Deskripsi Kerjasama Militer Indonesia-Vietnam

19 05 2011
oleh :
Igor Dirgantara

Kepentingan Nasional Kedua Negara

Konstelasi geografis Indonesia dan Vietnam sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Sarnudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup.

Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar ancaman yang timbal didalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga sulit untuk dapat dipisahkan.

Perbedaan hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman, sangat sulit ditentukan. Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni kemungkinan invasi atau agresi dari negara tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik ladonesia.[1]

Dalam konteks strategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia dan Vietnam dimasa datang, meliputi :[2]

  1. Terorisme intemasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri
  2. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
  3. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
  4. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam Skala yang luas.
  5. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
  6. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
  7. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.
  8. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
  9. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
  10. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Kepentingan strategis pertahanan pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untak mempertahankan eksistensi setiap bangsa dari setiap ancamitn dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri.

Kepentingan Nasional Indonesia

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ita sangat panting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke. Wilayah negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi sangat strategis diantara bettua Asia dan Australia, serta diantara Samudra Pasific dan Samudra Hindia. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabiiitas kaarnanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keantamin Indonesia.

Disamping itu, kondisi obyektif Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar (sekitar 210 juta jiwa) dan tingkat pluralitas yang sangat tinggi (suku, aguma, ras dan golongan), mengandung dimensi positif dan negatif. Kondisi obyektif tersebut berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, dalam berbagai keragaman aspek Kehidupan bangsa, maka persatuan bangsa dan keutuhan kesatuan wilayah Indonesia merupakan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik tersebut berkembang dalam dua dimensi pemikiran dasar, yakni kewilayahan sebagai suatu realita dan kehidupan masyarakat sebagai suatu fenomena hidup. Perjuangan untuk memenuhi kepentingan nasional tetap berlandaskan pada dua dimensi pemikiran. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia.[3]

Dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 1998, cukup mernnerinatinkan. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional yang menggambarkan lembaga kepemimpinan nasional yang rapuh dan tatanan politik yang belum mapan. Lembaga supra dan infra struktur politik masih mencan tatanan politik yang tepat, mencari etika dan sistem politik Indonesia yang memenuhi kebutuhan. Krisis ekonomi yang belum teratasi menimbulkan dampak terhadap bidang lain yaitu instansi politik dan perekonomian nasional, serta gangguan keamanan yang cenderung meningkat, Angkatan kerja turnbuh dengan pesat sebagai akibat dari peningkatan penambahan penduduk, sementara lapangan kerja terbatas. Sejumlah perusahaan tidak mampu bertahan dan terpaksa menghentikan usahanya sehingga menyulitkan kondisi angkatan kerja dan meningkatkan angka pengangguran secara tajam. Peningkatan pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan angka kejahatan.[4]

Disisi lain, tumbuhnya fanatisine ideologi selain Pancasila cukup mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan, dalam skala tertentu akan berkembang menjadi radikalisine. Pemerintah pada hakekatnya terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan, seperti perencanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun, perbaikan kesehatan, maupun peningkatan kualitas hidup pada aspek lainnya. Namun dengan adanya kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki Indonesia, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia secara umum bergerak lambat.

Peningkatan gangguan yang digambarkan diatas akan memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa apabila tidak dapat ditangani dengan tepat, menjadi isu keamanan nasional. Gangguan terhadap ketertiban publik seperti teror, konflik komunal yang berlatar belakang primordial (etnis, agama) radikalisme, konsultan atau pembangkangan masal, perdagangan narkoba, perjudian dan kesehatan lainnya yang ditangani dengan tepat, dapat meningkat dan berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi reformasi dan yang melemahkan manajemen keamanan nasional, akan membawa implikasi negatif terhadap stabilitas keamanan nasional.[5]

Dengan kondisi ini, masyarakat mudah dimanipulasi dan dipengaruhi tindakan provokasi oleh pihak-pihak tertentu, bahkan mudah digerakkan untuk melakukan tindakan diluar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengaruh globilisasi yang sulit dibendung semakin memungkinkan untuk melemahkan simpul-simpul persatuan dan kesatuan bangsa maupun ketahanan nasional. Demikian pula dengan kondisi dalam negeri yang tidak stabil dan permasalahan multi dimensi yang dihadapi akibat krisis nasional yang belum teratasi, menjadi peluang bagi peningkatan gangguan terhadap keamanan nasional.

 

Kepentingan Nasional Vietnam

Kepentingan pertahanan Vietnam adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya,serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa mempermasalahkan ada atau tidak adanya ancaman nyata. Disamping itu, pembangunan kekuatan pertahanan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan dinamika politik yang memungkinkan munculnya ancaman.[6]

Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, pemerintah Vietnam senantiasa memegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan kedaulatannya. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya sebagai jalan terakhir setelah  usaha-usaha diploinatik tidak membuahkan hasil. Dalam menyelesaikan setiap bentuk pertikaian dan persengketaan, Pemerintah Vietnam akan berusaha mengedepankan penggunaan cara-cara damai. Sejalan dengan prinsip tersebut, Pemerintah Vietnam menentang segala bentuk penjajahan dan intervensi terhadap kedaulatan bangsa lain. Oleh karena itu, Vietnam memilili pola defensif aktif dalam upaya pertahanannya.[7]

Dalam menjamin kepentingan nasional ini, penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem kesemestaan, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan karena kepentingan strategis pertahanan pada dasarnya bersifat mendesak dan tidak dapat dipisahkan kepentingan nasional yang lain.

 

Mengadakan Kolaborasi atau Kerjasama

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan duaia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik telsebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Pada tanggal 22 Februari 2005 di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) pencegahan dan pemberantasan kejahatan meningkatkan kerja sama memerangi kejahatan, termasuk terorisme, Transnational Crime dan pembajakan laut. Memorandum of Understanding / MoU tersebut ditandatangani oleh kedua Menlu yaitu Hassan Wirajuda perwakilan dari Indonesia dan Li Hong Ant perwakilan dari Vietnam, yang juga disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vietnam Trim Due Luong.[8]

Dalam nota kesepahaman/ kerja sama militer, kedua negara baik Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerja sama militer, antara lain di bidang industri pertahanan, pendidikan dan latihan, pengawasan perbatasan, serta saling kunjung di antara pejabat militer kedua negara, yang pada intinya kedua negara menyetujui untuk mengadakan kerjasama dalam hal :

  1. Pendidikan dan latihan antara kedua angkatan bersenjata kedua negara.
  2. Pengawasan perbatasan antara kedua angkatan bersenjata kedua negara.
  3. Saling kunjung di antara pejabat militer kedua negara.
  4. Pengembangan industri pertahanan

Setelah kunjungan pemerintah Indonesia ke Vietnam pada tanggal 22 Februari 2005, maka pada tanggal 22 Februari 2006 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, Phan Van Khai, yang diawali dengan upacara militer ditandai dentuman meriam 19 kali dan lagu kebangsaan kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta.[9]

Sementara itu seusai mendampingi Presiden Yudhoyono, Menteri Pendidikan Juwono menyatakan, bahwa permasalahan kerjasama yang berkaitan dengan pertahanan juga dibicarakan pada kesempatan tersebut. Salah satunva adalah rencana Konferensi Menteri Pertahanan se-Asia Tenggara, pada bulan Juni atau Menhan berharap pemerintah Indonesia bisa menjadi tuan rumah, dan keputusan itu tinggal menunggu keputusan dari pemerintah Thailand dan Malaysia. Ditambahkan, salah satu agenda konfrensi itu adalah membicarakan masalah kerjasama keamanan Asia Tenggara, termasuk perbandingan tentang rencana pertahanan. Sementara itu, khusus kerjasama bilateral bidang pertahanan antara Indonesia dan Vietnam, meliputi program pendidikan dan pertukaran perwira kedua negara, kerja sama di bidang togistik atau suatu bentuk manajemen dari gelar pasukan, gelar peralaian, serta perbekalan. Menurut Menteri Juwono, Vietnam mempunyai pengalaman cukup kuat di dalam hal-hal tersebut. Selain itu, Vietnam juga mempunyai kesamaan uatuk mempergunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) atau Total Defence sehingga cukup baik bagi Indonesia untuk mempelajarinya

 

Melakukan Tindakan Konkrit atau Pelaksanaan di Lapangan

Seperti yang tertuang dalam (Memorandum Of Understanding / MoU) pencegahan dan pemberantasan kejahatan meningkatkan keija sama memerangi kejahatan, termasuk terorisme, Transnational Crime dan peribajakan laut, kedua negara baik Indonesia dan Vietnam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan dilapangan antara lain dengan :

  • Pemeliharaan alat utama sistem senjata (Alutsista) guna meningkatkan kesiapan iermasuk mempertahankan atau menambah usia pakai.
  • Penggantian Alutsista dan alat peralatan lainnya yang telah usang atau tidak layak pakai.
  • Pengembangan kemampuan dan kekuatan personil guna memperkecil  ancaman ataupun gangguan, sekaligus meningkatkan profesionalitas.
  • Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya.
  • Peningkatan Kemampuan Intelijen.
  • Peningkatan Kemampuan Bertempur
  • Kemampuan penegakan hukum dan keamanan di laut, udara dan mengatasi gangguan keamanan wilayah perbatasan, mencegah dan mengatasi setiap bentuk kejahatan lintas negara, ancaman terhadap obyek dan berbagai bentuk ancaman keamanan lainnya.
  • Kemampuan menghadapi ancaman terorisme, baik yang bersifat domestik maupun internasional.
  • Kemampuan untuk mencegah dan mengatasi ancaman separtis bersenjata guna menjamin keutuhan wilayah NKRI.
  • Kemampuan untuk mengatasi tindakan brutal dan anarkis akibat huru hara, kerusuhan sosial dan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu tugas-tugas kepolisian.
  • Kemampuan untuk menanggulangi dampak bencana alam, Search And Rescue (SAR).
  • Kemampuan untuk mencogah dan menyelesaikan konflik-konflik komunal serta mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkannya,
  • Kemampuan melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia baik di negara regional maupun internasional.
  • Peningkatan kemampuan untuk mencegah dan menangkal, menghambat serta menghacurkan setiap ancaman.
  • Peningkatan kemampuan pemukul darat, laut, dan udara strategis untuk mampu mengatasi ancaman dari luar.
  • Peningkatan kemampuan pemukul darat strategic untuk mampu mengatasi ancaman secara berlanjut.
  • Pembangunan kemampuan surveillance dan early-warning system terpadu untuk mendeteksi tindak kejahatan dan kegiatan ilegal linter negara di wilayah perbatasan darat dan Laut serta daerah-daerah rawan lainnya.
  • Peningkatan kemampuan dukungan logistik pangkalan, dan secara bertahap mmenyiapkan kemampuan logistik wilayah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara secara mandiri dan berkelanjutan.
  • Peningkatan kemampuan K4IPP untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi penyelenggaraan pertahanan negara.
  • Peningkatan kemampuan lembaga pendidikan dan latihan di tiap matra untuk membentuk dan mengembangkan prajurit yang berkualitas.
  • Pembenahan Piranti Lunak untuk inenyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Menyusun dan melengkapi instrumen legal seperti undang-undang, aturan-aturan tetap, prosedur tetap, prosedur operasi dan aturan pelibatan.
  • Peningkatan dukungan kesejahteraan prajurit secara bertahap, seperti layanan kesehatan, perumahan dan gaji sesuai kemampuan negara.
  • Kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapaian, teknik industri alat berat, otomotif, elektronika, informatika dan industri nasional lainnya.
  • Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan pengembangan dan pembuatan pesawat angkut pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kmdaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem infonnasi.
  • Memberdayakan industri nasional dalam rangka menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil keterganttmgan di bidang pertahanan terhadap negara lain.
  • Kerjasama pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan lainnya.

 

Kendala-kendala yang dihadapi kedua negara

Pada bagian ini dipaparkan berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut. Agar penyeleshan masalah dapat lebih terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan yang ada dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :[10]


 

  1. a.      Sarana dan prasarana masih minim.

Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan te1evisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim

Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga

Rendahnya kualitas SDM

Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan Kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum meraperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari pemukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi Sumber Daya Alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga

Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh

Bebarapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat adalah pemindahan patok-patok batas yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat pada umumnya sudah disepakati. Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penangannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran Batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

  Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasaranaMasalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Penahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai.

Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS)

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB beserta fasilitas Bea Cukai, lmigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar masuknya barang-barang ilegal. Namun demikian, jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan masih minim

Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimalPotensi number daya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi Sumber Daya Alam yang inemangkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, devisa negara yang dapat digali dari kawasan perbatasan dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antarnegara.

Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu.

Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (temperer) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security) melalui beberapa kepanitiaan (committee), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain General Border Comitee (GEC) RI – Malaysia, Joint Border Committee (JBC) RI – Papua New Guinea- dan Joint Border Committee RI-UNMISET (Timor Leste).

Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang turut memberikan kontribasi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalah belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbiatasan

Sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten. Kewenangan pemerintah pusat ada pada pintu-pintu perbatasan (border gore) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIDS). Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu-pintu masuk tersebut, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian dalam pelaksanannya pemerintah daerah belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor : (1) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penangannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang seeara birarkis lebih tinggi (2) Belum tersosialisasikannya peratman dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, (3) Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; (4) Masih adanya tarik: menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai international inheritance yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan).

   Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun regional.

Kerjasama-kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub-regional yang ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singapura—Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand–Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Development Area (AIDA), maupun Brunei Indonesia Malaysia Phillipines – East Asian Growth Area pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perhatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namun demikian, tampaknya bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasaan perbatasan yang tertinggal dan terisolir.

Hal ini sebenamya sangat penting, karena berkembangnya kawasan perbatasan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.

Belum optimalnya kerjasama antar negara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan

Kerjasama antar negara unnik menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan kayu, pelanggaran batas negara, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum dilaksanakan secara optimal. Di beberapa daerah kepulauan, misalnya Kepulauan Riau, di Sangihe dan Talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, masih hanyak nelayan asing terutama dari Thailand dan Filipina dan Vietnam yang melakukan kegiatan penangkapan tanpa ijin karena ketidaktahuan batas laut antara kedua negara. Pembicaraan bilateral untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu dilakukan, mengingat sumber daya yang telah dicuri selama ini merugikan negara dalam jumlah besar.

   Kerjasama Pertahanan kedua negara sebagai Wujud keinginan Indonesia untuk mengekspor Senjata ke Vietnam

Hubungan dan kerjasama angkatan bersenjata Indonesia dan angkatan bersenjata Vietnam terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan hubungan militer kedua negara terlihat dari kunjungan timbal balik yang dilakukan oleh petinggi angkatan bersenjata kedua negara. Hal itu juga merupakan cermin dari peran aktif yang diambil oleh angkatan bersenjata Indonesia dalam ikut menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di berbagai belahan dunia. Sebagai bukti kedekatan hubungan angkatan bersenjata kedua negara, dua pejabat tinggi angkatan bersenjata Vietnam akan berkunjungan ke Indonesia untuk lebih memperkuat hubungan angkatan bersenjata kedua negara.
Menurut Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Pitono Purnomo dalam sambutannya pada peringatan HUT TNI ke-63 pada 28 Oktober 2008 di Hanoi , angkatan bersenjata Indonesia tidak hanya menjalin kerja sama dan hubungan yang bersahabat dengan angkatan bersenjata Vietnam, tetapi angkatan bersenjata Indonesia juga menjalin hubungan yang sama dengan angkatan bersenjata negara-negara lain dalam rangka membangun rasa saling percaya (Confidence Building Measures).
Ditegaskan oleh Dubes, bahwa “Dalam usianya yang ke-63, Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat Indonesia telah melewati banyak tantangan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan dalam mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan Indonesia.” Hadir pada acara tersebut Deputy Chief of General Staff Angkatan Bersenjata Vietnam Letnan Jenderal Tran Quang Khue, para Atase Pertahanan dan kalangan diplomatik setempat.[11]
Letnan Jenderal Tran Quang Khue menyatakan, bahwa Vietnam dan Indonesia memiliki kesamaan dalam sejarah dan budaya. Kondisi ini merupakan dasar yang sangat baik untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan kedua negara. Tran Quang Khue menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menempatkan Atase Pertahanan di Vietnam.
Tran Quang Khue juga menilai bahwa hubungan tradisional yang diperkuat oleh “Joint Declaration on the Framework of Friendly and Comprehensive Cooperation in the 21st Century” yang ditandatangani oleh pejabat tinggi kedua negara telah mendorong dan memperkuat hubungan kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam kerja sama militer.

Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas. Hal itu terungkap dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence`s Minister`s Meeting/ADMM) di Hanoi, Vietnam 11-13 Mei 2010

Perdana Menteri (PM) Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik. Oleh karena itu,  kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan non tradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Lebih jauh, Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara. Pada pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN Indonesia memfokuskan pada tindak lanjut dari Roadmap of the ASEAN Military Assets and Capacities in HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief).

Selain itu Indonesia menyambut baik gagasan pendirian ASEAN Defence Industry Council untuk menggerakkan industri pertahanan di ASEAN serta mendorong kemandirian industri pertahanan di kawasan melalui forum ASEAN Defence Industry Dialogue. Delegasi Indonesia berharap agar kerjasama industri pertahanan yang sedang berproses saat ini secara teknis juga dapat menjajagi kemungkinan skema kerja sama alih teknologi, produksi bersama dan pangsa pasar.[12]

Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Pitono Purnomo, Pemerintah Indonesia kini sedang menjajaki kemungkinan kerja sama ekspor senjata produksi PT Pindad ke Vietnam. Pitono menjelaskan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menyerahkan contoh jenis senjata produksi Pindad kepada Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh . Indonesia akan mengarah mengarah pada industri pertahanan, yang diungkapkannya pada tanggal 30 Oktober 2010, di sela-sela  pertemuan puncak ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam,[13] Pemerintah kedua negara juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang pertahanan. Menurut Pitono, nota kesepahaman itu adalah payung hukum yang akan ditindaklanjuti oleh tim teknis.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam, akan memfasilitasi untuk mewujudkan kerja sama di sektor industri pertahanan itu.Pitono menjelaskan, neraca perdagangan antara Indonesia dan Vietnam telah mencapai angka 2,5 miliar dolar AS per tahun. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai 1,7 miliar dolar AS, sedangkan sisanya adalah impor. Komoditi ekspor utama Indonesia adalah alat-alat elekttronik, pelumas, dan suku cadang kendaraan bermotor. Sedangkan impor Indonesia sebagian besar adalah produk pertanian.

Selanjutnya, Presiden SBY juga berkunjung ke Vietnam untuk menghadiri ASEAN Summit ke-17, 28 – 30 Oktober 2010. Dan pada tanggal 27 Oktober 2010, di Hanoi —Pemerintah Indonesia dan Vietnam menandatangani nota kesepahaman di bidang penguatan hubungan pertahanan kedua negara dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, seperti  : saling kunjung tentara, latihan, dan patroli keamanan di laut. Presiden SBY mengatakan bahwa  kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia sengan Vietnam  sangat penting dan strategis karena Indonesia dan Vietnam memiliki perbatasan langsung di Laut China Selatan. Kunjungan kenegaraan itu juga dilakukan dalam rangka peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang akan jatuh pada 30 Desember 2010.[14]

Selain itu juga, Pemerintah Indonesia dan Vietnam akan mengembangkan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara itu pada Oktober 2010 tersebut diatas. Kerja sama di bidang kelautan dan perikanan menurut Presiden diharapkan salah satunya bisa menyelesaikan masalah nelayan Vietnam dan juga Indonesia yang kerap tertangkap karena menangkap ikan di wilayah yang bukan termasuk wilayah nasionalnya. Melalui kerjasama pertahanan itu, kedua negara akan melakukan patrol bersama yang terkoordinasi diperbatasan perairan Indonesia dan Vietnam guna mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan, terutama oleh nelayan kedua negara. Selain itu, kerjasama juga akan diisi dengan pendidikan, pelatihan di bidang pertahanan dan pertukaran kunjungan pejabat angkatan bersenjata kedua negara.

Kerjasama kelautan dan perikanan diharapkan akan dapat mendorong dan menjembatani kerjasama yang lebih konkret antar pelaku bisnis kedua negara di bidang yang sama. Presiden RI dan Presiden Vietnam sama-sama memberi dorongan kepada pelaku bisnis kedua negara untuk segera mengambil langkah-langkah guna memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh kedua negara.

Menyadari potensi ekonomi dan perdagangan yang dimiliki oleh kedua negara, kedua Presiden menegaskan bahwa perdagangan kedua negara tidak boleh berhenti pada angka-angka perdagangan yang telah dicapai saat ini, yakni USD 2,5 miliar. Perdagangan kedua negara harus bisa ditingkatkan menjadi 4-5 miliar USD. [15]

Lebih jauh, komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas sesungguhnya telah terungkap dalam pertemuan antara Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence`s Minister`s Meeting/ADMM) di Hanoi, Vietnam 11-13 Mei seperti tersebut diatas.

Pada kesempatan itu PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik. Karena sebelumnya,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung dimana,  salah satu agenda utama pertemuan bilateral ini adalah soal perbatasan dan kerjasama alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Pertemuan dua kepala negara pada waktu itu  berlangsung di Ruang Rose, lantai 3, Hotel Shila, Korea Selatan, Senin, 1 Juni 2009. Sebelum pertemuan, Menteri Komunikasi dan Informasi, M Nuh mengatakan bahwa salah satu kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang ingin ditingkatkan adalah kerjasama di bidang Alusista atau alat utama sistem persenjataan.[16] Itu sebabnya, Menteri Pertahanan Pur­nomo Yusgiantoro bulan November 2010  telah memberikan contoh senjata serbu produksi PT Pindad Bandung dan Dirgantara Indonesia (DI) ke Menteri Pertahanan Viet­nam. Ini adalah bentuk kerja sama dua negara yang menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Than Dung di Pulau Jeju, Provinsi Jeju, Korea Selatan. Karena salah satu bentuk kerja sama yang akan ditingkatkan adalah dengan pembelian sejumlah alutsista kita dengan beberapa BUMN, di antaranya Pindad dan DI. Pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Than Dung adalah rangkaian dari acara ASEAN-Republic of Korea Comemorative Summit. Pihak Vietnam memang belum memastikan akan meng­impor senjata tersebut, namun mereka merasa penting mela­kukan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

[1]     Dikutip dari http://www/library.ohiou.edu/indopubs/1996/01/20/0052.html, pada tanggal 2 Juli 2010 Pukul 12.00 wib

[2]     Ibid

[3]     Dikutip dari http://www.dephan.go.id./modules.php?name=News&file=article&sid=4497, pada tanggal 18 Januari 2010 pukul 12.00 wib.

[4]     Ibid

[5]     Departemen Pertahanan Republik Indonesia, “Baku Putih BAB V: Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Negara”. (Jakarta: DEPHAN RI, 2010), hal 4-6.

[6]     Dikutip dari http://id.wikipedinont/wiki/Vietnam, pada tanggal 4 Juli 2010 pukul 13.00 wib.

[7]     Ibid

[8]     Ri dan Vietnam Sepakat Untuk Meningkatkan Kerjasama Bilateral”, Dikutip dari www.indonesia.go.id, pada tanggal 5 Februari 2010 pukul 12.00 wib.

[9]     Dikatip dari http://www.dmc.dephan.go.id/internasional1.htm, pada tanggal 10 Juli 2010 pukul 14.00 wib.

[10]    Dikutip dari http://www.dmc.dephan.go.id/internasional1.htm, pada tanggal 15 Juli 2010 pukul 15.00 wib.

[11]    Kerjasama Angkatan Bersenjata Indonesia dan Vietnam Terus Meningkat, http://www.facebook.com/topic.php?uid=250117904863&topic=13141, diakses 6 Juni 2010

[16]    (http://nasional.vivanews.com/news/read/62437, diakses pada 11 November 2010)


Actions

Information

4 responses

23 11 2011
iwan

makasih !!! kereennn…

26 11 2012
Oseafas [ One Southeast Asia ]

terima kasih

8 09 2012
Indah Pratywi

bagus & kerenn, :)

26 11 2012
Oseafas [ One Southeast Asia ]

Terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: