Tantangan Asean

25 06 2010

by Igor Dirgantara

A.    Sumber-Sumber Konflik Tradisional (Konvensional)

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara (kecuali Muangthai) telah mengalami perjalanan beradab-adab lamanya sebelum mereka akhirnya memproklamirkan kemerdekaan. Sebagian dari negara-negara ini memperoleh kem-erdekaan melalui perjuangan senjata. Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Berbagai masalah yang harus mereka hadapi dalam memelihara integritas wilayah antara lain masalah sengketa teritorial dan gerakan separatisme.

Kedua masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka, (Pandev, 1990 : 113).

  1. 1. Sengketa Teritorial

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggatinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara seewenang-wenang oleh para penjajah (Diponogoro,1994; 3). Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN  baik sebelum maupun sesudah organisasi  ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan.

Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa pulau Batu Putih (Pedra Branca)  yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak Singapura menuntut pulau Baru Putih berdasarkan kepada pengoperasian the harsburgh Light yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1840. Pada tahun 1989 Singapura mengusulkan arbitrasi melalui Mahkamah Pengadilan Internasional (The International Court of Justice/ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedua  negara. Tetapi belum tampak usaha lebih lanjut untuk merealisir usul ini (Acharya, 1991 : 31).

Malaysia dan Muangthai juga terlibat pertikaian hak lintas batas. terjadinya pelanggaran pasal-pasal perjanjian kedua negara tahun 1922 yang mengijinkan para personel Muangthai untuk melakukan operasi lintas batas telah menimbulkan ketegangan. Malaysia menuduh Muangthai telah seriang melakukan instruksi. Oleh karena itu Malaysia mengadakan penelitian kembali (review) Perjanjian 1922. ketegangan dapat diatasi dengan terjadi pendekatan kedua negara dalam Komisi Bersama Malaysia-Muangthai (the Malaysian-Thai Joint Commission) dan Komite Pemberantasan Umum Malaysia-Muangthai (the Malaysia-Tahi General Border Committee) (Ibid, 1993 : 31).

Hubungan Malaysia dan Philipina sempat mengalami tegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukanya ketika timbul insiden Corregidor tahun 1968 (Irine 1982;20). Filipina menuduh sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300 000 pengungsi  Filipina di wilayah tersebut (Kompas, 24 Nopember 1987). Keterangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Persiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap Sabah pada KTT (Konfrensi Tingkt Tinggi) ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur.

Hubungan Malaysia dan Indonesia telah terganggu oleh sengketa pulau-pulau Sipadan dan Ligitan di laut Sulawesi dekat perbatasan Sabah Kalimantan. Kedua negara telah menyetujui untuk membicarakan penyelesaian masalah ini dalam Komite Besama Malaysia Indonesia (Kompas, 16 Juni 1994). Sampai saat ini kedua negara belum mencapai persetujuan mengenai sengketa kedua pulau tersebu. Malaysia telah mengusulkan sengketa ini dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ)

Berbeda dengan sengketa lainya yang lebih bersifat bilateral, negara-negara ASIAN, yaitu Malaysia, Filipina, Berunei, dan Vietnam yang menjadi anggota ASEAN sejek tahun 1995 juga terlibat dalam sengketa Kepulauan Spratly dengan Cina dan Taiwan. Negara-negara ini telah menuntut pulau-pulau Spratly dengan berbagai dasar tuntutan antara lain sejarah, penemuan, pendudukan. Sengketa Spratly telah menciptakan ketegangan di kawasan Asia Tenggara umumnya, dan Laut Cina Selatan khususnya dengan timbulnya berbagai bentrokan militer, misalnya bentrokan Cina-Vietnam (1988), dan Cina-Filipina (1995). Sejauh ini ketegangan yang timbul dapat diatasi melalui pendekatan-pendekatan antara negara-negara yang bersangkutan (Valencia, 1995: 3-65).

  1. 2. Gerakan Separatisme

Gerakan separatisme merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sejak mereka memperoleh kemerdekaan. Masalah ini timbul antara lain akibat kebijaksanaan para penjajah dalam penentuan batas kadang-kadang telah memasukkan wilayah yan didiami oleh penduduk yang secara tas, etnis, dan agama berbeda dengan mayoritas penduduk Negara tersebut, tetapi mempunyai kesamaan dengan Negara yang dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi maupun pendidikan yang dialami oleh kelompok minoritas telah menimbulkan gerakan separatis di Negara tersebut. Masalah ini mewarnai intra-ASEAN (Alagappa, 1988 : 53).

Gerakan Separatisme Malaysia Muslim Di Selatan Muangthai telah menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara Muangthai dan Malaysia. Ketegangan ini timbul karena kecurigaan Muangthai terhadap Malaysia yang dianggap telah memberi bantuan kepada kelompok separatis tersebut sehingga dapat bertahan hidup. Pemerintah malaysia membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah masalah dalam negeri Muangthai. Walaupun demikian diduga terdapat para simpatisan terhadap kelompok tersebut dalam masyarakat Malay-Muslim, terutama di Negara-negara sebelah timur laut yang didominasi oleh masyarakat ini. Partai oposisi yang mempunyai landasan kuat di Negara-negara sebelah timur ini telah memberi dukungan materi dan perlindungan kepada kelompok tersebut (Farouk, 1984 : 234-251).

Muangthai mengharapkan Malaysia dapat bekerja sama untuk menumpas gerakan separatisme tersebut. Tetapi Malaysia karena pertimbangan politik dalam negeri, tidak dapat memenuhi permintaan ini. Hal ini telah menimbulkan kemarahan beberapa pejabat Muangthai yang menganjurkan untuk membatalkan persetujuan keamanan bilateral yang dilembagakan pada tahun 1948. walaupun demikian Muangthai dan Malaysia secara berahati-hati telah berusaha untuk tidak membiarkan masalah ini merusak hubungan kedua Negara. Kedua Negara mengakui bahwa mereka akan lebih memperoleh keuntungan dengan melanjutkan kerja sama dalam semangat ASEAN (Alagappa, 1991 : 9).

Gerakan Separatisme Muslim Moro di selatan Filipina juga mempengaruhi hubungan bilateral Malaysia dan Filipina. Manila percaya bahwa malaysia menyediakan perlindungan dan dukugan materi bagi gerakan separatis Moro Muslism di bagian selatan Filipina. Pemerintah Malaysia mungkin tidak membantu gerakan tersebut. Tetapi Negara bagian Sabah yang berada di bawah pemerintahan yang didominasi oleh partai USNO (United Sabah National Organization) mungkin memberikan perlindungan dan bantuan materi serta senjata. Berbeda dengan gerakan separatis Muangthai yang masih bisa dibendung, gerakan separatis tersebut lebih berkaitan dengan masalah dalam negeri di Malaysia, dan juga masalah bilateral lainnya antara Filipina dan Malaysia. Masalah gerakan separatis Moro ini makin menjadi rumit dengan adanya tuntutan dan konflik Spratly dalam hubungan Malaysia dan Filipina (Agappa, Ibid).

  1. 3. Masalah Primordial, Kedaulatan dan Nasionalisme

Masalah-masalah ini merupakan sumber konflik tidak nyata (intangible) yang bersumber dari hal-hal sensitif yang terdapat di antara negera-negara ASEAN. Berbeda dengan sumber-sumber konflik tradisional yang jelas dapat terlihat bentuk fisik berupa wilayah atau sekelompok orang. Maka sumber-sumber konflik yang tidak nyata ini baru timbul jika terdapat kebijakan-kebijakan Negara yang tidak memperhatikan kepekaan kepada negera-negara anggota lainnya yang menyangkut berbagai faktor seperti masalah primordial, kedaulatan dan nasionalisme. Dalam sejarah Negara-negara ASEAN, telah terjadi ketegangan-ketegangan yang di sebabkan oleh factor-faktor tersebut. Misalnya, pada tahun 1986 kunjungan presiden Israel, Chaim Herzog ke Singapura telah dilihat sebagai suatu tindakan yang  tidak memperhatikan kepekaan Indonesia dan Malaysia yang simpati pada perjuangan Palestina. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menunjukan reaksi dengan memanggil pulang para pejabat duta besar mereka dari Singapura (The Jakarta post, 18 Nopember 1986; FEER, 27 Nopember 1986) pada tahun  1987, pidato Brigadir Jendral Lee Hsien Loong, putra  Lee  Kuan Yew menyatakan “tidak sesuainya” (unsuitability) warga Singapura keturunan melayu untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Singapura. Bila terjadi konflik dikhawatirkan loyalitas personil militer keturunan Melayu akan mengalami pertentangan antara loyalitas nasional dan agama. Malaysia memberikan reaksi keras atas pernyataan itu (Suara Karya, 21 juli 1987).

Kasus lain yang timbul menyangkut masalah kedaulatan da nasionalisme telah menimbulkan ketegangan hubungan antara Indonesia-Filipina. Pada tahun 1994 hubungan antara Indonesia-Filipina sempat mengalami ketegangan karena diadakanya konfrensi mengenai Timor Timur yang berjudul “Asian-Pacific Conference on east Timor” oleh Organisasi  Non Pemerintah (Non Governmental Organization) di Manila. Pemerintah Indonesia sangat kecewa karena Pemerintah Filipina tidak dapat membatalkan walaupun telah berusaha, misalnya dengan mencekal kedatangan peserta luar negri. Karena Timor Timur telah berintegrasi dengan Indonesia sejak tahun 1976. Di lain pihak pemerintah Filipina merasa tidak memiliki wewenang untuk mencegah konfrensi itu diadakan karena dianggap sesuai dengan konsitusi mengenai kebebasan berkumpul. Salah satu dampak ketegangan ini terlihat dari dibatalkanya kehadiran Indonesia dalam Konfrensi Bisnis ASEAN Timur di Davao (Kompas, 17 mei 1994). Reaksi-reaksi yang lebih keras lainya, misalnya keinginan kalangan bisnis Indonesia untuk memboikot perdagangan dengan Filipina, dapat dicegah sehingga ketegangan tidak meningkat. Hubungan kedua Negara mereda ketika presiden Ramos mengirim utusan khusus yang menerangkan posisi Filipina yang menegaskan bahwa Timor Timur adalah wilayah Indonesia (Kompas,16 juni 1994). Kasus-kasus tersebut sejauh ini dapat diatasi dan tidak mengancam persatuan ASEAN. Kesadaran akan pentingnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara Negara-negara ASEAN telah dapat mencegah meningkatkan ketegangan yang ada menjadi suatu konflik.

Dari apa yang diungkapkan diatas, jelas bahwa Tantangan ASEAN ke depan menyangkut masalah pengolahan konflik Intra-ASEAN. Dalam hal ini, posisi kuat ASEAN sebagai pemain utama dalam proses ARF harus dipertahankan dengan cara mencari isi dari kedudukan tersebut sehingga lebih memberi makna bagi upaya pengolahan konflik di bawah kerangka ARF. Titik-titik rawan konflik di laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea serta Selat Taiwan perlu terus dicarikan jalan keluarnya secara netral berhubungan ASEAN tidak langsung terlibat dalam persoalan tersebut kecuali untuk beberapa negara anggota dalam kasus Cina Selatan. Stabilitas kawasan harus dijaga dengan cara terus mencari terobosan-terobosan yang inovatif yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa atau bersilisih paham.

B.     Masalah keamanan non-Tradisional (non-Konvesional)

Isu-isu keamanan yang muncul dalam Era Pasca Perang Dingin, baik secara konseptual maupun faktual, telah berubah secara drastis. Hal ini disebabkan oleh semakin beragamnya aktor yang terlibat, dan semakin rumitnya proses interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional. Isu-isu keamanan yang muncul kini lebih menonjolkan perhatian yang lebih dengan kepentingan dan kebutuhan dasar umat manusia (human security). Disamping itu pemahaman menyeluruh (comprehensive security) mengenai semua dimensi keamanan merupakan suatu hal mutlak di tengah berbagai perkembangan dan perubahan Era Pasca Perang Dingin. Dengan kata lain, berbagai isu dan dimensi keamanan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Barry Buzan menegaskan bahwa “security is primarily about the fate of human collectivities ….about the pursuit of freedom from threat. The bottom line is about survival, but it also includes a substantial range of concers about the conditions of existence….security is affected by factors in five major sectors : military, political, economic, sociental, and enviromental” (Buzan, 1991). Penegasan tersebut menunjukkan bahwa konsep keamanan merujuk pada berbagai faktor dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah berlebihan bila konsep keamanan (security) menjadi salah satu konsep yang paling sering digunakan dalam interaksi umat manusia di dunia ini. Konsep ini adalah juga konsep yang paling sering berubah sesuai dengan perkembangan interaksi sosial manusia.

Dalam berbagai literatur disiplin Ilmu Hubungan Internasional, konsep ini kini mendapat sorotan tajam sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam tataran global.  Perubahan secara substansial ini diawali dengan berakhirnya Perang Dingin, menguatnya arus globalisasi (baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan keamanan), maraknya konflik antar etnis dan ikatan parokial lainnya, serta serangan-serangan teroris terhadap eksistensi kehidupan manusia sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah negara-negara Asia Tenggara (Anak Agung Banyu Parwita, 2003 : P…..? ).

Masalah keamanan nonkonvesional akan merjadi tantangan besar bagi perkembangan ASEAN dimasa mendatang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, hakikat dari masalah keamanan nonkonvensional itu sendiri, yaitu sukar untuk dimusnahkan, bahkan sering muncul sebagai masalah “baru”. Beberapa keamanan nonkonvesional, seperti misalnya migrasi gelap {illegal migration} perdagangan narkotika obat-obatan terlarang,ancaman terhadap lingkungan hidup dan nepotisme internasional,dengan masing masing karakter dan akar permasalahan yang terus berkembang.          Faktor kedua yang merumitkan penanganan masalah keamanan nonkonvensional adalah kecenderungannya sebagai isu lintas Negara {inter-state}. Seperti terlihat dalam kasus-kasus migrasi gelap,perdagangan narkotika, ancaman terhadap lingkungan hidup, pada umumnya tidak terbatas oleh suatu negara tapi cenderung melibatkan Negara lain. (AKP Mochtan, 1997 : 46).

Di beberapa tempat lain di luar Asia Tenggara, tantangan keamanan nonkonvesional telah menjelma dalam beberapa bentuk lain, seperti misalnya nasionalisme yang sempit (micro nasionalism), yang berakar pada fanatisme etnis agama atau ras. Di tempat lain, ancaman keamanan nonkonvesional dapat pula berawal pada suatu pemerintahan yang runtuh (collapsed states). Bentuk-bentuk ancaman keamanan semacam ini bukan merupakan phenomenon umum dan juga tidak dikenal sebelumnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai tantangan keamanan nonkonvesional yang baru. Diperlukan suatu konseptualisasai yang jelas menganai hakikat dari tantangan keamanan nonkonvensional itu sendiri, yang beranjak dari realita di Asia Tenggara.

Realita pertama, yang harus diperhatikan adalah kenyataan bahwa keadaan poliitk dan perkembangan ekonomi di Asia Tenggara tidak merata. Beberapa negara, seperti Kamboja, masih pada tahap awal pembangunan kembali pemerintahan dan sistem politik-ekonominya. Negara-negara lain, seperti Laos dan Mayanmar, secara ekonomi sangat tertinggal. Negara-negara Asia Tenggara laindengan perkembangan ekonomi yang relatif mapan, seperti Indonesia, tidak pula bebas dari beberapa tantangan mendasar, misalnya pergantian generasi. Dengan kata lain,  proses dan program pembangunan bangsa (nation building) masih merupakan tantangan besar bagi banyak negara Asia Tenggara. Karenanya, sampai tujuan pembangunan bangsa tersebut tercapai dengan baik, gangguan untuk memecah-belah (disitegration) masih mungkin timbul. Realita kedua, yang berlaku umum di Asia Tenggara adalah terjadinya perbaikan taraf hidup, khususnya status sosial-sokonomi. Perbaikan  taraf hidup ini merupakan hasil langsung dari suksesnya peiss proses pembangunan ekonomi. Pada gilirannya, perbaikan taraf hidup masyarakat, ditambah dengan globalisasi informasi dan teknologi, memicu terjadinya pergeseran dan perubahan nilai atau keinginan-keinginan kearah tersebut termasuk dalam bidang politik dan dan pemerintahan. Perhatian yang semakin besar terhadap isu-isu demokratisasi, hak asasi manusia, good govermance dan civil society merupakan beberapa indikator dari pergeseran nilai-nilai yang berlaku. Kecenderungan-kecenderungan ini bukan merupakan tantangan keamanan nonkonvensional langsung. Namun demikian kecenderungan-kecenderungan tersebut penting untuk diperhatikan karena potensinya untuk menimbulkan ketidakstabilan (instability) di dalam negeri. Ketidakstabilan inilah yang dapat menjadi hambatan terhadap kelangsugan ASEAN.

Tantangan keamanan nonkonvensional langsung (direct) yang mungkin timbul dari meningkatnya taraf hidup can status ekonomi-sosial masyarakat Asia Tenggara adalah melalui perubahan gaya hidup (life style), khususnya pada generasi yang lebih muda. Pergeseran nilai dan perubahan gaya hidup, ditambah dengan kemampuan daya beli (purchasing power)  generasi muda yang meningkat, disinyalir sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya  penggunaan dan pemasokan obat-obatan terlarang ke Asia Tenggara. Gejala ini sementara berlaku terbatas, yaitu di kota-kota besar Asia Tenggara, karena fungsinya sebagai sentra dari kegiatan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Bagaimanapun, yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa kawasan Asia Tenggara sekarang termasuk sebagai salah satu pasar potensial bagi obat-obatan terlarang. Akibatnya, masalah peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang diperkirakan meningkat dan dapat mengancam generasi muda ASEAN di masa mendatang. Realita ketiga yang juga harus diperhatikan adalah globalisasi dan interpedensi dalam hubungan internasional, yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Pola hubungan internasional semacam in membawa dampak luas, baik s ecara positif maupun negatif. Yang termasuk aspek positif adalah antara lain terbentuknya kesempatan dan inisiatif baru dan untuk komunitas manca negara. Bersamaan dengan ini, timbul pula tantangan-tantangan baru, misalnya semakin ketat dan rumitnya persaingan. Dengan kata lain, pola hubungan global memaksa banyak negara untuk menelaah kembali peran dan kedudukannya di dunia internasional  (AKP Mochtan, Ibid : 47-49).

Berbagai masalah timbul akibat kecenderungan global yang tidak sejalan dengan situasi serta kepentingan nasional atau regional. Usulan dari beberapa Negara Barat untuk diberlakkannya pengawasan (monitoring) dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tidak dapat diterima oleh banyak negara asia karena adanya kesenjangan fundamental dalam pengertian konsep HAM itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah manakala negara-negara barat tersebut bersikeras untuk memaksakan gagasan mereka sehingga muncul tekanan dan kondisionalitas-kondisionalitas baru dalam politik internasional. Sebagai akibatnya, mucullah bibit ketegangan baru dalam hubungan antaranegara.

Bagan I

KONSEPTUALISASI TANTANGAN KEAMANAN KONVERSIONAL

Wujud Tantangan Sumber Permasalahan Dampak Negatif
Migrasi gelap Kebutuhan akan lapangan kerja, desakan ekonomi Pendatang gelap; kecemburuan sosial
Obat terlarang Perbaikan ekonomi, perubahan gaya hidup, kondisi modal dan hukum dalam negeri Ketergantungan pada obat; kerusakan morala dan fisik
Kerusakan lingkungan Kegiatan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan; ketidakpedualian terhadap lingkungan Keseimbangan lingkungan hidup; kesinambungan pembangunan
Energi Habisnya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui; sumber energi alternatif/baru dengan risiko tinggi (tenaga nuklir) Krisis energi; lumpuhnya kegiatan ekonomi; kemungkinan timbulnya masalah baru (kontaminasi rasiasi)
Demokratisasi Kondisi sistem politik dalam negeri, perbaikan dalam tingkat pendidikan, pengaruh dari luar Ketidakstabilan di dalam negeri
Hak asasi manusia Kondisi sistem politik-sosial dalam negeri; pengaruh dari luar Perbenturan nilai, ketidakstabilan di dalam negeri
Nasionalisme sempit Fanatisme etnis, agama Ketidakstabilan; dis-integrasi
Collapsed state Mis-management pemerintahan; rong-rongan oleh kelompok anti-pemerintah Runtuhnya negara yang bersangkutan
Terorisme Intimidasi dan penggunaan kekerasan sebagai alat mencapai suatu tujuan ketakutan masal; ketidakstabilan dalam negeri

Kecenderungan tantangan keamanan nonkonvensional di Asia Tenggara berkaitan dengan perkembangan dan dinamisme yang sedang berlangsung. Karena kegiatan ekonomi dan pembangunan merupakan aspek yang paling menonjol dari perkembangan di Asia Tenggara, dapat diperkirakan tantangan keamanan nonkonvensional di Asia Tenggara di masa depan akan didominasi oleh tantangan keamanan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan kemungkinan ini, salah satu tantangan utama bagi ASEAN adalah mengatasi masalah kejahatan ekonomi (economic crimes). Kejahatan ekonomi ini sangat luas sifat dan bidang cakupannya. Untuk mempermudah pengamatan, beberapa bentuk kejahatan ekonomi yang mungkin timbul sebagai tantangan keamanan nonkonvensional dapat dilihat dalam bagan 2.

Bagan 2

TANTANGAN KEAMANAN NONKONVENSIONAL

DALAM BIDANG EKONOMI

Kategori  Kegiatan Bentuk Kejahatan
Counterfeiting Fake bills
Fraund Credit card, insurance
Corruption Money laundering
Intellectual property /copyright violation Imitation products
Unfair / illegal access Inside information
Cpeculation Currncy cpeculation

Kejahatan ekoomi ini kemungkinan besar akan menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan kemajuan teknologi. meluasnya penggunaan media elektronik khususnya komputer sebagai alat transaksi bisnis membuka kemungkinan baru untuk melakukan kejahatan ekonomi. Selain alat yang semakin canggih, faktor mendasar lain yang harus diperhatikan adalah situasi yang menaungi transaksi bisnis dan ekonomi itu sendiri, yaitu pasar yang bebas dan terbuka. Dalam suasana pasar yang bebas dan terbuka semacam ini, tidak mudah untuk mengetahui penyebab ataupun pelaku dari suatu kejahatan ekonomi. Seperti perkembangan yang terjadi terhadap mata uang ASEAN terhadap Dollar Amerika (US$), sukar untuk memastikan apakah kejadian tersebut diakibatkan oleh perkembangan pasar secara wajar, atau suatu kejadian abnormal yang didalangi oleh individu, suatu kelompok spekulan valuta asing, atau bahkan suatu negara tertentu dengan maksud mengganggu perkembangan ekonomi ASEAN.

Pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada bulan Juli 1997 (30th ASEAN Ministerial Meeting) antara lain membahas kasus krisis mata uang ASEAN ini, dalam mana Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, bersikeras bahwa kejadian ini merupakan ulah yang disengaja oleh George Soros, seorang multijutawan Amerika. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang dilemparkan oleh Perdana Menteri Malaysia, kemerosotan dastis dari nilai tukar mata uang ASEAN telah menyadarkan para pengambil keputusan ASEAN betapa beragam dan kompleksnya tantangan-tanatangan keamanan nonkonvensional yang harus dihadapi di bidang ekonomi.

  1. 1. Kejahatan dan Perdagangan Terorganisir

Organized Crime atau disebut juga transnational crime adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya mendapat uan biak secara global maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apa pun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sedikit mungkin. Kegiatan mereka meliputi jual beli senjata, narkotika, kejatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pronografi, prostitusi, kejahatan komputer dan ekologi, dan berbagai kejahatan lainnya.[1] Menarik untuk dicatat bahwa organized crime didukung oleh akuntan, ahli hukum,penasehat keuangan,bankir,ahli kimia,politisi korup,hakim, pejabat pemerintah daerah,anggota militer, eksekutif media, profesional ,dan pengusaha.[2]

Jauh sebelum negara-negara ASEAN disibukan dengn kampanye anti-teror yang dilancarkan Amerika, gejala yang serupa telah tumbuh subur di kawasan ini dan sekitarnya. Gejala tersebut adalah apa yang dikenal sebagai kejahatan tradisional {transnational crime}. Besarnya ancaman kejahatan transnasional baru disadari saat beberapa negara ASEAN memasuki masa awal krisis ekonomi. Akhir tahun 1997 ASEAN pertama kali menyelenggarakan konfensi tentang kejahatan transnasional di Manila. Kejahatan terorganisir berkembang pesat dengan memburuknya perekonomian ASEAN sebagai akibat dari krisis ekonomi yang menghantam kawasan ini. Kondisi ekonomi yang sangat buruk di Asia Tenggara sejak tahun 1998 menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan marak dikawasan Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan terorganisir yang merupakan tantangan baru bagi negara-negara ASEAN.

  1. 2. Pembajakan

Pembajakan atau piracy adalah bentuk kejahatan terorganisir yang merupakan salah satu ancaman utama keselamatan pelayaran di selat Malaka. Kejahatan ini sudah berlangsung ratusan tahun di seluruh dunia. ASEAN bahkan telah menyadari potensi ancaman pembajakan ini sejak awal dekade 90-an. Dalam tahun-tahun pertama dekade 90-ab  beberapa negara anggoat melakukan upaya bilateral untuk mengatasi pembajakan. Bahkan ARF telah menyelenggarakan konferensi tentang pembajakan beberapa kali. Namun, sebagai forum, ARF memang tidak memiliki wwenang untuk mengambil kebijakan praktis guna mengatasi ancaman pembajakan. Pada pemilihan dari abad ke-20 ke  abad 21 angka kejahatan yang disebabkan oleh pembajakan meningkat sangat tajam. Bahkan pada 2003 dari sekitar 445 pembajakan kapal di seluruh dunia sekitar dua puluh lima persennya terjadi di Indonesia.[3] Gangguan terhadap keselamatan kapal ini terjadi pada umumnya saat kapal berada di pelabuhan dan sebagian besar target kejahatan adalah kapal-kapal kecil karena biasanya mengangut barang-barang yang dapat dengan mudah dijual di pasar gelap.

Secara umum perairan di Asia Tenggara dikenal penuh dengan serangan bajak laut bahkan secara khusus Indonesia dikenal sebagai kawasan paling mengkhawatirkan. Tahun 2002 ditandai dengan peningkatan frekuensi serangan bajak laut yan sangat menyolok di Indonesia. Selat Malaka  dan India adalah kawasan lain yang renatn terhadap serangan bajak laut. Para bajak laut ini merampas sebagian kecil atau seluruhmuatan kapal yang dibajak, bahkan tidak jarang mereka juga membunuh kru kapal yang dibajak. Pada akhir 1998 tidak kurang dari 23 kru sebuah kapal Cina mati terbunuh karena seorang brutal bajak laut.[4]

Operasi bajak laut di kawasan asia tenggara berpindah-pindah dari Teluk Malaka dan Singapura (1991-1992) ke kawasan segitiga teror Hongkong-Luzon-Hainan (1993-1995). Sekitar tahun 1998, saa t kondisi ekonomi indodnesia sangat buruk, serangan bajak laut lebih banyak terhadi di perairan Indonesia. Tahun 1997 hanya terdapat 47 serangan bajak laut. Angka ini naik menjadi 113 pada 1999.[5] Tingginya frekuensi penyerangan bajak laut di perairan indonesia pada periode krisis ekonomi bukan tidak mungkin karena kesulitan ekonomi yang melilit bangsa Indonesia saat itu. Instabilitas politik dan ekonomi dengan sendirinya membuat kegiatan penegak-penegakan hukum di laut pun mengalami penurunan.

Negara-negara Asia Tenggara menanggapi gejala bajak laut ini dengan melakukan dua hal utama. Pertama, melakukan patroli gabungan antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Kedia, antara 1998 hingga 2005  ARF menyelenggarakan serangkaian workshop berkaitan dengan keamanan kawasan maritim asiang tenggara.[6] Dalam konteks pertemuan puncak ASEAN+3 tahun 1999 sebetulnya Jepang pernah mengusulkan kemungkinan menyelenggarakan patroli gabungan. Akan tetapi usulan ini ditolak negara-negara ASEAN yang menentang patroli oleh pasukan bersenjata asing. Cina bahkan menanggapi negatif usulan ini karena dianggap berpotensi merintangi Cina dalam upaya memperkuat posisinya di Asia Tenggara yang tidak lagi berada dalam pengaruh langsung negara adidaya. Seperti biasa Malaysia dan Indonesia adalah dua negara yang selalu mengingatkan rekan-rekannya sesama ASEAN agar lebih berhati-hati terhadap usulan tentang kehadiran pasukan bersenjata asing di kawasan ASEAN. Ketidakmampuan negara-negara ASEAN dalam melindungi kawasan perairan dari serangan bajak laut berakibat meningkatnya serangan bajak laut sesudah dunia memasuki awal abad ke-21 sebagaimana dikemukakan di atas. Ketiadaan sarana yang memadai untuk mengamankan kawasan perairan ASEAN membuat para bajak laut meningkatkan serangan mereka pada kapal-kapal muatan barang.

  1. 3. Perdagangan Obat-Obatan

The golden Triangle atau segitiga emas adalah sebuah kawasan yang terletak di Asia Tenggara. Segitiga emas ini terdiri dari daerah Thailand utara, Laos bagian barat, dan Myanmar bagian timur, di kawasan inilah narkotika, heroin, dan amphetamine diproduksi dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Bisnis dengan keuntungan berlipat-lipat ini membuat palaku-pelaku utamanya, khususnya di kawasan Myanmar sangat sulit ditaklukan. Junta Myanmar bahkan cenderung mengambil garis lunak dan memberi otonomi bagi etnis wayang dikenal sebagai produsen utama amphetamine. Dai kawasan segitiga emas ini obat-obatan terlaran kemudian disalurkan ke Thailand. Jalur lain melalui Yunan, Guang Dong, Honglong, dan Macao, jalur transit lain adalah Vietnam, Kamboja dan Philipina dan dari kawasan ini obat-obatan terlarang tersebut akan diedarkan ke seluruh dunia termasuk ke ASIA, yang mulai meningkat daya serapnya terhadap amphetamin.

Thailand termasuk negara yang paling dekat dengan kawasan segitiga emas. Tahun 2003 Perdana Menteri Thaksin Shinawarta giat melancarkan perang terbuka terhadap jaringan obat-obatan gelap di negerinya.[7] Pemerintah Thailand menetapkan target bahwa dalam waktu tiga bulan sejak awal Pebruari perang ini akan berakhir dengan kemenangan di pihak pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini ternyata menuai protes publik karena penangkapan dan pelaksanaan eksekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam jaringan obat-obatan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak azasi manusia.

Persoalan perdagangan obat-obatan terlarang ini tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, tetapi telah mendorong ASEAN untuk mengajak PBB, dalam hal ini United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention (UNDCP). Pertemuan internasional ini menghasilkan Bangkok Political Declaration in Pursuit of a drug-free ASEAN 2015.[8] ASEAN bahkan megembangkan kerjasama khusus dengan Cina guna menanggulangi ancman kejahatan transnasional ini melalui ACCORD (ASEAN and China Sooperative Operations in Response to Dangerous Drugs). Kerjasama  ini meningkatkan wilayah kegiatan dari ASEAN ke kawasan Asia Timur, khususnya, lewat pelibatan Cina di dalamnya. Rencana aksi yang dicakup oleh kerjasama regional ini adalah sebagai berikut :

1)      Pro-aktif meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya obat-obatan terlarang.

2)      Memperkuat kepastian hukum dengan memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan kerjasama peningkatan hukum

3)      Membangun konsensus dan berbagai pengalaman praktik baik pengurangan permintaan atas obat-obatan terlarang.

4)      Menghancurkan suplai obat-obatan terlarang dengan mendorong program pembangunan alternatif dan partisipasi masyarakat dalam pemusnahan tanam obat terlarang.[9]

  1. 4. Penyelundupan dan Perdagangan Manusia

Penyelundupan dan perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi dan ringan sanksi hukumnya dibanding, misalnya, kejahatan perdagangan gelap obat-obatan. Bagi sebagai besar negara-negara ASEAN persoalan  ini diperburuk oleh lamanya kemauan  politik dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan transnasional tersebut. Jenis kejahatan  ini melibatkan perdagangan buruh ilegal dari Indonesia dan Philipina ke Malaysia dan dari Asia Selatan (termasuk dari Iraq dan Afganistan) ke kawasan Asia Tenggara menuju ke Australia. Di samping itu, perdagangan wanita dan anak-anak pun berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi dan buruh anak di kawasan Asia Tenggara. Thailand adalah salah satu negara tujuan bagi para perdagangan wanita. Mereka berdatangaan dari Cina, Myanmar dan Laos, Kamboja juga menjadi tujuan para pedagang wanita.[10]

Upaya ASEAN menangani isu-isu kejahatan transnasional dilakukan melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh ARF (ASEAN Reginal Forum). Dalam tahun 2000 ARF EGM (Expert Group Meeting) menyelenggarakan pertemuan di Singapura dan Seoul. Tahun 2001 ARF EGM kembali di Kuala Lumpur untuk membahas isu kejahatan transnasional. Pertemuan di Seoul menghasilkan kesempatan tentang dampak kejahatan transnasional terhadap keamanan negara-negara anggota ARF dan perlunya kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengatasi kejahatan ini. Sementara pertemuan di Kuala Lumpur mendorong negara-negara ARF untuk menandatangani UN “Protocvol to Prevent, Suppres, and Punish Trafficking in Persons, ezpecially Women and Children”.

Di samping itu, gejala para pencari kerja dari satu negara ke negara lain yang tidak disertai dokumen resmi merupakan salah satu isu yang juga menimbulkan masalah di kalangan negara-negara ASEAN. gerakan manusia ini terjadi dari negara-negara yang miskin (Indonesia, Philipina, Myanmar). Ke negara yang lebih makmur (Malaysia dan Singapura). Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak disertai dengan dokumen perjalanan yang sah merupakan pook persoalan yang sering menimbulkan ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia. Konsentrasi TKI ilegal sempat menimbulkan persoalan dalam hubungan Indonesia-Malaysia saat pemerintah Malaysia mengusir ratusan TKI ilegal kembali ke Indonesia.  Tindakan aparat Malaysia yang kurang profesional menimbulkan gelombang protes dari jakarta dan juga Philipina.

  1. 5. Organisasi Kejahatan Terkemuka di Asia

Beberapa organisasi kejahatan yang tumbuh dan berkembang di Asia  pada umumnya terlibat dalam perdagangan heorin, prostitusi, penyucian uang, dan berbagai kejahatan transnasional lain. Yakuza (Jepang) dan Triad (Cina) adalah dua organisasi kejahatan yang terkemuka di kawasan Asia. Berikut adalah beberapa organisasi kejahatan lain.

  1. Kelompok Cina

Kejahatan terorganisir yang dikelola dan dilaksanakan oleh orang-orang Cina termasuk organisasi kejahatan yang paling besat dan efektif di kawasan Asia Pasifik dengan jumlah keanggotaan ratusan ribu orang. Diantara kelompok-kelompok tersebut adalah Sun Yee On, 14K, kelompok Wo (Hong Kong), Persatuan Gang Bambu (Taiwan), dan kelompok empat lautan dan Kelompok Lingkungan Besar (Cina daratan). Di kawasan Asia Tenggara beberapa kelompok yang terkenal adalah kelompok Chiu Chow (Myanmar-Thailand), Masyarakat Naga Macan (Singapura), 18 gang dan kelompok Wah Koe (Malaysia). Kelompok-kelompok in terlibat dalam  kejahatan prostitusi, perjudian pemalsuan dokumen, penipuan kartu kredit, pelanggaran hak paten, perdagangan dokumen, penipuan kartu kredit, pelanggaran hak paten, perdagangan heroin dan berbagai bentuk kejahatan lain.[11] Menarik untuk dicatat bahaw menurut McFarlane, kelompok tertentu memiliki kontak dengan pemerintah di Asia. Mereka bahkan memperlebar aktifitasnya ke negara-negara besar di luar kawasan Asia.

  1. Kelompok Jepang

Yakuza adalah kelompok jepang dengan keanggotaan puluhan ribu orang. Berdasarkan banyaknya keanggotaan kelompok Yakuza terdiri dari Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-Kaim, dan Inagwai-Kai. Kelompok-kelompok ini pada umumnya memiliki hubungan dengan politisi berkuasa. Sebagaimana kelompok Cina, Yakuza juga memiliki jaringan hingga ke Amerika dan Asia Tenggara. [12]

  1. Kelompok Vietnam

Kelompok ketiga adalah organisasi kejahatan yang dikelola orang-orang lapangan dari kelompok Cina di luar negeri. Secara bertahap kelompok ini menjadi lenih mandiri dan melakukan operasi baik di Amerika, Canada, dan Australia.

  1. Kelompok Korea, India, Fakistan dan Rusia (Mafia Rusia) adalah kelompok kejahatan terorganisir lain baik yang beroperasi di dalam negeri maupun di luar negeri.[13]

Kejahatan transnasional kini tumbuh menjadi ancaman yang semakin besar sejak berakhirnya  Perang Dingin. Transnational crime mengancam eksistensi manusia, masyarakat, negara, nilai-nilai, dan agama yang dianut setiap bangsa di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Penanganan dan penanggulangan ancaman kejahatan ini juga slit dan tidak mudah karena memerlukan kerjasama yang sistematis dari setiap negara yang menjadi target ancamannya. Persoalan menjadi rumit karena tidak semua negara di ASEAN memiliki akapsitas kelembagaan yang kuat. Di samping itu, kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan titik lemah dalam usaha penaganan kejahatan transnasional. Kemiskinan membuka pintu bagi arus gerakan manusia ke negara tetangga yang lebih makmur dan dengan sendirinya merupakan lahan empuk pada para pelaku kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Sistem dan penegakan hukum yang lemah di sebagian besar negara ASEAN merupakan lahan subur bagi perdagangan heroin,  penipuan kartu kredit, pemalsuan dokumen dan berbagai kejahatan yang sangat merugikan masa depan kesejahteraan ASEAN.

  1. 6. Keamanan Lingkungan

Pembangunan ekonomi yang telah menjadikan ASEAN sebagai salah satu kawasan ekonomi dengan kecepatan perkembangan menakjubkan sepanjang dekade 90-ab bukan tanpa akibat negatif. Salah satu dampak dari pembangunan ekonomi sebagai target adalah kerusakan lingkungan tanah, air dan udara. Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas hanya pada tingkat domestik. Namun, dalam waktu yang tidak lama kerusakan lingkungan mulai merambah kawasan wilayah dan mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN. Dewasa ini orang tidak lagi ragu menjadikan lingkungan sebagai salah satu problem utama hubungan internasional di kawasan tersebut. Karena persoalan lingkungan mulai menjadi sumber konflik antar negara anggota ASEAN. Berikut adalah beberapa kasus kerusakan lingkungan yang berdampak pada hubungan internasional di kawasan ASEAN.

Asap. Asap yang berasal darai pembakaran hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatra menciptakan ancaman keamanan penduduk di kawasan ASEAN.[14] Polusi terjadi tahun 1997 adalah sedemikian parahnya sehingga selama kurang lebih tujuh bulan asap menyelubungi langit Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Indonesia dan Philipina. Polusi asap ini sangat memkbahayakan manusia karena mengganggu kesehatan mata dan paru-paru. Walaupun beberapa negara lain juga menghasilkan  polusi asap lewat pembakaran karena merupakan cara-cara tradisional untuk membersihkan hutan dari sisa-sisa penebangan liar (illegal loging) sehingga dapat segera digunakan untuk fungsi yang lain.

Karena luasnya dampak lingkungan ini ASEAN sudah sejak 1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan bagi penduduk ASEAN. walaupun tidak mudah menemukan cara untuk mengatasi gangguan lingkungan ini, ASEAN terus menyelenggarakan berbagai pertemuan. Tahun 2002 ASEAN akhirnya mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolaan asap tersebut. The ASEAN Agreement on Transboundray Haze Pollution mengawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati bersama.[15]

Deforestasi dan penebangan Kayu Ilegal. Dua gejala ini berhubungan satu sama lain. Penebangan pohon secara ilegal menyebabkan berkurangnya hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Indonesia memiliki kawasan hutan kedua terbesar di dunia setelah Berasil. Akan tetapi penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sering didukung oleh aparat militer, menyebabkan hutan mengalami proses penggundulan atau deforestasi. Proses ini tidak hanya mengurangi jumlah hutan akan tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, kekurangan air, polusi udara antar negara, emisi gas rumah kaca, dan banjir tak terkendali.[16]

Meningkatnya penebangan liar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tingginya permintaan terhadap kayu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Malaysia, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Walaupun negara-negara tujuan penjualan kayu sangat membutuhkan, mereka pada umumnya tidak dicermati. Malaysia, misalnya, menolak pembahasamn itu tersebut secara resmi. Sementara itu, lemahnya menyebabkan proses penebangan ilegal berlangsung terus. Baru pada pertengahan tahun 2006 pemerintah Indonesia bersikap pro-aktif melakukan usaha pemberantasan illegal logging. Akan tetapi pada saat buku ini ditulis pemerintah masih belum berhasil menangkap tokoh utama di balik penebangan liar karena berhubungan dengan orang-orang kuat dala aparat militer.


  1. 7. Terorism

Terorisme menjadi penting sejak terjadinya peristiwa Sebelas September 2001 di Amerika Serikat. Kampenye anti-terorisme yang dilancarkan Presiden Bush telah menjadikan Asia Tenggara sebagai “front kedua” setelah Afganistan. Asia Tenggara menjadi target kampenye terorisme karena dua hal. Pertama, mayoritas penduduk di kawasan ini beragam islam, yakni, agama yang sama dengan yang dipelk Osama Bin Laden yang dituduh Amerika  berada di nalik serangan di New York dan Washington D.C. Kedua, di kawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia dan Philipina. oleh karena itu, sangat mudah bagi pemerintah Amerika untuk memasukkan Indonesia sebagai medan pertempuran kedua dalam rangkaian peristiwa melawan terorisme.

Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa negara ASEAN terdapat kelompok-kelompok aliran keras. Di Indonesia terdapat Front Pembela Islam (FBI), Majelis Mujahidin, Hisbut Tahrir dan Laskar Jihad. Kelompok-kelompok ini relatif lebih keras dibandingkan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Akan tetapi, tingkat kekerasan mereka lebih terfokus pada lingkup Indonesia dan tidak menyebabkan gerakan kekerasan di luar Indonesia. Di Philipina, kelompok Abu Sayyaf tidak menjadikan Amerika sebagai target gerakan mereka sehingga me rupakan satu kesalahan jika pemerintah Amerika menundanya berhubungan dengan Al-Qaeda (kelompok yang dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan teroris di Asia Tenggara).[17]

ASEAN secara bertahap menanggapi isu terorisme ini melalui serangkaian pertemuan dalam forum-forum resminya. Dua bulan setelah peristiwa 11/9 dalam pertemuan puncak ASEAN ketujuh di Brunei Darusalam ASEAN mendeklarasikan tindakan bersama untuk menanggulangi terorisme. Sekalipun demikian tidak semua negara anggota ASEAN setuju dan mendukung penuh ajakan Amerika untuk memerangi Afganistan. Perdana Menteri Malaysia paling keras menyatakan penolakannya untuk memerangi Afganistan.[18] Sekalipun demikian, ASEAN secara kelembagaan terus melakukan upaya untuk memerangi terorisme.

C.    Tantangan Politik & Kelembagaan Sebagai Dampak Dari Perluasan ASEAN

Memasuki dasawarsa keempat, ASEAN dihadapkan pada masalah tantangan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan. Peluasan keanggotaan ASEAN yang hampir mencakup kesepuluh negara-negara Asia Tenggara serta pendalaman kerja sama yang menyangkut isu-isu lama dan baru dikawasan memerlukun kelembagaan yang kokoh tapi tidak terlalu terpusat serta mekanisme pengambilan keputusan yang lues dan ingformal sebagai ciri khas ASEAN tetapi efektif. Masalah perluasan keanggotaan terutama memiliki dampak sulitnya pencapaian konsensus hanya dilihat dari jumlah. Jika sepuluh anggota dari organisasi ini masih dianggap dapat ditangani dengan baik, maka ada lagi masalah keragaman budaya dan tradisi, norma dan kebiasaan antara negara-negara anggota lama dan negara anggota baru. Pengusaha bahasa pengantar, yaitu Inggris, tidaklah menjadi persoalan besar, tetapi tata cara negosiasi dan berdiplomasi dapat lebih memusingkan kepala dalam mencapai mupakat melalui musyawarah seperti yang sudah merupakan  tradisi dalam ASEAN.

Masalah pembakuan mekanisme pengambilan keputusan juga menjadi persoalan manakala isu-isu yang dibahas diperluas menyangkut bidang-bidang kerja sama yang baru sama sekali (seperti penanggulangan polusi udara lintas batas dan migrasi ilegal) atau pendalaman dari bidang-bidang lama (seperti perdagangan barang dan investasi modal). Negosiasi ke arah pencapaian kesepakatan berdasarkan konsensus yang bulat akan lebih sulit dicapai jika tata cara masing-masing pihak berlainan dan jumlah kepentingan nasional yang harus dipenuhi semakin banyak.

Terobosan yang harus dilakukan di bidang penataan mekanisme kerja dan kelembagaan adalah suatu yang meniti jalan setapak di antara jurang yang curam. Di satu sisi jika mekanisme  terlalu formal dan berubah menjadi terlalu legalistik maka semangat ASEAN yang terkenal dalam meredam rasa permusuhan untuk membuka kerja sama akan berubah sama sekali dan akan membawa kepada kebubaran organisasi ini. Sebaliknya di sisi lain, jika mekanisme pengambilan keputusan masih terlalu mengandalkan rasa persahabatan di antara para pimpinan masa kini maka ada dua dampak yang muncul. Yang pertama adalah akan ada jurang antara persepsi rakyat tentang ASEAN yang terlalu memajukan kepentingan rasa persahabatan kelompok elit pemimpin pemerintah diatas kesengsaraan dan kerugian masyarakat di masing-masing negara anggota karena mereka harus memendamnya demi semangat persahabatan ASEAN. Dan yang kedua adalah persepsi pemimpin baru yang mungkin saja tidak lagi memerlukan ASEAN sebagai pilar utama kebijkan luar negri negaranya karena menganggap ASEAN terlalu kecil bagi negaranya dan ambisi pribadinya untuk berkiprah di dunia Internasional. Jalan keluar yang inovatif menilai kembali fungsi dari Sekretariat ASEAN dan memberinya sedikit kekuasaan tambahan yang lebih memiliki bobot daripada sekarang. Tetapi hal ini juga harus diimbangi oleh penguatan meknisme pengambilan keputusan yang lebih tinggi yaitu, Pertemuan Tahunan para Mentri ASEAN (AAM).

Kekhawatiran perluasaan keanggotaan baru berdampak dapat kohesi dan efektivitas ASEAN. Kekhawatiran itu didasarkan pada kenyataan bahwa anggota yang ada dapat dikatakan mempunyai orientasi politik dan ekonomi yang kurang lebih sama; mereka memang menganggap komunisme ancaman utama bagi tatanan politik dalam negri mereka masing-masing. Kalaupun Kamboja kemudian secara terbuka menanggalkan komonisme, Laos dan Vietnam masih tetap mempertahankan pemerintah komonis. Myanmar masih tetap diperintah oleh suatu pemerintah militer yang kuat, yang menyebut dirinya Dewan Restorasi Tata dan Hukum Negara (state Law and Order Restoratition council/SLORC dan belum memperlihatkan bahwa para pemimpinannya akan merubah sistem pemerintahan itu dan melakukan pendekatan yang konstuktif dengan National For Democracy yang dipimpin oleh Aun San Suu Kyi.

Permasalahan bagi negara-negara anggota baru, termasuk Vietnam, ialah bagaimana mempelajari teknik-teknik pengolahan persengketaan  ASEAN “anggota-anggota baru harus menyadari bahwa menjadi anggotanya merupakan batu loncatan menuju suatu proses belajar untuk menyerap”cara ASEAN”(The ASEAN Way) ke dalam psyche nasional mereka. ASEAN memang prihatin dengan kemungkinan bahwa perluasan asosiasi itu dapat melemahkan atau mementahkan kohesinya. Perluasan ASEAN dengan Laos dan Myanmar ditakutkan akan mengurangi kemampuan ASEAN secara mencolok untuk mengelola perbedaan-perbedaan politik dan membangun suatu tatanan Asia Tenggara ats dasar persyratan ASEAN. Suatu ASEAN yang lebih besar berarti “ tantangan-tantangan baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan, secara potensial lebih banyak persengketaan internal”Jadi perluasan ASEAN memunculkan pertanyaan apakah dan bagaimana teknik-teknik pengelolaan persengketaan yang sudah berhasil akan diikuti oleh anggota-anggota baru (C.P.F. Luhulima, ………? ).

Pedoman dan norma-norma ini, menurut Hoang, sudah menghasilkan lima teknik pengelolaan persengketaan :

1)      Berpegang kepada peraturan-peraturan dasar yang tercantum dalam berbagai traktat, deklarasi dan komite ASEAN

2)      Menahan diri (self-restraint)

3)      Penerapan prinsip musyawarah  dan mufakat

4)      Menggunakan penengahan pihak ketiga dalam mengusahakan penyelesaian konflik

5)      Sepakat untuk tidak sepakat atau menyimpan suatu ketidaksetujuan untuk diselesaikan kemudian.

Para pemimpin ASEAN kini tetap melihat perluasan sebagai suatu langkah yang penting bagi perwujudan idaman politik para pendirinya di bulan Agustus 1967 itu, yaitu mentransformasi ASEAN sebagai suatu Asosiasi yang mencakup semua negara Asia Tenggara. Adalah kepentingan ASEAN sendiri untuk memperluas landasan politik dan ekonominya mencakup seluruh Asia Tenggara karena lingkungan pasca Perang Dingin telah memperbesar pilihan kebijakan ASEAN. Cara ASEAN akan tetap merupakan model bagi hubungan antar negara dan  interaksinya dengan negara-negara di luarnya. Tetapi perluasan ASEAN juga akan memperbesar perbedaan-perbedanaan intra-ASEAN di antara negara-negara semula dan yang datang kemudian. Perbedaan budaya, agama dan rasial akan tetap tampak, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak akan meniadakan koeksistensi damai dan sikap saling menghormati perbedaan-perbedaan itu. Ideologi yang baik politik dan ekonomi, berbeda sekali antara negara anggota ASEAN yang lama dan Vietnam, Laos dan Myanmar.  Jika perbedaan ini terus berlangsung bukan tidak mungkin di masa depan akan menjadi salah satu batu penghalang bagi kelangsungan ASEAN selaku organisasi regional.

D.    Tantangan Ekonomi

Tantangan ini berkisar pada masalah ekonomi dalam arti yang luas termasuk pemeliharaan tingkat pertumbuhan kawasan dan perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat Asia Tenggara pada umumnya. Memasuki abad ke-21 ASEAN akan menjalankan proyek besar AFTA di bidang liberalisasi perdagangan dan investasi. Lebih luas lagi, masing masing negara anggota ASEAN juga sebagian besar harus mengikuti derap kemajuan liberalisasi di forum APEC. Dan lebih luas lagi tentu saja ada persyaratan yang harus di tepati dalam rangka proses kesepakatan perdagangan dunia GATT/WTO.

Tantangan ASEAN adalah mencari hati rakyat di negara masing masing anggota bahwa keikutsertaan dalam proses liberalisasi perdagangan, terutama dalam rangka AFTA, lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Hal ini mungkin sangat sulit dilakukan karena pada kenyataanya kebijakan liberalisasi perdagangan lebih melukai kepentingan bisnis dalam negri dalam jangka pendek dan menengah. ASEAN sebagai organisasi harus mencari jalan tengah, antara kepentingan nasional dan memelihara integrasi ekonomi kawasan.  Yang perlu ditekankan adalah perbedaan keuntungan jangka pendek dan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ASEAN harus menyediakan dana bantuan bagi pelaku bisnis dalam negri di semua negara anggota agar mampu membangun daya saing untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Tantangan dalam bidang ekonomi ini jaga harus didukung oleh para pelaku bisnis sektor swasta terutama yang besar-besar di semua negara kawasan. Kasus kejatuhan nilai mata uang di bursa-bursa kawasan bukan hanya menunjukan adanya salah unsur dalam manajemen perekonomian nasional tetapi juga ada dorongan para pelaku pasar untuk mencari keuntungan dalam suasana serba kacau. Para pelaku bisnis besar harus juga bekerjasama untuk menahan diri meraih keuntungan sesaat jangka pendek demi keuntungan dalam jangka panjang yang berkesinambungan. Tantangan  ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa negara-negara ASEAN lebih banyak melakukan hubungan dagang dengan negara-negara di luar ASEAN daripada antara anggota ASEAN sendiri dan bahwa kolaborasi ekonomi seperti “Segi Tiga Pertumbuhan“ antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam praktek lebih bersifat bilateral daripada multilateral. Karena itu, sementara kerjasama ekonomi akan menjadi lokomotif solidaritas ASEAN, kerjasama semacam ini bisa berubah menjadi Persaingan yang merugikan para anggotanya. Jadi sekalipun ada jaminan dari para pemimpin ASEAN bahwa hubungan ekonomi intra-ASEAN bersifat saling melengkapi, yang terjadi sesungguhnya adalah hubungan ekonomi yang saling bersaing. Kompetisi yang tidak bisa dielakan dalam bidang jasa dan barang dalam kawasan Asia Tenggara ini dapat menimbulkan fraksi dan ketegangan baru dalam ASEAN yang di perluas jika tersedia mekanisme untuk mengatasi ketegangan tersebut. Karena itu, tantangan ASEAN dalam suatu Asia Tenggara adalah mengalihkan kompetisi tersebut terhadap pihak lain, misalnya membangun “ASEAN Inc” yang bisa meningkatkan kekuatan tawar-menawar ASEAN terhadap pelaku-pelaku ekonomi besar lainya, termasuk perusahaan multinasional atau kelompok-kelompok regional lainya.

E.     Tantangan Sosial

Dalam konteks ini, bagaimana masyarakat ASEAN secara keseluruhan dapat merasa ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan komunitas ASEAN. Memasyarakatkan ASEAN pada tingkat paling bawah (grass roots) adalah penting untuk kelangsungan hidupnya. ASEAN selama ini masih merupakan forum pertemuan para elit politik pengambil keputusan yang saling mengenal secara pribadi (Surin Pisuwan, 2006 : 12). Pertanyaan yang selalu muncul adalah apa yang akan terjadi jika para pemimpin ASEAN saat ini sudah berganti. Dukungan dari masyarakat baik itu yang berada di sektor industri swasta maupun kelompok-kelompok swadaya masyarakat harus terus menghidupkan semangat ASEAN pada golongan non-pemerintah. Bagaimanapun juga kelompok-kelompok seperti yang disebut terakhir ini memiliki andil yang besar dalam memasyarakatkan kerja sama ASEAN dan menyebarluaskan keberhasilan-keberhasilan kerja sama itu.

F.     Tantangan Eksternal

Paska invasi Amerika ke Iraq hubungan internasional di Asia Tenggara mengalami perubahan yang cukup drastis. Jika sebelum invasi Iraq hubungan internasional lebih banyak ditandai dengan meningkatnya peran Cina di Asia Tenggara, maka setelah invasi Amerika ke Iraq tahun 2003 perubahan paling menonjol di kawasan ini adalah peningkatan luar biasa pengaruh Amerika di Asia Tenggara. Sesudah kekalahan Amerika di Vietnam, kehadiran Amerika diu Asia Tenggara secara bertahap berkurang hingga ditutupnya pangkalan militer Amerika di Philipina. sepanjang dekade 90-an hubungan persepsi tentang hak azasi manusia. Di satu pihak, ASEAN lewat beberapa tokoh-tokoh utamanya menekankan pentingnya faktor sosial-budaya lokal, di pihak lain Amerika berusaha memaksakan kehendaknya tentang konsepsi dan implementasi HAM sesuai dengan garis kebijakan Amerika. Akan tetapi, sesudah invasi Amerika tenggara sejalan dengan semangat yan dicanangkan Presiden Bush dalam peperangan global melawan terorisme.

Diantara negara-negara Asia Tenggara hanya Singapura, Philipina, dan Thailand yang menunjukkan kedekatan dengan Amerika lebih dari yang lain. Dukungan penuh terhadap perang global melawan teror menyebabkan Amerika memberi bantuan militer yang cukup banyak lagi keiga negara ASEAN tersebut. Balikatan adalah bentuk kerjasama militer intensif antara Philipina dan Amerika untuk, antara lain, emnumpas gerakan Abu Sayyaf yang dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Amerika juga melakukan latihan bersama dengan Thailand lewat Cobra Gold, latihan militer yang sudah ckup lama dilakukan kedua negara. Latiahan militer Cobra Gold lama dilakukan kedua negara. Latihan militer Cobra Gold tahun 2004 merupakan latihan militer bersama terbesar di Asia Tenggara karena juga melibatkan kontingen militer kecil dari Singapura, Phlipina, dan Mongolia. Akan tetapi, kerjasama militer paling intensif dilakukan Amerika dan Singapura, yang sejak tahun 1990 telah menyediakan lahan bagi pangkalan militer terbatas bagi pasukan dan transportasi militer Amerika.[19]

Sementara itu, Indonesia dan Malaysia, dua negara ASEAN dengan penduduk mayoritas muslim, tidak sedekat ketiga negara di atas dalam melakukan kerjasama militer dengan Amerika. Kedua negara ini terkait kebutuhan untuk mempertahankan dukungan pemilih muslim yang sangat menentukan sehingga tidak dapat secara bebas menyatakan dukungan terbuka kepada Amerika. Konsekuensinya adalah kedua negara ini tidak mendapatkan bantuan militer sebanyak yang diterima ketiga negara ASEAN lainnya. Akana tetapi menurunnya dukungan publik Indonesia dan Malaysia terhadap Amerika tidak luput dari perhatian Washington. Amerika mencoba mempertahankan pengaruhnya di kedua negara ASEAN ini dengan memberikan bantuan non-militer khususnya dalam bidang pendidikan dan lebih khusus lagi mengembangkan hubungan dengan tokoh-tokoh muslim di kedua negara. Tiap tahun beberapa tokoh muslim diberi kesempatan melakukan perjalanan ke Amerika selama beberapa minggu untuk memberikan ceramah tentang Indonesia dengan biaya penuh dari pemerintah Amerika.

Sementara itu, Cina terus melakukan pendekatan intensif ke ASEAN dengan mengerem ambisi teritorialnya di kepulauan spratly dan pada saat yang bersamaan mendorong dan melibatkan diri dalam proses multilateral yang sedang dikembangkan ASEAN. Untuk memperhalus jalan ke ASEAN pada Oktober 2003 Cina sepakat menandatangani Treaty of Amity and Cooperation bersamaan dengan pertemuan puncak ASEAN+3 di Bali. Cina memutuskan untuk menandatangani TOC setelah Kongres Rakyat Nasionak Cina mendukung renacana tersebut pada bulan Juni sebelumhya. Cina adalah negara non-ASEAN pertama yang mendatangi TOC.[20] Cina juga menanfaatkan ekonominya yang sedang tumbuh  pesat untuk melakukan kerjasama ekonomi lebih luas dengan negara-negara ASEAN. Cina juga aktif terlibat dalam ARF dan memprakarsai pembentukan ARF Security Policy Conference yang melibatkan para pejabat senior bidang pertahanan di Beijing. Disamping itu, ASEAN-Cina strategic partnership for peace and security (disepakti tahun 2003) juga telah menelorkan Rencana aksi pada November 2004.[21]

Upaya pengembangan kerjasama dalam sektor ekonomi ini juga diharapkan untuk menekan kecurigaan ASEAN terhadap meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina. Kemauan-kemajuan yang ditunjukkan Cina di Asia Tenggara sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari strategi Cina untuk membendung peningkatan pengaruh Amerika di ASEAN paksa invasi ke Iraq. Meningkatnya kerjasama militer negara anggota ASEAN dengan Amerika juga merupakan respons ASEAN untuk mengimbangi pengaruh ekonomi Cina yang terus meluas ke kawasan Asia Tenggara. ASEAN tampaknya cukup hati-hati mengelola hubungan Amerika dan Cina sering berubah neagatif jika terkait dengan isu Taiwan. Konflik Amerika-Cina dengan demikian dapat berakibat negatif terhadap masa depan ASEAN.[22]

Kemajuan Cina di ASEAN sudah tentu tidak lepas dari perhatian Jepang yang sejak tahun 1980-an merupakan investor asing terbesar di Asia Tenggara. Sekalipun demkian, walaupun paska Perang Dingin muncul berbagai hahasan di dalam negeri agar Jepang meningkatkan kemandirian dalam bidang politik dan keamanan, Jepang tetap menjadikan kerjasama keamanan Amerika sebagai kebijakan keamanan utama Jepang. Oleh karena itu, opsi Jepang untuk meningkatkan hubungan non-ekonomi dengan ASEAN menjadi terbatas. Didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan garis suplai minyak dan gas serta komoditi perdagangannya di laut Cina Selatan dan Selat Malaka, Jepang memprakarsai kerjasama patroli kawasan laut Cina Selatan dan Selat Malaka, Jepang memprakarsai kerjasama patroli kawasan laut dengan ASEAN dalam format “Ocean Peackeeping”.[23] Diluar harapan Jepang, pemerintah-pemerintah ASEAN agar segan menerima ajakan ini karena khawatir akan keterlibatan militer Jepang yang terlalu jauh. Disamping itu, ASEAN juga ingin menjaga posisi Amerika yana telah cukup banyak memberikan jaminan bagi kebutuhan keamanan regional ASEAN melalui berbagai  kerjasama militer atau latihan bersama tan cukup intensif paska invasi AS ke Iraq.

Australia adalah negara non-ASEAN lain yang memanfaatkan momen kampanye anti-teror ini untuk memperkuat kerjasama dengan ASEAN, dalam pandangan Australia, singapura dan Philipina adalah dua negara ASEAN.dalam pandangan Australia, Singapura dan philipina adalah dua negara yang dipandang lebih telah untuk diajak kerjasama militer dengan fokus utama memerangi teror. Pada akahir 2004, australia mengumumkan rencananya untuk menyusun zona maritim sebagai antisipasi menghadapi ancaman teroris sepanjang 1000 mil dari Australia. Prakarsa ini sudah tentu menimbulkan amarah negara ASEAN khususnya Indonesia dan Malaysia yang merasa rencana ini mengancam integritas wilayahnya yang berada dalam jangkauan target serangan preemptive.[24]

Sementara itu India, sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonominya, juga aktif memproyeksikan kekuatan angkatan ekonominya, juga aktif memproyeksikan kekuatan angkatan lautnya di lautan Hindia. Sejalan dengan kebijakan Look East, India memerlukan kerjasama lebih baik dengan negara-negara ASEAN yang kaya dengan sumber daya alam. Hubungan India-ASEAN meningkat dari sekedar mitra dialog menuju negara yang aktif mengembangkan kerjasama militer dengan beberapa negara ASEAN. Sejak tahun 2003 India telah membina kerjasama militer dengan Singapura. India juga memperkuat kerjasama dengan Malaysia dan Indonesia untuk melakukan pengawasan laut bersama. Kompleksitas hubungan internasional di Asia Tenggara adalah gejala baru  sesudah berakhirnya Perang Dingin. Kerjasama dengan negara-negara besar dalam bidang keamanan dan ekonomi tampaknya akan membentuk ASEAN yang lebih berpandangan keluar. Apakah ASEAN akan semakin dewasa dengan berbagai jenis kerjasama ini atau justru akan mengalami krisis masih merupakan pertanyaan yang harus diteliti lebih jauh.

Bagaimana mempertahankan ketahanan intra-ASEAN (intra ASEAN resilience) dalam menghadapi persaingan antara negara-negara besar merupakan salah satu tantangan eksternal yang harus dihadapi ASEAN. Satu Asia Tenggara tidak menjamin kawasan Asia Tenggara bebas dari dampak persaingan dan kompetisi antar negara-negara besar, apalagi sejarah membuktikan bahwa Asia Tenggara menjadi ajang pergulatan negara-negara besar. Berakhirnya Perang Dingin ini telah memberi peluang munculnya negara-negara besar untuk memainkan peran politik dan keaamanan yang lebih besar daripada ketika era Perang Dingin masih berlangsung. Dalam konteks ini sejauh mana ASEAN mampu mempertahankan ketahanannya dalam menghadapi persaingan antara negara-negara besar ini akan memberi dampak pada kemakmuran dan stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.


[1] John McFarlane, Transnational Crime and The Asia Pacific Security, dalam The Many Faces of Asian Security, diedit oleh Shledon W. Simon, Lanham and Oxfod : Rowman And Littlefied Publishers, Ltd, 2001, Hal. 200

[2] McFarlane, hal. 200

[3] Ralf Emmers and Leonard C. Sebastian, Terorism and Transnational Crime In Southeast Asian International Relations, dalam Donald E. Weatherbee, International Relations Ins Southeast Asia, The Struggle for Automony, Lanham, MD; Rowman and Littlefied Published, Inc. 2005, Hal. 172

[4] Collins, hal. 113

[5] Collins, hal, 114

[6] http;//www.aseanregionalforum.org/

[7] Emmers and Sebastian, hal. 176

[8] Emmers and Sebastian, hl. 176

[9] Emmers and Sebastian, hal, 177

[10] Emmers and Sebastian, hal. 177

[11] McFarlane, hal. 202

[12] McFarlane, hal. 204

[13] McFarlane, hal. 205-207

[14] Kusuma Snitwongse and Suchit Bunbongkram, New Security Issues and Their Impact on ASEAN, Simon S.C. Tay,, Jesus P. Estanisalo and Hadi Susantro, Reinventing ASEAN, Singapore; ISEAS, 2000, hal, 150.

[15] Watherbee, hal. 273-274

[16] Snitwongse and Bunbongkam, hal. 151

[17] Collins, hal. 202

[18] Collins, hal. 205

[19] Tim Huxly, Southeast Asia 2004 : Stable But Facing Major Secutrity Challenges, Southeast Asian Affairs 2005, Singapura : ISEAS, 2005, hal. 14

[20] Richard Stubbs, ASEAN in 2003 ; Adversity and Response, South Asian Affairs 2004, Singapura ; ISEAS, 2004, hal. 8

[21] Huxley, hal. 16

[22] Huxley, hal. 16

[23] Huxley, hal. 17

[24] Huxley, hal. 17

About these ads

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: