AS, Krisis Ekonomi Global, dan Asia Tenggara

10 08 2011

oleh : Igor Dirgantara

Bagi  Amerika Serikat, terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden ke 44, merupakan momen bersejarah yang memerlukan presiden yang memiliki komitmen untuk memulihkan citra politik Amerika Serikat di Luar Negeri yang dianggap kurang bersahabat akibat kebijakan ‘war on terrorism’ yang dianut oleh Presiden AS sebelumnya, yaitu George W Bush Jr.

Berbeda dengan George Bush, Presiden Obama berasal dari Partai Demokrat yang sangat liberal dan mempunyai platform bahwa Amerika Serikat harus menjadi bagian dari kolaborasi internasional.  Dengan kata lain, AS harus berpartisipasi dalam permasalahan global, terutama yang menyangkut persoalan kemanusiaan (Ham dan Demokrasi) dan stabilitas ekonomi-politik regional dan dunia (multilateralism). Selain berpihak kepada kebijakan perdagangan bebas, Partai Demokrat  lebih mengutamakan pendekatan diplomasi dalam mengatasi masalah internasional. Secara politik, kebijakan Presiden Obama di Asia Tenggara  memperkuat promosi untuk lebih meningkatkan penegakan Ham dan Demokrasi di kawasan tersebut. Tekanan kuat AS atas masalah ini bisa dilihat dari upaya Menlu AS, Hillary Clinton, untuk memuluskan jalan ‘road to democracy di Myanmar, termasuk usaha pembebasan tokoh oposisi yang di tahan oleh junta militer : Aung San Suu Kyi.

Sebagai negara adidaya, pengaruh AS sangat signifikan bagi dunia. Pengaruh AS yang paling terasa bagi dunia adalah dalam masalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berawal dari krisis finansial dengan terjadinya kasus subprime mortgage telah mendorong perekonomian AS ke dalam jurang resesi. Jumlah pengangguran di AS makin meningkat, bahkan tertinggi dalam 7 tahun terakhir sejak terjadi serangan 11 September 2001. Pada 2008, jumlah pengangguran melonjak dari 32 ribu orang menjadi 516 ribu orang. Jumlah pengangguran yang melebihi 500 ribu orang mengindikasikan resesi tengah terjadi. Posisi utang pemerintah AS mencapai 10 triliun dolar AS, utang konsumen sebesar 11,4 triliun dolar AS, dan utang perusahaan AS berkisar 18,4 triliun dolar AS. Total utang AS berjumlah 40 triliun dolar AS. AS juga lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar 1 triliun dolar AS. Resesi di AS kini merambah ke negara-negara lain, tidak hanya negara berkembang, tetapi juga negara maju. Di Asia Tenggara dampak krisis ekonomi sudah terasa, dengan menurunnya jumlah permintaan ekspor ke negeri Paman Sam tersebut. Di AS, dengan kondisi yang sulit seperti itu, Pemerintahan Obama harus mengeluarkan tambahan anggaran cukup besar untuk stimulus ekonomi. Karena itu, dari aspek ekonomi, bisa dipastikan bahwa kebijakan AS di bawah Presiden Obama adalah untuk menyelamatkan ekonomi AS yang terpuruk,  mengurangi pengangguran yang tinggi dengan memperluas penciptaan lapangan kerja baru, dan tentu saja dengan jalan peningkatan ekspor perdagangan AS di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara Adidaya, kebijakan domestik atau luar negeri AS tentu akan banyak mempengaruhi negara-negara lain, termasuk negara-negara Asia Tenggara.

Itu sebabnya, Presiden AS, Barack Obama telah melakukan pertemuan puncak resmi pertamanya dengan pemimpin 10 anggota ASEAN ketika dia berada di Singapura untuk menghadiri forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)  November 2009 tahun lalu. Pada Pertemuan APEC tersebut,  AS kembali dituduh terlampau protektif dan kurangnya keterbukaan dalam perdagangan internasional sejak bermulanya penurunan ekonomi tahun lalu. Pada kesempatan itu, Presiden Cina Hu Jintao mengatakan pengekangan proteksionisme dalam perdagangan internasional akan membantu menghidupkan kembali ekonomi dunia. Sementara Presiden Rusia Dmitry Medvedev menekankan titik yang sama dan menyatakan bahwa Washington telah berjalan kearah berlawanan dengan perdagangan bebas.[4]

Adanya sikap proteksionisme sebagai dampak dari morat-maritnya kondisi perekonomian domestik AS, jelas bertentangan dengan semangat perdagangan bebas yang dulu di usung oleh AS sendiri. Salah satu bentuk proteksionisme yang akan dilakukan AS adalah adanya rencana program Buy American, yang tersirat dalam program stimulus ekonomi AS 2009 dinilai sebagai perilaku AS yang proteksionistis dan akan memicu perang dagang karena melarang penggunaan dana stimulus untuk membeli baja, besi, bahkan manufaktur buatan luar negeri untuk proyek infra struktur. Wacana tersebut menuai protes dari mitra dagang AS seperti Kanada, Jerman, Jepang, dan China. Uni Eropa dan Kanada mendesak agar klausul itu tidak digunakan.[5]

Memang, pada situasi krisis ekonomi yang dihadapi saat ini, AS membutuhkan kawasan  Asia Tenggara  untuk pemulihan ekonominya. Pangsa pasar yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi batu loncatan bagi masalah akut perekonomiannya. Pentingnya kawasan Asia Tenggara bagi AS dibawah pemerintahan Obama diwujudkan dengan kehadirannya di Singapura dalam Forum APEC tahun 2009 dan November 2010 di Yokohama, di bawah tema utama APEC 2010, yakni Change and Action, yang menggambarkan tekad APEC dalam melakukan langkah-langkah konkrit guna menghadapi berbagai tantangan serta perubahan untuk mengikuti tuntutan perkembangan dunia.[6]

Tidak cukup hanya disitu, Obama juga mengunjungi  India, Indonesia pada November 2010 setelah beberapa kali mengalami penundaan, dan pertemuan G-20 di Seoul, Korea Selatan di bulan dan tahun yang sama.  Konferensi G-20 di Seoul dimaksudkan sebagai sarana untuk mengevaluasi kondisi ekonomi global dan tatanan dunia yang baru. Dengan potensi ekonomi negara-negara G-20 yang mencapai 85% dari produk domestik bruto dunia, Konferensi Tingkat Tinggi G-20 akan memfokuskan pembicaraan pada masalah-masalah ekonomi dunia, seperti : 

  1. Menjamin pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan.
  2. Kerangka untuk perkembangan  ekonomi dunia yang kuat, kokoh dan seimbang.
  3. Memperkuat pengaturan keuangan internasional.
  4. Memodernisasikan institusi keuangan internasional.[7]

 

Perhatian AS di kawasan Asia Tenggara sebenarnya bukan kepada Indonesia, melainkan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan Cina di berbagai bidang, karena AS memprediksikan Cina dapat menjadi negara yang paling berpengaruh setelah AS dalam 20 tahun kedepan.[8]  Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia, dan negara-negara di Asia Tenggara, telah melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China pada tahun 2010. Presiden Amerika Serikat Barack Obama bertekad lebih keras untuk menekan Cina agar negeri itu membuka pasarnya untuk produk-produk Amerika Serikat. Obama diprediksi akan mengembangkan pasar ekspor AS ke Indonesia, yang saat ini dibanjiri produk China.[9]

AS saat ini juga akan sedikit mengubah kebijakan mengenai kontaknya dengan Myanmar, dengan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan para pejabat junta, namun mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan mencabut sanksinya sampai demokrasi dipraktekkan di negara itu. Menurut resolusi tersebut, yang salinannya diperoleh AFP, itu merupakan perdagangan tahunan timbal-balik AS-ASEAN yang keseluruhannya bernilai 180 miliar dolar AS.

AS saat ini juga telah mempunyai Perjanjian Dasar Perdagangan dan Investasi (TIFA) dengan ASEAN, yang dipandang sebagai perintis pakta perdagangan bebas secara penuh. Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk 560 juta, adalah mitra perdagangan terbesar kelima Amerika di bawah Kanada, Meksiko, China dan Uni Eropa.[10]

Ekspor Amerika ke kawasan Asia Tenggara berkembang mantap menjadi 68,4 miliar dolar AS pada 2008, kurang lebih sama dengan ekspor AS ke China, dan tiga kali lebih besar dari ekspor Amerika ke India, menurut data dari Dewan Perdagangan AS-ASEAN di sektor ekonomi, perdagangan China dengan kawasan Asia Tenggara menunjukkan kenaikan 20 kali lipat antara 2003 sampai 2008, mencapai 179 miliar dolar AS. Sedangkan AS hanya meningkat tiga kali lipat, menurut data  dari Organisasi ASEAN.  Namun, AS memiliki jumlah saham terbesar dari total perdagangan ASEAN ketimbang China. AS kini mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura dan sedang mengadakan perundingan dengan Malaysia, untuk pakta yang sama, selain juga dengan Indonesia tentu saja.

 

 

  1. A.    Krisis Yang Berawal di Amerika Serikat

 Sistem keamanan internasional telah diterpa serangkaian krisis semenjak dua dekade terakhir. Di antara rangkaian krisis tersebut adalah jatuhnya pasar saham Amerika Serikat pada bulan Oktober 1987, meledaknya gelembung di pasar saham dan properti Jepang pada tahun 1992-1993, jatuhnya pasar obligasi pada tahun 1994, krisis di Meksiko pada tahun 1995, di kawasan Asia Timur pada tahun 1997, dan Rusia pada bulan Agustus 1998, melemahnya hedge fund Amerika Serikat pada tahun 1998 dan nilai tukar di negara Brazil pada tahun 1999.  Hal ini tidak saja disebabkan oleh ketidak­mampuan IMF untuk membendung terjadinya krisis, tetapi juga akibat tidak tersedianya akses terhadap informasi yang relevan.[11] Hal inilah yang menuntut untuk dilakukannya reformasi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan internasional untuk mencegah efek atau dampak yang akan ditimbulkan, atau paling tidak, memperkecil frekuensi krisis tersebut. Kebutuhan akan reformasi tersebut disebut dengan arsitektur baru sistem keuangan internasional.

Para ekonom dengan susah payah telah berusaha mendiagnosis pemicu utama terjadinya krisis ini. Beberapa dari mereka menuding liberalisasi keuangan sebagai pemicu terjadinya krisis di suatu negara yang tidak memiliki sistem keuangan yang sehat sebagai akibat tidak tepatnya sistem regulasi dan supervisi yang diberlakukan.[12] Sebagian yang lain menyatakan bahwa pemicu utamanya adalah meledaknya gelembung spekulasi atas harga aset, terutama akibat berlebihnya sistem intermediasi keuangan.[13] Sebagian lainnya menyatakan bahwa yang menjadi akar terjadinya krisis adalah adanya mismatch antara liabilitas jangka pendek yang lebih besar dari aset jangka pendek.[14] Dalam beberapa literatur juga disebutkan beberapa penyebab yang lain. Meskipun sampai saat ini belum ada kata sepakat mengenai pemicu utama terjadinya krisis, beberapa faktor tersebut sesungguhnya mempunyai peran yang sama. Tidak adanya kata sepakat dalam hal ini, berdampak pada sulitnya penentuan resep penanggulangan, dan pada akhirnya akan menyulitkan penentuan program-program yang harus dilakukan. Karenanya, tuntutan atas dibentuknya arsitektur baru tidak dapat melangkahi prinsip-prinsip dasar kebijakan konvensional yang lebih menekankan pada kebijakan pada ekonomi makro yang sehat dengan sistem keuangan yang mendukung nilai tukar, regulasi dan supervisi yang tepat, serta transparansi yang lebih besar.[15] Prinsip-prinsip tersebut tidak diragukan lagi sangat diperlukan, karena dalam analisis terakhir dinyatakan bahwa semua krisis berakar pada tidak sehatnya kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar. Harapan satu-satunya adalah disiplin pasar, yang dengan sendirinya diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara jujur dan efektif. Bagaimanapun, krisis yang terus berulang menunjukkan bahwa disiplin pasar tidak efektif untuk mencegah terjadinva ketidakseimbangan makro ekonomi dalam sektor publik atau adanya gaya hidup yang berlebihan di sektor swasta, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya tingkat leverage yang berlebihan dan memperbesar gelembung spekulatif hingga meledak pada suatu saat. [16]

Krisis yang menimpa nilai tukar Eropa (ERM) pada tahun 1990-an, menunjukkan bahwa krisis valuta asing berakar pada tidak disiplinnya kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa negara yang tertimpa krisis tidak mempunyai kebijakan ekspansioner. Bahkan, negara-negara di kawasan Asia tidak bisa menyesuaikan diri terhadap ketidakstabilan nilai tukar dan kebijakan ekonomi makro yang ada. Krugman (2000) mengatakan bahwa tidak ada definisi umum yang diterima secara formal untuk mengatakan sebuah nilai tukar sudah mengalami krisis atau belum. Hanya, kita bisa merasakan dan mengetahuinya ketika kita menyaksikan kejadian itu.  Secara lebih teknis, Forbes (2002) memasukkan negara-negara ke dalam krisis nilai tukar apabila mata uang lokal mereka terdepresiasi sebesar 10 persen atau lebih terhadap mata uang dollar AS sebagai mata uang pembanding utama.[17]

Hal tersebut sebenarnya mendefinisikan krisis sebagai sebuah situasi di mana serangan pada sistem nilai tukar menyebabkan depresasi tajam pada nilai tukar itu, atau bisa juga mengakibatkan penurunan drastis dalam cadangan devisa asing (international reserves). Atau kom­binasi antarkeduanya, yaitu serangan terhadap nilai tukar dan penurunan cadangan devisa. Frankel dan Rose (1996) mengatakan krisis nilai tukar didefinisikan sebagai perubahan besar pada beberapa indi­kator pada nilai aktual atau potensial dari sebuah mata uang. Maka dari itu, harus diteliti episode depresiasi besar-besaran tersebut, kapan otoritas mampu menahan dan kapan tidak. Dalam situasi seperti apa mereka muncul, dan faktor apa yang menyebabkan situasi menjadi sulit dikendalikan.[18]

Secara garis besar, dinamika pasar finansial yang mudah sekali merembet pada krisis nilai tukar memun­culkan situasi yang disebut sebagai “vulnerability” atau kerawanan. Kerawanan adalah bahwa ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka akan segera menyebar secara cepat sehingga hal-­hal lain bergerak ke arah yang buruk pula. Kondisi fi­nansial dan nilai tukar sangat berpotensi menciptakan kerawanan dalam perekonomian.

Tentang krisis ekonomi yang belakangan ini sering terjadi, pertanyaan yang mengemuka adalah, apakah ada hubungan antara kebebasan finansial, globalisasi ekonomi, dan gejolak atau krisis ekonomi. Bisa dikatakan, kalau dikatakan krisis biasanya terjadi di negara-negara sedang berkembang, lebih disebabkan oleh faktor internal dan  faktor  eksternal. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering mengemuka dalam akal sehat dan kesadaran kita, manakala menyaksikan fakta bahwa instabilitas finansial, resesi, krisis, dan fluktuasi ekonomi menjadi semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Apa sebenarnya sumber utama dari semua gejala tersebut?

Sejak beberapa dekade terakhir ini, fakta terjadinya resesi dan krisis ekonomi serta instabilitas finansial su­dah menjadi sajian sehari-hari sehingga begitu akrab di telinga dan mata kita. Jika kita membaca surat kabar atau mendengarkan berita, hampir pasti menjumpai isu, berita, dan masalah seputar fluktuasi pasar saham dan pasar finansial lainnya, yaitu pasar uang dan pasar utang (obligasi). Setiap masalah yang terjadi pada pasar keuangan akan selalu berdampak pada per­ekonomian secara umum, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Bank sentral di seluruh dunia sejak beberapa dekade terakhir ini sangat ketat mengontrol inflasi, melalui kebijakan yang dinamakan Inflation Targeting Frame­work (ITF). Tujuannya, agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Karena pada dasarnya peningkatan inflasi akan mendorong kenaikan harga yang akan diikuti dengan melemahnya daya beli masyarakat, dan akhirnya kualitas hidup masyarakat sendiri akan tergerogoti. Padahal, setiap gejolak di pasar uang yang berdampak pada nilai tukar, selalu berpotensi memengaruhi tingkat inflasi. Sehingga bank Sentral harus selalu siap meredam dampak fluktuasi nilai tu­kar, agar tidak mendorong inflasi yang pada gilirannya akan melemahkan daya beli masyarakat. Jadi, sangat jelas bahwa gejolak di pasar keuangan pastilah memi­liki dampak terhadap perekonomian masyarakat banyak.[19] Adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa di hari ini, dinamika ekonomi kita banyak di­pengaruhi/ditentukan oleh fluktuasi pasar finansial. Sehingga, dalam kaca mata umum, tak bisa dipungkiri pula pentingnya peran faktor finansial dalam dinami­ka ekonomi secara keseluruhan. 

Instabilitas finansial dianggap se­bagai faktor penting dan dominan yang akhir-akhir ini menggerakkan sejumlah krisis di berbagai negara di dunia. Secara sederhana kita bisa memahami bahwa instabilitas (finansial) bersifat permanen, dan krisis tak lain adalah konsekuensi logis dari kondisi instabilitas tersebut.[20] Untuk menggambarkan betapa hebatnya krisis yang terjadi akhir-akhir ini, Lawrence Summer, mantan Men­teri Keuangan AS, mengatakan, “Perkembangan teknolo­gi perangkat finansial modern, bagaikan pesawat jet, dia akan membawa kita melesat lebih cepat dibanding alat transportasi lainnya. Namun, jika terjadi kecelakaan, dampaknya juga jauh lebih spektakuler dan mematikan dibandingkan dengan teknologi lain sebelumnya.[21]

Dalam perkembangannya, sektor finansial telah menjadi sektor yang sangat dominan. Setiap gejolak finansial bisa dengan cepat merembet menjadi sebuah krisis ekonomi yang masif. Sehingga, gejolak finansial sering dianalogikan seba­gai kecelakaan pesawat terbang. Perumpamaan krisis finansial dan kecelakaan pe­sawat terbang di atas sangat dipahami oleh para pelaku spekulasi di pasar finansial AS dalam kasus runtuhnya pasar perumahan pada akhir tahun 2001. Kejadiannya tampak begitu tiba-tiba. Ketika harga surat utang (subrpime mortgage) merosot dan terus merosot, seakan tak ada lagi yang bisa menahan keruntuhannya. Banyak perusahaan investasi, perbankan, dan asuransi terseret pada jurang kebangkrutan. Dan, pada akhir 2007 per­ekonomian negara adikuasa itu terombang-ambing oleh risiko resesi ekonomi. Krisis yang bersumber pada pasar surat utang subprime mortgage di AS pada 2007-2008 telah menghantui terjadinya resesi ekonomi global yang didahului oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi se­cara cukup signifikan.[22]

Secara lebih umum, stabilitas sektor finansial akan sangat menentukan stabilitas makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi keuangan pemerintah (fiskal) untuk memberi subsidi, menjamin kebutuhan­-kebutuhan publik (seperti membantu membangun in­frastruktur), mendorong pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Semuanya itu akan berdampak pada tingkat kemakmuran bangsa dan masyarakat.[23]

Sehingga jika dibalik pemahamannya, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan sangat ditentukan oleh stabilitas dan efisiensi sektor finansial. Efisiensi sek­tor finansial menjamin agar modal dialokasikan dengan baik pada sektor-sektor atau kegiatan yang produktif, sehingga lebih banyak memberikan sumbangan bagi kemakmuran bersama. Kalaupun para pembela mazhab liberalisasi finansial ingin mempertahankan tesisnya, bahwa rezim keuangan yang liberal akan mendorong kemakmuran, harus ada kajian yang mampu membuktikan kontribusi sektor finansial pada kemakmuran kesejahteraan bersama.

Sesudah perang dunia kedua dapat dilihat badan-badan perbankan memainkan peranan aktif dalam perekonomian dunia, walaupun masing-masing negara menjalankan sistem ekonomi yang berlainan. Setiap bangsa bekerja untuk pembangunan dan kemajuan hingga usaha perbankan mendapat pasaran yang menguntungkan.

Situasi resesi ekonomi global yang dipicu oleh akumulasi kredit macet di sektor perumahan AS sejak 2007 yang diakhiri dengan pengumuman bangkrutnya Lehman Brothers pada 15 September 2008 yang lalu telah menimbulkan multi efek berantai sentimen negatif di berbagai lantai bursa saham terkemuka di dunia. Seketika itu, Pemerintah AS, melalui voting di kongres menyetujui pengguyuran dana talangan $ 700 miliar ke pasar uang. Kepanikan pun merembet ke sejumlah negara maju dan berkembang. Eropa mengambil keputusan menurunkan suku bunga untuk menjaga sektor riil tetap bertahan.

International Monetary Fund (IMF) memprediksikan perdagangan dunia akan terkontraksi sebesar 2,8% tahun 2009, turun dengan 4,1% pada tahun 2008 dibandingkan 7,2% tahun 2007. Kajian langkah-langkah penanganan krisis harus segera diambil untuk ditelaah seberapa efisien dan efektif, karena kebijakan proteksionisme dan menutup pasar pintu perdagangan internasional yang dimaksudkan untuk mempertahankan lapangan kerja bagi warga negaranya, ternyata memperparah krisis global. Pernah sebuah penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 48 negara tidak mengalami perbaikan ekonomi ketika ditangani oleh IMF, 16 negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan, bahkan 32 negara jadi lebih miskin apabila dibandingkan dengan situasi sebelum mendapat pinjaman dana dari IMF.[24]

Joseph E Stiglitz, profesor ekonomi dari Columbia University adalah penganut neo-Keynesian dan pendukung gerakan antiglobalisasi, mengungkapkan adanya gelembung semu perekonomian dan menunjuk persekongkolan antara dunia bisnis dan politik. Stiglitz menyalahkan kerakusan di pihak Wall Street dan industri perumahan, akuntansi yang salah kaprah, serta kekuasaan politik konservatif yang dengan senang hati menggunakan kalkulasi tersebut demi sasaran jangka panjang menciutkan pemerintah.[25]

Kesepakatan forum G-20 yang secara ekonomi menguasai 80% PDB dunia berkomitmen dan memprioritaskan upaya memerangi krisis ekonomi global dan menentang keras segala bentuk kebijakan yang mengandung unsur proteksionisme, khususnya langkah yang dianggap mengacu terhadap proteksionisme dan memicu perang dagang serta mendukung investasi dan perdagangan bebas, namun sulit dilaksanakan. Untuk negara-negara yang masih melihat keuntungan dari pasar bebas, namun terpaksa melakukan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri kebijakan dualistis menjadi pilihan.[26]

China, Jepang dan Taiwan memberlakukan pembangunan ekonomi dualistis yaitu liberalisasi perdagangan di satu pihak dan proteksi di lain pihak. AS membuat kebijakan American Recovery and Reinvestment Act yang populer dikenal sebagai Buy American Act. Blok Ekonomi Amerika Latin (Mercosur) terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay memberlakukan Safeguard atau proteksi dagang industri lokal dengan menaikkan tarif bea masuk tinggi terhadap beberapa produk impor, juga Mesir dan Turki. Malaysia mengurangi tenaga kerja asing dan memakai tenaga kerja lokal. Singapura mengimplementasikan kebijakan Resillence Package untuk melindungi lapangan kerja dan kebijakan membatasi tenaga kerja asing. Keadaan ekonomi global tidak menentu dan tidak dapat diestimasi sebelumnya, serta meningkatnya sentimen proteksionisme.[27] Bahkan Rusia dan Cina sepakat untuk mengurangi penggunaan dolar Amerika dalam transaksi perdagangan mereka dan mengoptimalkan penggunaan mata uang masing-masing, rubel  dan yuan.

Kesepakatan itu dicapai Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden Cina Hu Jintao dalam forum pertemuan negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, yakni Brazil, India, Rusia, dan Cina (BRIC) di Yekaterinburg, Rusia tanggal 16 juni 2009. Bahkan Malaysia dan Iran kemudian juga mengikuti langkah yang sama dengan cara mencoba untuk menggunakan mata uang Dinar dalam perdagangan kedua Negara.

Empat negara BRIC mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap langkah-langkah mengatasi krisis finansial yang dilakukan Washington dalam derajat yang berbeda, utamanya terhadap nilai dolar yang menggunungkan jumlah utang di AS. Kekuatan ekonomi BRIC sekitar 15 persen dari ekonomi global, dan yang mungkin lebih penting, memiliki sekitar 40 persen dari cadangan keuangan dunia saat ini. Selain itu, Brasil, India, dan Cina relatif menghadapi krisis keuangan global saat ini lebih baik dibanding rata-rata negara dunia secara keseluruhan. Namun, para pengamat ekonomi umumnya menyatakan bahwa kontribusi BRIC untuk mengubah arsitektur finansial dunia mungkin tak akan sehebat yang mereka bayangkan, selain sebuah kesepakatan yang lebih bersifat simbolis.

 

  1. B.     Goyangan Untuk Hegemoni Dollar

Mencuat kembali himbauan agar dolar AS sebagai valuta perdagangan dan cadangan bank sentral internasional diganti dengan suatu mata uang alternatif yang stabil setelah China membuka suara dalam pertemuan G-20 di London awal April 2009. Ada alasan bagi Negara-negara pemegang dolar dan aset AS dalam jumlah besar khawatir, meski adanya pernyataan Menteri Keuangan AS  bahwa mata uangnya yang terus anjlok dan indeksnya hingga tingkat terendah terhadap sejumlah mata uang utama dunia dalam 26 tahun ini “sangat aman”. [28]

Otorita moneter AS hendaknya sadar akan fallout serangkaian paket penyelamatan masifnya dan injeksi kas besar-besaran ke pasar, yang bukan saja menjatuhkan nilai dolar karena membanjirnya suplai, tapi juga memicu inflasi dan kaos pasar modal global kelak.

Tapi apa ada mata uang dunia alternatif yang ideal untuk menggantikan dolar AS? SDR’s (Special Drawing Rights) yang diusulkan IMF yang hanya terdiri dari dolar, euro, yen dan sterling tidak representatif karena tidak termasuk mata uang 4 negara berkembang besar (BRIC–Brazil, Rusia, India dan China yang outputnya menyumbang lebih 40% output dunia. Apalagi sebagai pemegang cadangan devisa dolar dan surat utang AS dalam jumlah besar. Lagi fungsi SDR hanya sebagai “unit of account” dalam pemindahan transaksi pembayaran dalam pembukuan dan kurang likuid dalam perdagangan fisik dunia. Sementara yuan China, real Brazil, ruble Rusia atau rupee India masih jauh dari dolar AS baik dalam hal volume dan nilai transaksi sehari-hari di pasar internasional. Belum lagi hambatan teknis seperti konvertibilitas dan likuiditas. Bahkan ada keinginan kuat dari Iran dan Malaysia yang ingin menerapkan mata uang “dinar” sebagai alat pertukaran perdagangan bagi kedua negara. Sebagaimana kita ketahui dalam krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997-1998 lalu, dimana semua negara Asia diterpa badai krisis nilai tukar, hanya Malaysia yang tidak mengemis kepada IMF. Melalui PM Mahatir Mohammad, Malaysia pada saat itu berjuang sendiri dengan menetapkan sistem kontrol devisa untuk mata uangnya sendiri, Ringgit. Jelas, PM Mahatir Muhammad adalah satu-satunya pemimpin Asia yang sanggup menghadapi krisis moneter secara independen.[29]

Sekarang ini, guna mengurangi risiko aset AS dalam cadangan bank sentral, bank-bank sentral boleh mengkonversikan sebagian porsi dolar ke SDR IMF yang lebih terjamin tanpa mengguncang pasar finansial dunia. Sementara untuk transaksi perdagangan selanjutnya, antara negara-negara mitra dagang bersangkutan, dapat digunakan “supranational currency” seperti yang dilakukan antara China dan Brazil tanpa menambah bobot dolar baru dalam cadangan.

Disinyalir, BRIC baru-baru ini malah memboyong dolar AS mencapai lebih $60 miliar guna mengerem penguatan mata uang masing-masing yang tak menguntungkan ekspor sambil menghindari depresiasi lebih lanjut nilai cadangan dalam dolar. Tapi langkah ini meningkatkan risiko “default” dolar bagi diri sendiri bila sistem finansial AS kolaps. Seperti makan buah malakama, risiko memegang atau melepas dolar tak terelakkan. Dengan kata lain, hal ini mencerminkan keperkasaan atau hegemoni dolar di pasar dunia masa kini.[30]

Pasar dunia telah mengetahui kerapuhan dolar, tapi tiada mata uang yang mampu menggantikan kedudukannya saat ini dan tak tahu terobosan baru yang tepat. Dengan bermunculan himbauan penggantian peran dolar, otorita moneter AS sebaliknya harus menerimanya sebagai peringatan dini agar tetap komit pada “a strong dollar policy”, menjaga pergerakan dolar secara tertib sambil cepat menurunkan defisit yang menganga, mengurangi beban utang berat, membatasi likuiditas berlebihan termasuk mencetak uang baru, demi memenangkan kembali kepercayaan pasar dan investor.

Dollar, mata uang Amerika Serikat ini, adalah salah satu pilar yang menopang kekuatan nya di muka bumi. Dollar telah menjadi mata uang cadangan (reserve currency) bagi sedikitnya 60% negara di dunia ini. Dollar juga menjadi mata uang standar yang digunakan dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional.

Sedemikian berpengaruhnya dollar dalam perekonomian bangsa-bangsa di dunia membuat pergerakannya akan selalu dicermati oleh setiap pengambil kebijakan. Sebaliknya, pemilihan dollar sebagai reserve currency dan mata uang untuk transaksi perdagangan internasional oleh suatu negara sangat mempengaruhi jalannya perekonomian AS. Oleh karena itu, ketika Iran memutuskan untuk mengubah mata uang untuk transaksi ekspor impor minyaknya dari dollar ke Euro atau Dinar, pemerintah AS kesal setengah mati, karena langkah Iran itu diikuti oleh negara-negara eksportir minyak lainnya, maka kemungkinan besar ekonomi Amerika akan mengalami kemunduran.

Penolakan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) terhadap keinginan Amerika Serikat untuk hadir pada pertemuan SCO yang dihadiri Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Presiden China Hu Jintao, dan para pemimpin negara-negara anggota SCO lainnya di Yekaterinburg, Rusia, bulan Juni 2009 lalu, bisa jadi menjadi pukulan baru bagi AS. Salah satu agenda utama pertemuan yang dilangsungkan di kota yang sebelumnya bernama Sverdlvsk itu adalah membahas penggantian dollar AS sebagai mata uang cadangan devisa (reserve currency) dunia. Mengingat strategisnya dollar AS bagi eksistensi imperium AS, manuver ini ibaratnya ”kudeta” dipercepat terhadap hegemoni AS oleh kekuatan-kekuatan ekonomi global yang baru. Dalam proposal yang disampaikan pada pertemuan G-20 April 2009 lalu misalnya, Rusia bersama China memang sudah mengusulkan dibentuknya suatu mata uang global, untuk menggantikan dollar sebagai mata uang cadangan devisa. Mata uang cadangan devisa yang disebutnya supra-national reserve currency itu harus bebas dari kepentingan individu negara.[31]

Ekonom Michael Hudson dalam tulisan di Global Research menyebut pertemuan ini sebagai ”pertemuan terpenting abad ke-21”. Sejumlah ekonom lain melihat pertemuan itu sebagai pertanda awal tamatnya hegemoni dollar AS sebagai reserve currency dan berakhirnya imperium Amerika.

Gagasan mata uang cadangan devisa baru global bergulir sejalan dengan desakan dilakukannya reformasi sistem kapitalisme pasar bebas dan perombakan arsitektur finansial global yang terbukti rentan krisis.

Namun begitu, pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Menteri Keuangan Tim Geithner pada tanggal 19 juni 2009 yang menegaskan dollar AS akan tetap menjadi mata uang cadangan devisa (reserve currency) dominan untuk jangka waktu yang lama, menyiratkan, AS tidak hanya akan pasrah menghadapi kemungkinan kehilangan status dollar AS sebagai reserve currency. Ron Paul dalam paparan berjudul ”The End of Dollar Hegemony” yang disampaikan di depan Kongres AS, 15 Februari 2009, pernah mengakui, selain kepentingan penguasaan pasokan minyak, motif sebenarnya serangan AS ke Irak adalah karena AS ingin melindungi hegemoni dollar AS. Target utama dari serangan ini sebenarnya Uni Eropa dengan euro-nya, yakni untuk menjegal jangan sampai euro mengancam posisi dollar AS sebagai mata uang wajib dalam transaksi perdagangan minyak dan sebagai cadangan devisa (reserve currency).[32]

Selama enam dekade lebih AS diuntungkan oleh posisi dollar AS sebagai reserve currency. Kuatnya nilai tukar dollar AS sejak 1945 terutama ditopang oleh posisi mata uang ini sebagai mata uang wajib untuk semua transaksi perdagangan minyak mentah dunia (dikenal dengan istilah petrodollar), sesuai dengan kesepakatan dengan OPEC. Kondisi ini menyebabkan permintaan akan dollar AS juga tetap tinggi, apa pun kondisi ekonomi AS. Posisi ini juga memungkinkan AS meraup keuntungan dari mencetak uang dan penerbitan surat utang pada suku bunga yang lebih rendah daripada yang negara lain bisa lakukan, untuk membiayai konsumsi eksesif pemerintah dan masyarakatnya. Posisi dollar AS sebagai mata uang cadangan devisa juga membuat AS bisa menikmati harga minyak yang lebih stabil dibandingkan negara lain karena importir tidak perlu mencemaskan fluktuasi nilai tukar mata uang. Sebaliknya, pencampakan dollar AS akan membuat nilai dollar AS jatuh dan dana asing akan mengalir keluar dari pasar modal AS atau dari aset dalam denominasi dollar AS lainnya. Bank-bank juga akan menghadapi penarikan dana besar-besaran seperti pada Depresi Besar 1930-an. Defisit neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran juga bakal tak bisa ditutup. Sebagai perekonomian, AS akan mengalami default (gagal bayar) alias ‘kebangkrutan’.

Untuk melihat permasalahan tersebut di atas lebih lanjut, ada baiknya kita menengok sebentar pada peran dollar AS dalam perekonomian dunia. Sistem moneter dunia dalam kenyataannya menggunakan dollar AS sebagai mata uang cadangan (reserve currency), mata uang intervensi dalam sistem yang memerlukannya, sarana transaksi sebagian terbesar perdagangan barang dan jasa, termasuk transaksi minyak serta untuk sarana investasi. Sebagai mata uang cadangan dan intervensi penggunaan dollar AS telah berlangsung sejak mulai dianutnya sistem Bretton Woods bersamaan dengan kelahiran Dana Moneter Internasional (IMF) setelah berakhirnya PD II hampir enam puluh tahun lalu.  Pada waktu PD II berakhir, sistem dan kebiasaan yang mengandalkan dollar AS sangat logis mengingat kekuatan perekonomian AS memang sangat menonjol sebagai satu-satunya negara besar yang tidak rusak oleh perang. Sistem moneter dunia dengan dominasi dollar AS ini juga didukung cadangan emas AS yang memang tidak tertandingi oleh negara  manapun waktu itu. Akan tetapi, setelah berlangsungnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang luar biasa selama beberapa dekade, imbangan kekuatan ekonomi antar negara-negara besar telah berubah. Selain itu, pola hubungan ekonomi keuangan telah sangat berkembang mengarah pada ekonomi global yang tanpa batas (borderless). [33]

Seperti yang telah kita ketahui Amerika Serikat menjelma menjadi negara adidaya setelah Perang Dunia II usai, walau Amerika terlibat dalam perang dunia tersebut baik di front barat (Eropa) maupun front timur (Asia Pasifik), home land (Tanah Air) Amerika Serikat hampir sama sekali bersih dari kerusakan akibat perang, sementara Eropa dan Asia hancur akibat perang, Amerika Serikat timbul menjadi negara kaya dengan industri raksasanya. Selain itu efek yang dirasakan setelah perang adalah melajunya US dollar sebagai mata uang perdagangan internasional, kebangkitan negara-negara Eropa dan Asia pasca perang pada tahun 50-an membuat para trader seluruh dunia mulai sadar bahwa sirkulasi dollar di seluruh dunia sudah berlebihan dan mulai menukarnya dengan emas. Dikarenakan adanya deflasi emas hebat pada cadangan emas Amerika Serikat, Presiden AS paling kontroversial Richard Nixon pada tahun 1971 melepaskan keterikatan emas dengan mata uang dollar, dollar pada waktu itu diprediksi akan terjun bebas.

Tapi kemudian Amerika Serikat pada tahun 1973 berhasil merayu kartel negara-negara penghasil minyak dunia (OPEC) yang notabene didominasi negara-negara Arab muslim, mematok harga minyaknya terhadap dollar Amerika Serikat. Padahal belum lama sebelumnya Amerika Serikatlah sekutu utama Israel dalam berperang dengan negara-negara Arab, singkat kata Minyak Bumi mem-back-ing dollar, permintaan dollar melonjak drastis dikarenakan negara-negara berkembang harus mengimpor sebagian besar minyak bumi dari OPEC untuk menghidupi industrinya yang baru berkembang dengan pembayaran US dollar. Amerika Serikat menyambut gembira permintaan dollar dari negara-negara berkembang dengan membanjiri negara-negara berkembang dengan “dana bantuan” (pinjaman) lewat lembaga-lembaga keuangan semacam IMF dan tentunya pinjaman dalam bentuk mata uang US dollar. Posisi dollar semakin kuat (dollar hegemony) sebagai cadangan devisa luar negeri diseluruh dunia.

Sistem keuangan juga berkembang dan berubah didorong oleh liberalisasi dan kemajuan teknologi. Anehnya berbagai perubahan ini tidak merubah hegemoni dollar AS dalam perekonomian dunia. Peran dollar justru lebih meluas, tidak terbatas pada mata uang cadangan dan intervensi. Perkembangan tersebut telah menumbuhkan tidak imbangnya kekuatan fundamental yang mendasari dollar AS dengan peran yang dimainkannya. Penggunaan dollar AS oleh kebanyakan bank sentral dalam memegang cadangan devisa jauh lebih besar dari rasio produksi AS terhadap produksi dunia. Demikian pula besarnya penggunaan dollar AS dalam transaksi perdagangan dunia tidak seimbang dengan rasio volume perdagangan AS terhadap perdagangan dunia. Dengan perkataan lain ada ketidakseimbangan antara fundamental ekonomi makro yang mendasari dollar AS dan peran yang dimainkannya dalam sistem yang berjalan. Dapat dikatakan dollar AS telah keberatan beban.

Hegemoni dollar mulai terancam pada tahun 1999 dimana negara-negara Eropa bergabung dalam membentuk mata uang gabungan Eropa yang disebut Euro, gabungan raksasa-raksasa ekonomi Eropa dengan Euro-nya mampu menggoyang dominasi Dollar sebagai mata uang dalam perdagangan minyak bumi. Klien pertama Euro adalah Iran dimana Iran tidak menerima Dollar sebagai alat pembayaran minyaknya dan hanya menerima Euro. Pada Oktober 2000 lewat PBB Irak meminta program “minyak untuk makanan” bagi rakyat Irak dibayar dengan Euro tidak dengan US Dollar. Alhasil $10 milyar minyak Irak dikonversi dari Dollar ke Euro, tindakan ‘kurang ajar’ Saddam ini membuat marah para petinggi Washington dan mereka harus menetapkan balasan sebagai peringatan bagi mereka yang mangkir dari US Dollar, memanfaatkan momen WTC 9/11 Presiden George W Bush menyerang Irak dan menggulingkan Saddam Hussein dengan alasan Irak mendukung terorisme dan mempunyai senjata pemusnah massal, kini Irak jatuh ke tangan AS. Fakta-fakta Irak diatas sama sekali tidak diberitakan walau sedikit pun di media massa Amerika.[34]

Tahun 2000 Venezuela lewat Presidennya Hugo Rafael Chavez Frias mengusulkan kepada OPEC untuk memperdagangkan minyak bumi secara barter dengan barang dan jasa pada konvensi OPEC bulan September 2000. Tidak tanggung-tanggung Venezuela menetapkan Kuba sebagai negara mitra dagang barter minyak bumi dengan jasa layanan kesehatan Kuba bagi masyarakat kecil Venezuela. Ancaman Venezuela dicoba di netralisir AS secara halus, pada tahun 2002 Presiden terpilih (2x) Chavez mendapat percobaan kudeta, yang pertama menyambut gembira adalah administrasi Bush dan media massa AS akan kudeta dengan berita-berita menyudutkan Chavez, berita-berita tersebut langsung surut dalam 2 hari setelah diketahui kudeta terhadap Chavez gagal. Ini hanya membuktikan bahwa kudeta tersebut didalangi dan dibiayai oleh AS.

Sejak awal peluncuran Euro pada tahun 1999, nilainya kini telah jauh melebihi US Dollar dan mencapai puncaknya pada bulan-bulan kemarin di level 1.6/Dollar AS. Ancaman bertubi-tubi kini datang bukan hanya dari Eropa malah dari Asia dan Rusia.

Cina pada 2007 pernah menghadapi ancaman embargo parsial Amerika terhadap produk-produk impor dari Cina, dengan alasan kualitas dan ancaman kesehatan yang ditimbulkan produk-produk Cina, sebenarnya ini hanya akal-akalan AS untuk menutupi defisit perdagangannya dengan Cina. Balasan Cina tidak kurang dasyat, sadar posisi US Dollar sedang lemah dikarenakan pemotongan suku bunga yang agresif oleh Bank Sentral AS, Cina ‘merencanakan’ untuk mengubah sebagian cadangan devisa luar negerinya dari US Dollar kemata uang yang memiliki nilai tinggi (suku bunga tinggi) seperti Euro dan Poundsterling (Inggris). Akibatnya US Dollar seperti jatuh dari langit, sampai saat ini rencana embargo sebagian barang Cina tersebut tidak pernah lagi bergulir di kongres. Rusia kini juga mencoba merebut kembali dominasinya dan kini sedang dipraktekan di Georgia, sebuah negara kecil yang bersekutu dengan barat (AS). Tidak bisa disangsikan pula bahwa Amerika Serikat akan terus berperang baik secara terbuka atau sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan ekonomi dan hegemoni mata uangnya yang sedang jatuh.

Bahwa ekonomi AS merupakan yang terbesar dan terkuat di dunia, dan bahwa perkembangan perekonomian negara-negara di dunia langsung atau tidak langsung tergantung dari perkembangan ekonomi AS memang tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi, dalam ekonomi keuangan global sekarang dan masa depan, dengan potensi RRC dan India seperti sekarang, ekonomi AS meskipun tetap terbesar dan terkuat, jelas bukan satu-satunya kekuatan raksasa. Kini Negara-negara G20 mencapai kesepakatan yang menyangkut reformasi IMF pada tanggal 23 Oktober 2010 guna memberi suara lebih besar kepada negara emerging seperti China dan India  dalam organisasi pengawas keuangan dunia itu.[35]

 

  1. C.    Kepentingan AS : Energi dan Membendung Cina di Asia Tenggara

Dengan segala instrumen kebijakannya, Pemerintah AS berupaya melebarkan kepentingan nasional mereka ke Negara-negara lain. Dengan cara itulah, negara AS selalu mencari cara untuk mempertahankan dominasinya di dunia. Maka satu tahun lebih sejak Obama dilantik menjadi presiden AS ke-44 pada tanggal 20 Januari 2009, masyarakat AS sendiri masih menunggu kebijakan-kebijakan yang dibuat Obama untuk  bisa secepatnya memulihkan kondisi ekonomi yang mampu mengurangi pengangguran dan meringankan beban hidup masyarakat AS.

Banyak pihak, bukan hanya masyarakat AS saja tetapi juga masyarakat dunia, menaruh harapan perubahan pada Presiden Barrack Obama. Ini karena sebagai negara adidaya pengaruh AS sangat signifikan bagi dunia. Pengaruh AS yang paling terasa bagi dunia adalah dalam masalah krisis ekonomi.

Krisis ekonomi yang berawal dari krisis finansial dengan terjadinya kasus subprime mortgage telah mendorong perekonomian AS ke dalam jurang resesi. Jumlah pengangguran di AS makin meningkat, bahkan tertinggi dalam 7 tahun terakhir sejak terjadi serangan 11 September 2001. Pada 2008, jumlah pengangguran melonjak dari 32 ribu orang menjadi 516 ribu orang. Jumlah pengangguran yang melebihi 500 ribu orang mengindikasikan resesi tengah terjadi. Posisi utang pemerintah AS mencapai 10 triliun Dollar AS, utang konsumen sebesar 11,4 triliun Dollar AS, dan utang perusahaan AS berkisar 18,4 triliun Dollar AS. Total utang AS berjumlah 40 triliun Dollar AS. AS juga lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar 1 triliun Dollar AS. Resesi di AS kini merambah ke Negara-negara lain, tidak hanya negara berkembang, tetapi juga negara maju. Di Indonesia dampak krisis ekonomi sudah terasa, dengan menurunnya jumlah permintaan ekspor ke negeri Paman Sam tersebut. Di AS, dengan kondisi yang sulit seperti itu, Pemerintahan Obama harus mengeluarkan tambahan anggaran cukup besar untuk stimulus ekonomi. Karena itu, kini banyak orang menunggu sejauh mana Barrack Obama bersama timnya mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi AS. Pasalnya, kebijakan domestik atau luar negeri AS akan banyak mempengaruhi Negara-negara lain.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, berdasarkan dokumen yang dimiliki, Obama akan tetap berpegang pada National Security Strategy of USA, September 2002 sebagai manifesto ekonomi politik, politik luar negeri dan militer AS. Mereka bahkan telah menerbitkan American Project 2020, termasuk telah memproyeksi perebutan energi hingga 2040. Kepentingan nasional AS yang bakal dibela mati-matian adalah minyak dan gas bumi, karena sejak lama AS sangat bergantung pada minyak dan gas asing. AS adalah negara yang mengkonsumsi minyak dan gas terbesar di dunia, yakni sekitar 23,9% (minyak) dan 22,6% (gas). Bahkan terkait konsumsi dan produksi, AS defisit sekitar 66,67% (minyak) dan 16,17% (gas).[36]

Secara umum, persaingan energi dan keamanan laut akan menjadi isu sentral. Saat ini dan di masa yang akan datang Asia Timur dan Asia Tenggara lebih banyak sebagai konsumen dari pada produsen. Konsumsi energi Asia meningkat menjadi 9.3% tahun 1971 menjadi 28.4% nanti pada tahun 2030. Bahkan diprediksi bahwa pada tahun 2020 tingkat konsumsi minyak Asia akan mencapai tingkat konsumsi gabungan Amerika Utara dan Eropa Barat. Saat ini konsumsi energi Asia sekitar 24.4% dari total konsumsi dunia. Dalam kurun waktu yang sama konsumsi Thailand dan Malaysia meningkat 8 kali, Indonesia dan Korea 5 kali, sedangkan Cina dan Jepang masing-masing 2 dan 3 kali lipat. Dengan produksi yang hanya mencapai 8.4% dari total produksi minyak dunia, Asia Timur menurut International Energy Agency (IEA) antara tahun 1995-2010 kebutuhan energi dunia naik 35-45%, sedangkan kebutuhan minyak dunia pada tahun 2020 naik dari 71.6 juta barel/hari menjadi 115 juta barel/hari.

Cina adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia yang mencapai rata-rata hampir 10% tiap tahun. Dua belas persen pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari pertumbuhan ekonomi Cina. Cina juga mencatat surplus perdagangan dengan hampir semua negara penting dunia. Khususnya dengan Amerika Serikat, pada tahun 2005 surplus perdagangan Cina mencapai 200 milyar Dollar lebih yang merupakan 26% dari total defisit perdagangan Amerika Serikat. Bahkan diperkirakan bahwa Cina akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, menggantikan posisi Amerika Serikat pada antara tahun 2020-2050.[37]

Cina merupakan negara yang memiliki penduduk lebih dari 1 milyar jiwa, memiliki senjata nuklir, serta belanja militernya yang meningkat di atas 10% setiap tahun dalam 17 tahun terakhir, dan tidak pernah bersikap terbuka mengenai anggaran militernya. Pandangan bahwa Cina merupakan ancaman di kawasan Asia Tenggara (China Threat Teory) jelas merupakan propaganda yang dilancarkan oleh AS. Karena itu kebangkitan Cina sekarang ini tidak hanya digambarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan (Fascinans), tetapi sekaligus sebagai sesuatu yang menakutkan (Tremendans). Anggaran militer Cina selama 2 tahun terakhir telah mencapai angka 29,9 milyar Dollar AS. Namun, ada asumsi kuat dari AS dan Sekutunya (Barat) yang percaya bahwa anggaran pertahanan tahunan militer Cina berkisar dari 30-70 milyar Dollar. Artinya data yang dipublikasikan oleh Cina diperkirakan hanya 1/3 (sepertiga) dari anggaran yang sesungguhnya. Hal ini telah menempatkan Cina pada posisi nomor 3 setelah AS dan Rusia dalam belanja militer. Perlu diketahui bahwa Angkatan Bersenjata Cina merupakan yang terbesar di dunia dengan jumlah 2,5 juta personil. Oleh karena itu salah satu fokus yang penting kembalinya Asia Tenggara dan Timur menjadi perhatian AS adalah karena kebangkitan ekonomi Cina dan perluasan pengaruh Cina dalam rangka mencari sumber energi di seluruh dunia. Adanya proyek perencanaan pembangunan jaringan pipa untuk saluran gas alam yang akan melintasi negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara sangat penting untuk investasi AS di masa depan. Meskipun APEC belum memberikan respon terhadap proposal AS untuk jaringan pipa tersebut, saluran-saluran baru telah direncanakan untuk dibangun diantara negara-negara ASEAN. Contohnya adalah pipa saluran air Indonesia dari pulau Natuna ke Sumatera, pipa saluran Singapura dan Malaysia, dan pipa yang menghubungkan Brunei dan Thailand. Kebutuhan gas yang terus meningkat memberikan kecenderungan perkembangan pipa saluran ini akan terus berkembang di masa yang akan datang, bahkan mungkin sampai ke kawasan Laut Cina Selatan yang di dominasi oleh Cina.[38]

Bagi AS, Cina sangat menakutkan karena merupakan ancaman terhadap semua kepentingan AS diseluruh dunia. Namun kehadiran dan posisi AS yang kuat dibelakang kekuatan militer Jepang selama ini juga merupakan pemicu bagi Cina untuk terus meningkatkan kapasitas militer sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonominya. Sungguh begitu, dimasa depan politik luar negeri AS terhadap Cina dan di Asia Tenggara masih akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan perdagangan di bandingkan dengan isu nuklir. Meskipun AS masih merupakan pemimpin ekonomi dunia, tetapi negara ini kalah cepat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Cina, terutama dalam melakukan rekonsiliasi antara kepentingan politik dan ekonominya. Apalagi kondisi itu diperparah dengan adanya krisis ekonomi global yang justru dimulai dari AS sekarang ini. Sampai sekarang AS tidak berhasil menahan kekuatan ekonomi Cina, meskipun berulang kali AS melakukan protes karena kemajuan ekonomi Cina tersebut dianggap AS karena Cina melakukan praktek perdagangan yang tidak adil. Walaupun begitu, secara khusus di kalangan negara-negara Asia Tenggara masih ada pandangan bahwa kehadiran AS merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin stabilitas kawasan, terutama untuk mengimbangi peran Cina yang di nilai semakin agresif.

Pemerintah AS sekarang ini sangat giat di dalam melakukan kebijakan-kebijakan atau manuver-manuver politik intervensi untuk meminta China dan negara-negara lain untuk diberikan keleluasan ekspor bagi Amerika. Pemerintah AS memanfaatkan pertemuan G-20 untuk memuluskan kepentingan ekonominya tersebut. Selama ini AS menuduh Cina melakukan rekayasa nilai tukar mata uangnya, Yuan, agar memperoleh keuntungan yang tinggi dalam perdagangan. Tampaknya, AS memandang Cina merupakan lawan beratnya di Asia Tenggara menyusul makin hebatnya kekuatan ekonomi dan militer Beijing dalam dua dekade ini.[39]

Adanya persaingan eksistensi antara AS dan Cina di kawasan ini, secara tidak langsung membawa Asia Tenggara ke dalam strategi politik AS. Ada dua ancaman militer Cina terhadap Asia Tenggara yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi AS dalam strateginya terhadap Cina. Pertama, ada kekhawatiran dan kecemasan atas hegemoni Cina yang agresif di Asia Tenggara mengancam kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan, sehingga membuat AS, Jepang, bahkan negara-negara Asia Tenggara masuk dalam politik Cina tersebut. AS dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari dukungan dari negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan jalur laut atau justru sebaliknya, ada kemungkinan negara-negara ASEAN sendiri yang akan meminta bantuan Angkatan Laut AS. Jika demikian maka AS dapat membawa serta Angkatan Udaranya dengan dalih untuk melindungi pasukan AL-nya, serta mengamankan fasilitas teritori ASEAN dari serangan militer Cina. Situasi kedua adalah Cina dapat saja mencoba membangun dan mempertahankan kontrol fisik atas hampir keseluruhan kepulauan Spartly, yang di klaim sebagai wilayahnya. Ketidakpastian di perairan Laut Cina Selatan ini tentu saja menciptakan ketegangan keamanan. Dalam kondisi tertekan seperti ini akan mendorong negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan dari kekuatan yang dapat mengimbangi Cina. Sehingga sangat mungkin bagi ASEAN untuk meminta kehadiran militer AS. Pada akhirnya, kepentingan-kepentingan AS di Asia Tenggara akan terus meningkat. Mulai dari kepentingan ekonomi, Asia Tenggara sebagai partner ekspor dan impor, pasar produk dan industri jasa, dan investasi. AS juga tidak punya pilihan lain bahwa jalur Asia Tenggara akan menjadi prioritas kelancaran perekonomiannya dan kawasan kunci pergerakan militer AS.[40] Secara politis Asia Tenggara akan memberikan pengaruh yang besar dalam Negara-negara di kawasan ini terhadap propaganda kebijakan luar negeri AS tersebut karena memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian domestik AS, yang menjadi parah akibat terjadinya krisis ekonomi global tersebut diatas. Pada akhirnya ada semacam keharusan bagi Presiden Barrack Obama untuk menghadirkan militernya di kawasan ini dalam konteks pengamanan terhadap kepentingan nasionalnya tersebut.

 


[1]     Obama Ingin Tingkatkan Ekspansi Ekspor ke Indonesia 200%, www.okezone.com, diakses pada tanggal 9 November 2010)

[2]     Barrack Obama menginginkan perdagangan bebas dengan ASEANwww.kompas.com, diakses pada 31 Maret 2010

[3]     Ibid

[4]     Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis, http://www.islamtimes.org, diakses pada 30 Maret 2010

[5]     Igor Dirgantara, Hubungan AS - Indonesia di bawah Pemerintahan Obama, oseafas.wordpress.com, diakses pada 29 Maret 2010

[6]    www.okezone.com, diakses pada 11 November 2010

[7]     http://id.wikipedia.org/wiki, di akses pada 12 November 2010

[8]     Bambang Cipto,Hubungan Internasional di Asia Tenggara :Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal 164-169

[9]     Igor Dirgantara, Kedatangan Obama bukan untuk bernostalgia, Majalah Mimbar Politik, edisi 42, tahun I, 12-18 Maret  2010, hal 60-61

[10]    ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008, hal 122-125

[11]    Kompas, 12 Oktober 2007

[12]    Bisnis Indonesia, 23 Maret 2007

[13]    Info Bank, 2 Februari 2009

[14]    Harian Neraca, 15 April 2008

[15]    Tabloid Kontan, 22 April 2009

[16]    Laporan IMF 2007 sebagaimana yang dikutip dalam Wolrd Economic Outlook, 2008

[17]    Suara Pembaruan, 30 Mei 2008

[18]    Dikutip dari Media Indonesia, 17 November 2008

[19]    Sudono Sukirno, Ekonomi Makro, Jakarta, UI Pers, 2005, hal. 165-168

[20]    Majalah Tempo, 23 Agustus 2008

[21]    Igor Dirgantara, AS dan Krisis Ekonomi Global, dalam  oseafas.wordpress.com

[22]    Jakarta Pos, 17 Januari 2009

[23]    Sebagaimana dikutip dalam Igor Dirgantara.blogspot.com, 25 Februari 2009

[24]    Indra Ismawan, Dibawah Cengkraman IMF, Solo, Pondok Edukasi, 2002, hal 8-9

[25]    Dikutip dalam Kompas, 23 Maret 2009

[26]    Ibid

[27]    Bisnis Indonesia, 18 Maret 2009

[28]    Media Indonesia, 16 April 2009

[29]    Dikutip dalam www.boto.or.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2008

[30]    Dikutip dalam www.analisisdaily.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2009

[31]    Dikutip dalam www.kaskus.us, pada 27 Juni 2009

[32]    Ibid

[33]    Budi Winarno, Globalisasi : Wujud Imperialisme Baru, Yogyakarta : Tajidu Press, 2005, hal 78-83

[34]    Ibid

[35]    Kompas, 15 November  2010

[36]    Dikutip dalam www. dakwahkampus.com, diakses pada 15 November 2010

[37]    Igor Dirgantara, Analisis Cina di Asia Tenggara, oseafas.wordpress.com, diakses pada tanggal 16 November 2010

[38]    Ibid

[39]    www.inilah.com, diakses pada 9 November 2010

[40]    Ibid

About these ads

Actions

Information

2 responses

19 07 2013
berita ekonomi terkini

Each month management consultants in the Europe receive more than $9 billion for their services.
Much of this money pays for shadowy data and badly prepared resource fo review services, regional rules & procedure re-evaluation.

Our business system is focussed in ensuring the safety and improves practice.
We undertake a range of zones of activity, including SILP – our own unique framework of
review. We, have goodly experienced and talented consultants offer a wide variety
of special session services to meet everyones many needs.

We provides you with the research and economic solutions to
grow your share of the military market penetration. We have
detailed support that can help you get your business objectives through consulting
on strategic strategies, product development, marketing programs
and channels for distribution.

A common objective for a statistical research
project is to investigate causality, and in particular to draw a actionable conclusion on the effect of changes in the values of predictors or other
variables on other variables or actions. There are 2 major types of causal statistical studies:
experimental study and observing study. In both types of
studies, the effect of differences of an independent variable (or variables) on the
behavior of the dependent variable are observed.

20 07 2013
berita emas

Each 2 year well-known consultants in the Australia receive more than $7 billion for their services.
Much of this money pays for shadowy statistics and badly prepared resource fo review services, local
policy & procedure evaluation.

Our business model concept is focussed in taking care of and increase the efficiency of practice.
We undertake a wide range of zones of activity, including P5F –
our own unique framework of review. We, have goodly experienced and talented
managers offer a wide variety of consulting services to meet directors many needs.

We together with you provides you with the research and business frameworks to grow
your share of the insurance market. We have detailed support that can help you achieve your business objectives through consulting on strategic issues, product
development, marketing programs and channels for distribution.

A common objective for a statistical research project is to investigate causality, and
in particular to draw a actionable conclusion on the
effect of changes in the values of predictors
or other variables on other variables or reactions. There are two main types of causal statistical studies:
experimental study and observational studies.

In both types of studies, the effect of differences of an independent variable (or variables) on the behavior of the dependent variable are observed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: