Tantangan & Prospek Implementasi Asean Charter

25 06 2010


by Igor dirgantara

ASEAN mempunyai potensi untuk menjadi komunitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diakui oleh para akademisi dan para pengambil keputusan baik didalam maupun diluar kawasan. Salah satunya adalah kajian bahwa ASEAN dianggap sebagai sebuah komunitas keamanan yang pluralistik, dimana masing-masing anggotanya tetap mempertahankan kedaulatannya. Pemahaman bahwa ASEAN menjadi komunitas keamanan lebih didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada satupun anggotanya yang menggunakan kekuatan bersenjata atau anggapan perlunya digunakannya kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik di kawasan.[1] Sedangkan  Michael Leifer sepakat bahwa ASEAN memang sebuah komunitas keamanan karena kemampuannya untuk mencegah konflik  intra-mural dari kemungkinan eskalasi konfrontasi bersenjata untuk menjadi komunitas politik.[2] Adalah kenyataan bahwa ketiadaan perang diantara negara-negara anggota ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan tahun 1967 merupakan prestasi terbesar ASEAN dalam mengatur interaksi damai didalam kawasan.

  1. A. Shaping and Sharing of Norms dan Conflic Prevention

Namun, Sejak Bali Concord II tahun 2003 sampai tahun 2008 sekarang ini ternyata baru 2 komponen dari rencana aksi (PoA) Komunitas ASEAN 2015 yang baru direalisasikan. Komponen pertama adalah Shaping and Sharing of Norms” dilakukan dengan upaya perumusan Piagam ASEAN. Sesuai dengan Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter yang disahkan pada KTT ke-12 ASEAN dan selesai pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura, bulan Nopember 2007. Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu rule based organization. Hal ini dibutuhkan mengingat selama ini, karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi. Piagam ASEAN yang pada tahun 2008 telah diratifikasi oleh 10 negara anggotanya akan merefleksikan perwujudan komunitas ASEAN yang tidak berupa lembaga supra nasional seperti Uni Eropa. Capaian lainnya dari komponen “Shaping and sharing of norms” adalah penandatanganan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) di Cebu Filipina tahun 2007. Traktat ini memberikan peluang untuk mendukung kerjasama hukum yang lebih kongkrit, terutama dalam pemberian bantuan hukum timbal balik diantara para pihak dibidang pidana.

Komponen kedua adalah Conflic Prevention. Terselenggaranya ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) di Kuala Lumpur bulan Mei tahun 2006 merupakan capaian dari komponen conflict prevention tersebut. ADMM memberikan peluang bagi pengembangan kerjasama keamanan kawasan tanpa membentuk sebuah pakta pertahanan atau aliansi militer.[3] Dalam komponen “conflict prevention”, implementasi kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan. Dibidang kerjasama pemberantasan terorisme, berbagai langkah-langkah dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pemeliharaan keserasian diantara umat beragama atau kepercayaan di kawasan. ASEAN sejak Juni 2006 telah menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Selama ini negara ASEAN dibidang pemberantasan terorisme, baik antara negara anggota ASEAN maupun dengan negara Mitra Wicara, didasarkan atas declaration dan plan of action yang secara hukum tidak meningkat. ACCT memberikan dasar hukum bagi kerjasama ASEAN dibidang pemberantasan terorisme.[4]

Terkait dengan ACCT dan MLAT, ASEAN perlu untuk segera menindaklanjuti penandatanganan perjanjian dimaksud serta mulai mengimplementasikan bidang-bidang kerjasama di dalamnya. Tantangan ke depan bagi ASEAN dalam implementasi komponen “Shaping and sharing of norms” dari ASC, antara lain adalah perumusan sebuah traktat ekstradisi ASEAN (ASEAN extradition treaty) yang juga telah diamanatkan dalam Bali Concord 1976. Dalam hal ini, para pejabat tinggi ASEAN dibidang hukum (ALSOM) dalam pertemuannya yang ke 11 di Siem Reap, Kamboja, bulan Januari 2007 telah menyepakati pembentukan kelompok kerja (working group) untuk memulai proses perumusan traktat dimaksud, termasuk juga kemungkinan pembentukan ASEAN-Peace Keeping Force tahun 2012, dan pembangunan politik tahun 2017.[5]

Walau beberapa target capaian dalam komponen Conflict prevention dan Shaping and Sharing of norms telah diraih, namun seharusnya ASEAN  sudah bisa mencapai komponen-komponen rencana aksi Komunitas Asean 2015 lainnya, terutama dalam komponen political development (antara lain terkait dengan good governance, combatting corruption dan promosi dan perlindungan HAM), conflict resolution dan post conflict peace building. Hal ini telah dicermati dalam ASEAN Security Community Coordinating Conference (ASCO) ke1 di Jakarta, bulan September 2006. Melihat rencana aksi komunitas keamanan ASEAN, jelas struktur politik  kawasan Asia Tenggara diarahkan untuk semakin maju, terbuka, dan demokratis. Langkah pembangunan politik akan melintasi isu-isu sensitive yang menyangkut tuntutan demorasi layaknya di negara maju, penyelenggaran pemilu yang bebas, pemberantasan korupsi, pemerintah yang bersih, penegakkan dan supremasi hukum, promosi dan penghargaan HAM tidak bisa lagi di lihat sebagai sebuah retorika politik. Bangunan ASEAN ke depan adalah rumah besar yang menggelindingkan ASEAN Shared-common value baru, yang menjunjung tinggi bahasa global dunia, yaitu demokratisasi dibawah pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas yang tinggi serta menghargai Hak Asasi Manusia. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kendala untuk melaksanakan keseluruhan dari Plan of Action ASC, selain ”Shaping and sharing of norms” dan ”Conflic Prevention” memerlukan penafsiran ulang atas norma dan prinsip-prinsip ASEAN, seperti prinsip non-interference, konsensus dan Kedaulatan Nasional sebagai sebuah ASEAN Way yang masih dianut negara-negara anggota ASEAN, bahkan dilegalkan dalam sebuah piagam dengan nama ASEAN Charter yang telah diratifikasi semua anggotanya pada bulan September 2008. Ironisnya piagam tersebut menghendaki ASEAN tetap sebagai kerjasama antar pemerintah tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat ASEAN secara menyeluruh. Tidak ada pasal yang menyatakan bagaimana masyarakat ASEAN bisa berpartisipasi di dalamnya. Dalam ASEAN Charter, keputusan di dalam ASEAN masih diambil berdasarkan konsensus, dan akhirnya diserahkan kepada kepala negara/pemerintahan. Lemahnya fungsi kelembagaan dalam tubuh ASEAN juga merupakan alasan lain kurang baiknya prospek perwujudan ASC pada tahun 2015 nanti. Uang untuk Sekertariat Jenderal ASEAN diberikan tidak lebih dari apa yang selama ini ada, yaitu hanya sebesar 9 juta Dollar AS, tetapi tugas yang diemban semakin banyak dan penting. Hal ini mungkin juga adalah sebab mengapa implementasi dari program-program atau keputusan-keputusan yang dihasilkan ASEAN sering tidak ada. Begitu pula dengan tidak adanya sanksi apabila ada negara anggota ASEAN tidak melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan organisasi regional tersebut lewat wakil masing-masing pemerintahnya itu. ASEAN karena itu hanya bisa menjadi tempat kerjasama diplomatik saja.[6] Dan untuk menjadi sebuah komunitas yang terintegrasi secara lebih dalam sangat mustahil bisa terjadi, tanpa mempunyai gagasan yang sama tentang nilai dan sistem politik yang lebih liberal seperti dirasakan dalam ASEAN sekarang.

Pengembangan mekanisme yang terkait dengan masalah kelembagaan ASEAN ini merupakan tantangan terbesar bagi ASEAN. Sejauh ini negara-negara anggota ASEAN selalu enggan untuk mengembangkan kelembagaan ASEAN. Sebagai akibatnya, kerja sama ASEAN kini melibatkan beberapa ratus pertemuan dalam setahun dan bahkan mungkin secara riil hanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu. Lemahnya kelembagaan ASEAN adalah akibat dari kekhawatiran negara-negara ASEAN mengenai pengaruh pengembangan kelembagaan regional terhadap kedaulatan nasional mereka. Tetapi keinginan untuk mempertahankan kedaulatan nasional secara absolut sebenarnya bertentangan dengan kesepakatan untuk memperdalam integrasi ASEAN dan  mewujudkan Komunitas ASEAN 2015.

Sementara itu, di lingkup eksternal, ASEAN melalui ASEAN Regional Forum (ARF) berhasil mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi potensi kerjasama yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan China. ASEAN dan China telah berhasil menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai (Conflict Resolution). DOC akan diimplementasikan melalui suatu code of conduct in the South China Sea. ASEAN Regional Forum (ARF) diprakarsai oleh ASEAN pada tahun 1994 sebaai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sebenarnya ini adalah langkah maju yang bisa dilakukan oleh ASEAN, namun sejauh ini ASEAN lewat ARF, hanya berhasil membangun rasa saling percaya (confidence building measures) saja, tanpa bisa beranjak menuju tahap penyelesaian konflik (conflict resolution) di kawasan.

  1. B. Pembentukan ASEAN Human Right Body (AHRB)

Dalam Piagam ASEAN Bab I, pasal 1 (ayat 7) yang dikatakan sebagai Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Komunitas yang dimaksud adalah sebuah masyarakat yang mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki semangat penghargaan atas HAM dan kepercayaan pada Demokrasi. Salah satu implementasi yang sangat penting berkaitan dengan persoalan diatas adalah pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN, sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 14 ASEAN Charter. Tanggal 3 Februari 2009 kemarin, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI) menyelenggarakan Seminar Tentang Implementasi ASEAN Charter dan Pembentukan Badan HAM ASEAN di Hotel Arya Duta untuk mendapat masukan dari masyarakat guna mengantisipasi pertemuan ke-8 High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body (HLPAHR) yang akan berlangsung tanggal 12-14 Februari 2009 nanti di Luang Prabang, Laos, termasuk akan diselenggarakannya KTT ke-14 pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2009 di Hua Hin, Thailand, dengan tema ”ASEAN Charter for ASEAN People”. Sampai sekarang HLPAHR berturut-turut telah menyelenggarakan pertemuan di Singapura (Juli 2008), Bangkok (Agustus 2008), Manila (September 2008), Singapura (November 2008), Bali (November 2008), Jakarta (Desember 2008), dan Brunei (Januari 2009). Rentetan pertemuan dalam konteks pembentukan badan ASEAN tersebut menunjukkan signifikansi isu Demokrasi dan HAM di Kawasan Asia Tenggara dewasa ini. Yang pasti sampai pertemuan ke-7 di Brunei, negara-negara Anggota ASEAN belum menentukan nama dari Badan HAM ASEAN tersebut. Indonesia sendiri melalui Deplu RI sangat berkepentingan di dalam pembentukan badan HAM tersebut, mengingat banyaknya pekerja migrant dari Indonesia yang bekerja di luar negeri dan negara tetangganya di Asia tenggara, seperti Malaysia, yang sampai sekarang masih mengundang banyak persoalan. Belum lagi persoalan Hak Anak dan Perempuan yang masih menjadi polemik di antara sesama negara ASEAN. Sebagaimana yang diketahui, hanya Philipina yang telah merativikasi konvensi internasional tentang pekerja migran. Belum lagi negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam) yang masih melihat civil society sebagai bagian integral dari negara. Berdasarkan masukan dari Seminar tersebut, dapat disimpulkan sikap Indonesia adalah : (1) walaupun Indonesia tidak merativikasi prosedur komunikasi, tetapi Indonesia bersedia untuk bekerja sama didalam membahas masalah HAM di kawasan;(2) bagi Indonesia dialog mengenai HAM adalah persoalan politik; (3) anggota komisi yang nanti duduk di dalam badan HAM tidak harus pejabat negara; (4) masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pembentukan Badan HAM ASEAN, oleh karena itu perlu di berdayakan mekanisme organisasi masyarakat sipil yang sudah ada seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan ASEAN Youth sebagai driving factor terciptanya civil society; (5) Indonesia melihat hak-hak sipil dan politik sebagai satu kesatuan dengan hak-hak sosial ekonomi.

Bagi Indonesia adalah bagaimana mungkin bisa membuat proteksi terhadap para pekerja migran, Hak Anak dan Perempuan kalau didalam negeri saja masalah teknisnya banyak yang masih belum bisa diselesaikan. Oleh karena itu aspek-aspek teknis jauh lebih penting dari pada sekedar menyelesaikan pelanggaran HAM dari kasus per kasus. Ada kritik, bahwa ketika Indonesia punya masalah dengan praktek HAM di dalam negerinya sendiri, jangan mengharap negara-negara lain di kawasan mau mendengar hirauan Indonesia tentang pentingnya penegakan HAM dan demokrasi. Indonesia suka mengkritik Myanmar, tetapi tidak suka kalau di kritik soal pelanggaran HAM di negerinya sendiri, seperti yang terlihat dalam kasus Pelanggaran HAM di Aceh dan Timor Timur dulu. Dengan kata lain, mencubit mau tapi di cubit tidak mau. Beberapa bulan lagi Indonesia akan menghadapi Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu mengukur komitmen negara dalam melindungi dan menghormati HAM menjadi sangat politis. Ratifikasi atas Hukum HAM Internasional adalah salah satu kewajiban prinsipil Indonesia sebagai negara anggota PBB. Hingga kini, pemerintah telah meratifikasi 6 instrumen utama HAM Internasional yang otomatis menjadi bagian dari hukum positif. Yakni konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan / CEDAW (1984), Konvensi Hak-hak Anak/CRC (1990), Konvensi Anti Penyiksaan / CAT (1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial / ICERD (1999), Kovenan Hak-hak Sipil-Politik / ICCPR (2005), dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005).

Namun, sesuai komitemen Presiden SBY dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM periode 2004-2009, pemerintah belum meratifikasi Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, dan Protokol Opsional CEDAW. Hal ini tentu menjadi noda hitam di tengah upaya pemerintah mendorong instrumentasi terhadap berbagai aturan dan hukum internasional. Menurut Usman Hamid, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), rendahnya dukungan negara pada Komnas HAM melemahkan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Jaksa Agung menolak menyidik kasus Trisakti dan Semanggi 1998, Semanggi II 1999, Mei 1998, penculikan dan penghilangan secara paksa 1997/1998, dan peristiwa 1965/1966 (PKI).[7] Adalah ironi bahwa Indonesia adalah pendukung penegakkan HAM dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara, yang sering mengkritik kebijakan Junta Militer Myanmar terhadap Gerakan Pro Demokrasi Aung San Suu Kyi, namun ternyata Indonesia masih menyimpan persoalan yang berkaitan dengan penegakkan HAM di dalam negeri.

Namun begitu bagi Indonesia persoalan HAM dan Demokrasi di kawasan Asia Tenggara dinilai sangat penting. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai cara-cara berdemokrasi, berpolitik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Hal itu diungkapkannya pada Pembukaan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) tanggal 10 Desember 2008 di Nusa Dua Bali, dengan tema ”Building And Consolidating Democracy : A Strategic Agenda for Asia”. Lebih lanjut Presiden SBY mengajak semua negara di Asia berkumpul untuk membicarakan masa depan demokrasi regional dan bertukar pengalaman dalam wadah ini.[8] Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd memberikan bantuan 3 juta Dollar AS untuk mendukung Forum ini dan terbentuknya Institute for Peace and Democracy di Indonesia.

  1. 1. ASEAN dan Masalah Myanmar

Asia Tenggara sampai sekarang masih dipandang memiliki masalah pelanggaran HAM dan penegakkan nilai-nilai demokrasi. Beberapa negara anggota ASEAN saat ini masih berkutat dengan isu HAM dan demokrasi di dalam negeri. Thailand dan Myanmar adalah contohnya. Apa yang terjadi di Myanmar telah menuai desakan Internasional. Untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Desember 2008 lebih dari 100 mantan pemimpin dunia, seperti : mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George HW Bush dan Jimmy Carter, mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, mantan Perdana Menteri (PM) Australia John Howard, mantan PM Prancis Lionel Jospin, mantan PM Jepang Junichiro Koizumi, serta mantan presiden Filipina Fidel Ramos dan Corazon Aquino, melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon. Isinya menagih itikad Sekjen PBB tersebut yang pernah dilontarkannya pada 11 Oktober 2007 terkait pembebasan Aung San Suu Kyi. Tidak hanya itu, puluhan peraih hadiah nobel yang berkumpul pada penyerahan nobel perdamaian kepada mantan presiden Finlandia Martii Ahtisaari tanggal 9 Desember 2008 juga mendorong pembebasan Aung San Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian 1991. Pembebasan yang diminta komunitas Internasional tidak saja untuk Aung San Suu Kyi, tetapi juga ribuan tahanan politik pendukungnya. Dalam kurun waktu 17 bulan sejak Juni 2007, jumlah tahanan politik Myanmar melonjak sebesar 42,8 % menjadi 2.100 tahanan. Pada bulan November 2008, lebih dari 100 aktivis pro demokrasi, jurnalis, biksu, sukarelawan, dan pengacara dijatuhi hukuman penjara hingga 68 tahun.[9] Sekjen PBB Ban Ki Moon akhirnya merespon positif terhadap pembebasan Aung San Suu Kyi, dengan meminta seluruh negara di dunia menggunakan pengaruh dan kemampuannya agar junta militer memenuhi komitmen menuju demokrasi (Road map to Democracy).

Kasus Myanmar sebenarnya menjadikan ASEAN tidak beranjak kemana pun pasca diratifikasinya ASEAN Charter tanggal 15 Desember 2008 lalu. Hingga saat ini, ASEAN sebetulnya hanya ”membuat suatu proses” ketimbang mencapai suatu kemajuan dalam penegakkan HAM dan Demokrasi. [10]Di satu sisi ASEAN dari segi visi telah memproyeksikan dirinya sendiri untuk menjadi suatu institusi yang terintegrasi, namun disisi lain masih belum mengubah kesetiaannya kepada interpretasi yang kaku terhadap prinsip kedaulatan dan non intervensi. Kesenjangan ini jelas merupakan hambatan bagi ASEAN untuk beranjak dari posisinya saat ini, terutama untuk menerapkan prinsip-prinsip baru terutama dalam hal menegakkan demokrasi dan HAM. Karena itu, ASEAN Charter tidak lebih dari sekedar rekonfirmasi ASEAN yang ”lama” didalam suatu kemasan yang baru (The old wine in the new bottle).

Kecenderungan untuk mempertahankan kepatuhan yang rigid  terhadap prinsip non intervensi dan kedaulatan oleh ASEAN telah semakin dipertegas dengan dikeluarkannya isu Myanmar dari agenda pembahasan KTT ASEAN ke-13, 2007, di Singapura. Bentrokan antara militer dan para demonstran yang terjadi di Myanmar pada bulan September 2007 telah mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional, tidak hanya kepada rezim otoriter di Myanmar, tetapi juga pada keefektifan kerjasama ASEAN dalam menangani masalah tersebut. Perdebatan terjadi di antara para pemimpin ketika KTT berlangsung terkait dengan konsistensi antara penandatanganan Piagam yang mendorong pelaksanaan serta perlindungan HAM dan demokrasi, dan bagaimana hal itu akan membawa konsekuensi tegas bagi negara-negara ASEAN untuk menghentikan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

Terkait dengan masalah penegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara, solusi ASEAN bagi kasus Myanmar masih jauh dari harapan yang diinginkan. Bahkan rencana adanya briefing khusus oleh utusan khusus PBB Ibrahim Gambari pada KTT ASEAN 2007 tersebut diatas akhirnya dibatalkan karena adanya keberatan yang diajukan oleh beberapa negara anggota ASEAN. Sebaliknya, Perdana Menteri Myanmar memutuskan untuk memberikan briefing tersendiri pada saat informal working dinner pada tanggal 19 November 2007.[11] Sejauh ini, hal yang bisa dilakukan oleh ASEAN adalah menyatakan isu Myanmar ini sebagai ”masalah ASEAN” sebagai upaya penolakan terhadap intervensi yang berlebihan dari negara atau institusi lain di luar kawasan.[12] Ide lain yang masih menjadi perdebatan adalah tentang opsi apakah Myanmar harus dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti adalah ASEAN belum melakukan suatu tindakan yang signifikan. Kelihatannya ASEAN tidak mampu didalam menghadapi rezim otoriter Myanmar yang semakin terlihat percaya diri.

Krisis di Myanmar paling tidak memiliki 3 makna penting bagi ASEAN. Pertama, masih lambannya kemampuan antisipasi dini dari pihak ASEAN. Sebagai aktor regional yang telah berpengalaman dalam proses penyelesaian konflik di Kamboja, ASEAN seharusnya lebih peka terhadap akar konflik yang mendasari hubungan antara junta militer dengan gerakan pro demokrasi. Kedua, krisis Myanmar memperkuat dilema dari prinsip non intervensi dan kedaulatan negara yang tetap dianut ASEAN sampai sekarang, padahal di era globalisasi sekarang ini seharusnya ASEAN ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kawasan. Ketiga, kasus Myanmar mempertegas perlunya mekanisme penyelesaian konflik (Conflict Resolution) di dalam tubuh ASEAN itu sendiri, karena selama ini ASEAN hanya bisa berperan sebagai peredam konflik antar negara di kawasan (swept sensitive political issue under the carpet).

Masalah kebijakan pelibatan konstruktif (constructive engagement) ASEAN terhadap Myanmar, hingga kini masih menjadi polemik di negara anggota ASEAN. Di tahun 2003, Thailand menyatakan optimis bahwa kebijakan pelibatan konstruktif dapat berpengaruh pada pergantian rezim di Myanmar. Sedangkan Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura, melihat perkembangan politik di Myanmar secara lebih hati-hati.

Sementara itu, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja tidak bersikap. Pada perkembangannya, pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Phnom Penh Juni 2003, sebenarnya telah mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi. Desakan para Menlu ASEAN itu dianggap telah keluar dari tradisi ASEAN, yang selama ini berprinsip tidak mencampuri (non-interference) urusan dalam negeri setiap negara anggota. Namun demikian, tindakan ASEAN itu justru memberi apresiasi sebagai terobosan penting kebijakan pelibatan konstruktif di masa datang. Meskipun perdebatan tentang constructive engagement itu masih ada diantara anggota ASEAN, namun negara-negara ASEAN memilih untuk meredam perselisihan diantara mereka sesuai dengan Treaty Of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC).

Tidak digunakannya kesempatan menduduki kursi Ketua ASEAN di tahun 2006 oleh Myanmar adalah karena mempertimbangkan pandangan dan sensitivitas negara-negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Philipina dan Indonesia, walaupun Vietnam dan Kamboja mendukung posisi Myanmar sebagai Ketua ASEAN tahun 2006. Sementara itu Singapura dan Brunei Darussalam bersifat netral. Mengingat implikasi kebijakan constructive engagement ASEAN terus digugat oleh beberapa pihak, terutama Amerika Serikat (Barat), maka tugas berat Indonesia dan ASEAN adalah melakukan diplomasi lebih jauh untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda, di dalam beberapa kesempatan, walaupun mendukung prinsip non intervensi, Indonesia tetap mendesak junta militer di Myanmar untuk pembebasan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, sebagai salah satu indikator bahwa Myanmar serius melaksanakan road map to democracy.[13] Pasca diratifikasinya ASEAN Charter  oleh 10 negara anggotanya, dan efektif dilaksanakan pada tahun 2009 ini, maka bisa dikatakan bahwa penyelesaian masalah di Myanmar adalah Test Case pertama bagi organisasi ASEAN.

  1. C. ASEAN Political Security Community (APSC)

Tekad negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Community yang terdiri dari 3 tonggak, yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN political security community dan ASEAN Social-Cultural Community mendapatkan mementum dengan telah berlakunya Piagam ASEAN, yang diadopsi pada bulan November 2007, sejak bulan Desember 2008 ketika proses ratifikasi oleh kesepuluh negara anggota selesai. Pada mualnya dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali (Bali Concord II) pada tahun 2003 yang disepakati adalah untuk membangun ASEAN Security Community (ASC), namun atas perjuangan Indonesia dalam perkembangan selanjutnya ASC dikembangkan menjadi ASEAN Political Security Community (APSC). Indonesia juga diserahi tanggung jawab utama untuk menjabarkan cetak biru APSC dengan merujuk pada dokumen-dokumen terdahulu yang berkaitan, antara lain ASEAN  Security Community Plan of Action (APSC) dan the Vientiane Action Program (VAP). Cetak biru APSC telah disahkan dalam KTT ke 14 di Hua Hin, Thailand pada bulan Februari 2009.

Disepakatinya Cetak Biru (Blueprint) APSC pada KTT ASEAN ke-14 yang diharapkan berfungsi sebagai roadmap dan timetable untuk menciptakan komunitas ASEAN 2015 sesuai dengan mandat yang diberikan melalui Piagam ASEAN yang telah diratifikasi sebelumnya. Sebagai sebuah roadmap, cetak biru ini seharusnya memberikan guidance yang jelas dan spesifik tentang arah yang ingin dicapai. Secara umum dapat dikatakan bahwa perumusan cetak biru APSC ini, setelah melalui berbagai proses negosiasi dan konsultasi dengan sesama negara anggota maupun dengan berbagai elemen masyarakat yang tentunya tidak mudah, telah menandai kemajuan ASEAN menuju ke arah pembentukan Komunitas ASEAN.[14] Berikut adalah beberapa hal yang ingin di capai dalam APSC :

  1. APSC memasukkan agenda Human Security sebagai bagian dari dimasukkannya pemahaman tentang konsep keamanan secara menyeluruh (Comprehensive Security). Negara (pemerintah) tidak lagi menjadi ancaman bagi rakyatnya
  2. APSC diharapkan menciptakan lingkungan yang kohesif, damai, stabil dan resilient pada tingkat negara bukan stabilitas semu yang tercipta dengan menempatkan masalah under the carpet (conflict management) tetapi dengan melakukan upaya conlict prevention dan conflict resolution yang menekankan pada upaya-upaya secara damai dan menghilangkan opsi penggunaan ancaman kekuatan militer sebagai solusi untuk menyelesaikannya.
  3. APSC harus tercapai melalui suatu proses perkembangan politik yang mengarah pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, rule of law dan good government dan penghormatan terhadap upaya promotion and protection of human rights and fundamental freedoms seperti yang telah digariskan didalam piagam ASEAN merupakan shared value and rorms of ASEAN.
  4. Ada peran sentral dan proaktif ASEAN dalam hubungan dengan negara-negara partner (mitra dialog) di dalam percaturan regional dan global (outward-looking )

  1. a. Tantangan dari segi isi :
    1. Promotion and protection of human rights, walaupun heading nya sudah ditambahkan dengan kata protection, namun elaborasi mengenai actions masih sangat condong kepada upaya-upaya promotion ketimbang protection. Perumusan mandat ASEAN Human Right Body (AHRB) yang dapat menjamin upaya protection ini
    2. Upaya-upaya untuk mempromosikan prinsip demokrasi juga bersifat sangat jangka panjang. Kegiatan yang diusulkan antara lain adalah mengadakan konferensi, seminar dan lokakarya pertukaran dan pelatihan, termasuk untuk saling belajar mengenai demokrasi. Rangkaian kegiatan ini sangat diperlukan mengingat setelah lebih dari 40 tahun ASEAN berdiri ternyata masih sangat terbatas pengetahuan mengenai negara-negara ASEAN di kalangan masyarakat ASEAN sendiri.
    3. Belum ada rumusan yang ejlas tentang bagaimana mekanisme interaksi dengan people, academic institutions, lembaga kajian dan NGO’s dapat terinstitusionalisasikan dengan baik. Di dalam cetak biru hanya disebutkan tentang adanya peningkatan partisipasi oleh masyarakat yang seolah-olah nampaknya bukan muncul karena adanya pemberian ruang oleh mekanisme ASEAN. Selama ini kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di kalangan akademisi dan organisasi non pemerintah relatif sedikit. Pusat-pusat pendidikan dan penelitian secara khusus menekuni kajian Asia Tenggara di wilayah ASEAN dapat dihitung dengan jari, yang cukup menonjol adalah Institue Of Southeast Asian Studies (ISEAS) di Singapura. Di Indonesia sendiri belum ada suatu pusat kajian yang betul-betul maju dan kuat dalam kajian Asia Tenggara. Hal ini terutama terkait dengan kendala biaya. Sejauh ini berbagai kegiatan akademik yang bersifat lintas batas masih sangat tergantung dari pendanaan luar. Apabila negara-negara ASEAN serius ingin meningkatkan pemahaman mengenai sistem politik, budaya dan sejarah negara-negara ASEAN, maka perlu dibentuk suatu dana ASEAN (ASEAN Fund) yang dapat membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sekarang yang aktif mendorong penelitian di sesama negara ASEAN adalah The Nippon Foundation yang mensponsori kegiatan Asian Public Intelectual (API), namun kegiatan ini baru melibatkan akademisi dari  5 negara, yaitu Jepang, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.
    4. Tidak dicantumkannya tenggat waktu (deadlines), seperti perumusan work plan oleh masing-masing negara anggota untuk melakukan perubahan institusional dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip di dalam Piagam ASEAN. Demikian pula tidak ada time frame yang spesifik untuk pelaksanaan cetak biru ini sendiri.
  1. b. Dari segi kesiapan dan komitmen
    1. Belum nampaknya kemauan politik (Political Willingness) dari negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan transformasi mekanisme dan karakter dari ASEAN
  • Penerapan non interference dan penghormatan terhadap kedaulatan yang masih belum fleksibel dan sesuai dengan kondisi tantangan yang dihadapi
  • Rendahnya komitmen terhadap penegakkan demokrasi dan HAM karena masih sebatas slogan (lip-service). Sebagai negara yang memiliki reputasi sebagai salah satu negara terkorup di dunia, Indonesia perlu memanfaatkan momentum kerjasama anti korupsi di tingkat global dan regional untuk mempercepat upaya nasional di bidang ini. Keterbelakangan Indonesia dalam bidang good government dan upaya penjagaan korupsi akan menurunkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara ASEAN lainnya, sehingga upaya Indonesia memajukan demokrasi dan HAM justru dapat mengundang cemoohan.
  • Consensus-based decision-making process ketimbang observing the rule of law, yang pada tataran tertentu bisa mengizinkan pemberlakuan sanksi
  • Elite-based/state-centric/exclusive ASEAN yang masih ada dan terlihat masih ada ada silang pendapat yang terkait dengan isu-isu sensitif sebagaimana yang terlihat pada masih adanya silang pendapat yang terkait dengan isu-isu sensitif, sebagaimana yang terlihat pada Insiden walk out oleh sejumlah pemimpin tertinggi dari negara-negara anggota ASEAN dalam pertemuan dengan perwakilan-perwakilan NGO di KTT ASEAN Ke 14 awal Maret 2009.
  • Proses konsultasi dengan masyarakat sipil, baik dalam perumusan cetak biru APSC dan TOR AHRB yang sangat terbatas sehingga pemahaman masyarakat tentang mekanisme ASEAN masih sangat minim

  1. Kosongnya figur kepemimpinan (lack of leadership) didalam tubuh ASEAN untuk menggerakan negara-negara anggotanya agar melakukan tranformasi tersebut, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menurunkan kapabilitas dan pengaruh dari the founding countries of ASEAN
    1. Ketidakmampuan untuk mengontrol tindakan proteksionisme di dalam lingkungan ASEAN yang diterapkan sebagai salah satu upaya untuk menghadapi krisis ekonomi sehingga mengesampingkan komitmen untuk mengarah pada pembentukan single market and production base
  1. Hal ini berdampak signifikan pada melemahnya sentralitas ASEAN yang mulai bergulir sejak munculnya East Asia Community, kemudian ide pembentukan Asia-Pasific Community oleh PM Australia yang hanya memasukkan salah satu negara anggota ASEAN (Indonesia) ketimbang semua negara anggota ASEAN termasuk ketidakhadiran 17 negara-negara partner maupun institusi-insitusi internasional (Sekjen PBB Ban-KI Moon, World Bank dan ADB) yang semula berkomitmen untuk hadir dalam pertemuan KTT ASEAN pada bulan Desember 2008. Bisa dikatakan ASEAN is not on the driver seat.
  1. Meskipun cetak biru APSC sidah diterima secara resmi oleh seluruh negara ASEAN, harus diakui bahwa implementasi dari cetak biru tersebut tidak akan sepenuhnya lancar. Hal ini mengingat masih beragamnya sistem politik di negara-negara ASEAN dan kenyataan bahwa di beberapa negara ASEAN (terutama negara CLMV) masih ada yang alergi dengan persoalan demokrasi dan perlindungan HAM. Tantangan implementasi cetak biru APSC di Indonesia kemungkinan besar akan lebih banyak bersifat teknis terutama mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas, sistem desentralisasi yang cukup lompleks, kemampuan negara yang relatif terbatas dan kesulitan koordinasi yang merupakan masalah utama.

PROSPEK

  1. Kemajuan signifikan baru dapat dicapai oleh ASEAN jika ada figur kepemimpinan yang mampu menggerakan ASEAN sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Indonesia disini harus bisa mengambil peran utama untuk menggerakan ASEAN untuk bergerak secara lebih progresif, yang tentu saja memerlukan self confidence. Mengingat Indonesia mempunyai track-record atas :
  • Ide tentang an integrated Southeast Asia, dalam rangka menciptakan stabilitas politik di  kawasan yang pertama kali di lontarkan oleh Majyen Soeharto pada Agustus 1966
  • Menlu Adam Malik pada AMM ke-5 di Singapura pada April 1972 untuk pertama kalinya memperkenalkan doktrin national resilience, national endurance or national viability, sebagai sebuah konsep yang mendukung terciptanya perdamaian dan pertumbuhan di kawasan yang kemudian ditegaskan kembali oleh presiden Soeharto KTT ASEAN KE-1 pada Februari 1976 di Bali. Pada akhirnya prinsip national resilience dan regional resilience diadopsi di dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
  • Ada inisiatif Deplu tentang pembentukan ASEAN Security Community pada tahun 2003 serta keberhasilan nya dalam memasukkan prinsip demokrasi dan promotion and protection of human rights, baik kedalam Piagam ASEAN maupun cetak biru APSC. Dalam rangka mengembangkan dan menanamkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia perlu segera memasukkan kajian mengenai demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan nasional sesuai umur anak dan jenjang pendidikannya. Pendidikan mengenai prinsip-prinsip demokrasi tidak cukup hanya melalui mata pelajaran civic yang cuma menghafal falsafah negara dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip demorkasi berkaitan erat dengan nilai-nilai dan etika berpolitik yang menempatkan warga negara sebagai subyek utama yang memiliki hak dan memikul tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan kedaulatan rakyat.[15] Ide untuk mengembangkan kurikulum Universitas yang meliputi sistem hukum negara-negara ASEAN perlu di dukung, namun kalau kurikulum ini bertujuan untuk menegakkan prinsip Rule of law di setiap negara anggota misi dari mata kuliah tersebut tidak boleh hanya terbatas pada studi perbandingan hukum saja. Ideal dari Rule of law sesuai dengan praktek-praktek terbaik secara Universal harus menjadi rujuan bersama. Kemungkinan masalah kurikulum ini akan lebih cukup kontropersial di lingkungan ASEAN, namun di Indonesia semestinya hal ini tidak menghadapi kendala politik. Kendala yang dihadapi kemungkinan adalah masalah terbatasnya tenaga pengajar yang ahli mengenai sistem hukum negara-negara ASEAN di masing-masing negara. Hal ini dapat diatasi kalau ASEAN dan Indonesia dapat membiayai pertukaran dosen-dosen dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Hubungan Internasional untuk beberapa waktu di Universitas terkemuka di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara.
  1. Terdapat proses perumusan TOR AHRB yang akan ditetapkan pada bulan Juli 2009, dimana AHRB yang independent dan credible akan mengembalikan relevansi dan signifikansi ASEAN. Sebagai salah satu negara ASEAN yang telah menjadikan perlindungan terhadap HAM sebagai bagian dari amanat konstitusi, Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan untuk memajukan dan melindungi HAM di lingkungan ASEAN.[16] Komnasham bersama dengan Departemen Hukum dan HAM dapat ditugasi menyiapkan Terms of Reference (TOR) dalam pembentukan ASEAN Human Rights Body dengan menampung masukan dari berbagai organisasi HAM dari dalam dan luar negeri, termasuk dalam memajukan hak-hak perempuan dan anak sebelum akhir tahun 2009. Komitmen Indonesia dalam mendorong kemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan ASEAN akan menjadi sorotan yang tajam dari para penggiat HAM didalam negeri. Kinerja Indonesia di lingkungan ASEAN didalam bidang HAM yang jauh dibawah harapan masyarakat domestik akan melemahkan dukungan nasional terhadap ASEAN secara keseluruhan.[17]
  2. Namun, tanpa adanya yang sungguh-sungguh, mengingat mendesaknya waktu yang tersedia (hanya lima tahun menjelang 2015), prospek terciptanya APSC yang ideal nampaknya masih jauh dari harapan, ASEAN Will still only be making process, not progress (Davis M Jones).[18]

[1] Sheldon Simon, The Regionalization of Defense in Southeast Asia, Pacific Review, Vol. 5, No. 2, 1999, hal. 122.

[2] Michael Leifer, ASEAN as a model of a security community ?, dalam Hadi Soesastro (ed.), ASEAN in a changed regional and International Economy, Jakarta, CSIS, 1995, hal. 129-132.

[3] Ibid, hal. 20.

[4] Ngurah Swajaya, Op. Cit, hal. 15.

[5] ASEAN Selayang Pandang, 2007, hal. 142.

[6] Yusuf  Wanandi, ASEAN dan Kebijakan RI, Kompas, 25 Juli 2008.

[7] Usman Hamid, Rapor Merah Penegakan HAM, Koran Jakarta, 20 Desember 2008

[8] Kompas, Kamis 11 Desember 2008

[9] Asia Tenggara : Tugas Yang Belum Rampung, Suara Pembaruan, 15 Desember 2008

[10] David martin Jones & Michael L. R Smith, Making Process, not progress : ASEAN and the evolving East Asian Regional Order, International Security, Vo. 32, No. 1, hal. 148-184

[11] PBB Kecewa atas Sikap ASEAN tentang Burma, Koran Tempo, 21 November 2007

[12] ASEAN Tolak Hentikan Keanggotaan Myanmar, Republika, 19 November 2007

[13] Republika 7 Januari 2006

[14] Lina Alexandra, Implementasi ASEAN Political Security Community Blueprint, Makalah Dalam Roundtable Discussionon ASEAN Security Community (APSC) Blueprint, Jakarta, Hotel Aryaduta, 31 Maret 2009

[15] Dewi Fortuna Anwar, Implementasi APSC : Tinjauan dari Aspek Politik, Makalah Dalam Roundtable Discussionon ASEAN Security Community (APSC) Blueprint, Jakarta, Hotel Aryaduta, 31 Maret 2009.

[16] www.igordirgantara.blogspot.com, Analisis HAM dan Demokrasi di Asia Tenggara. Di akses pada 19 Mei 2009.

[17] www.igordirgantara.blogspot.com, ibid

[18] Carolina G. Hernandez, The ASEAN Charter and the Building of an ASEAN Security Community, The Indonesia Quarterly, Vol. 36 No. 3-4, 2008, hal. 309-311.

About these ads

Actions

Information

One response

26 01 2011
Joedi Moeljanto

hmmm …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: