Hubungan Indonesia-Malaysia Di Bidang Kebudayaan

2 07 2011



Oleh : Igor Dirgantara


Hubungan Indonesia-Malaysia saring dipahami dan dilihat secara emosional. Beberapa peristiwa seperti perlakuan terhadap para pekerja Indonesia di Malaysia, kemudian klaim Malaysia terhadap produk budaya dan karya Indonesia, selalu menimbulkan protes di Indonesia dan mengarah pada ketegangan hubungan di kedua negara. Lebih dari itu, berhasilnya Malaysia memenangkan kedaulatan terhadap pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan klaim Malaysia terhadap wilayah laut blok Ambalat di Laut Sulawesi telah memacu protes serius di Indonesia.

Dari berbagai protes itu, kesan umum yang berkernbang di Indonesia adalah bahwa Malaysia adalah negara yang semakin arogan, menginjak wibawa Indonesia dan tidak pantas balas budi. Di media bahkan disarankan bahwa untuk mendapatkan kembali respek Malaysia terhadap Indonesia, seharusnya Indonesia tidak segan-segan melakukan konfrontasi separti zaman Sukarno ataupun meningkatkan kemampuan tempur. Tidak sedikit yang menyarankan bahwa sudah saatnya Malaysia diberi pelajaran dari kesemena-menaan kebijakan mereka.

Hubungan Indonesia-Malaysia sebenarnya semakin kompleks dan tidak dapat dipahami secara emosional. Hal ini terlihat dari sikap kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia lebih banyak diinformasikan dan dipengaruhi oleh pemahaman lama yang statis tentang Malaysia sebagai bagian dari negara Serumpun yang memiliki banyak persamaan nasib dan nilai-nilai dengan Indonesia. Pemahaman demikian mengabaikan perubahan identitas yang telah terjadi di Malaysia termasuk juga cara mareka memahami dan melihat Indonesia. Walaupun konsep serumpun itu sendiri masih sering digunakan oleh para elit pemerintah Malaysia, tetapi makna dan fungsinya berbeda dengan yang dipahami secara umum di Indonesia.[1]

Sumber konflik Malaysia-Indonesia berkaitan dengan perebutan sumber-sumber ekonomi seperti di Sipadan-Ligitan, Ambalat, masalah lintas batas, perdagangan galap, illegal logging, migrant workers dan human trafficking. Demikian juga dilaporkan sering terjadi pelanggaran perbatasan oleh Malaysia baik perbatasan udera, laut dan darat yang kemudian akan menimbulkan protes dari pihak Indonesia.

Namun sejauh ini penyelesaian berbagai masalah ini sering terhambat pada soal teknis pelaksanaan yang sulit dan kurangnya kemauan politik di kedua negara untuk sungguh-sungguh belum menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dilakukan dalam keadaan demikian seringkali bersifat reaktif dan sporadil, tanpa menyelesaikan akan permasalahan sebenarnya. Ketika pernimpin Malaysia ini minta maaf sebagaimana dituntut oleh Indonesia atas beberapa masalah yang terjadi, hubungan kedua negara seperti normal kembali. Namun suatu saat beberapa masalah dengan sumber yang sama seperti penganiayaan terhadap TKI akan muncul kembali dan menimbulkan emosi dan reaksi yang berlebihan.

Para pekerja atau bahkan turis Indonesia yang diperlakukan buruk di negeri jiran ini akan segera, membuat marah masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pelanggaran perbatasan oleh Malaysia misalnya akan menimbulkan reaksi yang sama di berbagai kota di Indonesia. Sebagai akibat peristiwa ini, Indonesia akan meminta pemerintah Malaysia meminta maaf. Penjelasan demikian tentu saja panting namun tetap menyisakan masalah mendasar yang menjadi akar perbedaan dalam hubungan bilateral kedua negara. Keadaan demikian memerlukan suatu pemahaman lebih baik daripada sekedar melihat persoalan dari hubungan sebab akibat yang terjadi di permukaan.

Kedua negara dipahami dalam tataran perbedaan pemahaman tentang identitas satu dengan yang lain yang menjadi sumber bagi naik turunnya hubungan kedua negara. Lebih konkritnya kedua negara telah mengalami konstruksi identitas yang berbeda satu dengan yang lainnya yang berlangsung terus menerus hingga sekarang. Pemahaman tentang shared atau collective Identity antara, kedua negara sudah semakin senjang bersamaan dengan berjalannya waktu, dan dalam hal ini pemahaman Malaysia berbeda dengan periode sebelum ini, dimana konsep serumpun misalnya dipahami sebagai salah salah satu bagian ‘collective identity’ kedua negara.[2]

Ada empat variable ‘ideational’ penting yang berkaitan dengan sumber identitas kolektif ini, yakni interdependence, common fate, homogeneity, dan self-restraint,[3] Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri dalam membentuk identitas, melainkan secara bersama-sama. Kekuatan dari identitas kolektif demikian bergantung para intensitas dari gabungan faktor-faktor ini. Berkaitan dengan identitas kolektif ini, perlu dibicarakan juga pengetahuan bersama (common knowledge) dan pengetahuan kolektif yang ini sumber inspirasi bagi identitas Malaysia. Salah satu common knowledge yang berkembang adalah cita-cita tentang ‘Malaysia Boleh’, ‘New Asia’ dan konsep-konsep lain yang menjadi wacanan untuk mendorang kesiapan Malaysia untuk bersaing di dunia global. Malaysia seperti banyak negara lain di era globalisasi tidak bisa terlepas dari struktur peranan untuk mempersiapkan diri bersaing sebagai agen globalisasi. Pemahaman tentang aspek identitas terakhir ini yang perlu dikaji untuk melihat bagaimana Malaysia meletakkan hubungannya dengan Indonesia dari aspek kebudayaan.

 

A.     Identitas Kolektif Indonesia – Malaysia

Protes-protes terhadap Malaysia dalam berbagai kasus dapat dikatakan berangkat dari kesenjangan dan perbedaan dalam pemahaman identitas kedua negara terhadap satu dengan yang lain. Dalam empat sumber identitas kolektif yang dikatakan oleh Wendt, yaitu interdependence, common fate, homogeneity, and self-restraint, terdapat perkembangan pemahaman yang makin menjauh di kedua negara. Alhasil identitas kolektif seperti konsep serumpun semakin memiliki makna yang berbeda di kedua negara. Akan tetapi, seperti terlihat dalam laporan-laporan dan protes di Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia masih memahami konsep serumpun dalam pengertian persahabatan dan hubungan keluarga, karena kesamaan sejarah, budaya dan nilai, persamaan nasib, saling membantu, dan akhirnya prinsip saling menghormati dalam pengertian keluarga seperti kakak dan adik. Ini terlihat dari penyelesaian yang diungkapkan berbagai pihak di Indonesia bila melihat Malaysia bertindak tidak casual dengan kerangka pemahaman keserumpunan yang mereka miliki. Sebaliknya di Malaysia, sebagaimana akan diuraikan dalam empat aspek identitas berikut, makna serumpun yang demikian agaknya mulai ditinggalkan, dan kalaupun ada, hanya sebatas retorika.

1.      Interdependence

Salah satu aspek penting kolektif adalah adanya pandangan bersama tentang saling ketergantungan, yang konsekensinya adalah saling membantu satu sama lain .Menurut Wendt, aktor-aktor saling bergantung bilamana perubahan pada satu aktor akan memengaruhi aktor lain dan bilamana hasil perubahan itu juga bergantung pada pilihan aktor lain. Kesalingtergantungan manggiring para aktor untuk terlibat dalam ‘ideological labour’ seperti diskusi, pembicaraan, pendidikan, pembuatan mitos untuk menciptakan representasi bersama tentang kesalingketergantungan dan rasa kekitaan .

Saling ketergantungan Malaysia dan Indonesia antara lain ditunjukkan oleh kebutuhan Malaysia akan tenaga kerja dari Indonesia. Hubungan demikian sudah berlangsung sejak lama karena kesamaan bahasa, agama dan budaya antara orang Indonesia dan Malaysia. Pada awal-awal kemerdekaan, masuknya orang Indonesia ke Malaysia bahkan disambut baik secara diam-diam (silently welcomed) untuk mempertahankan keseimbangan ras di negara itu.[4] Keberhasilan program industrialisasi Malaysia di tahun 70-an juga menambah kebutuhan Malaysia akan tenaga kerja dari Indonesia, baik di sektor pertanian, industri maupun konstruksi.

Dalam kacamata banyak masyarakat Indonesia, saling membantu ini dicerminkan dari kerelaan untuk membartu sebagaimana yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia di tahun 1960-an di mana Malaysia yang baru merdeka memerlukan guru-guru dan all teknik. Kerjasama yang baik dan hubungan historic ini dipahami sebagai suatu kerjasama yang ideal enters negara serumpun oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia. Bantuan kerjasama ini seringkali diulang-ulang dan menjadi sumber wacana utama bagi masyarakat dalam memahami Malaysia. Ketika ada masalah dalam hubungan bilateral, pemerintah dan masyarakat tidak segan-segan mengungkit bantuan ini dan menyatakan bahwa Malaysia tidak tahu membalas budi.

Berbeda dengan di Indonesia, di pihak Malaysia, persepsi tentang kesaling ketergantungan mengalami proses pemaknaan yang berbeda. Malaysia memang bergantung dengan tenaga kerja murah dari Indonesia untuk pembangunan sektor yang disebut 3D (Dirty, Dangerous and Difficult), tapi ini tidak dimaknai sebagai kesalingketergantungan. Para pekerja ini memang diperlukan tapi, namun mereka tidak diinginkan.

Proses pergeseran makna tentang kesalingtergantungan ini dimulai sejak tahun 1980-an Para pekerja Indonesia misalnya tidak dilihat sebagai yang melengkapi pembangunan Malaysia. Kontribusi dari para pekerja ini semakin tidak dihargai bahkan berkembang proses sekuritisasi terhadap para pekerja terutama terhadap para pekerja illegal mereka yang sebelumnya dianggap memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan budaya di Malaysia, bahkan dalam beberapa laporan memberikan kontribusi bagi bertambahnya proposi orang Malaya di sana, mulal dimaknai sebagai ancaman bagi keamanan nasional (national threat).

Proses sekuritisasi dilakukan oleh pemerintah Malaysia mulai dari Perdana Menteri (PM) sampai menteri-menteri yang kemudian diikuti oleh berbagai media di Malaysia. Ini terutama terjadi setelah beberapa kasus kerusuhan yang diletupkan oleh para pekerja Indonesia di awal 2000-an. Kata “Indon” yang mulanya berupa akronomi untuk memudahkan menyebut Indonesia misalnya, karena penggunaannya yang berulang dan selalu dikaitkan deagan kejahatan yang dilakukan oleh orang Indonesia, memiliki makna negatif. Kalau kata ‘Indon’ digunakan sekarang maka asosiasinya jelas adalah orang Indonesia yang melakukan hal-hal negatif dan melawan hukum.

Laporan-laporan media menyebutkan bahwa sebagian besar jumlah tahanan adalah para pekerja termasuk pekerja tanpa izin dari Indonesia. Judul laporan itu misalnya “25.000 Pekerja Indonesia Bawa Penyakit Setiap tahun”, “Pekerja Asing Biadab”, “orang Indon Mengganas”. Akibatnya pemberitaan itu telah menciptakan opini negatif di kalangan masyarakat Malaysia terhadap orang Indonesia. (Kompas, 9 November 2007). Sebetulnya, seperti diceritakan Berita Harian, 17 November 2007, jauh lebih banyak warga Malaysia sendiri yang melakukan kejahatan. Menurut laporan Koran Malaysia Ini, kejahatan yang dilakukan oleh orang asing kurang dari 3%, Namun penggambaran media yang berulang-ulang, seolah-olah menunjukkan bahwa hanya orang-orang asing ini yang mengacaukan dan merusak masyarakat Malaysia.[5]

Laporan-laporan ini tentu saja untuk konsumsi dalam negeri dan bisa juga untuk kepentingan bisnis media, tapi dalam jangka panjang mengimplikasikan sikap antipati terhadap semua orang Indonesia. Bangsa Malaysia menjadi semakin yakin bahwa Malaysia yang berdaulat dan teratur dengan baik telah dikacaukan oleh para pendatang. Tidak ada sisi positif yang diungkapkan dari kedatangan para pekerja ini dalam membantu proses pembangunan Malaysia, karena ini bisa mengacaukan persepsi kontras antara Malaysia yang baik dan teratur dengan mereka para pendatang yang membuat kacau. Kesimpulan demikian misalnya muncul ketika seorang pejabat Malaysia mengatakan “Especially the illegal immigrants from Indonesia, they always give us a lot of trouble. They break into the house, they rob, they steal everything.” He said “most Malaysians worry about it” Ketika terjadi kerusuhan yang dilakukan orang Indonesia di tempat penampungan sementara mereka pada tahun 2000-2001, PM Mahathir pada waktu itu juga menggunakan kesempatan itu untuk memperkuat pembedaan antara Malaysia yang teratur dan beradab dengan Indonesia yang penuh kerusuhan. Ia mengatakan mengatakan bahwa ‘Ini Malaysia bukannya Indonesia di mana rakyat asing seenaknya bisa “merusuh”. Kalau mau berbuat onar dan rusuh silahkan kembali ke Indonesia dan jangan datang lagi.

Laporan-laporan media Malaysia sebetulnya sangat bisa, karena tidak membuat dua sisi pemberitaan. Media massa hanya menerima laporan dari polisi atau majikan dan tidak pernah mananyakan langsung kepada pelaku orang Indonesia siapa yang sebenarnya terjadi dan mengapa mereka terlibat dalam kriminalitas. Namun dalam proses konstruksi dan untuk koran corong pemerintah, proses obyektif seperti ini bukanlah hal yang penting.

Sekuritisasi masalah immigrant dilanjutkan dengan kebijakan ‘Hire Indonesian Last’ policy’.[6] Tahun 1990-an Malaysia malakukan Operasi Nyah yang dilanjutkan dengan “Ops Nasihat (Advise Operation); yang berakhir Februari 2005. Sekarang pemerintah Malaysia melancarkan Operasi Tegas yang melibatkan Rela, yakni semacam organisasi sukarela untuk mencari dan menangkap imigran illegal Indonesia.

Proses sekuritisasi telah menjauhkan kedua negara dan identitas kolektif salingkergantungan sebagai negara serumpun sebelumnya. Sekuritisasi menyebabkan pemahaman orang Malaysia seringkali didasarkan pada laporan negatif tentang pekerja Indonesia di media. Hubungan kedua negara sampai pada saat, poin dimana identitas kolektif sudah semakin melemah.

2. Common Fate

Alexander Wendt mengatakan bahwa identitas kolektif menguat kalau ada pemahaman tentang nasib yang sama diantara, aktor-aktor yang ada. Aktor-aktor menghadapi suatu kesamaan nasib bila kelangsungan hidup, dan kesejahteraan mereka bergantung pada apa yang terjadi kepada kelompok secara keseluruhan. Persamaan nasib bersama seringkali tercipta karena adanya ancaman bersama terhadap kelompok. Wendt selanjutnya menyebutkan: ‘In situations that do not have sufficient salience the emergence of perceptions of common fate may depend on ‘entrepreneurs’ and/or ‘epistemic communities’ who take the lead in reframing how aktors understand themselves’[7]

Dalam kaitan dengan hubungan Indonesia-Malaysia, perasaan tentang nasib bersama ini menguat hanya pada saat-saat awal kemerdekaan terutama ketika kedua negara mempersiapkan kemerdekaan. Nasib sebagai negara terjajah telah mempersatukan semangat kedua bangsa untuk saling membantu. Semangat akan nasib bersama ini dicerminkan juga dan besarnya pengaruh pemikir-pemikir Indonesia di Malaysia mulai dari kelompok pemikir Islam sampai dengan para nasionalis. Tokoh-tokoh Partai Masyumi di tahun 1950 -1960-an misalnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan partai-partai Melayu di Malaysia.

Dalam perjalanannya, konsep kekerabatan pada awalnya paling konkrit ditafsirkan oleh para pejuang kemerdekaan kedua-dua negara. Para tokoh ini bersimpati satu dengan lainnya dalam melawan penjajah Pada tahun ’40-an di Malaysia, ada misalnya para ‘entrepreneurs’ yang membentuk semacam ‘epistemic communities’ seperti Burhanudin At-Helmi Ibrahim Yakoob, Ahmed Boestaman, Mokhtaruddin Lasso; dan, di Indonesia Muhammad Yamin, Mohammad Hatta dan Sukarno yang membindangkan tentang bentuk kerjasama negara merdeka di Nusantara. Walaupun masing-masing kelompok mengajukan penamaan yang barbada, yakni Melayu Raya, Indonesia Raya dan kemudian juga Nusantara, di baliknya ada asumsi bahwa mereka adalah serumpun[8] Istilah Dunia Melayu menggambarkan lebih kuat lagi kedekatan kinship ini. Di sini pada mulanya setidaknya dalam cita-cita ada hal konkrit yang ingin dicapai dalam konsep serumpun Melayu ini. Dalam bidang pemikiran keagamaan HAMKA misalnya dipandang sebagai pemikir besar yang sangat berkesan bagi umat Islam di Malaysia. Mareka ini adalah para pemikir yang peduli pada nasib pribumi yang tertindas dan memberikan insprasi bagi pembebasan dan kemajuan.[9]

Tetapi dalam perkembangannya, pemahaman tentang nasib bersama ini juga, bergeser. Indonesia bangga dengan revolusi yang mempersatukan negara ini dan berhasil mengusir penjajah. Sementara Malaysia sangat mengkhawatirkan revolusi sosial itu yang memang bisa menghancurkan sistem kerjasama yang didominasi oleh raja-raja Melayu di sana. Imajinasi yang berbeda tentang bagaimana kemerdekaan harus dibentuk dan apa fungsi dari negara itu bahkan menyulut konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Sukarno memandang pembentukan Malaysia sebagai bagian dari imperialisme Barat yang tidak punya tempat di Asia Tenggara dan karena itu harus diganyang.

Konsep persamaan nasib juga semakin menjauh dalam konteks fungsi state. Dalam konteks Malaysia sekarang, kompromi dengan penjajah dan akomodasi terhadap orang-orang non-Muslim yang dilakukan oleh Malaysia dulu dimaknai sebagai suatu proses sejarah yang tepat dan memungkinkan state untuk membawa Malaysia ke keadaan modern dan stabil sekarang. ini sering diungkapkan dengan merepresentasikan tetangga dunia  ketiga lainnya yang ‘porak-poranda mengalami perang saudara, walaupun mereka merdeka secara heroik.

Dalam memahami Indonesia, para pemimpin Malaysia sering merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang mengalami nasib malang. Proses reformasinya dilihat telah membawa ketidakstabilan dan demonstrasi Mahathir Mohamad bekas PM Malaysia misalnya sering mengatakan bahwa demonstrasi yang tidak terkawal akan mengancam kestabilan. Ucapan Mahathir cukup membekas dan menjadi wacana dominan. Kelompok-kelompok pro-reformasi di Malaysia misalnya kehilangan pendukung dan simpati, Anwar Ibrahim yang ditahan, demikian juga banyak tokoh reformasi pada masa itu tidak berhasil melawan hegemoni pemerintah di bawah Mahathir. Sebagian masyarakat bahkan mempercayai bahwa Anwar adalah agen Barat yang akan menghancurkan Malaysia.

3.      Homogeneity

Unsur identitas kolektif berikutnya adalah kesamaan-kesamaan atau homogenitas. Hormogenitas concerning menghasilkan prilaku pro-social diantara para aktor, alas dasar ‘if they are just like us then we should treat them accordingly’. Ini seringkali dipahami oleh elit negara melalui kebijakan-kebijakan pendidikan, imigrasi dan bahasa untuk menciptakan semacam ‘imagined communities‘.[10]

Aspek homogenitas dalam identitas kolektif Indonesia dan Malaysia adalah yang paling kuat. Kedua Negara memiliki sejarah, budaya, hubungan kekerabatan dan famili yang kuat. Tidak mengherankan kalau Low menyebutkan kedua negara dengan istilah One Kin, Two Nations. Kesamaan yang ada itu menyebabkan hubungan kedua negara sering disebut dengan istilah hubungan dua negara serumpun, hubungan kakak adik dan hubungan dalam suka dan duka. Kedua negara mempunyai akar histories kerajaan yang sama, kemudian karya-karya sastra Melayu yang sama. Persamaan budaya antara orang Melayu di kedua-dua negara paling terasa di hampir semua daerah Melayu Malaysia dan di daerah, seperti Sumatera serta sebagian Kalimantan di Indonesia.

Orang-orang keturunan Indonesia pun banyak yang menjadi warga negara dan menjadi orang penting di Malaysia. Hikayat-hikayat lama juga menceritakan Satu kawasan Melayu yang meliputi Malaysia dan sebagian Indonesia. Lebih jauh lagi bahkan Wallace dalam Zain mengartikan bahwa yang disebut Melayu bukan saja di Malaysia dan Indonesia, tetapi juga keseluruhan rantau Asia Tenggara sampai ke Pulau Solomon di Tenggara dan Luzon di Utara. Mereka disebut Melayu karena mempunya ciri-ciri fisik yang sama dan akar aksara (huruf abjad) yang sama sejak jaman Sriwijaya dulu.[11]

Kesamaan yang kuat ini juga bahkan bisa mengatasi masalah konfrontasi yang dalam kacamata Barat dianggap sangat serius dan mendekati perang. Penyelesaian konfrontasi yang hanya dilakukan lewat perundingan singkat antara Menlu Adam Malik dan Menlo Malaysia Tun Abdul Rezak di Bangkok mencengangkan Samua pihak. Pengakhiran konfrommsi kedua-dua negara di tahun 1966 tidak terlepas dari dialog-dialog dan dimungkinkan untuk berakhir dengan baik dan damai karena adanya unsur kekerabatan ini. Banyak pengamat misalnya sangat heran, konflik bertahun-tahun yang penuh kebencian dengan istilah-istilah seperti ‘ganyang Malaysia’ dan juga clash militer yang serius di perbatasan Kalimantan, selesai dalam pertemuan dua hari antara Menteri Luar Negeri Adam Malik dan rekannya Tun Abdul Rezak di Bangkok. Bahkan pengakhiran itu tanpa ada perjanjian yang ditandatangani dengan jelas. Ini tentunya berbeda kalau konflik terjadi  melibatkan dua negara yang tidak memiliki ikatan kekerabatan. Negara-negara ini tentu meminta jaminan yang jelas bahwa peristiwa yang sama tidak akan berlaku lagi. Dalam konflik Indonesia dengan Cina misalnya, pemeritnah Orde Baru di Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomat dengan negara tirai bambu itu sampai Cina, menyatakan secara resmi bahwa mereka tidak lagi mendukung gerakan-gerakan komunis di Indonesia.

Terhadap keheranan bahwa konflik dengan Indonesia bisa berakhir dengan begitu cepat, Menlu Malaysia hanya berujar bahwa ini lah cara kami, cara Asia dalam menyelesaikan masalah.

Namun homogeneity ini pada saat ini dalam pandangan kedua negara semakin tidak bermakna. Dalam perjalanan sejarah Indonesia-Malaysia, kesamaan kemelayuan misalnya telah mengalami perubahan besar. Dalam perkembangan setelah kemerdekaan, makna konsep Melayu pun bergeser yang sebelumnya lebih mencerminkan konsep tentang pribumi yang tertindas dan ingin melawan penjajah menjadi kepada konsep spesifik tentang ras Melayu di Malaysia. Istilah negara Malaysia awalnya yakni Persekutuan Tanah Melayu telah mempersempit makna Melayu yang kemudian diikuti oleh partai politik, seperti UMNO yang mengklaim sebagai partai khusus pambela orang Melayu. Definisi Melayu menjadi lebih sempit karena dibatasi hanya pada mereka yang mengamalkan budaya Melayu dan beragama Islam, Perluasan makna Melayu seperti asal-usulnya yang luas dan komprehensif mewakili kaum pribumi menjadi tidak mungkin lagi, karena akan ditentang oleh kelompok politik seperti UMNO yang mendapatkan keuntungan politik, dari definisi sempit Melayu sekarang. Penyempitan konsep Melayu di Malaysia dirasakan tentang bagi justifikasi kekuasaan di negara multirasial ini.[12]

Sementara itu di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan suku tidak mengembangkan konsep ini karena mengesankan afiliasi dengan etnik tertentu saja. Suku Melayu adalah satu kelompok suku di Indonesia yang terutama terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan di Malaysia, Melayu didefinisikan secara lebih sempit lagi secara politik. Dengan penyempitan makna Melayu ini, pengaruh keserumpunan Melayu menjadi kurang relevan dalam hubungan kedua-dua negara. Karena itu agaknya secara perlahan istilah hubungan keserumpunan Melayu bergeser menjadi hubungan antar negara serumpun saja, tanpa ada tambahan kata Melayu.

4.      Self-Restraint

‘Self-restraint refers to actors’ action of holding back in order to make It possible for others to step forward and identify with them, based on the belief that the Other will constrain itself in terms of the demands it makes on the Self: ‘if actors believe that others have no desire to engulf them ( I then it will be easier to trust that in identifying with them their own needs will be respected.[13]

Aspek-aspek dalam identitas kolektif biasanya akan memperkuat ikatan dan kebersamaan dan karena itu mencegah negara untuk terlibat dalam permusuhan dan konflik. Identitas bersama mengasumsikan adanya norma hubungan bersama terutama untuk menahan diri dalam permusuhan. Pada awal hubungan kedua negara, kecuali pada saat konfrontasi, sikap self-restraint dalam hubungan kedua jiran ini dapat dikatakan cukup kuat.

Seperti dikatakan di atas, pada saat perjuangan kemerdekaan Malaysia dan satu dekade setelah kemerdekaan, identias kolektif kedua negara masih kuat. Malaysia bahkan menyambut baik para imigran Indonesia yang datang selama satu dekade setelah kemerdekaan. Selain mereka dapat membantu pendidikan dan pembangunan Malaysia, mereka juga secara diam-diam dianggap akan memperkuat posisi orang Melayu.

Konfrontasi memang sedikit banyak mengganggu sensitivitas dua tentangga itu. Namun pada saat mengakhiri konfrontasi pemimpin kedua negara menyadari tentang akar histories dan budaya yang sama diantara mereka dan menganggap permusuhan semasa konfrontasi terjadi karena pengaruh elemen luar dari kultur mereka yakni komunisme. Seorang pegawai Malaysia pernah menyatakan bahwa konflik sebelum ini sebenarnya adalah konflik antara unsur Komunis dan non-Komunis yang secara tersirat (implisit) hendak memberikan justifikasi bahwa konfrontasi bukan konflik antara dua negara serumpun. Di Indonesia, sebenarnya konfrontasi itu sendiri dipahami sebagai suatu koreksi dan untuk mengingatkan Malaysia agar tidak sekedar menjadi boneka Inggris..

Semasa Suharto ketika pemahaman identitas kolektif masih kuat, Malaysia masih cukup sensitif dengan kepentingan Indonesia dan monshan did dari melakukan klaim-klaim daerah ataupun budaya. Ini misalnya terlihat dalam ‘vision of serumpun’ semasa Tun Abdul Rezak pada tahun 1967-1975. Mesa itu memang sering disebut sebagai tahun-tahun emas hubungan daerah Indonesia-Malaysia di mana dalam banyak hal Malaysia mencoba untuk memahami bahkan konsultasi dengan Jakarta dalam isu-isu penting untuk kestabilan kawasan. Dalam ASEAN pun Indonesia dianggap sebagai negara utama, primes inter pares oleh Malaysia. Di level ASEAN di mana Indonesia dan Malaysia adalah anggota intinya, terbentuknya norma kerjasama ASEAN Way sebagai aturan tak tertulis dalam berhubungan satu dengan yang lain.

Namun hubungan yang akrab demikian tidak berlanjut pada masa selanjutnya karena kehendak Malaysia dan semua negara modern untuk mengembangkan identitas dan rasa percaya diri sendiri di dunia internasional terlepas cara bayang-bayang pengaruh negara lain. ASEAN juga hanya sepakat bahwa norma dan sensitivitas sebagai sesama anggota ASEAN ini hanya berlaku dalam hubungan antar state dan terbatas kepada prinsip-prinsip seperti musyawarah, tidak campur tangan urusan negara lain dan hormat pada kadaulatan.[14]

Di level indivdu, tiap negara berhak mempertahankan identitas dan keunikan masing-masing dan karena itu identitas kolektif yang telah mendasar seperti di Eropa tidak barkembang. Kesamaan tentang kultur pemerintahan dan demokrasi misalnya tidak menjadi identitas kolektif bersama. Identifikasi mereka sebagai sesama anggota satu sama lain semakin kurang. Singapura misalnya kini lebih mengidentifikasikan diri sebagai sebuah negara main di tengah tetangga yang masih berkembang. Demikian juga bagi Malaysia dan Indonesia, walaupun sesama penganut Mayoritas Islam, mereka menampilkan peran Islam internasional yang berbeda. Malaysia vocal dan senang menjadi representasl Islam modest. Dengan keberhasilan maderniassi, Malaysia berani tampil menjadi contoh negara Islam yang sukses. Indonesia sebaliknya raga-raga dalam merepresentasikan diri sebagai negara Islam, karena kekhawatiran akan mencederai negara bardasarkan Pancasila.

Dalam level bilateral antara Malaysia dan Indonesia, juga sudah lama diketahui bahwa keduanya mempunyai konsepsi kawasan yang yang berbeda Selama 63 tahun Indonesia merdeka dan 50 tahun Malaysia merdeka pengalaman sejarah yang membentul, budaya strategik kedua-dua negara berbeda. Indonesia disosialisasikan kepada keadaaan tentang negarinya yang rentan dalam menghadapi pengaruh asing. Kerentananan itu seringkali diperparah oleh rasa khawatir dan frustrasi karena ketidakmampuan untuk melindungi diri. Tetapi dalam sejarahnya untuk mengatasi ini Indonesia tidak mau meminta bantuan asing tapi hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan asing akan membuat independensi terombang ambing dan menjadi permainan kekuatan besar, yang justru akan mempermudah infiltrasi kekuatan asing itu ke bumi Indonesia. Ini tertuang dalam deklarasi politik luar negeri negara ini, yaitu bebas dan aktif yang bermakna bahwa Indonesia bebas dan dalam melakukan politik internasional, tetapi juga aktif mempromosikan perdamaian. Kemudian prinsip ini dirumuskan dalam konsep wawasan nusantara oleh rezim Orde Baru.[15]

Malaysia dan Indonesia juga berbeda dalam melihat masa depan kawasan. Selain perbedaan dalam memaknai keamanan regional, Malaysia juga membayangkan kerjasama dalam suatu East Asian Community. Semasa PM Mahathir Muhammad, Malaysia menolak pembentukan APEC di mana ASEAN menjadi intinya dan sebagai gantinya mengusulkan East Asian Community yang melibatkan Negara utama Asia, seperti Jepang, Korea dan Cina.

Jadi ketika sampal kepada level Individual, tiap-tiap negara memiliki bayangan dan pemahaman masing-masing tentang penataan kawasan yang seringkali bertentangan satu sama lain. Dalam konteks demikian seringkali mereka mengambil kebijakan sendiri tanpa memandang kepentingan negara lain yang menimbulkan konflik bilateral. Demikian juga sensitivitas hubungan semakin berkurang terutama ketika Malaysia tumbuh menjadi modern lebih cepat dari pada Indonesia. Malaysia seperti semua negara modern umumnya mengembangkan identitas, brand dan rasa percaya diri sendiri di dunia internasional terlepas dari bayang-bayang pengaruh negara lain.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kepercayaan diri yang makin tinggi ini, pemahaman yang menunjukkan sensitivity saudara muda terhadap saudara tua sudah tidak bermakna. Malaysia menjadi negara yang lebih maju secara ekonomi dan dikenal sebagai negara Muslim yang sukses di dunia. Dalam konteks itu, Indonesia dianggap telah bergantung dan membutuhkan Malaysia, sebagaimana terlihat dari mengalirnya para TKI ke negeri itu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih loyal.

Sebagai sesama Muslim pun, Malaysia tidak menganggap Indonesia sebagai bagian dari konsep ummah. Malaysia bangga dengan identitas sebagai sebagai negara Muslim sukses dan bagian dari ummah, tatapi konsep ini tidak berlaku dalam hubungan mereka dengan Indonesia, Bangladesh dan Moro Filipina. Walaupun mereka sesama Muslim, karena sosialisasi, stigmatisasi dan sekuritisasi terhadap tenaga kerja yang berasal dari negara-negara ini, mereka tidak cipandang sebagai ‘Malay co-ethnics’.[16] Malaysia juga tidak lagi mengidentifikasikan identitas Islam mereka dengan Muslim Indonesia seperti pernah terjadi pada generasi Mohammad Natsir dan generasi Hamka.

Berlawanan dengan peperubahan kesadaran identitas ini, dalam kadar yang luas masyarakat di Indonesia masih memahami Malaysia dalam konteks jaman yang seharusnya sensitif terhadap tetangga saudara tuanya. Sehingga ketika Malaysia tidak sungkan lagi kepada Indonesia untuk mengambil pulau Sipadan dan Ligitan secara terbuka dan juga terhadap blok Ambalat di Laut Sulawesi, mereka mengganggap Malaysia arogan, tidak tahu diri, rakus dan sombong. Tulisan-tulisan di media baik media lokal, maupun internet menunjukkan penyesalan dan rasa kesal terhadap Malaysia yang dipandang tidak bisa berterima kasih terhadap Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat masih terlena dengan wacana lama tentang Malaysia yang kini telah berubah menjadi negara mandiri dan outspoken yang dulu direpresentasikan dengan baik oleh mantan PM Mahathir Muhammad.

Perkembangan pemahaman tentang identitas kolektif antara Indonesia dan Malaysia diatas menunjukkan kesenjangan yang makin besar. Indonesia masih memahami Malaysia dalam konsep keserumpunan yang memiliki banyak kesamaan budaya, sejarah dan keluarga. Sementara Malaysia tidak lagi memahami keserumpunan sebagai bagian dari identitas kolektif dan hanya melihat itu paling jauh instrumental sifatnya yang diletakkan dalam konteks identitas baru sebagai negara yang menuju ke tahap industri atau bagian dari ‘New Asia’.

Sebagai suatu konsep yang instrumental, konsep serumpun digunakan untuk alat diplomasi dalam meredakan ketegangan dengan Indonesia Para pemimpin Malaysia Sering berkunjung ke Indonesia dan mengaku akar historis dan keturunan mereka untuk meredakan kemarahan masyarakat atas persoalan serius kedua negara yang sulit diselasaikan seperti masalah imigran, pengelolaan perbatasan, masalah Ambalat dan soal lintas batas laut, udara dan derat lainnya. Wakil PM Malaysia Najib Rezak misalnya pergi ke Makassar dan menyebut tentang darah Bugisnya untuk menenangkan proses masyarakat sana yang keras terhadap klaim Malaysia terhadap Ambalat. Malaysia juga menyambut pemimpin Indonesia sebagai saudara serumpun, teman dalam suka dan duka serta seperti adik dan kakak. Namun dalam penyelesaian persoalan-persoalan kedua negara, konsep yang dipakai bukan konsep persaudaraan atau keserumpunan, tetapi lebih kepada partner sederajat atau juga sebagai smart partner.[17]

Dalam konteks adalah panting untuk memahami Malaysia dengan identitas yang terus dibentuk ini. Identitas adalah menjadi cermin untuk melihat pilihan politk luar negeri negara ini. Ide tentang ‘Look East’, ‘Malaysia Balch’, ‘New Asia’, ‘Kebangkitan Asia’, ‘Smart Partnership’ merupakan bagian wacana untuk membentuk identitas baru Malaysia. Hubungan yang kondusif dapat dibangun berdasarkan pemahaman yang lebih baik terhadap identitas ini.

Satu hal yang membedakan pembentukan identitas Malaysia dan Indonesia adalah dalam proses pembentukan common knowledge dan ‘Shared mental model’ yang dikampanyekan di kedua Nagara. Malaysia berusaha menamakan dirinya sebagai bagian dari ‘New Asia’ dengan segala keberhasilan pembangunan dan industrialisasi. Ini dapat dilihat dari orientasi pembangunan yang meniru model keberhasilan pembangunan negara idustri baru seperti Jepang, Cina dan Korea. Kebijakan Mahathir tentang ‘Look East Policy’, misalnya memberi arti yang cukup mendalam bagi pembentukan identitas dan orientasi Malaysia sebagai negara industri.

Identitas itu juga disimbolkan dengan berbagai mega project dari pemerintah Malaysia seperti KLCC yang di dalamnya terdapat Petronas Twin Tower, Putra Jaya Cyber City dan Arena Balap F1 Sepang. Sebelum ini, negeri Ini mengkampanyekan tentang ‘Malaysia Boleh’ dalam pengertian bahwa negeri itu akan mampu berkompetisi, termasuk dalam membuat mobil sendiri. Kepercayaan diri Malaysia kemudian Makin menguat dengan kampanye tentang perlunya kerjasama yang cerdas atau smart partnership. Dalam konsep ini Malaysia menekankan selain aspek keuntungan kerjasama di kedua pihak juga aspek fairness dalam setiap kerjasama.

Ketika masih menjabat PM dan juga belakangan ini, mantan PM Mahathir Mohammad terus mempopulerkan konsep smart partnership ini dan menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil menerapkan konsep dalam kerjasama dengan banyak pihak. Dalam sebuah pidatonya, ia mengatakan, ‘There are many more instances of partnerships which are not smart but Malaysians have been able to practise smart partnerships since independence and so build a prosperous country In which everyone has a fair share. It looked like they were going to go on developing until they achieve their target of becoming a developed country by 2020. The smart partnership they had developed between the different ethnic groups, between the public and the private sectors and between the workers and management looked set to boost the country’s growth’[18]

Usaha Malaysia yang antisipatif dalam menghadapi persaingan dan tantangan global mencerminkan persiapan mereka untuk bersaing di dunia global. Pada pihak lain, Indonesia juga menyadari pentingnya ratonalitas, strategi dan mentalitas untuk menghadapi persaingan global ini. Sekal zaman Soeharto, wacana tentang tantangan era global yang harus dihadapi Indonesia sudah mulai. Namun dalam konteks persaingan dengan Malaysia, Indonesia bergerak lebih lambat. Ketika Malaysia mencanangkan ‘Vision 2020′ misalnya, banyak orang dan pengamat di Indonesia yang terkejut dan merasa tertinggal dari Malaysia. Indonesia kemudian juga merintis dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan membuat ‘Vision Indonesia 2030′, walaupun gemanya terasa kurang dan komitmennya tidak sakuat apa yang dilakukan dalam “Vision 2020″ Malaysia.

Dalam konteks ini, kedua negara memiliki pemahaman yang sama tentang struktur peranan-peranan yang harus mereka lakukan. Kedua negara mau tidak mau memang harus mengikuti tuntutan persaingan global dan bersiap diri untuk itu. Tuntutan, aturan dan hukum globalisasi harus menjadi bagian identitas dan kepentingan kedua negara. Dalam konteks persaingan ini, yang muncul adalah rivalitas dan kemampuan untuk mengikuti norma-norma global dan pasar. Rivalitas itu juga berlaku terhadap semua negara termasuk kepada negara tetangga tanpa memandang apakah tetangga itu serumpun atau bukan.

Klaim-klaim Malaysia terhadap pulau Sipadan dan Ligitan dan juga sekarang terhadap blok Ambalat dapat diletakkan dal— kerangka identitas baru Malaysia ini. Bahwa klaim itu dilakukan hanya beberapa tahun yang lalu dan tidak dilakukan secara serius jauh sebelumnya menunjukkan suatu keyakinan bahwa kini mereka parcaya diri akan berhasil karena memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik daripada Indonesia. Mereka juga makin merasakan perlunya pulau untuk memperluas space untuk meningkatkan kemajuan negerinya. Malaysia menunjukkan bahwa negara mereka lebih professional untuk mengurus dan menjaga kedua pulau itu Klaim terhadap Ambalat juga didasari pada identitas dan keyakinan seperti itu, walaupun kemudian Indonesia berhasil menegosiasi untuk tidak membawah masalah Ambalat ke Mahkamah Internasional.

Mengenai klaim terhadap lagu-1agu, karya seni dan produk budaya lainnya, identitas sebagai negara bagian dari suatu ‘New Asia’ yang berani bersaing dalam konteks global menjadi dasar dan referensi. Untuk mempromosikan wisata, mereka ruang lebih luas dan memerlukan icon yang menarik dan unik terutama untuk menarik wisatawan asing. Icon itu ternyata ditemukan dari khasanah budaya lokal yang dianggap tidak bertuan, karena sifatnya yang transnasional dan masal. Sebagian dari produk budaya itu memang memiliki asal usul yang sult ditelusuri karena telah menjadi milik umum dan menjadi bagian budaya rakyat.[19]

Seperti penyelesaian sengketa terhadap pulau Sipadan dan Ligitan, solusi untuk masalah-masalah terakhir kali juga dilakukan dengan mengikuti prinsip universal yang disepakati seperti aturan tentang “Hak Cipta Intelektual Internasional dan Hak-hak terhadap Warisan Budaya”.

Identifikasi Malaysia dapat dilihat dari wacana yang ditampilkan seperti ‘Look East Policy’, ‘New Asia’, ‘Smart Partnership, Malaysia Boleh, dll. Selain itu, melalui proses sekuritisasi oleh pejabat-pejabat di sana yang sepenuhnya didukung oleh media yang dikuasai negara, gambaran tentang Indonesia sebagai saudara tua telah berganti menjadi saudara tua yang pikun, karena tidak bisa mengurus ekonomi, miskin dan penuh masalah sosial

Komplain terhadap Malaysia yang berangkat dari imajinasi dan ekspektasi berdasarkan pada pemahaman intersubyektif lama tentang hubungan kedua negara mulai ditinggalkan. Pemahaman itu seperti kerinduan akan ‘good old days’ yang tidak mungkin lagi terjadi karena perubahan politik dan ekonomi yang begitu cepat di kedua negara. Masyarakat dan media hendaknya mulai membuka mata karena Malaysia sudah lain dari yang dipersepsikan dulu. Walaupun mereka masih sering memutar lagu P. Ramlee, tetapi mindset mereka adalah mindset global. Wacana yang mesti dihidupkan adalah wacana persaingan global, transparansi dan good governance.

Dalam struktur peran di dunia internasional sekarang, peran yang dapat dimainkan negara-negara ini adalah peran yang bersifat rivalitas. Praktek kebijakan yang dilakukan Malaysia adalah praktek untuk mampu bersaing di kancah global, suatu hal yang sebetulnya juga sedang dipraktekkan Indonesia di lingkungan internasionalnya. Rivalitas itu dalam hubungan negara yang berdaulat tidak mengenal istilah rivalitas dalam keserumpunan.[20]

Hubungan kedua negara dengan demikian memerlukan pengaturan-pengeturan yang transparan, mengiktui aturan good governance dan prinsip-prinsip global lainnya. Ini agaknya dimulai ketika persoalan Sipadan-Ligitan harus diselesaikan dengan mengikuti aturan hukum internasional melalui mahkamah Internasional. Demikian juga penyelesaian masalah lagu, karya seni dan produk budaya lainnya menjadi relevan hanya dalam konteks intellectual atau cultural property rights yang menjadi kesepakatan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia juga mestinya harus mulai berani menekan Malaysia untuk agar lebih transparan dan mengikuti aturan perburuhan internasional dalam kaitan dengan TKI yang banyak dirugikan selama ini.

B.   Hubungan Diplomasi

Dibanding hubungan dengan negara tetangga yang lain, hubungan Indonesia dengan Malaysia tergolong paling rawan konflik. Pasang surut hubungan dimulai  dari  masalah TKI dan TKW yang diperlakukan kasar dan tidak dibayar sesuai kesepakatan oleh para majikan,  klaim batik, reog, tempe, lagu Rasa Sayange, angklung, pulau Sipadan dan Ligitan (yang akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Malaysia) hingga yang paling akhir masalah penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang sedang berpatroli oleh Polisi Marin Diraja Malaysia dan semapat ditahan. Walau akhirnya dibebaskan, tak pelak ulah Malaysia mengundang protes sejumlah elemen masyarakat, mulai aksi membakar bendera Malaysia, melempari Kantor Kedubes Malaysia di Jakarta, tuntutan untuk menarik Duta Besar RI di Kuala Lumpur,  hingga nota protes diplomatik Kemenlu RI di Jakarta ke pemerintah Malaysia. Muncul juga tuntutan agar Menlu RI Marti Natalegawa segera diganti karena dianggap tidak becus mengurusi diplomasi RI di luar negeri.[21]

Reaksi masyarakat itu wajar karena ulah Malaysia mengusik rasa nasionalisme warga negara Indonesia. Ada kesan Malaysia memang sengaja mengganggu Indonesia atau memancing emosi masyarakat Indonesia.  Tetapi setiap kali ada masalah dengan Malaysia masyarakat Indonesia sangat reaktif dan emosional. Mereka tidak mencari akar masalahnya dan berupaya memberikan solusi kepada pemerintah. Misalnya mencari akar masalah bagaimana awal mula kain batik, kesenin reog, makanan tempe, lagu Rasa Sayange, kesenian tradisional angklung itu bisa diklaim sebagai produk asli  Malaysia.

Seperti telah diketahui, pada Oktober 2007 terjadi konflik akan lagu Rasa Sayang-Sayange dikarenakan lagu ini digunakan oleh departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia, yang dirilis sekitar Oktober 2007. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu Kepulauan Nusantara (Malay archipelago), Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersikeras lagu “Rasa Sayange” adalah milik Indonesia, karena merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di provinsi ini sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu hanya mengada-ada. Gubernur berusaha untuk mengumpulkan bukti otentik bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Maluku, dan setelah bukti tersebut terkumpul, akan diberikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Indonesia.[22]

Indonesia dan Malaysia adalah dua buah negara yang begitu dekat, baik secara geologis maupun antropologis. Sejak masih dalam bentuk kerajaan – kerajaan di jaman dahulu sekalipun, keduanya sudah memiliki keterikatan, misalnya hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Melayu yang wilayahnya di sekitar Malaysia. Adalah zaman kolonial yang menimbulkan jarak antara keduanya. Indonesia lama dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia lama dijajah oleh Inggris. Perbedaan dari zaman kolonial ini mempengaruhi latar belakang masing – masing negara, sampai akhirnya hari ini kedua negara tersebut berdiri dengan identitas yang berbeda.

Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan satu rumpun, dimulai dari nenek moyang yang sama yakni ras Malayan Mongoloid. Hubungan kedua negara sejak dulu sudah sangat erat dan intensif terutama di wilayah selat malaka. Kedua Negara pun dulu adalah satu menjadi satu bagian kerajaan yaitu kerajaan Majapahit.

Hubungan Indonesia-Malaysia tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah keduanya. Ada beberapa peristiwa yang melatarbelakangi pasang surutnya hubungan keduanya yaitu pada 20 November 1961, Malaysia negeri jajahan Inggris resmi memberitahukan Pemerintah RI soal rencana pembentukan negara Malaysia baru. Dalam perjalanan sejarah Indonesia dari masa Presiden Soekarno hubungan keduanya memburuk yang dilandasi dengan berbagai permasalahan, antara lain adanya sikap antikolonialis dan antiimperialis yang berbeda dengan Malaysia yang pro kolonialis dan pro imperialisme, yang akhirnya menyulut konfrontasi tahun 1963 dengan adanya penegasan dari Menteri Luar Negeri Subandrio yang menolak pembentukan Malaysia. Dan pada tahun yang sama Malaysia memutuskan hubungan dengan Jakarta. Tahun 1964-1965 konfrontasi masih terus berlanjut sampai akhirnya Indonesia keluar dari PBB. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, konfrontasi berakhir, hubungan sosial budaya antara kedua negara dipulihkan kembali. Sampai setelah masa 20 tahun Malaysia mengklaim pulau Sipadan, Ligitan, disusul dengan Blok Ambalat. Citra dan Diplomasi Kebudayaan Indonesia Pada penghujung tahun 2007 ini, klaim Malaysia beralih ke bidang budaya. Ini merupakan pelajaran baru bagi Indonesia dalam menjaga kebudayaan asli Indonesia. Keahlian untuk berdiplomasi di bidang budaya dipertanyakan.

Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu cara pelaksanaan diplomasi dengan menggunakan pendekatan kebudayaan, yang antara lain berarti mencoba untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, khususnya dan untuk mencapai sasaran dan tujuan kepentingan luar negeri, pada umumnya. Menjalankan diplomasi kebudayaan berarti berusaha untuk menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi, dengan cara sebagai berikut: Pertama, menanamkan bila citra yang baik belum ada. Kedua, mengembangkan bila telah ada usaha untuk menumbuhkan citra tersebut. Ketiga, memelihara bila telah lahir suatu citra yang baik mengenai kebudayaan Indonesia. Dengan melihat ketiga hal tersebut pemerintah Indonesia harus segera mengagendakan diplomasi kebudayaan untuk menyelamatkan aset bangsa. Salah satu usaha untuk memelihara kebudayaan adalah dengan mematenkannya. Masalah hak paten harus menjadi prioritas pemerintah, yang ternyata hal itu menjadi hal yang paling utama untuk adanya sebuah pengakuan internasional. Selain hak paten, pemerintah juga harus terus menggalakkan program ‘cinta kebudayaan sendiri’, yang tidak hanya sekadar program. Dukungan dalam tindakan yang nyata sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Diplomasi kebudayaan Indonesia harus dimasukkan dalam agenda yang harus dilaksanakan secara terencana, dan tidak karena mendadak ketika muncul sebuah masalah. Kebudayaan dalam arti kesenian dapat begitu efektif dalam diplomasi, karena kebudayaan sendiri mempunyai unsur-unsur universal yang berarti bahwa unsur-unsurnya terdapat pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif, yang dapat dipahami, bahkan juga oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda.[23]

Kebudayaan juga bersifat manusiawi: yaitu dapat lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya. Sifat-sifat positif dari kebudayaan inilah yang bisa membuka jalan bagi tercapainya tujuan diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan dengan Malaysia harus terus digalakkan. Seperti yang dilakukan oleh instruktur (musik) Angklung. Dengan menggelar konser ‘Malam Budaya Indonesia’ di ibukota Malaysia. Dalam acara tersebut diajarkan tentang bagaimana seharusnya bermain Angklung. Di Malaysia sendiri musik ini diklaim sebagai musik nasional kerajaan dengan label music bamboo Malay dan sedang dalam proses mendapat pengakuan UNESCO. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, yaitu sebagai ungkapan persahabatan sebagai bangsa serumpun dan juga untuk mengingatkan Malaysia pada etika dan nilai sebuah persahabatan. Walau berkali-kali pihak Indonesia mengatakan bahwa angklung adalah musik asli Indonesia, citra yang terbentuk di masyarakat internasional bisa jadi bahwa musik angklung tersebut adalah milik Malaysia dan Indonesia hanya mengekor. Seperti halnya batik yang sudah dipatenkan oleh Malaysia walau hanya motifnya, tetapi anggapan masyarakat internasional sudah telanjur bahwa batik adalah kebudayaan asli Malaysia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa bangsa yang dihargai adalah bangsa yang memelihara budayanya, bukan sebagai yang menciptakan pertama kali. Bagaimanapun Indonesia harus melihat kasus ini sebagai pembelajaran bahwa kebudayaan harus terus dipelihara dan ditanamkan dalam diri manusia Indonesia, agar kita tidak kecolongan lagi.

Perhatian publik Indonesia kembali dihebohkan oleh ulah negara tetangganya, Malaysia. Pangkal persoalannya ladalah penayangan gambar penari Pendet asal Bali yang diklaim milik Malaysia dan digunakan sebagai salah satu daya tarik wisata negara jiran tersebut di televisi Discovery Channel. Klaim sepihak Malaysia tersebut tentu mendapat reaksi keras dari segenap elemen bangsa Indonesia baik itu mahasiswa, politisi, kelompok seniman, maupun masyarakat umum. Kasus ini juga mengakibatkan semakin memburuknya hubungan antara kedua negara yang ditandai dengan semakin tingginya sentimen anti-Malaysia di tanah air.

Reaksi keras rakyat Indonesia dalam kasus ini tentu bukan hal yang apriori. Pasalnya, bukan kali ini saja negara tetangga tersebut melakukan klaim atas budaya kita. Sebelum tari Pendet, Malaysia juga telah terlebih dahulu mengklaim batik, angklung, lagu Rasa Sayange, dan sejumlah warisan budaya Indonesia. Jika kita telaah lebih jauh, sebenarnya persoalan ini tidak semua kesalahan dari negeri tetangga kita tersebut. Melainkan ada permasalahan lain yang jauh lebih krusial, yakni mengenai bagaimana kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri, dan sampai sejauh mana kebudayaan tersebut kita lestarikan.

Sampai saat ini kebanyakan dari kita terjerumus dalam sikap reaksioner dalam menanggapi kasus tersebut. Kita kaget, cemas, dan juga marah melihat tindakan bangsa serumpun Malaysia. Di sisi lain, kita juga tidak memiliki visi yang jelas dalam mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan kita sendiri, padahal kebudayaan adalah identitas diri dan bangsa.

Pada saat ini, upaya mendorong permintaan maaf dan pertanggungjawaban Malaysia adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Namun selain itu, di masa yang akan datang masyarakat dan pemerintah harus bergotong royong mempertahankan kebudayaan kita melalui diplomasi yang cerdas.[24]

Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu cara pelaksanaan diplomasi dengan menggunakan pendekatan kebudayaan, yang antara lain berarti mencoba untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negari, khususnya dan untuk mencapai sasaran dan tujuan kepentingan luar nageri, pada umumnya. Menjalankan diplomasi kebudayaan berarti berusaha untuk menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi, dengan cara sebagai berikut: Pertama, menanamkan bila citra yang baik belum ada. Kedua, mengembangkan bila telah ada usaha untuk menumbuhkan citra tersebut. Ketiga, memahami bila telah lahir suatu citra yang baik menganai kebudayaan Indonesia. Dengan melihat ketiga hal tersebut pemerintah Indonesia harus segera mengagendakan diplomasi kebudayaan untuk menyelamatkan aset bangsa. Salah satu usaha untuk memelihara kebudayaan adalah dengan mematenkannya. Masalah hak paten harus menjadi prioritas pemerintah, yang ternyata hal itu menjadi hal yang paling utama untuk adanya sebuah pengakuan internasional. Selain hak paten, pemerintah juga harus terus menggalakkan program “Cinta kebudayaan Sendiri”, yang tidak hanya sekadar program. Dukungan dalam tindakan yang nyata sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Diplomasi kebudayaan Indonesia harus dimasukkan dalam agenda yang harus dilaksanakan secara terendana, dan tidak karena mendadak ketika muncul sebuah masalah.[1]

Kebudayaan dalam arti kesenian dapat begitu efektif dalam diplomasi, karena Kebudayaan sendiri mempunyai unsur-unsur universal yang berarti bahwa unsur-unsurnya terdapat pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif, yang dapat dipahami, bahkan Juga oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Kebudayaan juga bersifat manusiawi: yaitu dapat lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya.

Persoalan yang mengganggu hubungan Indonesia-Malaysia lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman, ketidaktahuan, salah mengerti (misunderstanding), dan salah persepsi (misperception), Padahal sebelum penjajah datang ke Nusantara yang di Malaysia disebut “Alam Melayu”, kawasan ini adalah satu kesatuan politik dan budaya yang tidak terpisahkan. Migrasi ribuan penduduk tersebut ke Tanah Semenanjung pada masa dahulu memberi implikasi sosial politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di kawasan itu. Karena penduduk Malaysia khususnya Melayu memiliki kesamaan dengan Indonesia, timbullah gagasan Ibrahim Jacoob yang disetujui Bung Karno untuk menggabungkan Indonesia-Malaysia menjadi satu negara dalam “Indonesia Raya” sebagaimana dikemukakan Asvi Warman Adam.[2] Akan tetapi, gagasan itu gagal diwujudkan sebelum Malaysia merdeka.

Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah strategis dalam mencegah kembali timbulnya konflik klaim budaya dengan Malaysia. Pertama, memaksimalkan peran diplomasi negara (state diplomacy). Jika selama ini diplomasi antara kedua negara lebih mengandalkan ‘hubungan kekeluargaan’, sudah saatnya bagi pemerintah RI untuk menerapkan diplomasi yang berbasis profesionalisme. Artinya, diplomasi kekeluargaan tetap dilibatkan, mengingat identitas Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun bangsa Melayu. Namun, idealnya, itu harus diikuti kekuatan mumpuni diplomasi Indonesia.

Akan sangat strategis jika diplomat yang bertugas di Malaysia adalah mereka yang merupakan diplomat karir unggulan yang sangat brilian di bidangnya. Langkah tersebut mendesak dilakukan mengingat rawannya potensi konflik kedua negara. Dengan pola kombinasi keduanya, harmonisasi hubungan atas dasar saling menghormati (mutual respect) antara Indonesia-Malaysia bisa dipertahankan. Bukan hanya itu, profesionalisme diplomasi RI juga harus didukung dengan payung hukum terkait perlindungan aset nasional. Bisa berbentuk hak paten atau dasar hukum lain atas bukti kepemilikannya. Dengan demikian, perjuangan diplomasi mempertahankan kepentingan nasional tidak akan sesulit seperti masa sebelumnya.

Kedua, memaksimalkan peran diplomasi rakyat (citizen diplomacy). Selama ini, Indonesia-Malaysia telah memiliki semacam wadah kebudayaan bersama yang beranggota budayawan-budayawan penting kedua negara. Didirikan pada Januari 2008 pasca konflik klaim reog dan lagu Rasa Sayange, Eminent Group Person (EGP) tersebut berupaya meminimkan terjadinya sengketa serupa.[3] Namun, dengan terjadinya insiden tari pendet ini, tampaknya, EGP harus lebih mengoptimalkan upaya mereka sebagai stabilisator kerja sama budaya Indonesia-Malaysia, termasuk menjalin komunikasi intensif di antara anggotanya.


Dewasa ini, diplomasi untuk mempertahankan kebudayaan tidak dapat lagi kita gantungkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hal itu disebabkan kinerja lembaga pemerintah yang menaungi masalah tersebut, seperti Kementerian Budaya dan Pariwisata ataupun kedutaan kita di luar negeri, tidak pernah menunjukkan indeks prestasi yang optimal dalam memperkenalkan budaya kita ke dunia internasional. Dengan kata lain, saat ini diplomasi negara tidaklah cukup. Bangsa ini memerlukan konsep diplomasi baru, yakni Total Diplomasi. Total Diplomasi

menekankan satu konsep bahwa masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu negara. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat harus dilibatkan dan menyadari keterlibatan kita dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam hal membangun citra dan mempertahankan budaya Indonesia. Pada titik inilah konsep Total Diplomasi harus disadari oleh masyarakat kita, yakni kesadaran bahwa apa pun yang kita lakukan akan terpantau oleh dunia internasional dan pada akhirnya akan turut menyumbang citra Indonesia di mata dunia, tidak terkecuali dengan kebudayaan Indonesia.

Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah menginventarisasi setiap aset budaya yang dimiliki oleh bangsa ini dan melestarikannya dalam kehidupan sehari hari. Kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai warisan sejarah belaka, tapi dijadikan keseharian dan identitas diri maupun bangsa. Dengan demikian, kita akan terhindar dari sikap reaksioner tanpa visi.  Di sisi lain, kita pun tidak perlu khawatir dengan klaim negara lain terhadap warisan budaya kita karena publik internasional tidak dapat dengan gampang dikelabui dan bisa menakar dengan tepat siapa sebenarnya pemilik budaya tersebut.

Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, pernah berujar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya.  Oleh karena itu, perselisihan yang kerap terjadi antara Indonesia dan Malaysia bisa diselesaikan lewat diplomasi kebudayaan. Jika permasalahan yang muncul seputar klaim hak cipta, cara diplomasi kebudayaan dinilai bisa lebih mempercepat penyelesaian. Menurut Ketua Eminent Persons Group Indonesia (EGP) Try Sutrisno, dialog yang melibatkan Indonesia dan Malaysia ini bertujuan menjembatani pemahaman sejarah generasi muda kedua negara.  Dialog ini juga bisa menghangatkan kembali memori identitas kolektif antara Indonesia dan Malaysia. Segala perselisihan yang sering terjadi, hendaknya bisa diredam lewat cara damai, melalui jalur diplomasi.[25] Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi. Akan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh Indonesia dan Malaysia di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua negara, lewat pendekatan diplomasi daripada cara-cara politik yang lain, seperti konfrontasi, bahkan perang.  Pendekatan kekerasan (hard power) tidak pernah bisa menyelesaikan suatu masalah, bahkan kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan lain. Namun ketegasan dari pemerintah Indonesia tetap diperlukan di dalam menghadapi  Malaysia yang sering berulah. Namun sikap tegas pemerintah terhadap Malaysia tidak harus dilakukan dengan cara perang yang harus mengerahkan seluruh sumber daya manusia termasuk tentara dan dana yang sangat besar. Demikian juga halnya dengan pemerintahan Malaysia, dengan pendekatan diplomasi (soft power) yang jauh lebih murah akan dapat menciptakan persaudaraan diantara bangsa serumpun, untuk saling terbuka dan tidak saling menyakiti satu sama lain.

Dalam diplomasi multilateral, Indonesia dan Malaysia memiliki strategi yang sama. Keduanya memiliki ambisi menjadi kekuatan regional. [26] Hanya saja Malaysia dengan serius menyebarkan soft power melalui berbagai produk negaranya yang disalurkan melalui dana investasi khusus (sovereign wealth fund). Sementara, Indonesia berusaha mencuri kesempatan ditengah jatuhnya perekonomian global serta bertahannya pertumbuhan ekonominya karena stabilitas konsumsi domestic yang masih terjaga.

Upaya mengedepankan langkah diplomatik merupakan pilihan yang tepat, baik di dalam kerangka hubungan bilateral yang saling membutuhkan, maupun dalam kerangka kultur kerjasama ASEAN yang telah lama berjalan. Apalagi Indonesia memiliki sejarang yang panjang di ASEAN sebagai pemecah masalah (problem solver) antara negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan Eminent Person Group (EPG) yang terdiri dari para tokoh masyarakat kedua negara untuk merumuskan dan memberikan masukan kepada kedua kepala pemerintahan  dianggap mampu memberikan formulasi terbaik bagaimana kedua negara serumpun ini tetap bisa harmonis. Saling adanya kunjungan PM Malaysia dan Presiden RI untuk menunjukkan persahabatan kedua negara telah berlagsung baik. PM Malaysia Najib Tun Razak, begitu dilantik sebagai PM Malaysia yang baru tahun 2008 telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang pertama kali dikunjungi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah dilantik menjadi presiden RI untuk yang ke 2 kalinya, juga pergi ke Malaysia sebagai negara yang pertama kali dikunjungi.[1]

Dorongan untuk melakukan upaya diplomasi dari sejumlah kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan parlemen (DPR RI), tampaknya senapas dengan Presiden SBY yang mengatakan : “ janganlah kita mempunyai budaya yang sedikit-sedikit ingin putuskan hubungan diplomatik, sedikit-sedikit perang,” sebagaimana dikatakan di dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden. Presiden SBY mengatakan bahwa masih banyak sumber-sumber politik lainnya yang bisa digunakan secara damai, karena zaman sekarang adalah eranya kerjasama, bukan konfrontasi.[2]

Pemilihan jalur diplomasi untuk menghadapi berbagai masalah dengan Malaysia dinilai oleh sejumlah kalangan sudah sangat tepat, karena Indonesia dianggap akan mengalami kerugian yang besar bila memilih jalur perang dengan negara serumpun tersebut. Setidaknya, ada empat alasan yang diungkapkan oleh Presiden SBY untuk menjaga hubungan Indonesia dengan Malaysia agar tetap terjalin erat. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat dan mungkin yang paling erat bila dibandingkan dengan negara-negara lain dan sudah terjalin selama ratusan tahun. Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. Dan  ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kuatnya fondasi hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Ketiga, ada sekitar 2 juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, baik di perusahaan, di bidang Pertanian, maupun di berbagai lapangan pekerjaan lainnya. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Belum lagi ada lebih dari 13.000 pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Malaysia dan sekitar 6.000 mahasiswa malaysia yang berada di Indonesia. Keempat,  kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia menjadi alasan penting lainnya untuk mempertahankan hubungan yang baik. Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia merupakan ketiga terbesar dengan 1,18 juta orang dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara. Investasi Malaysia di Indonesia dalam lima tahun terakhir pada tahun 2005-2009 berupa 285 proyek dengan nilai investasi berjumlah 1,2 milyar dollar AS. Sementara investasi Indonesia di Malaysia mencapai 534 juta dollar AS. Jumlah perdagangan kedua negara selama tahun 2009 mencapai 11,4 milyar dollar AS.[3]

Hubungan diplomatik Indonesia–Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia, langsung menaikkan status Kantor Perwakilannya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menempatkan Dr. Mohd Razif (Alm) sebagai Duta Besar RI yang pertama untuk Malaysia.

Hubungan kedua bangsa sebenarnya telah terjalin jauh sebelum masing-masing negara merdeka. Di masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga kejayaan Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-17 serta di masa penjajahan, hubungan antar penduduk dan kekerabatan telah terjalin dengan erat satu sama lain.[4]

Itulah sebabnya hingga kini dapat ditelusuri berbagai keturunan dari Indonesia yang tinggal di Semenanjung Malaysia seperti keturunan Jawa berdiam di Pantai Barat Johor, Selangor, Perak. Keturunan Bugis tersebar di Pantai Timur Johor, Pahang dan Terengganu. Keturunan Aceh berdiam di sekitar Pulang Pinang, Kedah dan Perak. Keturunan Batak Mandailing tersebar di Selangor dan Perak, sedangkan keturunan Kerinci berdiam di sekitar Pahang dan Selangor. Keturunan Minangkabau tersebar di Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor dan keturunan Banjar tersebar di Perak serta Pahang.

Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara juga sempat mengalami era konfrontasi pada tahun 1963-1965. Namun dengan visi jauh ke depan, para pemimpin kedua negara telah mengambil sikap yang bijak untuk segera memulihkan hubungan dan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN, 1967. Intensitas komunikasi dan kunjungan antar pemimpin kedua negara Indonesia-Malaysia dewasa ini cukup tinggi. Sejak Februari 2005, Presiden RI telah lebih dari  6  kali berkunjung ke Kuala Lumpur.[5]

Peran Diplomasi Kebudayaan tidak kalah pentingnya dengan operasi militer, bahkan di masa tenang seperti sekarang dan di tengah kebijakan soft power, maka diplomasi kebudayaan sangat penting.  Keberhasilan diplomasi kebudayaan sangat berdampak positif dan jangka panjang bagi kepentingan nasional.[6]

Bahkan sebagian besar negara-negara di kawasan ASEAN memanfaatkan aset sosial budaya untuk mengimplementasikan diplomasi budaya dengan negara-negara lain di belahan dunia. Menurut Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Udayana (Unud), Prof Dr Phil I Ketut Ardhana MA,  Thailand, Laos, Vietnam dan Indonesia juga telah  memanfaatkan aset sosial budaya untuk promosi dalam memasuki era globalisasi.[7]

Penerapan strategi kebijakan dalam diplomasi budaya tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas guna mempermudah mencari solusi terhadap kerumitan hubungan ekonomi politik yang sering terjadi berkaitan dengan daya saing dan krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi di tingkat regional.

Oleh karena itu, kita perlu untuk menaikkan Citra dan Diplomasi Kebudayaan Indonesia. Contohnya adalah klaim Malaysia beralih ke bidang budaya belakangan ini. Hal ini merupakan pelajaran baru bagi Indonesia dalam menjaga kebudayaan asli Indonesia. Keahlian untuk berdiplomasi di bidang budaya dipertanyakan. Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu cara pelaksanaan diplomasi dengan menggunakan pendekatan kebudayaan, yang antara lain berarti mencoba untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, khususnya dan untuk mencapai sasaran dan tujuan kepentingan luar negeri, pada umumnya. Menjalankan diplomasi kebudayaan berarti berusaha untuk menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi, dengan cara sebagai berikut :[8]

Pertama, menanamkan bila citra yang baik belum ada. Kedua, mengembangkan bila telah ada usaha untuk menumbuhkan citra tersebut. Ketiga, memelihara bila telah lahir suatu citra yang baik mengenai kebudayaan Indonesia. Dengan melihat ketiga hal tersebut pemerintah Indonesia harus segera mengagendakan diplomasi kebudayaan untuk menyelamatkan aset bangsa. Salah satu usaha untuk memelihara kebudayaan adalah dengan mematenkannya. Masalah hak paten harus menjadi prioritas pemerintah, yang ternyata hal itu menjadi hal yang paling utama untuk adanya sebuah pengakuan internasional. Selain hak paten, pemerintah juga harus terus menggalakkan program ‘cinta kebudayaan sendiri’, yang tidak hanya sekadar program. Dukungan dalam tindakan yang nyata sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Diplomasi kebudayaan Indonesia harus dimasukkan dalam agenda yang harus dilaksanakan secara terencana, dan tidak karena mendadak ketika muncul sebuah masalah. Kebudayaan dalam arti kesenian dapat begitu efektif dalam diplomasi, karena kebudayaan sendiri mempunyai unsur-unsur universal yang berarti bahwa unsur-unsurnya terdapat pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia.[9]

Pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif, yang dapat dipahami, bahkan juga oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Kebudayaan juga bersifat manusiawi: yaitu dapat lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya. Sifat-sifat positif dari kebudayaan inilah yang bisa membuka jalan bagi tercapainya tujuan diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan dengan Malaysia harus terus digalakkan. Seperti yang dilakukan oleh instruktur (musik) Angklung. Dengan menggelar konser ‘Malam Budaya Indonesia’ di ibukota Malaysia. Dalam acara tersebut diajarkan tentang bagaimana seharusnya bermain Angklung. Di Malaysia sendiri musik ini diklaim sebagai musik nasional kerajaan dengan label music bamboo Malay dan sedang dalam proses mendapat pengakuan UNESCO. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, yaitu sebagai ungkapan persahabatan sebagai bangsa serumpun dan juga untuk mengingatkan Malaysia pada etika dan nilai sebuah persahabatan. Walau berkali-kali pihak Indonesia mengatakan bahwa angklung adalah musik asli Indonesia, citra yang terbentuk di masyarakat internasional bisa jadi bahwa musik angklung tersebut adalah milik Malaysia dan Indonesia hanya mengekor. Seperti halnya batik yang sudah dipatenkan oleh Malaysia walau hanya motifnya, tetapi anggapan masyarakat internasional sudah telanjur bahwa batik adalah kebudayaan asli Malaysia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa bangsa yang dihargai adalah bangsa yang memelihara budayanya, bukan sebagai yang menciptakan pertama kali. Bagaimanapun Indonesia harus melihat kasus ini sebagai pembelajaran bahwa kebudayaan harus terus dipelihara dan ditanamkan dalam diri manusia Indonesia, agar kita tidak kecolongan lagi. Masyarakat dan pemerintah harus bersatu untuk nguri-uri kebudayaan apa saja yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, agar citra yang terbentuk di masyarakat internasional tetap baik dan tidak dikucilkan dalam kancah pergaulan internasional.[10]

C.   Joint Statement, Annual Consultation, dan Joint Commission

Pemerintah Indonesia dan  Malaysia sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan saling menghormati. Kesepakatan itu dicapai usai pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation OCBC) RI-Malaysia yang berlangsung di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September 2010.[11]

Hubungan bilateral kedua negara secara umum sebenarnya telah berlangsung dengan cukup baik dan erat. Selain terdapat kedekatan pribadi antar pemimpin kedua negara, terdapat pula berbagai mekanisme konsultasi pada tingkat Presiden RI-PM Malaysia (Annual Consultations), Wakil Presiden RI-Deputi PM Malaysia, Menteri Luar Negeri kedua negara, Menteri-menteri lainnya maupun mekanisme-mekanisme teknis/sektoral. Annual Consultations ke-7 antara Presiden RI dan PM Malaysia diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia, 18 Mei 2010, dan menghasilkan Joint Statement yang menyepakati beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti kedua negara, antara lain adalah :[12]

  1. Isu batas maritim (a.l. belum disepakatinya batas laut teritorial dan ZEE kedua negara di Selat Malaka; batas laut teritorial di Selat Singapura; batas ZEE di Laut China Selatan; batas laut teritorial, ZEE dan batas landas kontinen di Laut Sulawesi (masalah Blok Ambalat)). Dalam kaitan ini, “incursions” kapal-kapal patroli Malaysia di sekitar Blok Ambalat berpotensi untuk menimbulkan “konflik bersenjata yang tak disengaja” (inadvertent armed conflicts) dengan kapal-kapal TNI AL jika tidak dikelola dengan cermat;
  2. Isu TKI di Malaysia  (a.l. persepsi luas di Indonesia bahwa TKI sering diperlakukan sewenang-wenang/tidak adil di Malaysia; hukuman cambuk; hukuman mati; belum disepakatinya Mandatory Consular Notification (MCN) dan deportasi terhadap TKI yang  disertai sikap overacting RELA/aparat keamanan Malaysia jelas mengandung benih persoalan tersendiri);
  3. Isu Asap (Transboundary Haze Pollution) yang nyaris setiap tahun terjadi berakibat timbulnya protes Malaysia;
  4. Isu penangkapan (atau pun penembakan) nelayan RI di Selat Malaka oleh kapal-kapal patroli Malaysia (akibat batas ZEE kedua negara yang belum jelas) memancing protes/kemarahan Indonesia;
  5. Isu pembalakan liar (illegal logging) dimana ada persepsi bahwa Malaysia menarik keuntungan besar dari penjualan kayu-kayu illegal dari Indonesia;
  6. Isu perdagangan manusia (trafficking in persons) dimana Malaysia kerap melihat masalahnya secara simplistik yakni sekedar masalah pelanggaran imigrasi biasa dan bukan sebagai masalah kriminal yang patut diganjar hukuman berat;
  7. Isu media Malaysia yang sering merugikan citra Indonesia dan TKI dengan memuat berita-berita pejorative (meremehkan), bias dan tendensius. Dalam hal ini, dapat pula disebut penggunaan kata “Indon” di berbagai media Malaysia yang jelas-jelas melecehkan Indonesia; dan
  8. Isu pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia seperti batik, dan beberapa lagu antara lain “Rasa Sayange”.

Pertemuan Konsultasi Tahunan RI – Malaysia ke-6 telah diselenggarakan di Jakarta pada 17 Maret 2009. Pada pertemuan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Ahmad Badawi membahas berbagai masalah bilateral, yaitu :[13]

1.      Sektor ekonomi dan investasi

Terjadi peningkatan total volume perdagangan dari US$ 11,5 milyar pada tahun 2007 menjadi US$ 14,5 milyar dollar pada tahun 2008. Investasi Malaysia di Indonesia pun meningkat dari US$ 127 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 363 juta pada tahun 2008.

2.      Sektor Pertanian

Perlunya peningkatan kerjasama di bidang pertanian, khususnya terkait dengan food security dan upaya mengendalikan komoditas minyak kelapa sawit di pasar dunia.

3.      Kerjasama pariwisata

Perlunya peningkatan kerjasama di bidang pariwisata, khususnya dalam hal promosi bersama.

4.      Sektor tenaga kerja

Presiden RI menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Malaysia atas perbaikan aspek perlindungan TKI di Malaysia. Meski akan ada kebijakan Malaysia di bidang tenaga kerja asing menyusul menurunnya laju perekonomian, namun diharapkan tidak akan terjadi deportasi TKI secara besar-besaran.

5.      Batas wilayah

Mengenai batas wilayah, kedua Kepala Pemerintahan sependapat untuk melanjutkan upaya-upaya bersama bagi penyelesaian batas maritim dan batas darat.

6.      Kerjasama dalam Kerangka General Border Committe (GBC)

Kerjasama di bidang pertahanan dalam kerangka General Border Committee (GBC) yang mencakup latihan bersama dan pertukaran perwira, sangatlah baik dalam rangka membuat network di kemudian hari.


 7.      Kegiatan Eminent Persons Group (EPG) Indonesia-Malaysia

Kedua Kepala Pemerintahan menyampaikan penghargaan terhadap EPG Indonesia – Malaysia dan meyakini bahwa rekomendasi yang diajukan oleh EPG akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara

8.      Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)

Presiden RI mengucapkan terima kasih atas fasilitasi pemerintah Malaysia dalam pendirian SIKK dan mengharapkan agar Pemerintah Malaysia dapat memfasilitasi pula rencana Pemerintah RI untuk membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

9.      MoU Visa Pelajar

Presiden RI menyampaikan bahwa meskipun MoU Visa Pelajar belum rampung, pada prakteknya Pemri telah memberlakukan kemudahan visa untuk 2 (dua) tahun kepada para pelajar.

10.  Hubungan antar pemuda

Kerjasama di bidang pendidikan dan pemuda akan memberikan kebaikan (investasi) bagi hubungan kedua negara di masa yang akan datang.

11.  Isu-isu regional dan global

Perlunya pemerintah daerah untuk lebih pro-aktif dalam memajukan kerjasama di kawasan, khususnya dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam konteks internasional, kedua Kepala Pemerintahan menyampaikan penghargaan atas penyelenggaraan dan hasil-hasil yang dicapai dalam World Islamic Economic Forum (WIEF) dan Pertemuan G-20.

12.  Masalah Klaim (sengketa) kebudayaan Indonesia oleh Malaysia.

Pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia seperti batik, Reog Ponorogo, angklung, lagu ”Rasa Sayange”, dan terakhir kasus ”Tari Pendet”.

Khusus di bidang sosial budaya, kedekatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Kedua negara memiliki kemiripan nilai budaya tradisional yang diwarisi secara turun temurun (reog, wayang kulit, batik dan sebagainya) yang jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut menyebabkan kedua negara memiliki potensi ketegangan yang apabila tidak dikelola dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan saling pengertian, akan mempengaruhi hubungan baik kedua negara.  Peningkatan people to people contact menjadi opsi penting untuk mengelola hubungan tersebut.[14]

Upaya promosi Indonesia juga gencar dilakukan untuk meningkatkan citra positif Indonesia. Pada 30 April 2008, KBRI bekerjasama dengan importir film Malaysia melakukan launching pemutaran film “Ayat-Ayat Cinta”. Film yang mengetengahkan kisah cinta dalam kerangka universalitas Islam tersebut mendapatkan sambutan cukup luas dari kalangan publik Malaysia.[15]

KBRI juga berperan aktif dalam menggerakkan diplomasi kebudayaan bekerjasama dengan institusi Pemerintahan dan swasta, seperti penyelenggaraan promosi seni kuliner Indonesia bekerjasama dengan hotel-hotel terkemuka di Malaysia, dengan menampilkan suguhan seni budaya tradisional dan dekorasi khas Indonesia.

RI-Malaysia telah menandatangani Memorandum Kesepakatan Bersama dalam Bidang Penerangan dan Komunikasi di Kuala Lumpur pada tanggal 13 Juli 1984. Sebagai upaya menindaklanjuti kerjasama dalam MoU tahun 1984 yang belum terealisasi, pada 2 Agustus 2007 telah ditandatangani Agreed Minutes of the 8th Joint Committee Meeting of Information oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Mohammad Nuh dan Menteri Penerangan Malaysia, Datuk Seri Zainuddin Maidin di Kuala Lumpur.[16]

Salah satu kesepakatan adalah untuk meningkatkan pertukaran kerjasama di bidang penerangan, utamanya antar media elektronik, yaitu radio dan televisi serta peningkatan pertukaran pegawai penerangan antara kedua negara.

Pada 11-12 Juni 2008, JCIM ke-9 telah diselenggarakan di Jakarta dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dan juga menginisiasi beberapa kerjasama baru seperti pembentukan Regional TV News Channel, joint photo exhibitions dan mendorong exchange visit serta pertukaran wartawan kedua negara.[17]

Realisasi dari kesepakatan dimaksud adalah disiarkannya joint news bulletin Warta Serumpun yang diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2008 dalam kerangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-63. Tayangan secara live di Indonesia dan Malaysia melalui RTM dan TVRI tersebut menghadirkan berita-berita terkini dari kedua negara. Disamping itu, pada 29 Agustus 2008 telah diselenggarakan Pameran Foto Bersama RI-Malaysia yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Malaysia, Dato’ Ahmad Shabery Cheek di Pusat Pelancongan Malaysia.[18]

Sebagaimana kesepakatan Pemimpin kedua negara, maka pertemuan pertama anggota Eminent Persons Group telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta. Pertemuan difokuskan pada aspek kesejarahan yang meliputi dialog pakar sejarah dan budaya, kepemudaa, media massa dan sektor swasta. Pertemuan kedua direncanakan akan dilaksanakan pada 8-9 Oktober 2008 di Kuala Lumpur.

Sebenarnya, pada tanggal 11 November 2009, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kunjungan resmi ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI telah mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Dato’ Najib Tun Razak serta kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Yang di-Pertuan Agong Mizan Zainal Abidin.[19]

Dalam pertemuan bilateral, Presiden RI dan PM Malaysia sepakat untuk senantiasa memperkuat hubungan kedua negara, termasuk untuk meningkatkan pemahaman yang baik diantara masyarakat kedua negara. Presiden RI juga menekankan perlunya agar isu-isu yang sensitif, seperti perbatasan (Laut Sulawesi) dan isu-isu budaya dikelola secara arif. Selanjutnya, Presiden RI menyampaikan penghargaan atas perhatian pemerintah Malaysia dalam upaya penegakan hukum  terkait kasus-kasus TKI. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan kepentingan kelompok yang lebih besar, agar tidak dikorbankan oleh kepentingan sekelompok orang. Kedua Kepala Pemerintahan juga membicarakan isu-isu energy security, food security dan kelapa sawit serta peningkatan kerja sama investasi antara kedua negara.[20]

Sebagaimana disampaikan Presiden RI dalam jumpa pers, isu-isu yang dibahas dalam pertemuan  dengan PM Malaysia mencakup hal-hal sebagai berikut:

D.  Joint Commission Tingkat Menlu

1.       Kesepakatan kedua negara untuk menghidupkan kembali mekanisme Joint Commission tingkat Menlu. Joint Commission terakhir dilangsungkan pada tahun 2004 di Indonesia. Dalam kaitan ini, disepakati pula revitalisasi Kelompok-kelompok Kerja yang mencakup tiga bidang kerjasama RI-Malaysia, yaitu: (1) bidang ekonomi – a.l. mencakup sektor investasi, perdagangan, pariwisata (budaya), energi, dan pertanian; (2) bidang ketenagakerjaan; dan (3) bidang pertahanan dan keamanan – mencakup a.l. penanggulangan terorisme.

2.      Pertemuan Joint Commission berikutnya akan dilakukan dalam waktu dekat, di tempat yang akan ditentukan kemudian. Menteri Koordinator bidang Perekonomian ditugaskan sebagai koordinator untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam hubungan kedua negara, dan laporan Joint Commission dapat disampaikan kepada Presiden RI dan PM Malaysia.[21]

E.    Joint Statement

Sebagai salah satu hasil Konsultasi Tahunan ke-7 Presiden RI-PM Malaysia, kedua pihak mengeluarkan Pernyataan Bersama (Joint Statement between Malaysia and the Republic of Indonesia at the Annual Consultations between Prime Minister Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak and President Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono) 18 Mei 2010.

Adapun hal-hal penting yang dimuat dalam Joint Statement Annual Consultations mencakup:[22]

1)      Apresiasi kedua Kepala Pemerintahan atas komitmen menjaga intensitas komunikasi melalui pembicaraan per telepon, korespondensi surat, maupun sarana komunikasi lain.

2)      Penghargaan Presiden RI atas persetujuan Pemerintah Malaysia untuk pembukaan Konsulat RI di Tawau, Sabah. Kedua belah pihak menilai bahwa pembukaan Konsulat tersebut mencerminkan kuatnya komitmen kedua negara dalam memajukan kerjasama bilateral yang telah terjalin.

3)      Komitmen kedua belah pihak dalam memproses masalah properti Kedubes Malaysia di Jakarta dan rencana pembukaan lokasi baru kantor Perwakilan RI di Putrajaya.

4)      Penghargaan Pemerintah RI atas bantuan kemanusiaan Pemerintah Malaysia bagi korban bencana gempa bumi di Padang, 30 September 2009, termasuk dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksinya.

5)      Komitmen untuk melanjutkan pembahasan mengenai perundingan penetapan perbatasan darat dan laut kedua negara melalui mekanisme yang tersedia. Menyambut baik peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pelaksanaan General Border Committee (GBC) Malindo ke-38 pada 18 Februari 2010.

6)      Keinginan semakin mengintensifkan kerjasama antara kepolisian kedua negara (Polri dan Polis Diraja Malaysia) dan instansi terkait lain dalam menanggulangi terorisme, militansi dan ekstrimisme.

7)      Komitmen untuk kerjasama menanggulangi penyelundupan manusia (trafficking in persons/TiPs) melalui koordinasi yang lebih baik dengan negara-negara asal, transit dan negara tujuan.

8)      Penegasan perlunya memelihara keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan, termasuk di Selat Malaka dan Laut China Selatan.

9)      Pertukaran informasi mengenai langkah-langkah yang ditempuh masing-masing negara menangani krisis ekonomi global, serta penegasan perlunya reformasi institusi finansial internasional yang ada dan apresiasi PM Malaysia atas kontribusi Indonesia dalam G-20.

10)  Keinginan untuk mengadakan Joint Trade and Investment Committee Meeting ke-2 pada caturwulan ke-3 tahun 2010 untuk memajukan hubungan ekonomi kedua negara.

11)  Menyambut baik pemberlakuan (entry into force) Protocol to Amend the Double Taxation Agreement between Malaysia and Indonesia, 12 Januari 2006, pada 18 Mei 2010.

12)  Pengakuan pentingnya mengembangkan kebijakan pembangunan yang memperhatikan keperluan kalangan bisnis, dengan model kemitraan antara sektor publik dan privat.

13)  Penghargaan PM Malaysia atas kehadiran Presiden RI dalam pelaksanaan WIEF ke-6 di Kuala Lumpur, 19 Mei 2010.

14)  Perlunya pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas di kawasan demi mencapai pemulihan kondisi ekonomi global. Ditekankan pula pentingnya penyelesaian negosiasi guna merevisi Memorandum of Understanding on Cooperation in Aviation.

15)  Penghargaan atas kerja Joint Working Group dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi penata laksana rumah tangga Indonesia di Malaysia, dan harapan agar amandemen MoU Ketenagakerjaan 2006 dapat segera diselesaikan.

16)  Kesepakatan untuk menanggulangi illegal logging dan perdagangan yang terkait dengannya.

17)  Menyambut baik dibentuknya Joint Committee Tingkat Menteri dalam kerjasama bidang pertanian.

18)  Keinginan untuk memajukan kerjasama di bidang perikanan, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan illegal, unregulated and unreported fishing. Kedua pihak menyatakan keinginan agar negosiasi MoU Kerjasama Perikanan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2010.

19)  Pentingnya kerjasama di bidang pendidikan, mencakup links antara sekolah-sekolah di Indonesia dan Malaysia; dukungan Pemerintah Malaysia dalam pembangunan pusat-pusat belajar bagi anak-anak Indonesia di Sabah; dan mendorong percepatan pencapaian MoU Visa Pelajar.

20)  Menyambut baik peran Eminent Persons Group (EPG) Indonesia-Malaysia dalam memajukan hubungan bilateral, khususnya dalam tataran people-to-people contacts.

21)  Apresiasi atas inisiatif Malaysia mengadakan program Bandung Games pertama, yang akan dilakukan pada 8-10 Oktober 2010 di Bandung, Indonesia, guna meningkatkan aktivitas kerjasama pemuda.

22)  Pentingnya kerjasama di bidang pariwisata, serta keinginan untuk dapat mempercepat pembaharuan MoU Kerjasama di bidang Pariwisata.

23)  Penetapan strategic goals and measures guna mendorong kerjasama bilateral yang saling menguntungkan.

24)  Penekanan atas arti penting ASEAN dan ASEAN Regional Forum dalam menciptakan dan memelihara stabilitas dan kesejahteraan di Kawasan. Kedua negara juga menegaskan komitmen untuk menciptakan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dan komitmen untuk meningkatkan kerjasama pada forum-forum multilateral seperti APEC, OKI dan GNB.

F.    Rekomendasi Eminent Persons Group (EPG) Indonesia – Malaysia

Eminent Persons Group (EPG) Indonesia – Malaysia diresmikan pada 7 Juli 2008, sebagai hasil pertemuan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia, 11 Januari 2008, yang menyepakati perlunya pembentukan EPG yang beranggotakan tujuh orang dari masing-masing negara. Dalam pertemuan informal EPG disepakati bahwa isu-isu prioritas yang akan dibahas oleh EPG adalah peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara (people-to-people), misperception, kurangnya dipahami sejarah oleh generai muda (generation gap) dan sebagainya.[23]

Menurut Try Sutrisno, Ketua EPG Indonesia, dalam Press Briefing Mingguan Deplu RI yang berlangsung pada Jumat, 22 Agustus 2008, pukul 10.00 di Ruang Nusantara disampaikan bahwa EPG Indonesia –Malaysia akan mengadakan pertemuan perdana pada 29 – 30 Agustus 2008 yang akan dihadiri oleh 7 anggota EPG Indonesia yaitu Try Sutrisno, Ali Alatas, Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia MPSS, dan Wahyuni Bahar. Sedangkan dari Malaysia akan dihadiri 7 anggota EPG Malaysia yaitu Tun Musa Hitam, Tan Sri Dato’ Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin, Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, Tan Sri Abdul Halim Ali, Tan Sri Amar Dr. Haji Hamid Bugo, Datuk Dr. Syed Ali Tawfik Al-Attas, dan Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan. Dalam pertemuan ini akan dibahas antara lain tinjauan kesejarahan kedua negara, kesenjangan persepsi antar generasi, pengelolaan warisan budaya bersama, dan isu pencitraan di media massa kedua negara.[24]

Diharapkan dari hasil pertemuan EPG Indonesia – Malaysia ini, menghasilkan sejumlah program aksi “People-to-people Contact Programs” antara lain tinjauan kesejarahan kedua negera dan mengatasi gap persepsi antar generasi melalui dialog antar pakar budaya dan sejarah, dialog antara organisasi mahasiswa, dan dialog antar organisasi pemuda. Sedangkan untuk program mengenai isu pencitraan di media massa kedua negara dilakukan melalui kegiatan dialog antar media.

Melalui pembicaraan informal EPG Indonesia – Malaysia diharapkan hubungan masyarakat kedua negara semakin erat dan isu-isu sensitif dapat dibahas dimana hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Pada pertemuan tahunan kedua negara, masukan-masukan dari EPG selanjutnya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan hubungan kedua Negara.[25]

Juru Bicara Kelompok Pakar (Eminent Person Group/EPG) Indonesia-Malaysia, Musni Umar, menyatakan klaim budaya Indonesia oleh Malaysia merupakan isu sensitif yang bisa mengganggu hubungan kedua negara.  EPG Indonesia-Malaysia, lanjut dia, berpendapat bahwa masalah isu klaim budaya dapat diselesaikan dengan win-win solution (saling menguntungkan) melalui kolabolasi promosi pariwisata Indonesia-Malaysia.

EPG beranggotakan tujuh orang dari masing-masing negara dengan tugas membahas masalah peka, yang berkembang di masyarakat kedua negara itu.

Hasil kerja EPG disampaikan kepada pemerintah masing-masing untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan hubungan kedua negara tersebut. Anggota EPG Indonesia terdiri atas Try Sutrisno, Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia MPSS dan Wahyuni Bahar serta (alm) Ali Alatas. Perutusan Malaysia beranggota Tun Musa Hitam, Tan Sri Dato Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin, Tan Sri Khoo Kay Kim, Tan Sri Abdul Halim Ali, Tan Sri Amar Haji Hamid Bugo, Datuk Syed Ali Tawfik Al-Attas, dan Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan.[26]

Pada pertemuan Konsultasi Tahunan ke-6, di Jakarta pada 17 Maret 2009, Eminent Persons Group (EPG) Indonesia – Malaysia telah menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi kegiatan kepada kedua kepala pemerintahan. Rekomendasi meliputi kegiatan di berbagai bidang yang dinilai strategis bagi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya peningkatan di bidang people-to-people contact, penanganan masalah TKI  serta penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Sebagai salah satu rekomendasi EPG, telah diselenggarakan Dialog “Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Antarbangsa” di Jakarta pada tanggal 17-18 Maret 2009. Salah satu hasil penting dari dialog tersebut adalah pentingnya people-to-people contact dalam upaya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Atas undangan KBRI Kuala Lumpur serta dalam rangka merespons perkembangan situasi dalam negeri yang kurang kondusif dalam kerangka hubungan bilateral RI – Malaysia, EPG Indonesia yang terdiri dari Try Sutrisno (Ketua), Musni Umar, dan Pudentia MPSS telah melakukan kunjungan ke Kuala Lumpur pada 8-9 September 2009. Pada kesempatan tersebut, selain melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Malaysia, EPG juga telah melakukan pertemuan secara berturut-turut dengan Ketua EPG Malaysia Tun Musa Hitam, PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, dan Menteri Penerangan, Kebudayaan dan Komunikasi Datuk Seri Utama Rais Yatim. Selanjutnya pada 11 September 2009, Ketua EPG Indonesia telah menyampaikan hasil-hasil kunjungan ke Malaysia secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[27]

Pada tanggal 7-10 Oktober 2009, telah diselenggarakan Dialog Kesejarahan Indonesia-Malaysia di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Acara tersebut diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan dihadiri juga oleh mitranya dari Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia (PSM). Hadir pula dalam acara dimaksud Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah, Walikota Tanjungpinang Dra. Suryatati A. Manan, anggota Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) serta sekitar 150 peserta termasuk mahasiswa/i setempat. Dalam Dialog yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran sejarah kolektif bagi generasi muda kedua bangsa tersebut, Ketua EPG Indonesia Try Sutrisno hadir atas undangan dari Ketua Umum MSI Dr. Mukhlis PaEni untuk menjadi peserta aktif dan nara sumber. Turut mendampingi Ketua EPG Indonesia yaitu anggota EPG Indonesia Dr. Musni Umar dan Bpk. Des Alwi Abubakar, serta wakil Sekretariat EPG Indonesia Sdr. Iwanshah Wibisono dan staf Dit. Astimpas Deplu.

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari dialog tersebut adalah :[28]

a.       Untuk melestarikan budaya kedua bangsa, perlu diadakan program bersama yang melibatkan unsur-unsur kedua negara, seperti pertukaran para ahli;

b.      Untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai kedekatan kedua negara, perlu dikembangkan pemahaman mengenai konsep “nusantara”  dalam konteks yang kekinian;

c.       Untuk menjaga dan melindungi Warisan budaya kekayaan kedua bangsa, ilmu mengenai warisan budaya perlu dijadikan sebagai bagian dari kurikulum sekolah, dan;

d.      Untuk memajukan lebih lanjut upaya peningkatan pemahaman kedua bangsa, perlu diadakan acara dialog kesejarahan sebagai acara berkala.


[1]     Ibid, hal. 65

[5]     Ibid

[6]     Diplomasi kebudayaan harus diberdayakan, http://kampungtki.com/baca/20689

[8]     Anna Yulia Hartati, Diplomasi Kebudayaan Indonesia di Malaysia, http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=144606&actmenu=39

[9]     Ibid

[11]    Indonesia-Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Lewat Jalur Diplomasi, http://bataviase.co.id/node/375142

[16]    Ibid

[17]    Ibid

[18]   Ibid

[20]    Igor Dirgantara, Diplomasi Indonesia Terhadap Malaysia, Oseafas.wordpress.com,

[21]    Ibid

[22]    Ibid

[24]    Ibid

[25]    Ibid


[1]     Pasang Surut Hubungan Indonesia Malaysia, Kompas, 14 Januari 2011

[2]     Joseph Chianyong Liow, The Politics of Indonesia-Malaysia Relations : One Kind, Two Nations New York : Routledge Curzon, 2007.

[3]     Alexander Wendt  Social Theory of International Politics. Cambridge University Press. 1999

[5]     Ibid

[6]     Joseph Chianyong Liow, The Politics of Indonesia-Malaysia Relations : One Kin, Two Nations New York : Routledge Curzon, 2007.

[7]     A. Wendt Social Theory of International Policits, Cambridge University Press, 1999, Hal. 353

[8]     Joseph Chianyong Liow, Op.Cit, hal. 23.

[9]     Rusydi Hamka, Makalah Seminar Pemikiran Hamka di Tanah Melayu, 2000.

[10]    Ibid.

[11]    R.A. Wallace, Ragam Budaya dan warisan Budaya,  Yogyakarta, Graha Media Utama, 2008.

[12]    Ibid

[13]    A Wendt, Op.Cit, hal. 359

[14]    Suara Pembaruan 25 Juni 2010

[15]    Media Indonesia, 18 Oktober 2009

[16]    Joseph Chiyong Liow, Op.Cit, hal. 160

[17]    Majalah Tempo Edisi 9 Agustus 2007.

[18]    Ibid

[19]    Kompas, 4 Mei 2010

[20]    Ibid

[25]    Dialog Sejarah Indonesia-Malaysia ini telah berlangsung berlangsung sejak tanggal 17-18 Maret 2009 yang dibuka oleh Presiden SBY.

[26]    Wawan H.Purwanto, Panas Dingin Hubungan Indonesia-Malaysia, Jakarta, CMB Press, 2010, hal. 181)


Actions

Information

2 responses

8 07 2011
Agam fauzi

mantap gan pilihan nama republik..?
3 opsi
-indomal
-indomalon
-malindo

9 10 2013
Marwa Arfiani

thanks kakak bermanfaat bgt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: