkotika internasional, kelompok pemberontakan atau teroris. Sedangkan non-kekerasan berupa penyelundupan manusia atau juga ephoria demokratisasi yang berlebihan.

Sementara itu, menurut Atase Pertahanan KBRI Tokyo Kolonel Art. Neno Hamriono, pembicaraan keamanan itu mutlak diperlukan guna membangun saling pengertian dan kerjasama yang kuat di tengah tantangan globalisasi seperti sekarang. Apalagi ketika tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi antar negara juga semakin tinggi. Jepang sendiri sangat serius dengan persoalan keamanan di Selat Malaka, mengingat jalur pasokan energinya (sebesar 60 persen) bergantung pada selat tersebut.

Berbagai masalah kerjasama akan dibahas mulai dari upaya mengatasi perompakan di laut, terorisme serta kerjasama dalam penanggulangan bencana alam. Sejak memiliki departemen yang permanen, Jepang ingin membangun hubungan yang lebih intens setingkat menteri pertahanan dengan ASEAN. Pembicaraan keamanan itu rencananya akan digelar secara rutin setiap tahun.

Presiden Akademi Pertahanan Nasional Jepang atau President National Defence Academy (NDA) Jepang Makoto Iokibe memuji kemampuan akademis para taruna dan perwira Indonesia selama mengikuti pendidikan di lembaga militer Negeri Sakura itu, yang menurutnya cukup rajin dan aktif memberikan masukan dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan. Hal itu disampaikan Mokoto Iokibe kepada Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke markas besar NDA di kawasan Yokosuka, Provinsi Kanagawa. “ Sebanyak 10 taruna dan tiga perwira militer Indonesia mengikuti pendidikan militer yang mendidik calon-calon pemimpin militer Jepang tersebut. Kerja sama pengiriman taruna dan perwira TNI ke NDA sudah dilakukan sejak 1998. Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan terima kasihnya, karena telah memberikan perhatian yang besar kepada taruna Indonesia serta memuji kurikulum NDA yang banyak mengkombinasikan kemajuan teknologi dan kemampuan militer yang berwawasan Internasional. Menurut mantan Pangdam Jaya tersebut, hal ini merupakan modal dasar bagi para calon perwira dan perwira militer Indonesia untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dengan mempelajari tren dan perkembangan keamanan regional dan internasional.

Sjafrie Sjamsoeddin yang didampingi Atase Pertahanan KBRI Tokyo Kolonel (Art.) Neno Hamriono juga terlibat pembicaraan mengenai kurikulum pendidikan dan peranan NDA dalam struktur kelembagaan pertahanan Jepang. Sjafrie Sjamsoeddin berada di Jepang untuk menghadiri Pembahasan Keamanan ASEAN – Jepang atau ASEAN – Japan Security talks yang membahas isu keamanan Jepang dan ASEAN. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan informal pertama kali sejak Jepang resmi memiliki departemen pertahanannya sendiri.

Menurut Neno Hamriono, pembicaraan keamanan mutlak diperlukan guna membangun saling pengertian dan kerjasama yang kuat di tengah tantangan globalisasi seperti sekarang. Apalagi ketika tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi antar negara semakin tinggi. Pertemuan diikuti dengan seminar yang membahas isu-isu regional dan global mulai dari terorisme, perompakan di laut, hingga kerjasama penanggulangan bencana alam.

Jepang Pandang Indonesia Lebih Positif Daripada China35

Jika warga Jepang diminta menilai hubungan bilateralnya dengan Indonesia dan China, maka sebagian besar akan menjatuhkan pilihannya kepada Indonesia, ketimbang memilih Negeri Tirai Bambu itu.

Demikian pandangan yang disampaikan pakar hubungan internasional Jepang Profesor Takashi Shiraishi di Tokyo, mengenai hubungan Jepang dan kedua negara tersebut, terutama yang berkaitan dengan survei yang digelar bersama oleh media Jepang dan China. Fondasi yang mendasari hubungan bilateral Indonesia – Jepang lebih kokoh ketimbang dengan China. Meski belakangan persepsi mengenai China di Jepang juga semakin positif.

Dalam pandangan rakyat Jepang, Indonesia masih merupakan negara sahabat, sedangkan dengan China masih tersimpan sejumlah sentimen yang cukup mendalam, khususnya yang menyangkut kekejaman bala tentara Dai Nippon dalam era kolonialisasi Jepang dahulu. Begitu juga dengan sentimen anti Jepang yang ada di benak warga Korea, saat penaklukan Semenanjung Korea oleh Jepang. Di sinilah sebenarnya letak salah satu persamaan Jepang dengan Amerika Serikat yang sampai sekarang masih terdapat sentiment anti AS di kalangan Dunia Islam akibat “cowboy Diplomacy” yang dilakukan semasa Pemerintahan Bush dengan slogan War on Terrorism nya.

Shiraishi bahkan menilai prospek kerja sama Jepang – Indonesia di masa depan lebih terbuka lebar dan luas, sementara dengan China masih harus disikapi hati-hati, meskipun rezim di Jepang dan China sama-sama menginginkan perubahan yang lebih jelas. “Hubungan Jepang China memang meningkat beberapa tahun ini. Namun kemajuan hubungannya keduanya masih terbangun di atas fondasi yang `fragile` (rapuh).

Fondasi jauh berbeda dalam mendasari hubungan Jepang-Indonesia. Apalagi Indonesia dan Jepang sudah memberlakukan Kerja Sama Ekonomi Strategis jangka panjang melalui EPA (Ecnomic Partnership Agreement). EPA, merupakan kerja sama yang membuka kesempatan luas bagi hubungan 50 tahun kedua, sesudah tahun 2008, ketika kedua negara menandatangani hubungan bilateral tahun 1958.

Saat ini memang banyak generasi tua Jepang lebih mengenal Indonesia ketimbang generasi mudanya. Namun banyak kalangan muda Jepang yang menjadikan Bali sebagai “rumah keduanya”. Dalam sebuah survei yang digelar harian utama Jepang Yomiuri Shimbun dan majalah mingguan terbitan kantor berita China, Xinhua, disebutkan, sebagian besar warga China (70 persen) menganggap hubungan dengan Jepang positif, sementara bangsa Nippon sebaliknya (hanya 36 persen).

Survei itu juga menunjukkan warga Jepang amat khawatir dengan meningkatnya kekuatan militer China. Menurut Shiraishi, bangsa Jepang kini menilai China jauh lebih positif dalam dua tahun belakangan ini, ketimbang di era 1990-an. Hubungan ekonomi memang lebih mendasari upaya normalisasi relasi kedua negara, begitu juga hubungannya dengan Korea Selatan.

Komitmen Jepang36

Pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Parlemen Bidang Keuangan Jepang, Mr. Shinsuke Suematsu yang mewakili Menteri Keuangan Jepang menegaskan kembali pentingnya kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan melanjutkan kerja sama yang lebih erat selama periode yang penuh tantangan dalam perekonomian global.

Sebagai upaya untuk menjamin stabilitas ekonomi dan fiskal di Indonesia, kedua pihak setuju untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang yang meliputi beberapa upaya konstruktif sebagai berikut: (1) Bantuan keuangan sampai dengan setara Yen Jepang sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat yang akan disediakan untuk Indonesia dalam bentuk garansi oleh Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) kepada Pemerintah Indonesia atas penerbitan obligasi bermata uang Yen pada pasar modal Jepang (Samurai Bonds). Jepang juga bersedia untuk mengambil bagian dalam fasilitas pinjaman kontinjensi bersama melalui JBIC untuk Indonesia yang akan dielaborasi oleh Indonesia dan para mitra dalam pembangunan yang meliputi Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara sahabat utama, (2)Jumlah bilateral swap arrangement saat ini antara Indonesia dan Jepang di bawah Chiang Mai Initiative akan dinaikkan dari 6 milyar dolar Amerika Serikat menjadi 12 milyar dolar Amerika Serikat.

Bantuan Jepang tersebut akan memberikan kontribusi bagi stabilitas perekonomian Indonesia dan memperkuat posisi cadangan devisa saat ini, khususnya dalam upaya pertumbuhan APBN yang berkelanjutan. Menteri Sri Mulyani juga menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berhati-hati, dan melanjutkan agenda reformasi yang tegas dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia. Sekretaris Parlemen Suematsu menyambut baik penegasan kembali komitmen Pemerintah Indonesia.

Peningkatan Hubungan Bilateral dengan Negara-negara Mitra Utama37

Indonesia mengajak ke dua negara mitra utama Jepang dan China untuk mengambil peran lebih besar dalam menangani krisis keuangan global dan meningkatkan kerjasama keuangan dan perdagangan bilateral untuk kepentingan bersama., Indonesia dan Jepang menyetujui kerjasama keuangan sebesar US$ 15,3 miliar yang terdiri dari Bilateral Swap dalam kerangka Chiang Mai Initiative (CMI) sebesar US$ 12 miliar, pembiayaan APBN sebesar US$ 2,8 miliar, dan  trade financing sebesar USD 500 juta.

Indonesia menjalin pula hubungan yang akrab dengan China, dan menghasilkan kesepakatan kerjasama keuangan sebesar US$ 23,2 miliar yang terdiri dari Bilateral Swap dalam kerangka Chiang Mai Initiative (CMI) sebesar USD 4 miliar; Bilateral swap di luar CMI (Renmimbi) untuk kelancaran arus perdagangan kedua negara sebesar US$ 15 miliar, dan bantuan pembiayaan infrastruktur termasuk listrik sebesar US$ 4,2 miliar. Di samping itu, dihasilkan pula kesepakatan penyelesaian pembelian pesawat MA-60 oleh Merpati dan akses bagi pembukaan kantor cabang Bank Mandiri di Shanghai untuk memudahkan transaksi keuangan para pelaku usaha di antara kedua negara.

Forum Internasional memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia tidak semata dari tersedianya likuiditas bagi penanganan krisis ekonomi global, namun juga mendukung ketersediaan dana untuk mendukung budget, pembiayaan infrastruktur, dan investasi oleh pihak swasta. Secara spesifik, manfaat  dari Forum G20 di antaranya adalah: (1) Dengan diterimanya komitmen bantuan keuangan G-20 ke IMF sebesar US$ 750 miliar diharapkan dapat meningkatkan peran IMF dalam mengantisipasi krisis dan membantu negara anggota yang memiliki permasalahan dengan cadangan devisa; (2) Disepakatinya trade financing sebesar US$ 250 miliar dapat memperlancar arus perdagangan dunia; (3) Tersedianya Global expenditure support fund diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan di negara yang memiliki track record baik, namun terkena dampak krisis keuangan global, seperti halnya Indonesia: (4) Sebagai anggota FSB, Indonesia mempunyai kesempatan untuk ikut andil secara aktif dalam menentukan arah pembentukan arsitektur keuangan internasional di masa depan.

Pada Forum Asean+3, Indonesia mendapatkan manfaat di antaranya dari: (1) tersedianya dana likuiditas jangka pendek yang dapat ditarik segera untuk mendukung cadangan devisa dalam hal krisis keuangan berlanjut; dan (2) peluang bagi pihak swasta dalam negeri dalam mendapatkan pendanaan bagi investasi perusahaan dengan biaya rendah. Pada AFMM+3 yang dilaksanakan bersamaan dengan Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) diharapkan akan diputuskan implementasi dari CMIM dan pengumuman dari pembentukan CIGM.

Melalui peningkatan hubungan kerjasama bilateral, Indonesia dan negara-negara mitra utama memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menangani krisis, peningkatan arus perdagangan, dan diperolehnya alternatif sumber pendanaan berbiaya rendah. Dengan disepakatinya kenaikan GCI ADB sebesar 200% secara formal pada Sidang Tahunan ADB ke 42 di Bali, Indonesia memiliki alternatif jenis dan tambahan sumber pendanaan yang dapat digunakan bagi pencapaian target pembangunan.

Kontribusi ASEAN+338

Pemerintah Indonesia memandang bahwa ASEAN Plus Three dan East Asia Summit (APT/EAS) adalah dua buah proses yang saling melengkapi. ” Menurut Dirjen Kerja Sama ASEAN, Departemen Luar Negeri, Djauhari Oratmangun, kerja sama tersebut memperkuat kerja sama di kawasan ASEAN.

ASEAN+3 selama ini telah memberi kontribusi penting bagi integrasi ekonomi di kawasan secara menyeluruh. Kerja sama ASEAN+3 merupakan kerja sama yang telah berlangsung sejak 1997, yang bertujuan memperkuat proses konsultasi politik dan ekonomi tingkat tinggi di Asia Timur.

Mencakup kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan sosial, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan, keamanan, dan kerja sama transnasional lainnya. Dengan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN+3 secara paralel, harapan bagi diciptakannya iklim pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat segera terpenuhi.

Bagi ASEAN, China merupakan negara yang sangat penting, terutama China menjadi tempat pelarian modal (capital flight) FDI (foreign direct investment) dari Asia Tenggara. ASEAN menganggap bahwa China merupakan investor yang tangguh karena investasi China ke negara ASEAN terus mengalir. Di samping itu, posisi China akan menjadi semakin penting karena berdasarkan berbagai kajian, Asia akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global.

Dengan demikian, Asia diprediksi akan mengambil alih posisi AS yang saat ini sedang mengalami krisis dan keterpurukan ekonomi. Hubungan ASEAN-Jepang menekankan perlunya kerja sama di bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, prosedur kepabeanan, standar dan penyesuaian, langkah-langkah nontarif, dan kerja sama sektor keuangan serta sejumlah bidang lain.

Karena hubungan ASEAN-Jepang telah mengalami beberapa kemajuan, peran ASEAN dan Jepang haruslah mendukung pembentukan suatu komunitas regional di kawasan dengan menempatkan kembali isu-isu dasar seperti membangun saling percaya, kebiasaan melakukan dialog, dan mekanisme kerja sama yang positif. Dengan mendekatkan hubungan ASEAN-Jepang, diharapkan ASEAN dapat meraih peran regionalnya di kawasan Asia Timur.

Peran ASEAN di sini tetap sebagai pemegang kemudi (driving seat) dalam pengelolaan ASEAN+3. Dengan demikian, ASEAN dan Jepang harus mengambil inisiatif untuk memulihkan kepercayaan terhadap dunia luar dengan membantu pemulihan ekonomi kawasan agar integrasi ekonomi Asia Timur terwujud. Sementara itu, hubungan ASEAN Korea Selatan lebih banyak menitikberatkan bidang perluasan kerja sama mengenai globalisasi, liberalisasi perdagangan, pembangunan informasi dan teknologi komunikasi. Korea Selatan juga siap membantu ASEAN guna mengatasi kesenjangan ekonomi di antara anggotanya.

Adanya kesenjangan ekonomi di antara anggota ASEAN harus diakui dan itu dapat menjadi kendala bagi integrasi ekonomi secara regional, terutama dengan keempat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Namun, kesungguhan ASEAN untuk membuka akses pasar dan kemauan politik dari setiap anggotanya, guna mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dan diarahkan pada kemitraan strategis, dapat mendorong perekonomian yang kuat. Upaya ini paling tidak dapat mengatasi kesenjangan itu sehingga dapat menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan.

Kenyataan bahwa ASEAN tidak dapat bergerak sendiri dalam mewujudkan integrasi ekonomi, berarti bahwa ASEAN membutuhkan bantuan melalui mitra strategis ASEAN+3 agar diperoleh kebijakan-kebijakan yang lebih konkret di masa mendatang. Adanya usulan untuk memacu ASEAN lebih meningkatkan konsolidasi, integrasi, dan efisiensi bagi peningkatan daya saing di kawasan menghadapi tantangan 2015 diharapkan dapat terwujud dengan pemberlakuan Piagam ASEAN.

Hubungan Indonesia-Jepang Dalam Kerangka IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)

Sebagai sebuah perjanjian bilateral, EPA (Economic Partnership Agreement) antara Indonesia-Jepang tidak dapat dilepaskan dari fakta hubungan ekonomi kedua negara selama ini, apakah bersifat saling melengkapi (komplementer) ataukah saling bersaing (kompetitor). Dilihat dari produk yang diperdagangkan, hubungan tersebut bisa dikatakan saling melengkapi (komplementer). Indonesia menjual produk kekayaan alam yang umumnya merupakan bahan mentah di Jepang. Sebaliknya, Jepang menjual produk-produk barang jadi dan alat berat yang memiliki nilai tambah teknologi yang jauh lebih besar. Disini, proses implementasi dari IJ-EPA dianggap mampu membawa berbagai keuntungan, produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi pada aktivitas perekonomian di Indonesia.39 Antara tahun 1985 hingga 1990 tidak kurang dari 241 perusahaan elektronik dibangun di ASEAN.40 Sekalipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa investasi besar-besaran yang dilakukan Jepang di ASEAN pada periode ini sesungguhnya merupakan pembangunan jaringan produksi offshore. Sehingga sekalipun Jepang menerapkan model industri Jepang, yang didalamnya perusahaan inti disuplai oleh banyak perusahaan kecil pendukung, namun perusahaan pendukung di ASEAN sebenarnya juga dimiliki oleh orang-orang Jepang bekerjasama dengan pengusaha lokal. Oleh karena itu, sekalipun ASEAN beruntung menjadi tujuan investasi asing langsung Jepang, dalam kenyataannya seluruh jaringan bisnis Jepang di ASEAN masih berada dalam genggaman orang-orang Jepang. Sekarang ini jumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia adalah sebesar 1.100 perusahaan, dengan jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan Jepang sebesar 315.000 orang.41

Balance of trade Indonesia – Jepang, 2002 – 2008 (million US$)42

Year Export Import Balance Total
2002 12,045 4,409 +7,635 16,454,428
2003 13.603 4,228 +9,375 17,832
2004 15,962 6,082 +9,881 22,044
2005 18,049 6,906 +11,143 24,955
2006 21,732 5,516 +16,216 27,248
2007 23,632 6,527 +17,106 30,159
2008 10,423 10,659 -235 20,081

Top 15 Export Commodities from Indonesia to Japan, 2005-200743

No SITC Commodity
1 034 Fruit, fresh, chilled or frozen
2 036 Crustacean, Moluscs and aquatic invertebrates
3 037 Fish, crustaceans, moluscs, and other aquatic intertebrats prepared/preserved
4 071 Coffee and coffee substitutes
5 231 Natural rubber latex, natural rubber and similar natural gums
6 248 Woods simply worked / railway sleeper of wood
7 283 Copper ares and concentares
8 248 Nickel ores and concentrates
9 321 Coal pulverised or not;
10 334 Petroleum products, refined
11 574 Polycetals, polycarbon, primary
12 634 Veneers, plywood, improved or reconstituted wood worked ;
13 682 Copper;
14 752 Automatic data processing machines/units thereof
15 763 Sound recorders or reproducers

Top 15 Import Commodities from Japan, 2005-200744

No SITC Commodity
1 232 Synthetic rubber latex, synthetic rubber and reclaimed rubber
2 251 Pulp and waste paper
3 266 Synthetic rubber suitable for spinning
4 282 Waste and scrap metal of iron or steel
5 334 Petroleum products, refined
6 511 Hydrocarbon, nes and their halogeneted nitrated, nitrated derivatives
7 515 Organo-inorganic and heterocyclic compounds
8 533 Pigments, paints, varnishes and related materials
9 554 Soap, cleansing and polishing preparations
10 598 Miscellaneous chemical products
11 625 Rubber tyre cases, tyre threads, inner tubes and tyre threads
12 663 Mineral manufactures
13 673 Flat rolled products, no clad
14 676 Iron and steel bar, rods, angels, shaped and sections
15 713 Internal combustion piston engines and parts

Japanese Direct Investment to Indonesia 1995 – 2007 (Million US $)45

Year Number of Projects Amount of Investment
1995 135 3,792
1996 145 7,655
1997 94 5418
1998 78 1331
1999 71 640
2000 93 1,955
2001 100 818
2002 82 519
2003 75 1,254
2004 76 1,689
2005 76 1,176
2006 55 444
2007 113 618

Namun demikian sifat hubungan Indonesia-Jepang itu juga bisa dilihat dari perspektif lain, dengan mempertanyakan apakah hubungan ekonomi Indonesia-Jepang menempatkan kedua pihak dalam posisi yang equal atau unequal berikut adalah skema yang menggambarkan posisi hubungan kedua negara berdasarkan karakter ekonominya masing-masing :

Perbandingan Karakter Ekonomi Indonesia dan Jepang46

Jepang

Indonesia

Teknologi Tinggi

Kemampuan teknologi rendah

Basis Manufaktur kuat

Belum mempunyai basis manufaktur yang memadai, kecuali investasi asing kaya sumber daya alam
Market saturation (pasar dalam negeri sudah jenuh)

Pasar yang bertumbuh

Masyarakat menua, sumber daya manusia yang muda makin terbatas Sumber daya manusia muda yang besar

Terkait soal unequality hubungan Indonesia-Jepang, Dr. Sudung Manurung, Direktur Pasca Sarjana kajian wilayah Jepang UI, melihat bahwa meskipun penandatangan EPA dengan Jepang telah menjadi fakta, tidak dengan serta merta Indonesia diuntungkan dengan adanya EPA tersebut. Jaminan keuntungan sudah pasti lebih banyak pada pihak Jepang.47 Apabila produk Jepang masuk ke Indonesia, hampir bisa dipastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar. Sebaliknya, produk Indonesia yang masuk ke Jepang sering kali di tolak karena dianggap tidak memenuhi standar Jepang. Indonesia seharusnya berhati-hati dalam menyepakati perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral, karena kerjasama seperti itu bisa mengakibatkan apa yang dikenal sebagai spaghetti-bowl effect, yaitu munculnya aturan-aturan yang tidak pasti yang bisa bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dan jika itu terjadi, maka bukan perdagangan yang terjadi, tetapi pembelokan perdagangan (Trade diversion). Sebenarnya EPA sendiri dinilai tidak menyentuh masalah utama yang menghambat ekspor Indonesia ke Jepang, yaitu mengenai hambatan nontarif. Jepang, seperti negara maju lainnya, masih menggunakan hambatan nontarif yang dibungkus dengan isu-isu seperti standar kesehatan, standar keamanan, standar kelestarian lingkungan, standar Hak Asasi Manusia, dan standar perburuan yang ditujukan untuk menghambat masuknya produk negara lain, sekalipun melalui program capacity building yang menjadi pilar ketiga EPA, Jepang berjanji membantu Indonesia memperbaiki kapasitas agar mampu memenuhi standar-standar atau sertifikasi tersebut, tetapi kembali yang menjadi pertanyaan apakah capacity building yang dijanjikan oleh Jepang memang benar-benar dapat terealisasi.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Drajat H Wibowo48 ada tiga parameter yang harus dipenuhi agar EPA memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (win-win), yaitu : (1) peningkatan eksport, misalnya eksport non migas Indonesia ke Jepang naik 700 juta dollar AS-1 Miliar dolar AS per tahun, dalam 3 tahun kedepan terutama untuk produk industri primer, manufaktur, dan pertanian dalam arti tidak luas, tidak termasuk produk tambang mineral seperti batu bara dan nikel ; (2) pemulihan investasi Jepang di Indonesia kelevel 7-8 miliar dollar AS per tahun seperti sebelum masa krisis ; (3) kemampuan Indonesia untuk menggeser komposisi ekspor dari produk-produk mineral dan industri primer (seperti kayu dan olahan) menjadi produk industri manufaktur yang lebih maju seperti industri komponen, listrik, elektronik, tekstil dan produk tekstil yang bernilai tinggi dalam jangka 5-10 tahun. Jika tidak, penandatanganan EPA antara Indonesia-Jepang membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah belajar terhadap kebijakan ekonomi Jepang terhadap Indonesia yang selama ini dinilai sangat manipulatif dan eksploitatif. Bukti sikap eksploitatif Jepang di Indonesia antara lain tercermin dalam proyek pembangunan PT Inalum dan PLTA Asahan. Kedua proyek tersebut mengalami mark up investasi. Selain itu, sebagaimana kasus Jakarta Monorail dan perancangan proyek Subway, Jepang memberikan hutang luar negeri kepada Indonesia dengan syarat technical design engineering yang dibuat di Tokyo. Hal ini dapat diartikan bahwa sejak perancangan, tender konsultan hingga pelaksanaan proyek, pihak penentu adalah Jepang. Dalam kerangka semacam ini, Indonesia hanya menjadi pemakai tanpa hak memiliki dan ini membuktikan kerjasama ekonomi dengan Jepang identik dengan keberlanjutan Indonesia sebagai pemberi sumber daya, kekuatan produksi, dan pasar yang berlimpah kepada Jepang. Sementara itu masyarakat Indonesia tetap hanya menjadi sekedar kuli dan konsumen. Konfirmasi, dari sumber yang penulis dapat dari Kementrian Sumber Daya Energi, sekarang ini Jepang sering tidak transparan dalam melakukan perjanjian dengan Indonesia, bila dibandingkan dengan Cina, terkait dengan persoalan energi yang merupakan kepentingan utamanya. Apalagi hal ini ditambah dengan adanya pembebasan semua produk Jepang yang masuk ke Indonesia yang akan semakin memperkokoh posisi Jepang di dalam negeri. Jepang yang sudah menguasai pasar otomotif di dalam negeri akan semakin mengcengkeram. Bagi Jepang EPA merupakan pesan yang dikirim kepada pesaing mereka (Cina) bahwa Indonesia berada di bawah penguasaan mereka. Oleh karena itu EPA juga bisa dilihat sebagai bentuk pelestarian penjajahan ekonomi Jepang di Indonesia, apalagi Indonesia tidak memiliki, baik dari segi educational, skill, social capital dan cultural capital, sedangkan Jepang memiliki itu semuanya, sehingga secara kompetitif advantage Jepang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Memang dalam persepsi publik Asia Tenggara yang kritis, terutama di kalangan mahasiswa, Jepang dianggap sebagai negara penjajah yang hanya mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN namun gagal memberikan ganti yang seimbang. Mereka bahkan menuduh para pengusaha Jepang melakukan KKN dengan para pejabat lokal sehingga dapat memperoleh proyek apapun yang mereka inginkan.49 Melihat beberapa kerugian yang harus dialami dalam kesepakatan EPA ini, sebenarnya Indonesia harus dapat meminta konsensi kepada Jepang sebanyak mungkin, mengingat Indonesia banyak memberikan keuntungan bagi Jepang. Kekayaan alam yang cukup tinggi seharusnya dapat memberikan Indonesia posisi tawar yang tinggi juga.

Reference :

1 Charles E. Morrison, Southeast Asia and US-Jepang Relations, dalam Gerald E. Curtis (ed) The United States, Japan, and Asia : Challenges for US Policy, New York : W.W Norton dan Company, 1994, hal 145

2 Ezra F. Vogel, Japan as Number One In Asia, dalam Gerld E Curtis (ed), Ibid, hal 160

3 Christopher B. Johnstone, Pardigms Lost : Japang’s Asia Policy in a Time of Growing Chinese Power, Contemporary Southeast Asia,, Vol. 21, No. 3, December 2000, hal 371

4 Ibid, hal 374

5 Ibid, hal 375

6 Takashi Inoguchi, Japan Goes Regional, Japan’s Asian Policy : Revival and Response, Takashi Inoguchi 9 (Ed), New York : Palgrave Macmillan, 2002, hal 16.

7 Johnston, Op.cit, hal. 377

8 Sumber : Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Mei 2009

9 Ibid

10 Ibid

11 Ibid

12 Ibid

13 Ibid

14 Ibid

15 Ibid

20 Bantarto Bandoro, Op. Cit, hal. 185

21 http://www. mod. go. jp/e/policy/f_work/taikou05/fy200501. pdf

22 http://www. mod. go. jp/e/policy/f_work/taikou05/fy200501. pdf

23 Kompas, 10 Mei 2009

24 Ibid

25 Lihat misalnya http://www.chinadaily.com.cn/english/doc-/content 510492.ht,hal. 1-4

26 Shatiah Fifi Muhibat, Peran Jepang di Kawasan Asia Timur, Makalah CSIS-Deplu, 27 Juli 2006

27 I Wibowo, Peran Cina Dalam Kawasan Asia Tenggara, Makalah CSIS-Deplu, 27 Juli 2006

28 Riri Dwianto, Kerjasama Keamanan di Asia Timur, Dalam Bantarto Bandoro (ed). Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik, Jakarta, CSIS, 1996, hal. 185

29 Ibid, hal. 187

30 Adirini Pujayanti, Persaingan Cina-Jepang Satu Potensi Konflik di Asia, Penelitian LIPI, Jakarta, 2006

31 Rizal Sukma, Pemikiran Strategi Cina, Jakarta, CSIS, 1995, hal.109-112.

32 Lihat Misalnya George T. Crane, China and Taiwan : Not Yet Greater China, International Affairs 69, No. 4 (1993), hal 720

33 Edi Prasetyono, Perang Institusi-institusi Keamanan di Asia Pasifik, dalam Bantarto Bandoro & Ananta Gondomono (ed). ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara. Jakarta, CSIS, 1997, hal. 173

34 Sumber : Dephankam RI, Mei 2009

35 Sumber Gedung Wapres 2 Lt. 5

36 Ibid

37 Ibid

38 Ibid

39 Pandangan ini diungkapkan oleh Bob Widyahartono, IJEPA : The Implementation Road Ahead, The Indonesian Quarterly, Vol. 37 No. 1, 2009, hal. 95

40 Bruce Stokes and Michael Aho, Asian Regionalism and US Interst, dalam Gerald E Curtis (ed), hal 126

41 Ibid, hal. 82

42 Business Indonesia from CBS Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Bob Widyahartono, Op. cit, hal 88

43 Business Indonesia from CBS Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Bob Widyahartono, Op. cit, hal. 89

44 Business Indonesia from CBS Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Bob Widyahartono, Op. cit, hal. 90

45 Business Indonesia from CBS Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Bob Widyahartono, Op. cit, hal. 92

46 Dr. Sudung Manurung, Workshop Implementasi IJ-EPA, Pusat Studi Jepang UI, 11 Agustus 2008

47 Wawancara dengan Dr. Sudung M. Manurung, di Gedung Pusat Studi Jepang UI, 8 Juni 2009

48 Wawancara dengan Drajat H Wibowo, di Gedung MPR DPR RI, 5 Juni 2009

49 Lihat misalnya Ezra F. Vogel, Japan as Number One In Asia, dalam Gerald E Curtis (ed), Op. cit, hal. 165

About these ads

Actions

Information

2 responses

12 12 2010
WINDA

its good

28 01 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: