Indonesia, ASEAN dan Masalah di Laut Cina Selatan

20 06 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oleh : Igor Dirgantara

Keketuaan Indonesia dalam Association of South East Asian Nations (ASEAN) tahun 2011 ini, dipastikan akan menggiring perhatian dari banyak pihak. Selama memegang kursi ketua ASEAN, Indonesia diharapkan dapat memegang peranan penting. Salah satunya yang cukup penting adalah: bagaimana posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tersebut digunakan dalam kerangka untuk penyelesaian konflik atau sengketa di wilayah Laut China Selatan, yang melibatkan 4 negara Anggota ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam, dengan negara China.[1]

Para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota ASEAN dan China telah bertemu di Kunming ibukota Provinsi Yunnan, China, 25 Januari 2011 untuk membahas langkah-langkah guna memperluas hubungan di berbagai bidang, termasuk menekankan pentingnya pentingnya DOC (deklarasi mengenai aturan bagi pihak-pihak yang telibat) di Laut China Selatan antara ASEAN-China guna mewujudkan komitmen kolektif untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

Pemerintah Indonesia mendorong ASEAN dan China meningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut China Selatan menjadi Code of Conduct (COC), sehingga menjamin keamanan wilayah tersebut. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan pihak Indonesia berpendapat keamanan wilayah Laut China Selatan akan terjamin jika masing-masing negara yang berkepentingan di wilayah tersebut diatur oleh aturan main yang jelas.[2]

Menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro, terdapat dua masalah di Laut China Selatan, yaitu masalah perbatasan yang melibatkan Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam ditambah dengan Taiwan-China. Selain itu, masalah yang paling penting bagi Indonesia adalah keamanan alur pelayaran Selat Sunda-Laut China Selatan, Selat Lombok-Laut China Selatan, dan Selat Alor-Laut China Selatan.

Titik sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly yang dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa Negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, China) dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara.

China terlibat klaim wilayah Kepulauan Spratly, karena berbatasan dengan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah Utara Kepulauan Spratly, terletak 277,8 Km (Pulau Hainan, China). Dasar Klaim adalah sejarah penguasaan Paracel oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi. Adapun, Vietnam mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum internasional dan mengkombinasikan hal itu dengan aspek sejarah bahwa penguasaan atas kepulauan itu dilakukan sejak abad 17 di bawah distrik Binh Son. Namun, pangkal persoalan Laut China Selatan disebabkan adanya perkiraan cadangan minyak di Kep. Spratly sebesar 10 miliar ton. Indonesia sangat berkepentingan dengan Laut China Selatan disebabkan China memasukkan Kepulauan Natuna dalam peta 1947 hingga 1995 dalam territorial ZEE.

Laut Natuna sangat vital baik bagi China maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur. Gangguan terhadap komunikasi,pelayaran dan navigasi di kawasan ini dan berbagai ketegangan yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi kepentingan Indonesia dan kestabilan regional.

Sengketa di  Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara Iangsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Filipina, misalnya,  menuduh China merusak perdamaian dan stabilitas di Asia dengan mengirim kapal-kapal angkatan laut untuk menakut-nakuti sejumlah negara yang mengklaim pulau-pulau  yang disengketakan di Laut China Selatan.  Manila memprotes insiden-insiden Fabruari  ­-Mei 2011, ketika angkatan laut China dituduh menembaki para nelayan Filipina, mengintimidasi kapal yang mengeksplorasi minyak Filipina dan membangun pos-pos dan menempatkan sebuah pelampung di daerah yang diklaim Filipina.[3] Sementara itu, Vietnam mengeluhkan la­tihan militer China di dekat di kepulauan Truong Sa yang diperebutkan kedua Negara. Viet­nam menuduh, te­tangganya itu telah melanggar kedaulatannya.[4]

Sengketa laut Cina Selatan antara Cina dengan beberapa negara di Asia Tenggara  sebenarnya tidak diharapkan oleh para kepala negara ASEAN. Negara-negara ASEAN berharap sengketa di laut Cina Selatan bisa segera diselesaikan. Memang ada sejumlah masalah antara beberapa negara ASEAN dengan Cina, terkait isu di Laut Cina Selatan. Namun permasalahan tersebut sudah teratasi dengan adanya komitmen di ASEAN untuk menghasilkan sesuatu yang mengikat negara yang saling mengklaim wilayah di laut Cina Selatan, agar semuanya bisa dikelola dengan baik, tidak memunculkan konflik yang tidak dikehendaki.[5]

Pangkal sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly yang dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara yaitu Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. China terlibat klaim wilayah Kepulauan Spratly karena berbatasan dengan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah Utara Kepulauan Spratly, terletak 277,8 Km (Pulau Hainan, China). Dasar Klaim adalah sejarah penguasaan Paracel oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi. Sementara Vietnam, selain mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum Internasional juga mengkombinasikan dengan aspek sejarah bahwa penguasaan atas kepulauan itu dilakukan sejak abad 17 di bawah distrik Binh Son.

Dalam wilayah perairan Laut China Selatan terdapat gugusan kepulauan seperti Paracel, Spratly serta Hainan yang menjadi objek saling klaim teritorial dan jurisdiksional dari negara-negara yang terletak di sekitar Perairan Laut China Selatan. Perairan Laut China Selatan juga merupakan salah satu rute pelayaran yang paling strategis di dunia serta wilayahnya mengandung bahan-bahan energi dan kaya akan sumber daya alam. Karena itu tidak heran jika dinamika hubungan internasional diwilayah Laut China Selatan banyak diwarnai potensi konflik. Sekitar 85 % sumber-sumber energi dari negara-negara di Asia Timur harus melewati laut Cina Selatan. Adanya gangguan maritim di Laut Cina Selatan akan mempengaruhi tidak saja pada persoalan investasi, perdagangan, dan pariwisata, tetapi juga kepada masalah kepercayaan atau ketahanan regional kawasan.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates pernah  memperingatkan,bahwa bentrokan mungkin akan terjadi di Laut China Selatan kecuali negara-negara yang terlibat pertikaian wilayah itu menerapkan satu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.[6] Amerika Serikat menyarankan agar  negara-negara yang terlibat sengketa menerapkan satu perjanjian tahun 2002 antara ASEAN dan China yang menetapkan satu “peraturan” yang bertujuan menyelesaikan sengketa-sengketa itu secara damai.

Ketegangan diplomatik meningkat di tahun 2011  ini menyusul tuduhan-tuduhan bahwa China meningkatkan kegiatan di daerah itu.  Pada bulan Mei  2011, misalnya, kapal-kapal maritim China bentrok dengan satu kapal eksplorasi minyak Vietnam antara Paracel dan Spratly.[7]

Paling tidak ada 4 forum pertemuan penting yang membahas masalah  sengketa di Laut Cina Selatan, dimana Indonesia peran yang signifikan mengingat posisi Indonesia adalah sebagai ketua ASEAN 2011. Keempat  Forum tersebut adalah : 1) Lokakarya Laut Cina Selatan;  2) Pertemuan Menlu Cina dan Menlu ASEAN di Kunming; 3) Pertemuan di  Medan; dan 4) KTT Asean ke 18 di Jakarta.

A.    The 20th Anniversary of the Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea, 1 November 2010

Sejak tahun 1990an , Indonesia sebenarnya telah berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelenggaran sebuah Lokakarya tentang Laut Cina Selatan untuk mengelola potensi konflik di kawasan laut China Selatan melalui upaya pengembangan confidence building measures, mendorong diskusi dan dialog di antara negara yang memiliki sengketa wilayah laut, dan menjajaki berbagai kemungkinan dan cara bekerjasama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama.

Lokakarya diikuti oleh para peserta dari 11 negara di Asia -Brunei Darussalam, China, Kamboja, Laos,Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,Vietnam dan Taiwan- yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, namun dalam Lokakarya bertindak dalam kapasitas pribadi. Hingga saat ini, Lokakarya telah menjadi program kegiatan rutin tahunan dari BPPK Deplu RI.

Keberhasilan lokakarya Laut Cina Selatan  dalam membawa pihak-pihak yang bersengketa, termasuk Cina dan Taiwan pada satu forum untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, telah diakui oleh banyak pihak di luar negeri dan bahkan menjadi rujukan success story sebagai model untuk dapat ditiru dalam penyelesaian konflik teritorial di kawasan lainnya di dunia. Oleh sebab itu, Lokakarya telah menjadi bagian dari diplomasi multilateral Indonesia dalam mengupayakan Confidence Building Measures di perairan Laut China Selatan melalui kerjasama di berbagai bidang dan isu teknis antara lain penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

Pada Lokakarya Laut China Selatan ke-18 di Manado 27-29 November 2009, telah berlangsung dua pertemuan lain yaitu Working Group Meeting (WGM) on the Study of Tides and Sea Level Change and Their Impact on Coastal Environment in the South China Sea (SCS) Affected by Potential Climate Change dan Open Discussion Forum (ODF) dengan tema “Cooperation on Marine Biodiversity Protection in the South China Sea”. [8]

Agenda Lokakarya Laut China Selatan ke-18  membahas hal-hal sebagai berikut:

  1. Report on Agreed and Proposed Projects. Masing-masing focal point diharapkan dapat menyampaikan perkembangan dan implementasi tindak lanjut proyek Lokakarya, yaitu perkembangan dan implementasi proyek South China Sea Marine Database Information Exchange and Networking (China) dan Study of Tides and Sea Level Change and the Coastal Environment and in the South China Sea Affected by Potential Climate Change  dan Sub Research on Integrated Vulnerability Assessment of Coastal Zones to Sea Level Change in the South China Sea Region (Indonesia).
  2. Proposals of Workshop Projects. Pada Lokakarya ke-18 terdapat perkembangan yang menggembirakan dimana China dan Chinese Taipei sepakat mengkombinasikan dan mensinergikan antara proposal Chinese Taipei dan usulan China mengenai Education, Training Course and Exchange on Marine Science and Technology in the SCS, dua usulan proyek yang sulit mencapai konsensus. Keduanya mengupayakan suatu joint proposal untuk diusulkan pada Lokakarya ke-19 pada tahun 2009.
  3. Assessment and Future Direction of the Workshop. Lokakarya ke-18 menyepakati dan selanjutnya mengadopsi Non Paper Indonesia yang berjudul “Future Direction of the Workshop” untuk menjadi salah satu guidelines bagi proses Lokakarya ke depan, khususnya terkait dengan perlunya dorongan untuk merealisasikan proyek-proyek yang telah disetujui serta upaya pencarian dana untuk SF Lokakarya yang lebih fleksibel, yaitu dari sumber-sumber di luar pemerintah. Lokakarya ke-19 akan melihat bagaimana tindaklanjut dari future direction dimaksud.
  4. Perkembangan status Special Fund Lokakarya. Terhitung akhir November 2008, SF telah menerima kontribusi dengan total saldo berjumlah US$. 64.113,15. Selama ini, Special Fund baru dimanfaatkan untuk membantu para peserta Lokakarya yang tidak mampu membayar tiket dari negaranya untuk mengikuti Lokakarya. SF sebenarnya juga dapat dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang disetujui, namun sejauh ini hal tersebut belum pernah dilakukan.[9]

Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) ke-19 di lakukan pada tanggal 13-14 November 2009 di Makassar. Lokakarya akan didahului oleh pertemuan Working Group on the Study of Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea Affected by Potential Climate Change  pada tanggal 12 November 2009.

Lokakarya ke-19 membahas mengenai perkembangan berbagai proyek kerjasama yang telah disepakati, yang meliputi Regional Cooperation in the Field of Marine Science and Information Network in the South China Sea including Database Information Exchange and Networking Project (China), Study of Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea Affected by Potential Climate Change (Indonesia), Training Program for Marine Ecosystem Monitoring (the Philippines), Search and Rescue and Illegal Acts including Piracy and Armed Robbery (Malaysia).[10]

Lokakarya juga mencatat perkembangan baru yang menggembiakan yaitu adanya keinginan peserta dari China dan China Taipei untuk mengajukan suatu joint project dengan tema Southeast Asia Network for Education and Training project yang merupakan proyek pelatihan dan pertukaran tenaga ahli untuk pengembangan kapasitas di bidang oceanography, remote sensing, modelling,marine ecology, fishery management, ocean science, ocean and coastal management dan marine environmental protection. Proyek akan dilaksanakan di  China dan China Taipei dan diikuti oleh perwakilan dari negara peserta Lokakarya Laut China Selatan. Pelaksanaan proyek bersama ini merupakan perwujudan dari tujuan Lokakarya yaitu untuk mengurangi potensi konflik kekerasan dan mengubah potensi konflik menjadi kerjasama yang bermanfaat di wilayah Laut China Selatan[11]

Selanjutnya pada  “A Special Commemorative Events of the 20th Anniversary of the Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea” di Hotel Hyatt Regency, Bandung 1 November 2010, Menteri Luar Negeri RI, DR. Marty M. Natalegawa menyatakan bahwa fakta yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 tidak terjadi suatu konflik bersenjata di wilayah Laut China Selatan merupakan bukti keberhasilan dari Lokakarya Laut China Selatan yang digagas oleh Indonesia

Peringatan 20 tahun Lokakarya Laut Cina Selatan tersebut mengangkat tema “From Potential Conflicts to Cooperation” yang secara tepat merefleksikan pencapaian lokakarya selama kurun waktu tersebut. Menlu juga menekankan mengenai arti penting pengelolaan Laut China Selatan dari “Potential Conflicts in Cooperation” mengingat wilayah ini merupakan salah satu lintas pelayaran yang paling strategis di dunia dan juga meliputi salah satu jalur maritim utama di dunia, disamping juga merupakan kawasan yang menyimpan berbagai hubungan biodiversity kelautan terkaya di dunia.[12]

Sebagai pihak yang tidak memiliki klaim di wilayah tersebut, Indonesia berperan penting dalam memfasilitasi pembahasan dan dialog  (mediator) secara netral dan tidak memihak di antara pihak-pihak yang memiliki klaim di Laut China Selatan. Acara “A Special Commemorative Events of the 20th Anniversary of the Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea  memiliki arti khusus karena dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri, DR. Marty M. Natalegawa menyerahkan sertifikat penghargaan “A Special  Achievement Award” kepada Prof. DR. Hasyim Djalal atas jasa-jasanya dan upaya-upayanya di bidang diplomasi preventif multilateral terhadap pengelolaan “ Potential Conflicts” di Laut Cina Selatan, karena selama ini Prof. DR. Hasyim Djalal adalah motor dari “ Workshop on Managing Potential Conflicts” di Laut China Selatan tersebut.[13]

Indonesia yang ditunjuk sebagai ketua ASEAN untuk periode tahun 2011 akan  terus menjalankan perannya sebagai Mediator sekalogus fasilitator sebagai upaya untuk menciptakan Confidence Building Measure dan sarana Preventive Diplomacy melalui peningkatan dialog ke arah upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.  Fakta yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 tidak terjadi suatu konflik bersenjata di wilayah Laut China Selatan merupakan bukti keberhasilan dari Lokakarya Laut China Selatan yang digagas oleh Indonesia ini.

Lebih lanjut digarisbawahi pentingnya memperkuat kembali proses dialog bersama untuk  menjawab tantangan-tantangan baru di kawasan. Membangun kerjasama yang lebih erat guna mencapai hasil-hasil yang konkrit dalam rangka mempertahankan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan. Untuk itu, Indonesia perlu :

  1. Mendorong pembenahan proyek-proyek yang masih macet implementasinya; pembahasan penggunaan dana special fund secara lebih fleksibel; serta aspek mempromosikan publikasi  hasil-hasil Lokakarya sebagai upaya memperkuat institutional memory.
  2. Mengoptimalkan  peran soft-power  dan bridge builder (Mediator & facilitator)  dari Indonesia di kawasan Laut China Selatan.

B.     Pertemuan di Kunming, 25 Januari 2011.

Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN dan China bertemu di Kunming 25 Januari 2011  untuk membahas langkah-langkah guna memperluas hubungan di berbagai bidang.
Pada Pertemuan para Menlu ASEAN-China di Kunming tersebut, para peserta juga meninjau langkah-langkah perkembangan penting dalam hubungan antara ASEAN dan China selama 20 tahun dan membahas tindakan-tindakan untuk meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan.[14]

Ada beberapa point penting yang dihasilkan oleh Cina dan ASEAN di dalam pertemuannya di Kunming tersebut, yaitu :

  1. Meningkatkan peran konstruktif ASEAN dan Cina di forum multilateral seperti di PBB dan G20
  2. Meningkatkan kerjasama di bidang sosial budaya akan ditingkatkan, antara lain dalam hal penanggulangan penyakit menular, bencana alam dan pengembangan industri pariwisata. ASEAN dan Cina juga berharap pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung di wilayah ini mencapai 50 juta orang.
    1.  Membahas tindakan-tindakan untuk meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan.
    2. Memperkokoh hubungan kerja sama strategis menyeluruh untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran di kawasan.
    3. Melaksanakan rencana aksi ASEAN-China selama periode 2011-2015, yang diadopsi pada KTT ASEAN-China di Ha Noi pada Oktober tahun 2010, termasuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China, serta program kerja sama dan proyek-proyek di beberapa bidang.
    4. Melaksanakan secara efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Timur (DOC), yang memberikan kontribusi untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
    5. Meningkatkan kerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti keamanan non-tradisional (internet, money laundering, terrorisme ), perubahan iklim dan penyakit, serta peningkatan kerja sama di forum multi-lateral regional dan internasional.
    6. Membahas peluang potensial untuk kerja sama antara ASEAN dan China yang sama dan sebangun dengan hasil survei hubungan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai jalan R3A dari provinsi Chiang Rai Thailand ke provinsi Nam Louang Tha di Laos dan Kunming di China.
    7. Meningkatkan kerja sama dan hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi informasi, pariwisata, pendidikan dan pertukaran budaya.
    8.  Mengkoordinasikan pelaksanaan sejumlah aktivitas untuk merayakan ulang tahun ke-20 hubungan ASEAN-China (kemitraan strategis ASEAN-China pada tahun 2011 ), dengan Viet Nam, sebagai sebagai ketua dan koordinator dialog ASEAN-China selama periode 2009-20912, termasuk penyelenggaraan KTT ASEAN-China pada kesempatan KTT ASEAN ke-19 di Indonesia pada akhir tahun 2011.  Sementara, acara resepsi peringatan 20 tahun ASEAN-Cina rencananya akan diadakan di Beijing dan di Jakarta, Juli 2011.
    9.  Meningkatkan komunikasi dan hubungan (konektivitas) antara ASEAN-Cina, dan kerja sama bersahabat yang saling menguntungkan.
    10. Mencanangkan pembangunan infrastruktur jalan raya, jalur pelayaran, dan sarana telekomunikasi demi memanfaatkan secara maksimal kekuatan geografis antara kedua pihak. Tiongkok dan ASEAN telah mencapai kesepahaman penting tentang peningkatan komunikasi dan transportasi antara kedua pihak, khususnya dengan Brunei, Filipina dan Indonesia yang dipisahkan lautan.
    11. Meningkatkan kunjungan timbal balik personel, seperti kelompok seni, media, pemuda, pelajar, akademisi, dan ahli kesehatan , dan khususnya pertukaran pemuda ditargetkan pertukaran mahasiswa sebanyak 100 ribu orang, dengan harapan angka itu bisa mencapai 15 juta orang  dalam waktu yang tidak lama
    12. Mendorong percepatan penandatanganan kesepakatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR),yang juga  merupakan mekanisme ASEAN Plus Three (Cina, Jepang dan Korea) yang dirancang untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan, apabila salah-satu negara anggota mengalami krisis pangan.
    13. Meningkatkan perdagangan dan investasi, khususnya dalam mencapai target perdagangan bilateral ASEAN-Cina sebesar 500 milyar dollar AS pada tahun 2015, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan efektivitas implementasi ACFTA, melanjutkan kerjasama keuangan dalam kerangka financial swap arrangement, dan memperbaiki kebijakan-kebijakan terkait fasilitasi perdagangan bebas.

Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri ASEAN dan China 25 Januari 2011 di Kunming tersebut , dari sekian banyak agenda yang dibicarakan  diatas, sebenarnya salah satu agenda penting  yang  dibicarakan juga mencakup isu di Laut Cina Selatan, terutama yang terkait dengan  persoalan dokumen ‘code of conduct’ penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.[15]

 

C.    The Six’s ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), 17-19 April 2011

Negara-negara anggota ASEAN bersama Cina  membahas agenda Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan Proposal Cina mengenai draft Guidelines DOC  pada pertemuan  ke – 6 ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) di Medan, 17-19 April 2011. [16]

DOC merupakan dokumen politis yang ditandatangani oleh negara Anggota ASEAN dan Cina di Kamboja tahun 2002 yang memuat elemen-elemen kerjasama di Laut China Selatan beserta implementasinya di antara kedua belah pihak. Pertemuan diketuai bersama oleh Viet Nam dan Cina dan dihadiri oleh wakil-wakil seluruh Negara Anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi RI dipimpin Direktur Polkam ASEAN. Pertemuan merupakan kelanjutan dari 5th Joint Working Group yang telah dilaksanakan di Kunming, Cina, pada Desember 2010. Pada pertemuan ini, RRT mengajukan Proposal draft Guidelines DOC.  Joint Working Group ini mengadakan pertemuan pertamanya di Manila pada tahun 2005.[17]

Pertemuan ditujukan untuk menemukan aspek-aspek persamaan dan menyatukan pandangan-pandangan guna mendorong segera implementasi DOC. Para delegasi memiliki pandangan yang sama bahwa diperlukan adanya percepatan kemajuan dalam pembahasan dikaitkan dengan momentum perayaan ke-20 tahun hubungan kemitraan ASEAN-RRT tahun ini. Pertemuan menghasilkan draft Report of the 6th Meeting of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC  guna dibahas lebih lanjut pada pertemuan JWG berikutnya yang direncanakan akan diselenggarakan di RRT.[18]

Menurut Dirjen ASEAN, Djauhari Oratmangun, negara-negara anggota saat ini tidak lagi membahas tentang panduan dari “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea” (DOC). Progres-nya adalah Negara-negara anggota ASEAN harus menuju pada implementasi DOC karena merupakan dokumen yang penting.[19]

Dalam konferensi Persnya  saat Konferensi pers di ASEAN SOM and Related Meetings pada tanggal 7 Juni 2011,  Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu, Djauhari Oratmangun mengungkapkan bahwa isu Laut China Selatan akan turut dibahas dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi ASEAN dan negara mitra wicara (ASEAN Senior Officials’ Meeting/ASEAN SOM and Related Meetings) di Surabaya, pada 7-11 Juni 2011. Pembahasannya, terutama mengenai implementasi Declaration on the Conduct of Parties (DOC).

Menurut Djauhari Oratmangun,  meskipun DOC sudah disepakati sejak tahun 2002, namun hingga kini belum ada panduan umum atau guidelines untuk pelaksanaannya. Sejak persoalan tersebut mengemuka pada 2002 hingga kini belum ada kesepakatan, terutama terkait kepemilikan Kepulauan Spratly, yang diklaim oleh China dan 4 negara ASEAN. Pemerintah Indonesia menginginkan adanya percepatan implementasi penyelesaian persoalan sengketa Laut China Selatan itu.

Rangkaian pertemuan terdiri dari ASEAN SOM, ASEAN Plus Three (APT) SOM, Ad Hoc East Asia Summit (EAS) Senior Officials’ Consultation, ASEAN Regional Forum (ARF) SOM, ARF Defence Officials’ Dialogue (ARF-DOD) dan ARF Security Policy Conference (ASPC). Pertemuan ASEAN SOM and Related Meetings di Surabaya ini merupakan rangkaian pertemuan pejabat tinggi ASEAN dengan mitra wicara. Jumlah delegasi yang hadir diperkirakan berjumlah 400 orang yang berasal dari seluruh negara anggota ASEAN (10 negara anggota), EAS (18 negara anggota), peserta ARF (27 negara) serta Sekretariat ASEAN.

Pejabat tinggi yang mengikuti ASEAN Senior Officials Meeting (SOM) menyepakati untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Negara-negara ASEAN berharap, masalah keamanan dan kedaulatan maritim yang kerap mucul di kawasan Laut China Selatan yang meliputi negara ASEAN yakni Malaysia, Brunei, Filipina dan Vietnam, agar cepat terselesaikan. Pemerintah Indonesia selaku Ketua ASEAN menyatakan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah Laut China Selatan yang disengketakan empat negara ASEAN dan China.

 D.    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Jakarta, 7-8 Mei 2011.

ASEAN Summit ke-18 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7-8 Mei 2011 yang  berakhir dan ditutup oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Banyak keputusan dihasilkan dari KTT kali ini. Namun, setidaknya ada 10 kesepakatan penting yang dicapai antara pemimpin negara-negara ASEAN.

Berikut kesepuluh isu utama KTT ASEAN berikut kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN:

  1. Konektivitas ASEAN. Pemimpin ASEAN menyadari tujuan pembangunan konektivitas ASEAN harus segera diwujudkan. Oleh karena itu, master plan yang berkaitan dengan ASEAN Connectivity disepakati harus ditindaklanjuti sehingga semua negara mampu membangun konektivitas regional. Konektivitas itu dilakukan dengan membangun infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, dan people to people contact.
  2. Ketahanan pangan dan energi. Para leader ASEAN merasakan pada tingkat dunia terdapat gejolak harga pangan dan minyak bumi dengan volatilitas tinggi. Bahkan dalam waktu 6 bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik sistematis. Ini tentu memberikan dampak tidak baik bagi upaya meningkatkan kesejahteran rakyat. Kenaikan harga pangan yang terus melambung langsung atau tidak akan meningkatkan jumlah kemiskinan masyarakat. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk melakukan kerjasama regional menghadapi ancaman kecukupan pangan, terutama harganya, dan ketahanan energi. ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan dan membangun cadangan beras pada tingkat regional. Selain itu, meningkatkan kerjasama di bidang research and development agar produksi pangan ditingkatkan. Kerjasama ASEAN dengan ASEAN + 3 juga ditingkatkan dalam membangun cadangan pangan pada tingkat kawasan yang luas. Di bidang energi, ASEAN sepakat mengembangkan energi terbarukan.
  3. Manajemen dan resolusi konflik. Yang jadi perhatian dunia sekarang ini adalah konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemimpin ASEAN mempunyai sikap sama dan mendorong kedua negara untuk memilih jalan damai dan mencegah terjadinya eskalasi konflik. Indonesia sebagai ketua ASEAN telah menjembatani, memfasilitasi dengan mengajukan sejumlah usul demi tercapai solusi damai sesuai semangat ASEAN.
  4. Regional architecture. Di kawasan ASEAN, Asia Timur, Asia Pasifik, terdapat banyak regional grouping seperti ASEAN, kerangka ASEAN + 1, ASEAN +3, APEC, dan ASEAN Regional Forum. Para pemimpin ASEAN membahas apa yang bisa diperankan ASEAN agar semua regional architecture itu saling bekerja sama agar seluruh kawasan menjadi damai, aman, dan stabil. ASEAN sepakat akan memainkan peran yang positif.
  5. Partisipasi organisasi masyarakat. ASEAN diharapkan bukan hanya kerjasama antar pemerintah atau elit, tapi betul-betul membumi. Oleh karen itu, KTT ASEAN kalai ini juga mengagendakan pertemuan antara pemimpin ASEAN dengan parlemen, pemuda, dan organisasi sipil ASEAN. Sebelum penyelenggaraaan KTT ASEAN ke-19 pada November mendatang di Bali, akan digelar ASEAN Fair yang diikuti oleh kalangan masyarakat.
  6. Penanganan bencana alam. Kawasan ASEAN sangat rawan bencana alam. Karena itu, pemimpin ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama dalam latihan penanggulangan bencana alam. Latihan itu untuk meningkatkan respons terhadap bencana alam di ASEAN.
  7. Kerjasam subkawasan ASEAN. Pada KTT kali ini juga dilaksanakan konferensi antara negara-negara yang bekerjasama dalam subkawasan. Pemimpin ASEAN sepakat kerjasama subkawasan itu juga ditingkatkan.
  8. Penyelengaraan The 1st East Asia Summit. Acara itu disepakati diselenggarakan di Indonesia dan untuk pertamakalinya akan dihadiri oleh 2 anggota baru, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Konferensi Asia Timur akan membahas ekonomi maupun politik dan keamanan di kawasan ini. Secara lebih kita spesifik, KTT akan membahas tentang pemberantasan terorisme, kejahatan transnasional, dan keamanan di laut China Selatan dan Korea.
  9. Keanggotaan Timor Leste. Timor leste secara formal telah mengajukan proposal kepada Presiden SBY agar keanggotaannya di ASEAN dipercepat. Anggota ASEAN menerima kehadiran Timor Leste itu, sebab secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi sepatutnya menjadi anggota ASEAN. Pemimpin ASEAN memberi tugas para menteri ASEAN untuk membuat rekomendasi dan akan diserahkan kepada KTT ASEAN mendatang. Rekomendasi itu terkait apakah Timor Leste telah siap menjadi anggota ASEAN dengan segala kewajiban-kewajibannya dan sebaliknya. Tapi kapasitas Timor Leste juga harus dibantu dibangun supaya pada saatnya nanti bisa masuk ke ASEAN.
  10. Pertukaran Myanmar dan Laos sebagai Ketua ASEAN. Myanmar semula ingin jadi ketua pada tahun 2016 dan Laos tahun 2014. Laos ingin bertukar waktu sehingga keketuaannya dalam ASEAN dimundurkan. Para pemimpin ASEAN pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan permintaan itu. Namun, Myanmar harus terus menjalankan proses dmeokrasi dan rekonsiliasinya. Hal itu bertujuan agar, ketika menjadi ketua, tidak ada pandangan negatif terhadap Myanmar.

Sebanyak 10 pemimpin negara hadir dalam KTT kali ini. Mereka adalah Presiden SBY, Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (Brunei Darussalam), Hun Sen (PM Kamboja), Tomngsing Thammavong (Laos), Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak (Malaysia), Thein Sein (Myanmar), Benigno Aquino III (Filipina), F Jayakumar (Singapura) dan Abhisit Vejjajiva (Thailand), dan Nguyen Tan Dung (Vietnam).[20]

Khusus untuk masalah sensitif di Laut Cina Selatan, ASEAN bertekad untuk menyelesaikan pembahasan deklarasi etik tentang Laut China Selatan (DOC), dan berupaya mengimplementasikannya menjadi kode etik (COC) yang lebih bisa mengikat secara hukum. Hal tersebut  juga merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN pada 7-8 Mei 2011 di Indonesia (Jakarta), yang menargetkan untuk menggunakan peringatan 10 tahun adopsi DOC pada 2012, untuk merampungkan pembahasan DOC dan implementasi COC dengan China sebagai mitra di kawasan Laut China Selatan. [21]

Indonesia dan ASEAN juga mendukung konsultasi yang konstrukstif dan terus menerus dengan China, untuk membahas berbagai masalah di kawasan Laut China Selatan termasuk rencana awal pertemuan tingkat menteri antara ASEAN dan China dalam pembahasan DOC. Presiden RI sekaligus Ketua ASEAN 2011 Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pernyatannya menegaskan kembali prinsip ASEAN yang berdasarkan persatuan dan solidaritas dalam segala upaya pembahasan serta penyelesaian masalah dengan setiap partner dialognya.[22]

Indonesia dan ASEAN menekankan pentingnya implementasi efektif dari DOC dan mendorong agar DOC segera diterapkan dalam bentuk COC, sebagai langkah maju hasil perundingan dengan China dalam masalah Laut China Selatan. DOC diakui oleh ASEAN sebagai dokumen yang penting dalam langkah untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan saling percaya antara negara-negara Asia Tenggara dan China.

Dalam konferensi pers menjelaskan hasil KTT ke-18 ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) selaku Ketua ASEAN berharap implementasi DOC menjadi COC dapat dipercepat. SBY menyatakan hampir semua pemimpin negara ASEAN sepakat bahwa sudah saatnya ASEAN menghasilkan sesuatu yang mengikat semua negara-negara yang saling mengklaim wilayah di kawasan Laut China Selatan.

Presiden SBY  juga menegaskan kembali semangat dan prinsip ASEAN untuk tidak menjadikan aksi saling mengklaim itu sebagai ajang rivalitas dan saling menghantam antar beberapa kekuatan, namun harus dicarikan solusi damai yang mengikat bagi semua[23]

Presiden SBY berkata :

“Kita ingin ada yang disebut code of conduct, yang harus dihadirkan. Sudah cukup lama,   lebih dari 15 tahun untuk membentuk code of conduct yang belum rampung. Kita ingin mempercepat akselerasi declaration of conduct menjadi code of conduct dengan demikian bisa mengatur semuanya untuk tidak terjadi apa pun di Laut China Selatan”

Menurut SBY, terkait dengan laut Cina Selatan ada sejumlah masalah antara beberapa negara ASEAN dengan RRC. Namun permasalahan tersebut sudah teratasi dengan adanya komitmen di ASEAN. Lebih lanjut, Presiden SBY mengatakan bahwa semua pimpinan ASEAN sepakat untuk menghasilkan sesuatu yang mengikat negara yang saling mengklaim wilayah di laut Cina Selatan agar semuanya bisa dikelola dengan baik, tidak memunculkan konflik yang tidak dikehendaki[24]

 

E.     Sikap Cina

Ruwetnya persoalan Laut China Selatan bahkan membuat pemimpin China setelah Mao Zedong, Deng Xiaoping pernah berkata “karena kita tidak bisa memecahkan masalah Laut Cina Selatan, kita dapat menyerahkan kepada generasi berikutnya yang akan lebih pintar.” Maklum saja di luar China dan negara-negara Asean, Deng Xiaoping sudah melihat adanya indikasi campur tangan Amerika Serikat atas teritorial tersebut yang berusaha untuk melakukan internasionalisasi atas masalah sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN.[25]

Pangkal masalah China boleh dibilang akibat Undang-Undang domestik nya, yaitu UU dalam negeri tahun 1998 yang menegaskan penegakan hukum atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan batas 200 mil laut dari garis dasar pantai. Padahal, sebelummnya Cina adalah penandatangan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Berdasarkan UU tersebut, China tidak mengakui wilayah udara di atas dengan ZEE sebagai “wilayah udara internasional” Dengan regulasi tersebut, China yang kuat secara ekonomi dan militer menjadi sangat galak bahkan dinilai congkak atas wilayah ZEE mereka. Undang-undang tersebut menjadikan ketegangan di kawasan Laut China Selatan  meningkat, apalagi setelah pada Januari 2010 China mengumumkan rencana untuk mengembangkan pariwisata high-end pada beberapa Kepulauan Paracel, di bawah rencana baru untuk menarik wisatawan ke pulau Hainan. [26]

Setahun sebelumnya, China menahan 25 nelayan asal Vietnam yang ditemukan di dekat Paracels, dan baru dibebaskan setelah adanya demonstrasi besar-besaran di Vietnam. China secara politis memang membantu komunis Vietnam melawan Amerika Serikat dalam perang Vietnam, namun pada 20 Januari 1974, China mencaplok Kepulauan Paracel dari Vietnam.

Kemudian  pada 8 Maret 2009, lima kapal China terlibat insiden dengan sebuah kapal Angkatan Laut AS bersenjata Impeccable di Laut Cina Selatan yang sedang melakukan operasi rutin 75 kilometer di selatan dari pulau Hainan. Insiden Impeccable cukupmenarik karena muncul klaim dari AS bahwa kapal tersebut tak bersenjata, namun dari China santer kabar beredar Impeccable adalah penarik peralatan sonar untuk memantau lalu lintas kapal selam China.

Dalam kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri James Steinberg dan Dewan Keamanan Nasional AS’s Jeffrey Bader pada Maret 2010, Wakil Menteri Luar Negeri Cui Tiankai menegaskan bahwa China memandang Laut China Selatan sebagai bagian dari “kepentingan inti” setara dengan Taiwan dan Tibet.[27]

Ketegasan China atas wilayah itu bertambah setelah juru bicara Departemen Pertahanan Geng Yansheng mengatakan pada konferensi pers pada hari Jumat 30 Juli 2010 bahwa China memiliki “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya. Cina akan menghormati kebebasan kapal dan pesawat dari “negara-negara yang relevan” melintasi Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional.  Geng Yansheng mengatakan bahwa Cina akan mendorong resolusi perbedaan tentang Laut Cina Selatan dengan “negara-negara yang relevan” melalui dialog dan negosiasi namun menolak isu Laut Cina Selatan dijadikan persoalan internasional.[28]

Dalam pertemuan di  Asean Regional Forum 2010, Menlu AS Hillary Rodham Clinton secara tegas mengatakan bahwa Amerika Serikat, seperti setiap bangsa, memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan navigasi, akses terbuka untuk Asia maritim bersama, dan menghormati hukum internasional di Laut Cina Selatan. Kepentingan-kepentingan ini bukan hanya dengan anggota ASEAN atau peserta ASEAN Regional Forum, tetapi dengan negara-negara maritim lainnya dan komunitas internasional yang lebih luas. Selain itu, AS juga menegaskan pentingnya untuk mendorong peningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut China Selatan yang diteken pada 2002 antara Asean dan China menjadi Code of Conduct (COC) atau kode etik penuh.  Dalam deklarasi itu, negara-negara Asean dan China berjanji untuk ‘menahan diri, dan tidak untuk menjadikannya sebuah isu internasional atau masalah multilateral.’[29]

Inisitatif Menlu AS tersebut diatas, dijawab oleh Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi pada 25 Juli 2010 yang  memperingatkan beberapa negara tetangganya agar tidak mengadukan persoalan Laut China Selatan kepada PBB. Yang Jiechi menegaskan internasionalisasi hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk dan praktik resolusi menjadi lebih sulit sehingga cara terbaik adalah negosiasi bilateral. Menurut Yang Jiechi,  perdagangan telah berkembang pesat di wilayah ini dan China telah menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara di kawasan itu. Dalam pembicaraan bilateral Cina dengan ASEAN, mereka mengatakan tidak ada ancaman bagi perdamaian dan stabilitas regiona.[30]

Secara langsung Yang Jiechimenunjuk posisi Indonesia yang pada 8 Juli 2010 mengajukan surat resmi kepada PBB pasca insiden berkali di Laut China Selatan. Dalam dokumen berstempel Garuda yang juga diteruskan kepada Divisi Hubungan dan Hukum Laut dan Samudera (DOALOS), Indonesia menegaskan tidak memiliki klaim teritorial, namun melihat pentingnya persoalan Laut China Selatan untuk segera diselesaikan. Indonesia melihat pangkal masalah terjadi karena pidato Dubes China dalam sidang Otoritas Dasar Laut Internasional (ISBA) di Kingston, Jamaika pada Juni 2009 yang menegaskan klaim China atas Zona Eklusif Eekonomi sejauh 200 mil dari batas kontinen termasuk wilayah udara. Indonesia dalam hal hukum laut internasional memang sangat berkepentingan, maklum saja wilayah NKRI bisa seluas sekarang adalah karena deklarasi yang ditandatangani Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957 yang diakui secara internasional dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Kebijakan Cina di Asia Tenggara adalah  melakukan politik bertetangga baik. Dengan mempererat hubungan tentunya akan mempererat pemahaman, menjadi saling dan lebih mengerti peraturan maupun bisnis yang harus dijalankan Cina tidak ada ambisi hegemoni. Dengan demikian Cina mempunyai sikap terbuka terhadap penyelesaian damai konflik di Kepulauan Spratly dan Paracel. Menteri Pertahanan Cina Liang Guanglie menegaskan pertumbuhan ekonomi dan militer Cina yang sangat pesat bukanlah ancaman bagi kawasan Asia-Pasifik. Pernyataan ini disampaikan Guanglie dalam konferensi keamanan bulan Juni 2011di Singapura menanggapi kembali memanasnya sengketa perebutuan wilayah di laut Cina Selatan. Sebelumnya Vietnam dan Filipina memprotes aktivitas militer Cina yang meningkat di Laut Cina Selatan dalam kurun waktu bulan Februari-Mei 2011.[31]

Pemerintah Filipina di awal bulan Juni 2011  mengatakan kapal-kapal perang dan pengintai Cina memasang pelampung di kawasan yang diklaim Manila sebagai wilayahnya.Uniknya insiden yang terjadi bulan lalu itu bersamaan waktunya dengan kunjungan Menhan Liang Guanglie ke Manila. Sementara itu, Vietnam mengatakan kapal-kapa Cina memotong kabel-kabel survey milik perusahaan minyak dan gas Vietnam. Namun, Guanglie menjamin hubungan Cina dengan Filipina dan Vietnam kini sudah kembali stabil. Pe­merintah  China bersumpah untuk bekerja demi ‘perdamaian dan stabilitas‘ di Laut China Selatan di tengah kambuhnya kembali ketegangan antar para pengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel yang kaya sumber daya alam.[32]

Namun begitu, Menurut Menteri Pertahanan Cina Liang Guanglie,  negaranya akan terus tetap berkomitmen untuk ciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Namun, Cina tahun ini akan terus meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai 12,7% dari anggaran belanja nasionalnya tahun 2011  menjadi 601,1 miliar yuan (91,7 miliar dolar), termasuk rencana menambahkan sekitar 1000 personil angkatan laut dan sejumlah peralatan baru untuk menjaga kepentingannya di kawasan Laut Cina Selatan. Bahkan dalam lima tahun ke depan Cina akan menambah 36 kapal pengawas ( Patroli) untuk mengawasi wilayah itu.[33]

Untuk masalah di Laut Cina Selatan yang juga melibatkan negara anggota ASEAN, Cina lebih suka pendekatan bilateral dengan Negara yang terlibat konflik di sana, daripada upaya-upaya yang mengarah kepada pendekatan multilateral.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pertahanan China Liang Guanglie pada saat membahas masalah Laut Cina Selatan dengan para pemimpin dari Indonesia dan Filipina selama kunjungannya ke tiga negara Asia Tenggara pada akhir bulan Mei 2011.

Selama berada di Filipina, Liang bertemu dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III dan Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin. Di Indonesia, ia bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia Boediono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

China selalu menekankan bahwa masalah Laut China Selatan tidak boleh dijadikan masalah internasional dan harus ditangani berdasarkan mekanisme bilateral.

Pihak Indonesia setuju bahwa semua pihak terkait harus mencoba untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan dan berharap untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi bilateral.[34]

Cina memang sangat menentang keras upaya “internasionalisasi” terhadap isu Laut China Selatan yang disuarakan oleh pihak-pihak tertentu. China akan mendorong resolusi dengan “negara-negara yang terlibat sengketa” melalui negosiasi dan dialog damai dan bersahabat berdasarkan hukum internasional. Bagi Cina, Laut China Selatan adalah wilayah yang damai dan bebas navigasi, tetapi perselisihan tersebut tidak seharusnya dianggap antara China dan ASEAN secara keseluruhan hanya karena melibatkan negara-negara angota ASEAN. Cina pada dasarnya  menolak membicarakan masalah di Laut Cina Selatan,  di forum-forum multilateral, seperti ARF.  Lagipula forum-forum multilateral seperti ARF tidak akan memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan.

 

F.     Sudut Pandang Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011

Indonesia  (Deplu_RI) melihat bahwa masih ada beberapa  hal yang masih belum disepakati di antara  Negara anggota ASEAN dan Cina, yaitu masih adanya perbedaan-perbedaan persepsi kedua belah pihak yang menyangkut The Declaration on Conduct of Parties in the Southeast Asia, sebagai sebuah code of conduct untuk mengatasi perselisihan di Laut Cina Selatan, yang telah ditandatangani di tahun 2002 oleh  Cina dan semua (10) Menteri Luar Negeri ASEAN .  Vietnam misalnya, sangat ingin membuat ASEAN untuk lebih tegas sebagai sebuah Blok  dalam menegosiasikan  code of conduct atas Laut Cina Selatan dengan Cina , sementara Cina sendiri lebih menyukai pembicaraan atas sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan secara Bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN yang terlibat perselisihan.

Cina Sekarang ini mempunyai pandangan bahwa  The Declaration on Conduct of Parties in the Southeast Asia tahun 2002 tersebut semata-mata hanya sebuah dokumen kerjasama antara ASEAN dengan Cina saja, sama halnya seperti Cina dalam menandatangani Treaty of Amity and Cooperation (TAC),  padahal semua anggota ASEAN melihatnya justru sebagai  sebuah dokumen  untuk menyelesaikan  perselisihan wilayah yang terjadi antara anggota ASEAN dengan Cina di Laut Cina Selatan.  Deklarasi dari Dokumen tersebut  bertujuan untuk memastikan bahwa perselisihan yang terjadi di Laut Cina Selatan yang melibatkan 4 Negara anggota ASEAN ( Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam) dengan Cina, dapat  diselesaikan dengan cara-cara dipomatik , tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Cina sekarang telah menjelma menjadi sebuah negara besar di kawasan Asia Tenggara yang cukup berpengaruh karena merupakan mitra perdagangan terbesar  ASEAN, sementara ASEAN adalah mitra dagang terbesar ke 4 bagi Cina. Sangat terasa bahwa  suka atau tidak suka,  negara-negara anggota  ASEAN yang terlibat ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan, seperti Vietnam,  tidak ingin berhadapan sendirian untuk berkonfrontasi dengan Cina.[35]

Sebagai ketua ASEAN 2011, Indonesia akan berupaya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan  yang aman, tertib, damai dan stabil. Dan itu hanya dimungkinkan apabila masalah di laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui pendekatan diplomasi  yang mengutamakan dialog bagi para pihak yang terlibat sengketa. Bagi Indonesia, tidak akan ada tempat bagi pihak-pihak yang ingin pamer kekuatan militer di kawasan. Untuk itu, pihak Indonesia sangat berharap untuk bisa kembali melibatkan Cina dalam proses untuk mendiskusikan cara-cara damai yang menyangkut penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Untuk itu, Negara-negara Asia Tenggara dan Cina harus segera bersidang untuk menyusun seperangkat kode perilaku berkenaan dengan perselisihan di Laut Cina Selatan. Artinya Negara-negara Asia Tenggara juga harus sepakat tentang adanya  urgensi untuk memajukan proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

Indonesia justru sangat menguatirkan akan adanya kemungkinan keterlibatan  (campur tangan) Amerika Serikat dan Jepang  untuk masuk ke sana, yang mungkin akan berdampak pada semakin rumit dan panjangnya penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.[36]

Satu hal menarik dalam pertemuan para pemimpin negara di wilayah Asia Tenggara ini adalah permintaan Asean kepada China untuk meningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut China Selatan menjadi Code of Conduct (COC) yang tercetus di dalam ke-18 ASEAN pada 7-8 Mei 2011 lalu di Jakarta (Indonesia)

Alasan tekanan tersebut jelas, untuk terjaminnya keamanan wilayah tersebut yang hingga saat ini masih belum terjadi akibat tingkah polah China. Indonesia dan ASEAN bertekad untuk menggunakan momentum peringatan 20 tahun hubungan ASEAN-China guna menyelesaikan pembahasan tentang deklarasi etik tentang Laut China Selatan (DOC) dan berupaya untuk mengimplementasikannya menjadi kode etik (COC) yang lebih bisa mengikat secara hukum.

Pernyataan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 yang dikeluarkan di Jakarta, sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN pada 7-8 Mei 2011 juga menyatakan tekad ASEAN untuk menggunakan peringatan 10 tahun adopsi DOC pada 2012 untuk merampungkan pembahasan DOC dan implementasi COC dengan China sebagai mitra di kawasan Laut China Selatan. Ketua ASEAN 2011 dalam pernyatannya menegaskan kembali prinsip ASEAN yang berdasarkan persatuan dan solidaritas dalam segala upaya pembahasan serta penyelesaian masalah dengan setiap partner dialognya.[37]

Pemerintah Indonesia akan terus mendorong Asean dan China meningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut China Selatan menjadi Code of Conduct (COC), sehingga menjamin keamanan wilayah tersebut.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan pihak Indonesia berpendapat keamanan wilayah Laut China Selatan akan terjamin jika masing-masing negara yang berkepentingan di wilayah tersebut diatur oleh aturan main yang jelas. Menurut Menhan Purnomo yang senantiasa diupayakan dalam porsi Indonesia sebagai Ketua Asean adalah mendorong DOC tersebut menjadi COC. Kita ingin kawasan Laut China Selatan aman bagi pelayaran, tidak hanya pada kawasan yang saat ini bergolak.[38]

Indonesia sebagai Ketua Asean  2011 mengharapkan keberlanjutan di Laut China Selatan tidak berkembang menjadi tempat konflik terbuka, tapi justru tercipta kerja sama di bidang energi. Harapan Indonesia ini mendapat dukungan yang luas dari negara-negara anggota ASEAN yang lain. Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III, misalnya, berharap ada kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan daerah potensi energi yang dipersengketakan di Laut China Selatan, agar bisa menjadi kawasan kerja sama bidang ekonomi dan memberi keuntungan bersama.[39]

Indonesia dan ASEAN juga mendukung konsultasi yang konstrukstif dan terus menerus dengan China untuk membahas berbagai masalah di kawasan Laut China Selatan termasuk rencana awal pertemuan tingkat menteri antara ASEAN dan China dalam pembahasan DOC. ASEAN menekankan pentingnya implementasi efektif dari DOC dan mendorong agar DOC segera diterapkan dalam bentuk COC sebagai langkah maju hasil perundingan dengan China dalam masalah Laut China Selatan. DOC diakui oleh ASEAN sebagai dokumen yang penting dalam langkah untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan saling percaya antara negara-negara Asia Tenggara dan China.


[7]     Ibid

[9]     Ibid

[10]    (Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut China Selatan ke-19,  http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=775&l=id

[11]    Ibid

[13]    ibid

[15]    Pertemuan Kunming dan Agenda Laut Cina Selatan, oseafas.wordpress.com, diakses 25 Mei 2011.

[16]    http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4726&l=id, diakses Kamis, 21 April 2011

[17]    Ibid

[18]    Ibid

[22]    Ibid

[23]    Ibid

[26]    Ibid

[27]    Ibid

[28]    Ibid

[29]    Ibid

[30]    Ibid

[31]    Cina: Kami bukan ancaman di Asia Pasifik, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110605_chinamilitary.shtml

[32]    http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 5432:china-ingin-damai-di-laut-china&catid=3:luar-negeri&Itemid=79

[33]    Cina perluas Pengawasan di Laut Cina Selatan, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110502_cinasouthsea.shtml

[35]    Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 dan Penyelesaian Sengketa Di Laut Cina Selatan, Oseafas.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 April 2011

[36]    Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 dan Penyelesaian Sengketa Di Laut Cina Selatan, Oseafas.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 April 2011

[39]    RI-Filipina Harap Sengketa Laut China Selatan Berakhir Baik, http://www.kaskus.us/showthread.php?p=382367531


Actions

Information

3 responses

15 09 2011
dulkanan

semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terimakasih artikelnya dan sungguh sempurna serta menyeluruh

11 06 2013
6 08 2013
idm full version serial

I don’t even understand how I stopped up here, however I assumed this put up was good. I don’t
recognize who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger for
those who aren’t already. Cheers!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: