Konflik di Laut Cina Selatan

16 06 2011


Oleh : Igor Dirgantara

Perselisihan panjang antara Cina dan Vietnam soal perbatasan di Laut Cina selatan kembali meruncing menyusul tubrukan dua kapal laut dari dua negara tersebut. Hal itu terjadi pada awal pertengahan bulan juni 2011. Kendati demikian insiden itu diramalkan tak akan menimbulkan campur tangan militer. Kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran teritorial. Kementrian luar negeri Vietnam menyatakan kapalnya melakukan penelitian seismik di Laut Cina Selatan. Namun Cina menyangkal pengakuan tersebut dan mengatakan kapal nelayan Cina tersangkut kabel kapal Vietnam dan terseret lebih dari sejam lamanya. Vietnam menyatakan bahwa kapalnya mencoba untuk memotong kabel tersebut dengan alat khusus.

China secara tegas menolak campur tangan kekuasaan asing dalam wilayah sengketa Laut China Selatan, setelah Vietnam meminta bantuan internasional untuk meredakan ketegangan di antara kedua negara yang dipicu oleh sengketa wilayah di Laut China Selatan. Sebaliknya China memperingatkan negara-negara tetangganya, termasuk Vietnam, agar tidak coba-coba mencari sumber daya alam di wilayah yang masih mereka sengketakan.

Menurut Vietnam, sebagaimana dikutip The Wall Street Journal, kapal survei mereka diganggu kapal penangkap ikan dan dua kapal patroli China pada hari yang sama. Kapal-kapal China itu dituduh telah memotong kabel yang dipasang oleh tim survei gempa bumi dari kapal yang dioperasikan perusahaan minyak milik pemerintah Vietnam, PetroVietnam. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Nguyen Phuong Nga, insiden itu terjadi di wilayah kedaulatan mereka. Sebelumnya, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menyatakan bahwa klaim negaranya atas sebagian wilayah maritim di Laut China Selatan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, Vietnam pun memamerkan kekuatan militernya dengan menggelar latihan di Laut China Selatan. Meski berisiko membuat hubungan negara ini tegang dengan China.

China pun membantah klaim Vietnam. Menurut Duta Besar China untuk Filipina, Liu Jianchao, pernyataan Vietnam itu tidak beralasan. Liu justru curiga bahwa Vietnam melakukan muslihat untuk mencari sumber daya alam di Laut China Selatan.  Liu memperingatkan kepada Vietnam dan negara-negara pesisir Laut China Selatan agar tidak coba-coba eksplorasi minyak mentah dan gas alam di kawasan yang tengah dipersengketakan.

Sementara itu, Filipina, pada tanggal 13 Juni 2011 telah mengganti nama Laut China Selatan menjadi “Laut Filipina Barat”, di saat ketegangan dengan Beijing memuncak berkaitan dengan sengketa wilayah. Departemen luar negeri dan Departemen pertahanan di Filipina mulai menggunakan istilah Laut Filipina Barat dan bukan Laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan sudah lama berlangsung secara verbal karena kepulauan yang disengketakan baru sebatas klaim-mengklaim Kepulauan Spratley dan gugusannya di kawasan Laut China Selatan. Kalau melihat di peta, maka kepulauan itu dekat dengan Vietnam di sebelah barat, Malaysia dan Brunei Darussalam di selatan, Filipina di timur, dan tentunya China di sebelah utara.

 A.    Sengketa Antar Negara (Bilateral) di Laut Cina Selatan

   RRC – Vietnam

Sengketa bilateral di Laut Cina Selatan yang mengemuka adalah sengketa RRC-Vietnam atas Paracel. Sengketa wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik yang paling lama dan alot, serta pernah berubah menjadi bentrokan senjata, pada tahun 1974 di Paracel. Tahun 1988 di Spratly terjadi perang terbatas selama 22 menit,[1] 12 Juli 1991 dimana pasukan Cina menenggelamkan tiga kapal perang Vietnam dan menewaskan 77 korban.[2]

Konflik RRC-Vietnam ini juga dilatarbelakangi persaingan strategis, baik dalam konteks Timur-Barat, dalam kasus RRC-Vietnam Selatan, maupun dalam konteks persaingan regional, dalam kasus Vietnam (setelah unifikasi)-RRC. Sengketa antar kedua negara ini di Laut Cina Selatan juga diperuncing dengan konflik teritorial mereka di wilayah lain, yaitu Teluk Tonkin dan di perbatasan darat sepanjang 1400 km di wilayah utara Vietnam dengan sederetan propinsi RRC dan yaitu Guangdong, Guangxi dan Yunan.[3]

Dalam kedua kasus inipun, RRC dan Vietnam beberapa kali terlibat bentrokan senjata, yang bahkan relatif lebih besar dibandingkan dengan bentrokan di Laut Cina Selatan. Tidak dapat disangkal bahwa konflik RRC dan Vietnam ini merupakan salah satu sumbu terpenting dalam konfigurasi konflik di Laut Cina Selatan.

Konflik RRC-Vietnam di Paracel lebih disebabkan karena kedua negara mengklaim berdasarkan alasan historis, yang merujuk pada “discovery“. Perdebatan mengenai pemilikan atas Paracel senantiasa diwarnai dengan adu kronologi mengenai siapa yang “menemukan” dan siapa yang mempunyai bukti mengenai kehadiran, pendudukan atau peninggalan oleh warganya di kepulauan tersebut. Dalam konteks ini, secara historis, RRC memiliki sejarah yang lebih dini di banding Vietnam, namun demikian apabila didasarkan pada titik awal timbulnya perhatian terhadap Paracel, maka Vietnam lebih awal karena telah mengklaim Paracel sejak tahun 1800.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, RRC pertama kali mengajukan klaim atas Paracel pada tahun 1950, setahun sebelum diselenggarakannya Konferensi San Fransisco antara sekutu Jepang. Menteri Luar Negeri Chou En-Lai pada saat itu menyatakan bahwa Kepulauan Paracel, sama seperti Spratly telah diambil alih oleh Pemeritah Cina setelah Jepang menyerah. Tidak lama setelah itu, Vietnam juga menyatakan klaimnya terhadap Paracel (dan juga Spratly) dalam Konferensi San Fransisco, (Cina absen dalam konferensi itu sedangkan Vietnam hadir sebagai peserta).[4]

Tidak banyak yang diketahui mengenai perkembangan Paracel beberapa dasawarsa sejak Perang Dunia II berakhir. Yang jelas, wilayah tersebut sempat diduduki oleh Vietnam Selatan pada tahun 1969. Pendudukan Vietnam berakhir tahun 1974 ketika tentara RRC mengusir serdadu Vietnam. Sejak itu hingga saat ini, Paracel praktis dikuasai oleh RRC. Kehadiran RRC di Paracel berpusat di Woody Island, salah satu pulau “terbesar” di Laut Cina Selatan (1,85 km persegi) dengan kondisi alamnya terdapat sejumlah tumbuhan dan sumber air tawar. RRC kini sudah membangun lapangan terbang di Woody Island yang banyak mempunyai arti militer.[5]

Vietnam tidak mengakui pendudukan RRC di Paracel dan hingga saat ini masih tetap menegaskan klaimnya atas kepulauan tersebut. Memang, Vietnam berulang kali menyatakan akan menempuh penyelesaian secara, damai, namun pengalaman masa lalu mengingatkan tidak adanya jaminan yang pasti. Sehingga tanggal 12 November 1982, Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan “The Government of the Socialist Republic of Vietnam’s Declaration on Baseline of Territorial Waters dan “Presidential Decree no. 1596 (1978)“, dan telah didaftarkan pada sekretariat PBB, yang menjelaskan wilayah dan peta sebagai dasar klaimnya.[6]

Di samping sengketa RRC-Vietnam di Paracel, sengketa Spratly juga harus dilihat dalam suatu paket dengan konflik kedua negara ini, karena klaim keduanya selalu menyebut Paracel dan Spratly secara bersamaan. Akan tetapi kronologi di kedua kepulauan itu berbeda, karena baru dalam dasawarsa 1980-an konflik RRC-Vietnam mulai lebih agresif, diwarnai dengan pendudukan, pembangunan fasilitas militer dan bentrokan senjata.

Sebelum unifikasi, pemerintah Komunis Vietnam Utara di Hanoi mendukung klaim RRC baik di Paracel maupun di Spratly. Hal ini mungkin disebabkan Vietnam dan RRC pada waktu itu adalah negara komunis yang bersahabat melawan “American Imperialism” dan sekutunya di Vietnam Selatan. Perdana Menteri Pham Van Dong, 15 Juni 1956 pernah menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi RRC mengenai penetapan laut wilayahnya menjadi 12 mil, yang mencakup Paracel dan Spratly.[7]

Namun ketika Perang Vietnam berakhir dan tercapai unifikasi Vietnam, posisi negara ini berubah secara drastis, dan menyatakan klaim secara eksplisit terhadap Paracel dan Spratly sebagai wilayah kedaulatan Vietnam. Hal ini mungkin pula disebabkan oleh kenyataan bahwa posisi Vietnam dalam dunia komunis internasional makin lama makin mendekati Uni Soviet dan makin bertentangan dengan RRC. Awal perubahan ini sudah nampak ketika Vietnam Utara bersikap netral dan pasif ketika terjadi bentrokan militer RRC-Vietnam Selatan tahun 1974. Sama seperti di Paracel, konflik RRC-Vietnam di Spratly ini akhimya meletus menjadi bentrokan senjata pada tanggal 14 Maret 1988.

Filipina – Malaysia

Konflik Flipina-Malaysia berawal pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan Peta Baru dimana Landas Kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan gugusan karang di bagian Selatan Laut Cina Selatan yang kemudian memicu timbulnya konflik kedua negara tersebut. Sejak itu tumpang tindih klaim kelompok pulau Kalayaan berdasarkan “penemuan” Tomas Cloma pada tahun 1956, dikukuhkan dengan Dektrit Presiden No. 1596 tahun 1979, serta sejumlah Undang-undang dan Resolusi Senat. Dari sebagian wilayah yang diklaim Malaysia, paling tidak Terumbu Laksamana (Commodore Reef) yang paling dipermasalahkan oleh Filipina.[8]

Dalam konteks ASEAN, konflik Malaysia-Filipina mengalami hubungan pasang surut, dan beberapa kali terjadi insiders yang menaikkan suhu politik kedua negara. Pada tahun 1988, misalnya, 45 nelayan Filipina ditangkap Angkatan Laut Malaysia karena dituduh melanggar wilayah ZEE Malaysia.[9] Insiders ini sempat menghangat dengan adanya usulan dari sejumlah politikus dan oposisi Filipina untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia.

Dalam perkembangan terakhir, Presiden Filipina Joseph Erap Estrada menyatakan, akan memprotes Malaysia lewat PBB setelah Malaysia mendirikan bangunan bertingkat dua, dilengkapi dengan helipad (tempat pendaratan helikopter) di Erica Reef (Terumbu Siput) dan Investigator Shoal (Terumbu Peninjau). Namun Malaysia menyatakan kedua terumbu itu ada di dalam wilayah Malaysia dan berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif -nya.[10]

 

Filipina — Taiwan

Klaim dan kontra klaim antara Filipina-Taiwan juga memperlihatkan situasi yang cukup rawan. Di kepulauan Kalayaan misalnya ternyata mengalami tumpang tindih diantara mereka. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Aba, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Itu Aba dikuasai Taiwan sejak tahun 1956, dan merupakan satu-satunya Pulau di Spratly yang diduduki Taiwan. Filipina telah sering menuntut agar Taiwan menarik pasukannya dari Itu Aba. Pada tahun 1971 diberitakan Filipina pernah mencoba menyerbu, namun aksi ini digagalkan oleh Taiwan.[11] Pada bulan Agustus 1988, Angkatan Laut Filipina menahan 4 bush kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayaan. Posisi Taiwan di Itu Aba vi-a-vis Filipina telah mendapat dukungan dari RRC. Pada dasamya tuntutan RRC atas Laut Cina Selatan adalah praktis sama dengan tuntutan Taiwan.

Kepulauan Spratly yang terdiri dari kumpulan sekitar 60 pulau yang diduga kaya minyak itu, mengundang niat Taiwan untuk membisniskan pulau tersebut. Partai Nasionalis yang berkuasa di Taiwan merencanakan menanam investasi sebesar lebih dari 100 juta dollar Taiwan (3 juta dollar AS), dan membangun sebuah hotel di sebuah pulau yang diawasi Taiwan di wilayah kepulauan tersebut.[12] Keadaan ini tentunya akan mengundang reaksi bagi pengklaim lainnya.

 

Filipina – RRC

Selain konflik Filipina-Taiwan, Filipina juga telah menghadapi beberapa kali pertentangan yang sengit dengan RRC yang berlangsung sejak tahun 1950-an. Hal ini bermula ketika sejumlah kalangan di Filipina mulai menunjukkan perhatiannya terhadap Spratly. Sementara itu media di RRC kerapkali mengeluarkan artikel dan peringatan yang menegaskan kedaulatan RRC atas Spratly. Pada tahun 1975, Presiden Marcos mengunjungi RRC dan untuk pertama kalinya masalah Spratly dibahas secara formal pada tingkat tertinggi. Walaupun dalam komunike bersama tidak disebut mengenai Spratly, Presiden Marcos di kemudian hari menyatakan bahwa dalam kunjungannya ke Beijing itu, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah.[13]

Filipina juga telah mengeluarkan Dektrit No. 1596 mengenai Kalayaan di tahun 1979 serta Kementeriaan Luar Negeri Cina telah mengeluarkan pernyataan tentang Kepulauan Nansha adalah bagian dari wilayah Cina dan menganggapnya kedaulatan kepulauan itu tidak dapat dipersengketakan termasuk sekeliling laut wilayah itu.[14]

Pada dasarnya sengketa Filipina-RRC di Spratly relatif lebih tenang dibandingkan misalnya, sengketa Vietnam-RRC. Walaupun RRC menentang pernyataan klaim Filipina, RRC cenderung tidak bereaksi ketika Filipina mulai melancarkan aksi pendudukan terhadap sejumlah pulau dan gugusan karang di Kalayaan. Hal ini nampaknya merupakan dampak dari usaha RRC untuk memperbaiki kedudukan geopolitisnya di Asia-Pasifik dengan “open door policy“nya dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kawasan. Demikian pula pada bulan Februari 1989 sempat menjadi sebuah “skirmish” antara kapal Filipina dan RRC di wilayah sengketa tersebut.

Namun dalam perkembangan terakhir, sengketa Filipina-RRC meningkat dengan adanya berita bahwa RRC telah menempatkan kapal perang dan membangun fasilitas baru di gugusan karang yang diklaim Filipina (Mischief Reefs). Menteri Pertahanan Filipina, Orlando Mercado menyatakan bahwa ia mempunyai bukti berupa foto-foto kegiatan konstruksi RRC, dimana nampak keberadaan sejumlah bangunan yang menyerupai gudang dan sebuah pangkalan helikopter, hasil perbaruan pangkalan serupa, yang juga dibangun Cina pada tahun 1995. Bangunan-bangunan di Mischief tampak lebih besar dari struktur yang dibangun Cina di Karang Fiery Cross di bagian lain di Kepulauan Spratly.[15]

Perselisihan kedua negara tersebut sulit dihindari. Pada bulan Maret 1995  terjadi insiden di kawasan itu, militer Filipina membongkar bangunan Cina di Spratly.[16] Pada waktu yang bersamaan, Angkatan Laut Filipina menangkap 62 nelayan Cina sehingga hubungan Cina-Filipina semakin menegang.[17]

 

Malaysia – Vietnam

Malaysia dan Vietnam adalah dua negara ASEAN yang kerapkali berbenturan karena persoalan pendudukan Vietnam terhadap Amboyna Cay (An Bang dalam bahasa Vietnam, atau Pulau Amboyna kecil dalam bahasa Malaysia) dan Terumbu Layang-layang (Da Hoa Lau, dalam bahasa Vietnam). Kondisi Amboyna Cay selama ini secara fisik dikuasai oleh Vietnam. Sebaliknya Malaysia saat ini telah menerbitkan Peta Baru tahun 1977. Malaysia juga pernah mengirim suatu Engineers Regiment ke pulau tersebut, namun tidak menemukan indikasi bahwa pulau-pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Vietnam, kecuali adanya suatu “marker”.[18] Misi tersebut membangun suatu monumen batu kecil untuk menandakan kehadiran Malaysia di pulau tersebut. Namun setelah pasukan Malaysia meninggalkan pulau An Vietnam mengirim prajuritnya untuk menduduki Amboyna Cay dan membuang monumen tersebut.

Pendudukan Terumbu Layang-layang oleh pasukan Malaysia sebaliknya mendapat protes keras oleh Vietnam melalui Nota diplomatik pada 7 Sepetember 1983. sebagai balasannya, Malaysia mengirim Nota Diplomatik kepada Vietnam, menuntut Vietnam menarik pasukannya dari Amboyna Cay. Malaysia sendiri telah membangun fasilitas hotel dan menjadikan Pulau Amboyna Cay sebagai objek pariwisata. (Penggunaan pariwisata sebagai instrumen promosi klaim wilayah memang lumrah dalam praktek diplomasi Malaysia, seperti dalam kasus Sipadan-Ligitan).

 

Filipina – Vietnam

Lain halnya dengan sengketa Filipina-Vietnam di Spratly dimana terfokus pada cakupan 4 pulau atau gugusan karang yang kini dikuasai Vietnam yaitu Southwest Cay (Pugad dalam bahasa Tagalog), Sin Cowe (Rurok), Nam Yit (Binago) dan Sand Cay. Filipino menganggap keempat puiau itu sebagai bagian dari Kalayaan, yang diduduki secara tidak sah oleh Vietman.

Pada Nopember 1999, terjadi ketegangan antara Vietnam dan Filipina, setelah pesawat pengintai Filipina ditembak pasukan Vietnam. Pesawat Filipina berkali-kali terbang di atas sejumlah pulau di Semenanjung Spratly. Insiden itu terjadi di atas Pigeon Reef atau Tennet Reef menurut versi Filipina. Menurut Vietnam, Filipina melakukan pelanggaran secara serius atas kedaulatan Vietnam.

Meskipun tidak menimbulkan korban, Manila mengajukan protes keras ke Hanoi. Tembakan senjata ringan terjadi lagi sehari setelah Manila menyampaikan protes diplomatik pertama berkaitan dengan pendirian bangunan di Cornwallis South Reef dan Allison Reef. Filipina mengklaim kedua pulau karang ini, Pigeon Reef, 252 mil laut di sebelah Selatan Pulau Palawan di Filipina bagian Barat, yang membentuk bagian dari wilayah Filipina.[19]

 

Malaysia – Brunei Darussalam

Brunei merupakan satu-satunya pihak yang tidak mengklaim, pulau di Laut Cina Selatan, termasuk di Spratly, karena itu negara ini tidak menduduki wilayah di Spratly. Sengketa antara Malaysia-Brunei bertumpu pada Louisa Reef, sebuah karang di sebelah Selatan Laut Cina Selatan yang sewaktu pasang (high-tide) berada di bawah permukaan air.

Brunei mengklaim gugusan karang ini dan juga landas kontinen di sekitarnya. Malaysia mengklaim Louisa Reef pada tahun 1979, dan kini mendudukinya serta telah membangun mercusuar dan accomodation modules di atas gugusan karang tersebut. Sengketa antara kedua negara ini relatif tenang.

Louisa Reef sebenarnya merupakan konflik multilateral, karena diklaim pula oleh RRC, Vietnam dan Taiwan. RRC saat ini telah menanam sebuah “marker” di pulau tersebut.

 

Taiwan – RRC

Taiwan dan RRC bila dilihat secara historis dari sisi politik teritorialnya, sesungguhnya tidak terdapat sengketa wilayah karena klaim RRC di Laut Cina Selatan sama dengan klaim Taiwan. Akademisi Taiwan Steven Kuan-Tsyh Yu mengatakan, The legal basis of the PRC’s claim to the same archipelago (and others as well) is identical with that of ROC and therefore all proclamations of Beijing are essentially supplementary of those of Taipei.[20] Karena itulah RRC selalu mendukung klaim Taiwan di Laut Cina Selatan, terutama di Itu Aba. Sebaliknya, Taiwan memasukkan Kepulauan Spratly ke dalam Distrik Administrasi Khusus Hainan.[21]

Indonesia – RRC

Indonesia dan RRC tersangkut sengketa bilateral dalam masalah Landas Kontinen dan ZEE di Kepulauan Natuna. Sengketa itu bila dilihat dari peta tradisional RRC Landas Kontinen dan ZEE sebagaimana yang didefinisikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Sejak dihasilkannya Konvensi Landas Kontinen pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 tentang pemberian hak sepenuhnya kepada negara pantai untuk mengadakan eksploitasi sumber-sumber kekayaan laut, maka sampai dengan tahun 1960 tidak ada satu negarapun yang melakukan tuntutan terhadap Landas Kontinen.

Tetapi setelah dikeluarkannya laporan dari ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) yang menyatakan bahwa Landas Kontinen antara Taiwan dan Jepang merupakan salah satu sumber minyak yang paling kaya di dunia,[22] timbullah tuntutan RRC terhadap Landas Kontinen di sepanjang kawasan Laut Cina Selatan.

Meskipun Indonesia bukan merupakan penuntut atas kepulauan atau bebatuan di gugusan Spratly, akan tetapi Indonesia memiliki fakta sengketa bilateral dengan RRC. Sengketa ini tidak begitu menonjol ketimbang sengketa oleh enam negara lainnya di Laut Cina Selatan. Hal ini tidak mencuat ke permukaan mengingat Cina tetap meyakinkan Indonesia bahwa tidak ada masalah perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Cina Selatan. Padahal berdasarkan  Peta RRC pada tahun 1947 yang menunjukkan Sembilan garis putus-putus dan berbentuk lidah tersebut meliputi wilayah Pulau Hainan, sampai ke Pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly.

Dalam perhitungan Indonesia mengenai gambaran Peta RRC ini, maka klaimnya akan menjorok ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta. Landas Kontinen seperti ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan persetujuan demarkasi yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia pada tahun 1949.[23] Hal ini diperkuat Peta yang diterbitkan Cina pada pertengahan tahun 1995 yang menunjukkan bahwa ladang gas Natuna berada dalam teritorial perairannya,[24] walaupun terletak lebih dari 1.000 mil sebelah Selatan Cina terdekat yang dikenal secara umum.

Selain itu, RRC pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka seperti terlihat dalam Peta (Lihat Peta 7) dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam.[25] Laut Natuna sangat vital bagi RRC karena kawasan itu rnerupakan alur pelayaran penting sebagai penghubung komunikasi Utara-Selatan, dan Timur-Barat. Begitu pula RRC sudah melakukan kontrak eksplorasi minyak dengan Amerika. Serikat di sekitar Pulau Hainan (terletak di sebelah Utara Natuna).

Sesuatu yang mengkhawatirkan Indonesia dalam perkembangan sengketa tersebut adalah adanya dugaan penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau hak kedaulatan Indonesia. Sejak tanggal 8 Mei 1992, perusahaan minyak Cina (the Chinese National Offshore Oil Company) dengan Crestone Energy Company dari Amerika Serikat melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di kawasan seluas 25.000 km persegi “dalam wilayah Nansha di Barat Daya Laut Cina Selatan” yang dekat sekali dengan Kepulaun Natuna.[26]

Sikap Indonesia mengenai masalah sengketa hak berdaulat atas ZEE dan Landes Kontinen di Kepulauan Natuna, senantiasa mengacu pada, prinsip negara Kepulauan dan sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Pasal 47 ayat 2, setidaknya pada zone perbatasan sengketa tersebut tetap menganut sistem “median lines” dan diukur berdasarkan garis pangkal lurus kepulauannya yang memiliki jarak 125 mil laut dimana jumlahnya tidak melebihi 3% dari jumlah garis pangkal yang mengelilingi kepulauan tersebut.[27]

Indonesia sampai saat ini masih tetap pada prinsip hak berdaulat atas ZEE dan Landes Kontinennya, di samping tetap melakukan pendekatan dialog secara bilateral dalam kerangka menyatukan persepsi yang sama terhadap kawasan tersebut. Hal ini penting agar dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam baik di ZEE maupun di sepanjang Landas Kontinen tidak saling terganggu.

B.     Sengketa Antar Negara (Multiple Dispute) di Laut Cina Selatan

Masalah sengketa antar negara di kawasan, sangat terkait dengan aspek “national interest” masing-masing negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah pengaruh (hegemoni) serta jaminan akan keamanan pelayaran sebagai akibat yang disebabkan posisi strategis dan vital di kawasan Laut Cina Selatan. Klaim teritorial tumpang tindih atas Laut Cina Selatan sesungguhnya bukanlah masalah baru. Secara tradisional, Cina (termasuk Taiwan) dan Vietnam telah menegaskan pemilihan mereka atas keseluruhan gugusan Kepulauan Spratly dan sumberdaya yang ada di kawasan itu.

Pada perkembangan selanjutnya Filipina dan Malaysia juga mengklaim sebagian pulau di kawasan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam mengklaim Louisa Reef yang terletak di luar gugus Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim RRC, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya satu dengan lainnya, akibat perkembangan sejarah, misalnya antara RRC dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi.

Cina sebenarnya merupakan satu-satunya negara sampai Perang Dunia I yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif antara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad 19, padahal pada tahun 1876 Cina telah menyatakan bahwa Kepulauan Paracel merupakan miliknya, sementara klaimnya atas Spratly dilakukan tahun 1883 ketika Cina memprotes ekspedisi Jerman ke kepulauan tersebut.

Pada tahun 1930 – 1940-an, Kepulauan Paracel dan Spratly diduduki Prancis dan Jepang untuk periode singkat. Ketika itu pada tahun 1935 sebuah Komite Peninjauan Pemetaan Darat dan Laut yang dibentuk Pemerintah Cina telah memberi nama atas 132 pulau di Laut Cina Selatan, yang dipublikasikan dalam laporan pertama Komite tersebut. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, Pemerintah Cina mengirim pejabat seniornya ke Paracel dan Spratly pada bulan November dan Desember 1946 untuk mengambil alih kedua kepulauan tersebut.[28]

Untuk memperkuat kedaulatan ini, antara 1945-1947 Taiwan juga mengadakan ekspedisi, dengan mengirim satuan tugas terdiri dari empat kapal perang yaitu : Chung-yeh dan Taiping ke Spratly dan Chung-chien dan Yung-hsing ke Paracel.

Ketika pada Januari 1947, misi ke Paracel berhasil, Taiwan menyatakan pendudukan resmi atas kepulauan itu dan menempatkan kesatuan militer hingga tahun 1950 sampai diambil alih Tentara Pembebasan Cina. Pada Desember 1947 Taiwan juga memproklamasikan penggabungan pulau-pulau tersebut ke Propinsi Kuangtung serta meresmikan administrasinya di bawah Komandan Angkatan Laut, yang tiba di posnya di Itu Aba tanggal 12 Desember 1947.

Pada Desember 1947 itu juga Kementerian Luar Negeri menamakan kembali 132 pulau di Laut Cina Selatan. Dan pada tahun 1948 kapal-kapal perangnya mulai dikirim untuk melakukan survei dan membuat patok. Lebih lanjut Pemerintah Jepang dalam perjanjian damai bilateral dengan Taiwan yang ditanda-tangani pada bulan April 1952 secara resmi menyatakan bahwa Jepang menyerahkan semua hak dan klaim kepada Taiwan atas Pulau Penghu (Pescadores) dan juga Paracel dan Spratly.

Setelah Pemerintah Cina menduduki kepulauan itu secara singkat antara tahun 1950-1956, pada Juni 1956 Taiwan mengklaim dan menduduki kembali kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnisun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (atau Taiping dalan bahasa Cina), serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya.[29]

Pada saat pemerintahan Nasionalis tahun 1949 kalah, pemerinatah Komunis Cina mengklaim kedaulatan atas seluruh Kepulauan Spratly dan 2 gugusan kepulauan lainnya, Paracel dan Pratas. Cina mengklaimnya karena alasan historis, berdasarkan atas sebuah peta yang dibuat pada tahun 1947 oleh Republik Cina. Peta itu menunjukkan Sembilan garis yang belum dijelaskan, terputus-putus dan berupa titik-titik. Memang tidak ada definisi dari garis yang berupa titik-titik tersebut ataupun letak koordinatnya, namun Cina menganggap semua pulau yang terlewati garis tersebut sebagai miliknya. Diperkirakan klaim Cina pada awalnya terbatas pada pulau-pulau dan karang-karang, bukan seluruh laut yang terdapat di dalam garis-garis titik-titik yang belum jelas itu. Akhir-akhir ini praktek-praktek dan pernyataan-pernyataan menunjukkan bahwa RRC juga mengklaim seluruh laut yang berada di dalam garis khayal 1947 tersebut.

Pada 4 September 1958 Beijing mengeluarkan Deklarasi mengenai Perairan Teritorial yang menyatakan sistem garis lurus dan 12 mil laut teritorial berlaku untuk semua gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan. Asumsi ini diperkuat dengan Undang-Undang Cina tahun 1992, meskipun kenyataannya sebagian kalangan di Cina mengisyaratkan bahwa Cina juga mengklaim “adjacent sea” di kepulauan dan karang-karangnya.

Memang konsep “adjacent sea” belum pernah didefinisikan secara jelas dan karenanya sulit dimengerti arti hukumnya. Konsep ini tidak terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 karena konvensi hanya menetapkan perairan internal, perairan kepulauan, laut teritorial, zona yang berdekatan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, laut bebas dan laut tertutup atau separuh tertutup.[30] Pengukuran laut dimulai dari base points dari daratan, atau base lines dan tidak ditarik sendiri dari tengah laut secara sesuka hati.

Klaim Vietnam pada dasamyajuga bersifat historis, menganggap kedua kepulauan tersebut sebagai terra nulius yang diberi nama Yellow Sandy Bank, kini dikenal sebagai Hong Sa (Pastels) dan Truong Sa (Spratly). Vietnam telah mengorganisir ekspedisi ke Hong Sa untuk mengeksploitasi dan mengembangkannya hingga tahun 1945 tanpa adanya interupsi. Aktifitas ekspedisi Hong Sa dicatat dalam beberapa buku sejarah.[31]

Vietnam Selatan menegaskan haknya atas Kepulauan Paracel dan Spratly pada Konferensi San Fransisco tahun 1951. Setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan, dan Vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel.

Pada tanggal 13 Juli 1961 dan 6 September 1973 Vietnam mengeluarkan Dekrit yang menggabungkan Paracel dan Spratly ke dalam Propinsi Quang Nan. Vietnam juga membuat kontrak eksplorasi minyak dengan 8 perusahaan asing, di sekitar laut yang disengketakan. Tindakan ini mengundang protes Cina, sehingga meletus perang terbatas 19 dan 20 September 1974, yang mengakibatkan Cina mengontrol sepenuhnya Kepulauan Paracel dan Vietnam mundur ke Spratly.[32]

Saat sengketa berlangsung, Vietnam Utara senantiasa mengakui kedaulatan Cina atas Paracel dan Spratly. Setelah Saigon jatuh pada April 1974 dan dengan dukungan Uni Soviet, yang telah diijinkan Vietnam menggunakan pangkalan laut di Camh Ranh Bay, Vietnam mengubah kebijakannya secara drastis.

Vietnam mengklaim seluruh kelompok Kepulauan Spratly beserta semua Landas Kontinennya. Namun demikian garis batas klaim ini tidak diidentifikasikan secara jelas dengan koordinat-koordinat, dan klaim ini mencakup kawasan Laut Cina Selatan yang amat luas. Klaim Vietnam sebenarnya merupakan tanggapan langsung atas klaim Cina. Namun karena alasan politis, penegasan kedaulatan Vietnam Utara baru muncul setelah berakhirnya Perang Vietnam.

Sejak itu Vietnam yang telah bersatu berargumentasi bahwa penemuan Spratly dan penetapan kedaulatan sepenuhnya atas Spratly berasal dari awal abad Sembilan belas. Untuk menegaskan maksudnya itu Vietnam mengambil langkah-langkah, untuk mengklaim kepulauan tersebut. Langkah-langkah ini mencakup : (1) mengambil alih kontrol atas enam pulau di gugusan Nansha yang sebelumnya diduduki Saigon, (2) mempublikasikan peta besar pada Juni 1976, yang menyatakan kepulauan tersebut merupakan milik Vietnam, dan (3) meningkatkan penetrasinya dengan mempublikasikan Buku Putih pada 28 September 1979.[33]

Tahun 1982 Vietnam membentuk semacam Kabupaten Hong Sa dan Truong Sa dan menggabungkannya ke dalam dua propinsi utamanya. Vietnam telah menduduki secara efektif atas kedua kepulauan itu, melaksanakan kedaulatannya secara damai, berkesinambungan dan efektif sejak beberapa abad hingga Cina mendudukinya.

Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, Filipina tidak mengklaim seluruh Kcpulauan Spratly dan tidak juga didasarkan atas alasan sejarah. Filipina pertama menyatakan klaimnya pada tahun 1946 di Majelis Unium PBB dan diulang lagi pada tahun 1950 ketika Taiwan menarik pasukannya. Filipina hanya menganggap kepulauan tersebut sebagai terra nullius sejak dicapainya Perjanjian Perdamaian 1951 dimana Jepang menyatakan mencabut all right, title and claim atau kelompok kepulauan itu tanpa menyebutkan kepada negara mana pulau-pulau tersebut diserahkan.[34] Hal ini berlangsung sampai 1956 ketika Tomas Cloma seerang penangkap ikan dan navigator bangsa Filipina menemukan kepulauan tersebut dan menamakannya Kepulauan Kalayaan (tanah merdeka). Karena itu tidak seperti Cina, klaim Filipina dinyatakan secara jelas koordinatnya, oleh scbab itu dapat diidentifikasi dengan mudah. Namun demikian koordinat-koordinat tersebut tidak diukur dari base points di daratan, melainkan dari posisi tertentu di laut yang nampaknya dipilih secara sepihak, terutama karena Kepulauan Kalayaan terletak bersebelahan dengan Pulau Palawan. Karena itu juga tidak jelas apakah klaim Filipina ini terbatas pada pulau-pulau, atau karang-karang, yang berada di dalam garis-garis tersebut, ataukah juga mencakup seluruh kawasan laut di dalam garis-garis itu.

Klaim Cloma ini beberapa tahun kemudian disusul dengan lahirnya beberapa Undang-Undang resmi. Pemerintahan Filipina mengirim Nota Diplomatik kepada Taiwan dan meminta penarikan mundur pasukannya dari Itu Aba. Pada 1971 itu juga, Pemerintah Filipina secara resmi mengklaim kedaulatan atas 60 pulau tandus, karang dan atol di kepulauan mendasarkannya pada alasan sejarah, ekonomis dan keamanan dan menegaskan bahwa kelompok pulau itu bukan bagian dari Spratly, sehingga bukan milik suatu negara.[35] Pada tahun 1974 Pemerintah Filipina mengumumkan menggabungkan lima pulau dalam kelompok Kepulauan Kalayaan. Dan pada tahun 1975 Filipina mendaratkan pasukannya di kepulauan tersebut. Pada Maret 1976 Presider Marcos membentuk Komando Barat (Philippines Western Command) dengan perintah mempertahankan Kepulauan Kalayaan dengan Cara apapun.

Pada 11 Juni 1978 Presiden Filipina mengeluarkan Dekrit Presiden No. 1596 yang menyatakan bahwa sebagian besar Kepulauan Spratly adalah milik Filipina dan merupakan bagian integral dari wilayah Filipina dan menggabungkannya ke dalam Propinsi Palawan. Pemerintah Filipina kemudian menerbitkan peta resmi yang baru dengan memasukkan kelompok Kepulauan Kalayaan ke dalam Kepulauan Filipina. Instalasi militer kemudian dibangun di pulau terbesar, Pulau Pagasa. Pada tahun 1982 dibangun landasan sepanjang 1200 meter disertai 500 tentara yang ditempatkan disitu. Jumlah tentara Filipina di kepulauan itu sampai saat ini diperkirakan sekitar 1000 orang.

Meskipun Filipina lebih belakangan menyatakan klaimnya atas gugusan Spratly, namun negara ini telah awal melakukan pendudukan militer, membuat landasan terbang dan menempatkan militer di kepulauan itu. Enam pulau yang diduduki Filipina merupakan pulau-pulau terbesar di kepulauan itu.

Malaysia tidak menyatakan klaim apapun atas Kepulauan Spratly hingga tahun 1978 ketika Vietnam menduduki Amboyna Cay. Baru tanggal 21 Desember 1979. Malaysia menyatakan klaimnya ketika negeri itu menerbitkan peta resmi yang baru dari Landas Kontinennya dengan memasukkan sebagian Kepulauan Spratly, dan menyatakan pulau-pulau yang dipermasalahkan berada dalam terletak di atas Landas Kontinen Malaysia. Klaim Malaysia didasarkan pada doktrin Landas Kontinental, dan secarajelas menvebutkan koordinat-koordinamya. Menurut pernyataan pemerinatah Malaysia, klaim itu sejalan dengan Konvensi Jenewa 1958 mengenai batas-batas perairan teritorial dan Landas Kontinen, Konvensi Hukum Laut Internasional dan praktek internasional lainnya.

Malaysia menyatakan klaimnya hanya atas 11 pulau karang dan atol di bagian Tenggara Kepulauan Spratly berdasarkan pelaksanaan pemetaan nasional yang dilakukannya tahun 1979, dimana pulau-pulau karang tersebut (a.l. Amboyna Cay, Commodore Reef, Swallow Reef. Louisa Reef) dianggap masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia. Pada 1983 Malaysia melakukan survei atas kepulauan tersebut dan menyatakan bahwa kepulauan itu terletak di perairan Malaysia. Mei tahun yang sama, Kuala Lumpur untuk pertama kalinya mendaratkan pasukannya di Swallow Reef (Terumbu Layang-layang), dan sejak itu menempatkan satu peleton tentara di sang. Sejak November 1986 Malaysia menempatkan lagi dua peleton tentara, satu di Mariveles Reef (Matanani) dan lainnya di Dallas Reef (Ubi).

Brunei Darussalam merupakan negara terakhir yang menyatakan klaimnya atas sebagian kawasan Spratly. Klaim Brunei Darussalam hampir serupa dengan Malaysia karena didasarkan pada doktrin Landas Kontinental, akan tetapi garis-garis batas ditarik secara tegak lurus dari dua titik ekstrem di garis pantai Brunei Darussalam. Klaim Brunei juga berdasarkan atas Zona Ekonomi Eksklusif dan suksesi teritorial.[36] Brunei secara spesifik menyatakan klaimnya atas Louisa Reef dan Oktober 1988 mengklaim bahwa negaranya tidak mengakui Louisa Reef (Nantong Jiao) dianggap sebagai bagian Kepulauan Spratly oleh negara-negara lainnya. Karena itu Brunei mengklaim secara resmi semua haknya berdasarkan Hukum Internasional mengenai Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif, sebagaimana disepakati pada Konferensi Hukum Laut PBB 1982.

 

 


[1]     Kompas 12 Juli 2009

[2]     Kompas 16 Juli 2009

[3]     Kompas, 9 Januari 2009

[4]     Ibid

[5]     Ibid

[6]     Ibid

[7]     Lo Chin-Kin, China’s Policy Towards Territorial Disputes : The Case of the South China Sea Island, London Nad New York, Routledge, 1989, hal. 36

[8]     Hamzah B.A. The Spratlys : What Can Be Done to Enhance Confidence, ISIS Kuala Lumpur, Malaysia, 1990, hal. 6

[9]     Ibid

[10]    Kompas, Filipina – Malaysia Rebutan Sprately, 24 Agustus 2008

[11]    Hamzah, BA, Op. Cit., Hal. 6

[12]    Kompas, Taiwan Bisniskan Spratly, 06 April 2008

[13]    Chin-Kin Lo, Op.Cit, Hal. 148

[14]    Ibid, Hal. 36

[15]    Republika, Militer Cina beroperasi di sprately, 17 Februari 2010

[16]    Kompas, Militer Filipina Bongkar Bangunan Cina di Prately, 24 Maret 2010

[17]    Kompas, Ramos Tolak Lepaskan 62 Neyalan Cina, 30 Maret 2010

[18]    B.A. Hamzah, Op. Cit, (the Spratly), hal. 9-10

[19]    Media Indonsia, Ketegangan di spratly meningkat, nyaris pecah pertempuran udara, 01 November 1999.

[20]    Ibid

[21]    Kompas, 16 Juli 2009

[22]    Hadi Soesastro dan dan A.R. Soetopo (Editors), Strategi Dan Hubungan Internasional Di Kawasan Asia Pasifik, CSIS, Jakarta, September 1991, Hal. 514

[23]    Hasjim Djalal, Op. Cit.

[24]    Ibid

[25]    SInar Harapan, RI-Vietnam Capai Kemajuan Masalah Landas Kontinen, 27 Agustus 2010

[26]     Ibid

[27]    Ibid

[28]    Kompas, 16 Juli, 2009

[29]    Ibid

[30]    Hasjim Djalal, Op. Cit. (Indonesia Nad The law of the sea), hal. 384

[31]    Steven Kuan-tsyah Yu, Op. Cit. Hal. 56

[32]    Ibid

[34]    Ibid

[35]    Ibid

[36]     Ibid


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: