Plan of Action Asean Security Community : Prospek & Kendala

25 06 2010

by Igor Dirgantara

Berbagai persoalan tantangan keamanan ASEAN, baik yang bersifat tradisional (konvensional), maupun non tradisional (non konvensional) perlu untuk dicermati negara anggota ASEAN dewasa ini dan dimasa yang akan datang. Selama 41 tahun berdirinya ASEAN sejak tahun 1967, banyak kalangan menilai ASEAN memiliki kekompakan untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin muncul di kawasan Asia Tenggara. Pada Bab III ini akan dibahas kemungkinan ASEAN untuk menerapkan komunitas keamanan (security community), beberapa rencana aksi (Plan of action) dari ASEAN Security Community sejak Bali Concord II (2003) yang sudah diwujudkan ataupun yang belum, termasuk berbagai kerjasama kelembagaan ASEAN didalam mewujudkan masyarakat yang berkeamanan. Pada Bab ini akhirnya penulis mencoba untuk melihat prospek dan kendala ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Security Community pada tahun 2015.

  1. 1. Analisis Komunitas Keamanan ASEAN

ASEAN mempunyai potensi untuk menjadi komunitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diakui oleh para akademisi dan para pengambil keputusan baik didalam maupun diluar kawasan. Salah satunya adalah kajian bahwa ASEAN dianggap sebagai sebuah komunitas keamanan yang pluralistik, dimana masing-masing anggotanya tetap mempertahankan kedaulatannya (Acharya,1990). Pemahaman bahwa ASEAN menjadi komunitas keamanan lebih didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada satupun anggotanya yang menggunakan kekuatan bersenjata atau anggapan perlunya digunakannya kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik di kawasan (Simon, 1999 :122). Sedangkan  Michael Leifer sepakat bahwa ASEAN memang sebuah komunitas keamanan karena kemampuannya untuk mencegah konflik  intra-mural dari kemungkinan eskalasi konfrontasi bersenjata untuk menjadi komunitas politik (Leifer, 1995 : 129-132). Adalah kenyataan bahwa ketiadaan perang diantara negara-negara anggota ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan tahun 1967 merupakan prestasi terbesar ASEAN dalam mengatur interaksi damai didalam kawasan. Ada tiga kekuatan utama menurut Amitav Acharya yang menjadi prasyarat terbentuknya satu komunitas keamanan di kawasan, yaitu :

  1. A. Ancaman Keamanan dan Kerawanan Bersama

Ancaman keamanan bersama adalah sumber ketidakamanan yang berpotensi mengganggu secara nyata terhadap stabilitas negara-negara di kawasan. Secara umum ancaman konvensional/tradisional merupakan salah satu aspek keamanan yang sangat sensitif bagi negara-negara ASEAN, karena berkaitan langsung dengan masalah kedaulatan, integritas dan kelangsungan hidup suatu negara.

Yang menjadi ancaman keamanan bersama negara-negara ASEAN secara konvensional hingga sekarang dan masih cukup relevan karena memiliki potensi konflik yang lebih terbuka antar Negara anggota ASEAN adalah permasalahan separatisme dan konflik perbatasan (Usman, 1996 : 159-164). Munculnya serangan terorisme di negara-negara ASEAN atau transnational crimes yang terorganisasi telah merubah persepsi ancaman bersama di kawasan Asia Tenggara menjadi tidak konvensional lagi (keamanan non konvensional). Penyelundupan manusia secara ilegal, pembajakan, penyelundupan narkotika, masalah lingkungan, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi menjadi ciri tindak kejahatan lintas batas yang terorganisir sebagai ancaman baru di kawasan (Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu RI, 2005 : Bab IV). Ancaman keamanan yang bersumber dari adanya berbagai kerawanan domestik merupakan faktor dominan dan menjadi motivasi dari pembentukan ASEAN. Kerawanan bersama adalah celah/titik rawan yang telah terbuka sebagai akibat dari ancaman nyata. Keamanan non tradisional, yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada manusia (human security) telah membuka celah kerawanan bersama dan sekaligus menjadi ancaman nyata yang hadir dengan pola-pola modifikasi dari sebelumnya dan telah memaksa (spin off) ASEAN untuk menata kembali agenda kerjasama keamanannya. Hal paling penting di sini adalah adanya kesamaan persepsi dari para pemimpin politik ASEAN akan pentingnya ’comprehensive security’ untuk diadopsi ke dalam setiap bentuk  kerjasama keamanannya, sebagaimana yang telah dihasilkan di Vientiane, Laos, 2004.


Tabel

Ancaman dan kerawanan bersama

No Persepsi Ancaman Bersama Proliferasi Ancaman yang menjadi Kerawanan Bersama Pelaku Sifat
1 Ancaman Konvensional (state centric) - Konflik Perbatasan

- Separatisme

Negara

(State Actor)

Nasional
2 Ancaman Non Konvensional

(human centric/

Comprehensive security)

Transnational Crimes

  1. Piracy (Pembajakan)
  2. Perdagangan obat-obatan (narkotika)
  3. Penyelundupan manusia
  4. Terorisme
  5. Masalah lingkungan
  6. Kejahatan ekonomi
Bukan Negara

(non-State Actor)

Lintas Batas

Nasional

Transnational

Organized

Crime (TOC)

  1. B. Kesalingtergantungan Ekonomi dan Fungsional yang ber-Spill Over Dalam Menciptakan Hubungan Damai

Secara formal ASEAN adalah organisasi yang memfokuskan diri pada upaya kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi Deklarasi Bangkok merupakan komitmen politik untuk bersatu dan bekerjasama dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas regional agar negara-negara anggota dapat menikmati hidup merdeka tanpa campur tangan asing serta dapat berkonsentrasi dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

Kerjasama dibidang ekonomi dinilai sebagai pendorong utama kerjasama antar negara karena bidang ini tidak sensitif dan tiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai salah satu syarat penunjang pembangunan nasionalnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak ASEAN berdiri, praktis tidak pernah terjadi konflik terbuka di antara negara-negara yang bertetangga dengan ASEAN. Berbeda dengan situasi sebelum ASEAN terbentuk, berbagai ketegangan, konflik maupun konfrontasi; mewarnai kawasan ini. Dalam hal ini ASEAN telah berhasil menata hubungan bertetangga dengan baik di antara sesama anggotanya. Keberhasilan tersebut tentunya tidak berjalan dengan sendirinya, karena ada faktor yang mendorongnya, yaitu faktor kerjasama ekonomi  dan fungsional yang ber-spill over dalam menciptakan hubungan damai.

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint venture), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah engara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1967), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading Arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90an ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Pada KTT Ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework Agreement on  Enhancing ASEAN Economic cooperation menandai dicanangkannya ASEAN Free trade area (AFTA) dan pada tanggal 1 Januari 1993 memberlakukan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. Pendirian AFTA memberiksn implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan dan investasi. Ada anggapan bahwa dampak AFTA terhadap perdagangan intra ASEAN sangat minimal, sebab selama 15 tahun terakhir perdagangan intra ASEAN tetap saja berkisar antara 20-25 persen dari seluruh perdagangan ASEAN. Tetapi penilaian seperti ini kurang tepat. Yang lebih penting untuk diamati adalah tingkat pertumbuhan perdagangan ASEAN secara keseluruhan yang mencapai 20-30 persen pertahun. Kawasan ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang terbuka bagi dunia dan mengandalkan pertumbuhannya pada pasar global dan bukan pasar regional. AFTA memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan pasar regional bagi negara-negara ASEAN sendiri, tetapi untuk membuat kawasan ASEAN menjadi yang menarik bagi produksi dunia (open regionalism).Disamping AFTA, pada tahun 1995 ASEAN juga telah menyepakati ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) untuk membuka pasar jasa-jasa di kawasan ASEAN. Pada tahun 1996 ASEAN mengembangkan skema kerjasama baru dibidang industri yaitu ASEAN Industrial Cooperation (AICO), dimana insentif yang diberikan sebatas pada pemberian preferensi tarif yang semakin berkurang, artinya karena menurunnya tarif MFN. Selanjutnya pada tahun 1998 ASEAN menandatangani kesepakatan baru, yaitu Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA), yang dimaksudkan untuk membuat ASEAN menjadi suatu kawasan investasi yang kompetitif, terbuka dan liberal melalui suatu persetujuan yang mengikat (Soesastro, 2007 : 316-317). KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. (ASEAN Selayang pandang: 2007: 42). Kesepakatan ini dapat dilihat sebagai perombakan baru dalam perjalanan kerjasama dan integrasi ekonomi ASEAN. Ia bukan sekedar lanjutan logis (Logical extension) dari AFTA, AFAS dan AIA, tetapi dengan jelas mengarah kepada pembentukan pasar tunggal (Single Market) ASEAN. Dalam rumusan yang disepakati  para pemimpin ASEAN, tujuan dari AEC adalah untuk menciptakan a single market and production base. Ini dapat diartikan sebagai integrasi penuh, kecuali di bidang keuangan dan moneter.

Kerjasama ekonomi yang ber-spilover kepada penciptaan hubungan damai (economic road towards peace and stability) diawali dengan ditandatanganinya deklarasi ZOPFAN hingga munculnya dua dokumen monumental yang menjadi tonggak dalam kerjasama keamanan (security road towards peace and stability) pada KTT I di Bali 1976, dokumen tersebut antara lain adalah ASEAN Concord 1 dan TAC (Treaty of Amity and Cooperation) sebagai code of conduct. Pada kenyataannya kerjasama dalam bidang keamanan diantara negara-negara anggota ASEAN merupakan perpaduan antara kebijakan keamanan nasional masing-masing negara anggota dalam satu pengaturan tatanan regional yang pada akhirnya membentuk ketahanan regional (regional resilience). Komponen internal dalam doktrin ketahanan regional pada prinsipnya merupakan upaya membina rasa saling pengertian dan kepercayaan dalam kehidupan antar negara (confidence building measures). Komponen eksternal yang membentuk doktrin ketahanan regional adalah perwujudan dari semangat kemandirian ASEAN dari campur tangan negara-negara luar kawasan. Secara substansial doktrin ketahanan regional (regional resilience), pada umumnya menganggap campur tangan pihak luar dalam urusan internal kawasan sebagai faktor penyebab instabilitas (Anggoro, 1996 : 133-134).

Dibawah ini terdapat uraian dari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dan fungsional yang pada perkembangannya ber-spill over dalam kerjasama dalam menciptakan hubungan damai :

a) Deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)

Deklarasi ZOPFAN 1971 di Kuala Lumpur merupakan komitmen politik dan kerjasama politik dan keamanan ASEAN untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN, meskipun ASEAN di design untuk wadah kerjasama ekonomi, sosial dan budaya saja. Deklarasi ZOPFAN terdiri dari dua bagian pokok, pendahuluan dan dua paragraf pokok. Pada paragraf pertama menyatakan bahwa negara-negara ASEAN bertekad menjamin pengakuan dan penghormatan atas suatu Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral terlepas dari campur tangan kekuatan luar. Paragraf ke-2 menyatakan keinginan negara­-negara Asia Tenggara memperluas bidang kerjasama untuk memupuk kekuatan, solidaritas dan hubungan yang lebih erat dengan sesama negara kawasan.

Dengan demikian ZOPFAN merupakan strategi besar untuk membina ketahanan regional dan untuk membebaskan diri dari campur tangan pihak luar, baik dengan menggalang kekuatan intra kawasan maupun mengatur keterlibatan negara-negara luar kawasan di Asia Tenggara. Konsep ZOPFAN sebenarnya merupakan kompromi dari berbagai pendapat negara anggota ASEAN khususnya Indonesia dan Malaysia. Prakarsa netralitas ASEAN oleh Malaysia dilatar belakangi dengan pertimbangan politik domestik kerusuhan berdarah di Malaysia tahun 1969. Konflik rasial ini dikhawatirkan akan mengundang perhatian China karena banyaknya warga Malaysia keturunan Cina. Malaysia berharap agar prinsip netralitas tersebut bisa menghalangi Cina melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Malaysia. Sementara Indonesia menerjemahkan ZOPFAN sebagai netralitas ASEAN dari kerjasama militer dengan negara-negara barat. Adalah ironis kerjasama militer antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang tergabung dalam Five Powers Defence Arrangement (FPDA), ditandatangani pada tahun yang sama dengan lahirnya konsep ZOPFAN pada tahun 1971 (Anwar, 1993 : 324). Di dalam deklarasi ZOPFAN terdapat berbagai langkah prosedural dan strategis untuk memenuhi tuntutan tersebut yang secara keseluruhan bukan hanya memusatkan perhatiannya pada perlucutan senjata atau pencegahan profilerasi nuklir melainkan meliputi juga kerjasama politik, ekonomi dan fungsional lainnya. ZOPFAN bisa mengurangi kebutuhan akan intervensi militer langsung negara-negara besar, dan yang lebih penting lagi, menghindarkan negara-negara kecil mengundang atau mempropokasi keterlibatan negara-negara besar dalam masalah-masalah bilateralnya

b) ASEAN Concord I

Perubahan situasi politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara yang ditandai dengan penarikan tentara AS dari Vietnam Selatan mulai 1973 dan kemenangan Vietnam Utara atas Vietnam Selatan pada tahun 1975 telah mengubah konfigurasi politik dan keamanan di Asia Tenggara. Peristiwa ini mendorong para pemimpin ASEAN untuk menilai kembali situasi Asia Tenggara dan mempertegas maksud dan tujuan pembentukan ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengadakan KTT I di Bali, 23-25 Febuari 1976 untuk membahas perubahan tersebut dan merumuskan langkah dan sikap strategis ASEAN. Pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam evolusi kerjasama keamanan ASEAN. KTT I yang berlangsung di Bali dikemudian hari lebih dikenal sebagai Bali Concord I melahirkan dua dokumen, yaitu; Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) dan Perjanjian Persahabatan (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).

Kedua dokumen tersebut mencerminkan penegasan kembali komitmen negara-negara ASEAN terhadap; Deklarasi Bandung, Deklarasi Bangkok, Deklarasi ZOPFAN, dan Piagam PBB, serta menegaskan tekad negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara ASEAN, melalui upaya stabilitasi politik kawasan Asia Tenggara

c)   Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) atau Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT)

Langkah strategis yang kemudian tertuang dalam program aksi ZOPFAN menggaris bawahi pentingnya pembentukan suatu Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN) di Asia Tenggara. Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN) terbentuk pada KTT ASEAN ke 5 di Bangkok 18 Desember 1996. Perlucutan senjata khususnya senjata nuklir, merupakan hal yang sulit dan kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam, yang mencakup pendekatan global maupun regional. Pembentukan suatu KBSN pada umumnya dianggap sebagai upaya pengawasan senjata atau non proliferasi regional (regional arms control and non profileration measures), dengan tujuan memberikan keamanan yang lebih baik bagi negara-negara di kawasan dengan tidak membiarkan negara-negara kawasan untuk memiliki senjata nuklir. Pembentukan KBSN memperkuat NPT (Non profileration treaty) karena secara tegas melarang penempatan senjata nuklir di suatu kawasan oleh negara-negara luar kawasan. Negara-negara penandatangan juga berharap melalui pengaturan semacam ini mereka dapat menjauhkan diri dari semua aktivitas nuklir yang berhubungan dengan negara-negara nuklir sehingga tidak terseret dalam persaingan negara-negara besar. Adanya ketentuan bagi negara-negara nuklir untuk memberikan jaminan untuk tidak menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non nuklir.

d) Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan Perluasannya

TAC tidak dapat dilepaskan dari upaya ASEAN untuk menciptakan kestabilan dan perdamaian Asia Tenggara, sebagaimana diserukan oleh Deklarasi Bangkok 1967 dan deklarasi ZOPFAN 1971. Pada prinsipnya ada dua masalah pokok yang diatur oleh dokumen-dokumen tersebut: (1) tentang hubungan internal diantara negara-negar Asia Tenggara; dan (2) hubungan antara negara-negara Asia Tenggara dengan kekuatan eksternal. Dari kedua masalah pokok tersebut ASEAN menegaskan bahwa keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara hanya dapat dicapai melalui kerjasama semua negara di  kawasan dengan menekankan pentingnya pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di masing-masing negara sebagai dasar pembentukan ketahanan regional Asia Tenggara. Selain itu bersamaan dengan ini, ASEAN menyatakan keingginannya untuk bebas dari keterlibatan persaingan dan konflik-konflik negara-negara di luar Asia Tenggara.

Sedangkan TAC yang ditandatangani di Bali 1976 mentransformasikan prinsip-prinsip dan aspirasi ASEAN yang dicantumkan dalam Deklarasi Bangkok dan ZOPFAN ke dalam suatu bentuk perjanjian (treaty) internasional yang mengikat dan menjadikannya sebagai rule of the game atau yang lebih dikenal sebagai code of conduct dalam interaksi intra ASEAN. Ini mencakup antara lain: saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional; hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan kekuatan eksternal, subversi, dan paksaan; tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai; tidak menggunakan ancaman atau kekuatan, dan mengembangkan kerjasama regional diantara negara-negara Asia Tenggara. Karena telah berbentuk suatu perjanjian (treaty), TAC tidak semata-mata merupakan pernyataan politik, melainkan telah berubah menjadi instrumen legal dari ZOPFAN 1971 dan Deklarasi Bangkok 1967 (Kusumaatmadja, 1994 : 57). Dilihat dari isinya, disamping sebagai code of conduct, TAC juga memerankan mekanisme pemecahan atau penyelesaian konflik secara damai (Acharya, 1994 : 250). Da1am kaitan ini TAC menyerukan agar negara-­negara anggota menyelesaikan konflik dan sengketa melalui berbagai saluran, negoisasi, dan dengan semangat persahabatan. Jika hal ini menemui jalan buntu, maka negara-­negara yang bersengketa dapat meminta menggunakan forum High Counci (Dewan Agung), yang terdiri dari wakil-wakil Negara anggota setingkat Menteri. Mengenai negara-negara yang tidak terlibat konflik, tetapi mereka telah menjadi pihak TAC menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk menawarkan jasa baik yang secara moral harus dipertimbangkan oleh semua pihak yang terlibat konflik. Sayangnya sampai sekarang forum High Council ini tidak pernah digunakan oleh negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di antara meraka.


Tabel

Kerjasama ekonomi dan fungsional yang ber-spill lover pada kerjasama dalam menciptakan hubungan damai

No

Pertemuan

Landasan Kerjasama Ekonomi dan Fungsional Bentuk kerjasama Ekonomi dan Fungsional yang ber-Spill Over dalam Penciptaan Hubungan Damai
1. Kuala Lumpur 1071 Implementasi pasal 2 dalam Deklarasi Bangkok. Penghormatan atas kedaulatan negara-negara ASEAN dan ikut campur dalam urusan negara-negara ASEAN oleh negara-negara besar/luar kawasan. Deklarasi Zone of Peace, Free and Neutrality (ZOPFAN)
2. KTT I Bali 1976 Penegasan kembali komitmen negara-negara ASEAN terhadap; Deklarasi Bandung, Deklarasi Bangkok, Deklarasi ZOPFAN, dan Piagam PBB, serta menegaskan tekad negara-negara ASEANuntuk meningkatkan perdamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara ASEAN, melalui upaya stabilisasi politik kawasan Asia Tenggara ASEAN Concord I
KTT I Bali 1976 Code of conduct yang mengatur hubungan negara-negara ASEAN untuk meredam konflik Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

3. Bangkok 1995 Implementasi dari Deklarasi ZOPFAN. Membebaskan kawasan Asia Tenggara dari senjata nuklir oleh negara-negara nuklir. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)/Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT)
4. KTT ASEAN Singapura 1992 dan ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 1993 ASEAN Ways : Kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan / perselisihan : konsensus, non-intervention, konsultasi, constructive engagement. ASEAN Regional Forum (ARF). Confidence building measures, Preventive diplomacy & Conflict Resolution.
5. KTT IX ASEAN di Bali 2003. Menciptakan komunitas keamanan yang terintegrasi dimana tidak ada lagi hubungan kekerasan berskala besar diantara anggotanya. Deklarasi Bali Concord II 2003

-          ASEAN Security Community

-          ASEAN Sosio Cultural Community

-          ASEAN Economic Community

6. KTT XIII ASEAN di Singapura 2007. Merupakan transformasi asean untuk dapat menjadi organisasi yang lebih efektif dan dinamis serta lebih mengakar ke bawah (people center organization). -       Ditandatanganinya Piagam Asean yang merupakan wujud dari shaping and sharing of norms dari PoA ASC
  1. C. Nilai-nilai Bersama yang Mendorong Kerjasama dan Membangun Institusi Multilateral.

Negara­-negara dapat menciptakan dan menggabungkan (consolidate) komunitas keamanan melalui upaya yang disengaja dengan membangun nilai-nilai bersama multilateral menyebarkan nilai-nilai bersama dan berkontribusi untuk mengembangkan kebiasaan untuk kerjasama serta menyediakan mekanisme penyelesaian persengketaan secara damai.

Nillai-nilai bersama merupakan nilai intrinsik atau nilai yang terekspresikan dari perasaan bersama yang bersumber dari warisan budaya, peninggalan sejarah, pengalaman proses pembentukan negara, yang kemudian membentuk suatu identitas kolektif, setelah melewati pelbagai tantangan dan hambatan secara bersama pula untuk saling mengerti dan memahami yang memakan waktu tidak sebentar, serta memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit antar sesama anggota dari segi materil, maupun non materil. Selain dari apa yang di kenal sebagai ‘ASEAN Way’ untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di kawasan, seperti : prinsip konsultasi, komporomi, dan consensus (musyawarah-mufakat),  terdapat paling tidak empat norma dan prinsip dasar yang juga telah menjadi nilai-nilai bersama dan melandasi kehidupan ASEAN. Pertama, menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. Kedua,  otonomi regional. Ketiga, Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain (non-interfence). Keempat,  Menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral (Acharya, 2001 : 45-46). Kepatuhan negara anggota ASEAN untuk melaksanakan norma, prinsip, dan nilai bersama tersebut telah membuat tidak adanya konflik berskala besar antar anggota ASEAN sejak 1967, dan menguatnya keinginan mereka untuk meningkatkan kerjasama dan  membangun institusi keamanan yang bersifat multilateral. Komunitas keamanan di sebuah kawasan mensyaratkan integrasi politik dan ekonomi pada tingkat paling tinggi sebagai prekondisi yang dibutuhkan bagi terciptanya hubungan damai. Asumsinya berasal dari pemahaman tentang adanya konsep spillover, yang percaya bahwa kerjasama diantara aktor-aktor nasional independen didalam kawasan yang bersifat low politics, seperti ekonomi dan perdagangan, dapat secara bertahap ber-spillover (melebar atau melimpah) menciptakan kebutuhan bersama di antara mereka untuk melakukan kerjasama pada wilayah politik dan keamanan atau high politics (Acharya, 2003).

Nilai-nilai bersama yang telah dibentuk dan dikembangkan ASEAN yang menjadi corner stone dalam hubungan intra ASEAN yang pada perkembangannya telah berubah menjadi milestone dalam roadmap baru kerjasama ASEAN, setelah berhasil melewati berbagai tantangan dan batu ujian, antara lain adalah :

a)      Deklarasi Bangkok 1967

b)      Deklarasi ZOPFAN 1971

c)      Deklarasi Bali Concord I 1976

d)     Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan amandemen­amandemen TAC (Protokol Manila) untuk perluasan aksesi TAC sebagai Code of Conduct oleh Negara-Negara luar kawasan.

e)      ASEAN Ways

f)       Bali Concord II 2003

g)      Deklarasi Hanoi beserta rencana aksinya yang meliputi; the Initiative for ASEAN Integration (IAI) dan the Rodmap for the Integration of ASEAN (RIA)

h)      Vientinne Action Programme (VAP) 2004

i)        ASEAN Charter 2007

Tabel

Nilai-nilai bersama yang mendorong terbentuknya institusi multilateral

No. Pertemuan Nilai-nilai bersama Kerjasama/Institusi Multilateral
1. Kuala Lumpur 1971 Imlementasi pasal 2 dalam Deklarasi Bangkok

Deklarasi ZOPFAN

Zone of Peace, Free and Neutrality (ZOPFAN)
2. Bangkok 1995 Implementasi dari Deklarasi ZOPFAN Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone

(SEANWFZ)/Kawasan bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT)

3. KTT I Bali 1976 ASEAN Concord dan Code of Conduct

Protokol Manila (amandemen-amandemen TAC)

Treaty of Amity and Cooperaton (TAC)

Perluasan aksesi TAC sebagai Code of Conduct Asia Pasifik oleh negara anggota ARF

4. KTT ASEAN Singapura 1992 dan ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 1993 ASEAN Ways ASEAN Regional Forum (ARF). Confidence building measures, diplomasi preventif dan mekanisme penyelesaian sengketa.
5. KTT APEC 1993 Liberalisasi perdagangan dan investasi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
6. Bangkok Maret 1996 Penemuan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh WTO dan prinsip pasar bebas, sistem perdagangan mutilateral terbuka, liberalisasi ekonomi non diskriminatif dan ekonomi terbuka. Membangun saling percaya melalui ekonomi dan perdagangan Asia Europe Meeting (ASEM)
7. 1997 Memperkuat integrasi ekonomi dengan Asia Timur. Towards and Economic and Security community. Kemitraan strategis ASEAN +3 (Asia Timur)
8. AMM Hanoi-Vietnam

23 July 2001

Deklarasi Hanoi, IAI dan RIA sebagai plan of action untuk memperkecil kesenjangan pembangunan diantara anggota-anggota baru (CLMV) dengan anggota lama. Visi ASEAN 2020 Visi ASEAN Economic Integration
9. ASEAN/Bali Concord II Road map baru kerjasama ASEAN, mengelaborasi visi ASEAN 2020 dengan merencanakan batu loncatan yang konkrit untuk meraih tujuan-tujuan komunitas ASEAN yang lebih luas dan komprehensif Integrasi ASEAN menjadi ASEAN Community dan membentuk tiga pilar kerjasama di bidang ekonomi, sosial-budaya dan keamanan
10. KTT VIII ASEAN di Phnom Penh, November 2002 Ancaman terbesar terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan merupakan tantangan langsung bagi pencapaian suatu kawasan ASEAN yang lebih damai dan makmur serta realisasi visi ASEAN 2020. -       ASEAN-USA Join Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Brunei 1 August 2002.

-       ASEAN & China Joint Declaration on Cooperation in the Field of Non Traditional Issues, Phonm Penh 4 November 2002.

-       MoU between ASEAN & RRC on Coooepration in the Field of Non Traditional Issues, Bangkok 10 January 2003

-       Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism, Brussels 27 January 2003.

-       ASEAN-India Joint Declaration for Cooperation to Combat Internatinal Terrorism, Bali 8 October 2003

-       Australia-ASEAN Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, 2004

-       ASEAN-Russion Federation Joint Declaration for Coooperation to Combat International Terrorism, 2004

11. KTT VIII ASEAN di Phnom Penh, November 2002 Ancaman terbesar terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan merupakan tantangan langsung bagi pencapaian suatu kawasan ASEAN yang lebih damai dan makmur serta realisasi visi ASEAN 2020 -       ASEAN-USA Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Brunei 1 August 2002.

-       ASEAN & China Joint Declaration on Cooperation

12. KTT VIII ASEAN di Phnom Penh, November 2002 Ancaman terbesar terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan merupakan tantangan langsung bagi pencapaian suatu kawasan ASEAN yang lebih damai dan makmur serta realisasi visi ASEAN 2020 -       ASEAN-USA Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Brunei 1 August 2002.

-       ASEAN & China Joint Declaration on Cooperation

13. KTT IX ASEAN di Bali 2003. Menciptakan komunitas keamanan yang terintegrasi dimana tidak ada lagi hubungan kekerasan berskala besar diantara anggotanya. Deklarasi Bali Concord II 2003

-          ASEAN Security Community

-          ASEAN Sosio Cultural Community

-          ASEAN Economic Community

14. KTT XIII ASEAN di Singapura 2007. Merupakan transformasi asean untuk dapat menjadi organisasi yang lebih efektif dan dinamis serta lebih mengakar ke bawah (people center organization). -       Ditandatanganinya Piagam Asean yang terdiri dari : Pembukaan, 13 Bab dan 55 Pasal

  1. 2. Plan of Action ASEAN Security Community

Perkembangan yang sangat dinamis baik di lingkungan ASEAN, kawasan maupun global membawa tantangan-tantangan baru yang kompleks bagi ASEAN. Hal ini mendorong ASEAN untuk melangkah maju kearah ASEAN Way to Conflict Resolution dari sekedar ASEAN Way to conflict Management. Dalam konteks ini, adalah penting kiranya bila kita dapat melihat pengembangan langkah-langkah konkret dan praktis untuk mewujudkan ASEAN Security Community, yang didefinisikan sebagai :

“A Security Community exists when a group of countries have forged a sense of collective identity, meaning the will settle differences without resorting to force. The mantra here is renunciation of the use or threat of force. In this regard, it is important for ASEAN to develop a higher of confidence and trust, by which members no longer perceive threats as coming from within the community”. (Wibisono, 2006:202)

Melalui pembentukan ASEAN Security Community (ASC), negara ASEAN mengharapkan terciptanya ketertiban regional sehingga memperkuat ketahanan nasional dan pada saat yang bersamaan mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Ketertiban regional sehingga memperkuat ketahanan nasional dan pada saat yang bersamaan mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Ketertiban regional tersebut akan bertumpu pada norma dan aturan hubungan baik antar negara, pencegahan konflik yang efektif, mekanisme resolusi dan pembangunan perdamaian pasca konflik.

Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh anggota. Di sini, Komunitas Keamanan ASEAN tidak perlu diartikan sebagai komunitas pertahanan yang mengedepankan kerjasama militer, tetapi keamanan dalam arti komprehensif yang menekankan pada kerjasama membangun tata pergaulan antar negara dan mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Konsep komunitas keamanan merupakan upaya untuk membangun rasa kebersamaan ASEAN sebagai satu keluarga yang memiliki norma dan tata berinteraksi yang disepakati bersama.

Model kcamanan konvensional ASEAN yang berkisar pada non-intervensi yang mendasari ASEAN Way dihadapkan pada model keamanan yang sangat luas dan tidak konvensional lagi, yakni model keamanan manusia dan upaya untuk melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan ASEAN. Obyek keamanan ASEAN didorong agar bergeser dari negara menuju ke perorangan. Kendati keamanan manusia dijunjung tinggi oleh berbagai kalangan terutama kalangan civil society, tetapi ia kurang mendapat dukungan luas diantara elite politik ASEAN. Para elite politik ASEAN tidak mudah menerima, bahwa agenda keamanan internasional yang berpusat pada keamanan manusia dengan begitu saja menggantikan keamanan konvensional yang berpusat pada negara. Negara-negara besar pun juga masih tetap berpegang pada sasaran politik luar negeri yang realis untuk mendukung dan mempertahankan kepentingan nasionalnya masing­-masing.

Sampai  kini  memang  belum  tampak  dengan  jelas upaya pemimpin-pemimpin ASEAN untuk menggeser postulat keamanan konvensionalnya kepada postulat keamanan non konvensional yang lebih berorientasi pada kesejahteraan perorangan. Masih sedikit para pemimpin ASEAN menggunakan konsep sosial-ekonomi sebagai bagian dari agenda keamanannya. Para menteri ASEAN masih saja menekankan prinsip konsensus dan non intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain.

Masalah keamanan manusia secara konsepsional menghantam prinsip non intervensi dan memunculkan kembali perdebatan tentang intervensi dan non intervensi terhadap masalah dalam negeri negara anggota. Prinsip non intervensi dalam hal ini harus dapat diintepretasikan lebih longgar dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di millennium ketiga ini, yang memungkinkan terciptanya dialog secara mendalam dan kerjasama-kerjasama dalam isyu-isyu seputar keamanan manusia. Kecendrungan ini menuntut adanya pergeseran fokus keamanan dari pertahanan perbatasan nasional menuju pada keamanan manusia. Pendekatan ini bukan berarti pertahanan kedaulatan nasional sudah tidak relevan lagi. Keamanan manusia memberikan arti bahwa batas-batas nasional tidak lagi menjadi benteng pertahanan satu-satunya.

Melalui konsep komunitas keamanan, negara-negara anggota diharapkan dapat membahas secara terbuka terhadap isyu-isyu yang sensitif yang  biasanya  dibahas   secara ”sembunyi-sembunyi”   atau  dikenal dengan istilah “swept under the carpet” tanpa meninggalkan prinsip non interference. Langkah awal untuk membuka belenggu ini telah dilakukan pada saat pertemuan AMM ke-36 di Phnom Penh pada bulan Juni 2003, ketika Indonesia memberikan penjelasan soal Aceh dan Myanmar memberikan penjelasan tentang Aung San Suu Kyi secara sukarela.

Komunitas Keamanan ASEAN /ASEAN Security Community (ASC) menjembatani aspirasi ASEAN untuk mendapatkan perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kemakmuran di dalam lingkungan regional dimana negara-negara anggota ASEAN hidup dengan damai satu sama lain dan dengan dunia luas dalam lingkungan yang adil demokratis dan harmonis. ASC menjelaskan prinsip dari keamanan komprehensif yang mengenal kesalingtergantungan yang tinggi akan politik, ekonomi dan kehidupan sosial dari lingkungan regional. Terlebih, ASC juga memandang stabilitas politik dan sosial, kemakmuran ekonomi dan kesejajaran Pembangunan sebagai dasar yang kuat untuk komunitas ASEAN, dan akan sesuai dalam mencapai program-program yang akan terbangun atas dasar-dasar ini.

Komunitas Keamanan ASEAN tidak perlu diartikan sebagai komunitas pertahanan yang mengedepankan kerjasama militer, tetapi keamanan dalam arti komprehensif yang menekankan pada kerjasama membangun tata pergaulan antar negara dan mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Konsep komunitas keamanan merupakan upaya untuk membangun rasa kebersamaan ASEAN sebagai satu keluarga yang memiliki norma dan tata berinteraksi yang disepakati bersama.

Komunitas keamanan berbeda dengan rejim keamanan yang mensyaratkan adanya kekuatan eksternal dan mengandalkan perimbangan (balance of power) serta tidak dimaksudkan untuk membentuk organisasi pertahanan. Selain itu penolakan atas penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata harus menjadi dasar bagi Komunitas Keamanan ASEAN. Hal ini menunjukan bahwa sengketa konflik diantara negara anggota akan diselesaikan melalui cara damai dengan demikian ASEAN wajib adanya untuk mengubah posturnya menjadi institusi resolusi konflik.Pada lingkup eksternal, Komunitas Keamanan ASEAN akan menyumbangkan kemajuan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, memperkuat peran ASEAN sebagai kekuatan pendorong dari ASEAN Regional Forum (ARF) dan terus mengembangkan keterikatan  ASEAN dengan negara-negara partner dialog dan sahabat.

Sebagaimana dimandatkan oleh KTT ASEAN ke-9 di Bali, Plan of Action (PoA) diperlukan untuk merealisasikan ASC. Dalam hal ini, Indonesia telah menyusun draf ASC Plan of Action dan menyampaikan kepada negara-negara anggota ASEAN. Pada ASEAN SOM tanggal 26-27 Juni 2004, draf ASC PoA telah berhasil diterima oleh negara-negara anggota draf ASC PoA selanjutnya telah mendapatkan persetujuandari PTM ASEAN ke-37 tanggal 30 Juni 2004 untuk selanjutnya disahkan oleh KTT ASEAN ke-10 di Vientiane pada November 2004.

Dari segi substansi, ASC PoA terdiri dari dua bagian yaitu Introduction dan Areas of Activities. Introduction merupakan bagian pendahuluan yang mengantarkan Areas of Activities. Areas of activities memuat Annex atau lampiran yang berisi langkah-langkah rinci untuk melaksanakan ASC. ASC PoA terdiri dari enam komponen utama yaitu : (1) Political Development : (2) Shaping and Sharing of Norms, (3) Conflict Prevention, (4) Conflict Resolution, (5) Postconflict Peace Building, (6) Implementing Mechanisms, sesuai aksi pembangunan politik yang adil, demokratik, dan harmonis telah dijabarkan pada masing-masing persoalan dalam timeline final, seperti misalnya Piagam ASEAN tahun 2006, ASEAN-PKF (ASEAN-Peace Keeping Force) tahun 2012, dan Pembanguna Politik tahun 2017.

  1. Political Development

Dalam mendukung komitmen kita untuk mengembangkan lingkungan politik dimana negara-negara anggota ASEAN memiliki kesetiaan untuk jalan-jalan damai dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan intra-regional dan memperhatikan keamanan individu mereka sebagai dasar keterkaitan dan dibatasi oleh lokasi geografis, visi bersama dan nilai bersama, berdasarkan dari hal tersebut maka strategi untuk pengembangan politik adalah

  1. Memajukan kesepemahaman dan penghargaan akan sistem politik, kultur dan sejarah dari negara-negara anggota melalui peningkatan hubungan antar masyarakat dan kegiatan track-two
  2. Memajukan HAM dan kewajiban-kewajiban
  3. Meletakan dasar-dasar untuk mendirikan kerangka kerja institusi untuk memfasilitasi informasi bebas diantara negara-negara anggota ASEAN
  4. Mendirikan program-program untuk saling mendukung dan mendorong diantara negara-negara anggota ASEAN dalam pengembangan strategi untuk memperkuat aturan hukum, sistem pengadilan dan infrasuktur legal, pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan pemerintahan yang baik di sektor publik dan swasta.
  5. Meningkatkan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah seperti ASEAN Inter­-Parliamentary Organisation (AIPO), ASEAN People’s Assembly (APA), ASEAN Business Advisory Council (ABAC), ASEAN Institute for Strategic and International Studies (ISIS) dan akademisi, khususnya jaringan universitas ASEAN (AUN), dalam memajukan inisiatif pembangunan politik ASEAN dan memperkuat peran dasar ASEAN; dan
  6. Mencegah dan memerangi korupsi

Pada elemen Political Development, kegiatan diarahkan untuk mempromosikan pembangunan politik, termasuk penciptaan lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. Isu-isu yang tercakup dalam elemen ini, antara lain : memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan partisipasi rakyat, mempromosikan pengertian dan pengharagaan terhadap sistem politik, budaya dan sejarah dari negara-negara anggota, menegakkan hukum dan sistem peradilan, memajukan arus informasi yang bebas diantara negara-negara ASEAN, meningkatkan good governance baik di sektor publik maupun swasta, memperkuat civil service secara efisien dan efektif, mencegah dan memerangi korupsi, mempromosikan hak dan kewajiban asasi manusia, mendirikan jaringan HAM dan mekanisme yang telah ada, mempererat hubungan antar masyarakat. PoA ASC dibidang political development ini sangat sulit karena terkait dengan prinsip non-interfensi dan konsensus yang masih melekat kuat dalam diri ASEAN. Rencana pembangunan politik bisa berhasil sebagai rencana aksi penerapan ASC bila sistem voting dipakai sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam tubuh ASEAN. Dan yang lebih penting prinsip non-interfensi harus dirubah dan dikembangkan sesuai dengan semangat perubahan

  1. B. Shaping and Sharing of Norms

Dalam upaya kontribusi untuk membangun tanggung-jawab bersama dan membentuk sebuah standar atau ketaatan terhadap norma-norma perilaku yang baik akan demokratis, toleransi, kepartisipasian dan komunitas terbuka sebagai tujuan untuk menkonsolidasi dan memperkuat solidaritas ASEAN, kepaduan dan harmoni (rasa kekitaan/we feeling). Strategi-strategi untuk membentuk dan berbagi norma-norma termasuk:

  1. Melahirkan ASEAN Charter
  2. Mendorong aksesi TAC oleh negara-negara non-ASEAN
  3. Menjamin implementasi penuh akan Declaration on the Conduct (DOC) dari negara-­negara di laut Cina Selatan dan bekerja menuju pengadopsian code of conduct regional di laut cina selatan.
  4. Bekerja menuju penyesaian isu-isu yang mengemuka untuk menjamin penandatanganan negara-negara nuklir terhadap isi perjanjian SEANWFZ; dan
  5. Bekerja menuju terciptanya perjanjian gotong royong legal (mutual legal assistance) dan konvensi ASEAN dalam menangkal terorisme, dan penyusunan perjanjian ekstradisi ASEAN sebagaimana dipertimbangkan oleh Declaration of ASEAN Concord.
  6. Mengembangkan ASEAN Mutual Legal Assistance (MLA) Agreement, membentuk kelompok kerja mengenai ASEAN Extradition Treaty yang berada dibawah tanggung jawab ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLCM), mengimplementasikan Declaration on the Conduct of parties in the South China Sea (DoC), dan menyusun ASEAN Convention on Counter Terrorism.

Pada elemen ini, PoA ASC dinilai berhasil telah ditandatanganinya ASEAN Charter pada KTT Ke-13 ASEAN di Singapura tahun 2007. Selain itu, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) yang telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN memberikan peluang untuk mengepung kerjasama hukum yang lebih kongkrit, terutama dalam pemberian bantuan hukum timbal balik dibidang pidana (Swajaya, 2006 : 15)..

  1. C. Pencegahan konflik (conflict prevention)

Dipandu oleh prinsip yang terartikulasi di TAC yang merupaikan kunci utama code of conduct ASEAN mengatur hubungan-hubungan antara negara dan kunci dari instrument diplomasi untttk memajukan perdamaian dan stabilitas di wilayah regional, maka strategi-strategi untuk pencegahan konflik adalah :

  1. Memperkuat CBMs melalui peningkatan kesempatan untuk pertukaran dan interaksi diantara pejabat militer dan antara pejabat militer dengan masyarakat sipil, dan memajukan pertukaran relawan pengamat pada pelatihan-pelatihan militer.
  2. Memajukan lebih luas lagi transparansi dan kesepahaman akan kebijakan pertahanan dan persepsi ancaman melalui publikasi dan pertukaran buku putih pandangan keamanan atau pertahanan diantara negara-negara anggota ASEAN, dan pertemuan para relawan untuk pengembangan politik dan keamanan di wilayah regional.
  3. Mengembangkan early warning system yang didasarkan pada mekanisme yang ada untuk mencegah peningkatan konflik dan memperkuat kerjasama untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh konflik perbatasan dan separatisme.
  4. Memperkuat proses ARF (ASEAN Regional Forum)
  5. Memerangi kejahatan lintas nasional (transnational crimes) dan masalah-masalah lintas batas lainnya melalui aktifitas kerjasama regional, terutama kerjasama dalam isu-isu keamanan non tradisional, seperti : kejahatan ekonomi, terorisme, kejahatan lingkungan, pembajakan, narkotika, dan penyelundupan manusia.
  6. Membentuk pencatatan persenjataan ASEAN untuk dikelola oleh sekretariat ASEAN yang selaras dengan aktifitas yang mirip yang sedang diadakan oleh ARF, dan
  7. Memajukan kerjasama keamanan maritim ASEAN.

Pada elemen ketiga ini juga dinilai cukup berhasil dalam implementasi PoA ASC. Memang implementasi dua komponen rencana aksi ASC dari tahun 2003 (Bali Concord II) sampai tahun 2008 sekarang ini banyak dilakukan pada komponen Conflict Prevention dan Shaping and Sharing of Norms. Komponen conflict prevention antara lain ditandai oleh keberhasilan ASEAN dalam menyelenggarakan ASEAN Defence  Ministers Meeting (ADMM) di tahun 2006 dan menghasilkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang menyediakan dasar hukum bagi kerjasama kawasan dibidang pemberantasan terorisme (Tan, 2006 : 20)

  1. D. Resolusi konflik (conflict resolution)

Dalam upaya mendukung kepentingan kolektif dari seluruh negara-negara anggota untuk solusi komprehensif akan konflik dan membangun perdamaian dan keamanan yang langgeng dan sementara itu melanjutkan untuk menggunakan mekanisme nasional, bilateral dan internasional untuk menyelesaikan persengketaan, strategi untuk resolusi konflik harus terfokus pada pengembangan inovasi dan modalitas seperti :

  1. Menggunakan pusat-pusat penjaga perdamaian nasional yang ada dan yang direncanakan yang terdapat di negara-negara ASEAN untuk membangun perjanjian regional untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas.
  2. Membangun berdasarkan model-model penyelesaian persengketaan pasifik yang ada untuk memperkuat mereka dengan mekanisme tambahan seperti yang dibutuhkan.
  3. Mengerjakan penelitian manajemen dan resolusi konflik bersama dan pertukaran diantara pusat-pusat perdamaian ASEAN yang unggul.

Conflict Resolution disini dimaksudkan untuk mendorong negara-negara ASEAN dapat memilih mekanisme regional dalam menyelesaikan konflik-konflik internalnya. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kepentingan negara yang bersangkutan dan kepentingan kolektif ASEAN. Prinsip dasarnya adalah penggunaan cara-cara damai dan mencegah penggunaan kekerasan. Langkah-langkahnya antara lain memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, mengembangkan kerjasama regional untuk pemeliharaan perdamaian nasional (national peace keeping centers) yang ada atau yang sedang direncanakan, mengembangkan institusi pendukung seperti ASEAN Insitute for Peace and Reconciliation. Menurut penulis elemen keempat ini sangat sukar dilaksanakan karena lagi-lagi berkaitan dengan persoalan ASEAN Way, terutama adanya hak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri setiap negara anggota ASEAN (Prinsip non-interfensi). Sungguh begitu, banyak yang berpendapat bahwa sudah tiba saatnya ASEAN merubah paradigmanya dari sekedar mampu mencegah konflik untuk dapat menyelesaikan konfliknya sendiri. Dalam bidang penyelesaian konflik, ASEAN memang telah berhasil mengelola potensi konflik di Laut Cina Selatan menjadi potensi kerjasama yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan China. ASEAN dan China telah berhasil menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. DOC akan diimplementasikan melalui suatu Code Of Conduct In The South China Sea. Dalam kaitan ini, ASEAN China Working Group on the Impelementation of the Declaration on the conduct of parties in the South China Sea menyepakati 6 proyek kerjasama dalam rangka Confidence Building Measures guna mendukung implementasi DOC.

  1. E. Pembangunan perdamaian pasca konflik (post conflict peace building)

Menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk perdamaian yang berkelanjutan dan mencegah adanya kebangkitan kembali konflik yang membutuhkan ahli-ahli dan institasi multidisiplin tertentu. Selain itu, strategi-strategi untuk pembanguuan perdamain pasca konflik adalah :

  1. Memperkuat pendampingan permasalahan kemanusiaan dengan menyediakan tempat­-tempat perlindungan di era konflik.
  2. Menerapkan program-program pengembangan sumber daya dan bangunan berkapasitas di area yang mengalami rehabilitasi dan resolusi pasca pertikaian.
  3. Bekerja menuju untuk membangun ASEAN pusat (pendampingan/ manajemen krisis permasalahan kemanusiaan).
  4. Mengurangi ketegangan inter-comunal melalui pertukaran pendidikan dan reformasi kurikulum; dan
  5. Meningkatkan kerjasama dalam rekonsiliasi dan peningkatan kultur perdamaian. Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN pada tahun 2020, meminjam istilah Alfin Toffler dalam bukunya Global Village tahun 1998, seperti layaknya sebuah dusun yang terdiri dari sepuluh rumah tangga tanpa pagar dan saling bertetangga dengan baik. Hidup rukun dengan penuh kesahajaan. Dengan kata lain, ASEAN bertransformasi dari sekumpulan negara-negara yang berdekatan secara geografis menuju sebuah komunitas yang memiliki identitas kolektif berdasarkan rasa “ke-kita-an” atau “we feelings“.

Pada elemen ini kegiatan yang bisa dilakukan mencakup pendirian mekanisme bantuan kemanusiaan, rekonstuksi dan rehabilitasi, mobilitas sumber daya, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan perdamaian pasca konflik. Tujuannya adalah menciptakan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kesinambungan perdamaian di wilayah pasca konflik, mencegah berulangnya konflik. Kegiatan elemen ini mencakup, antara lain memperkuat bantuan kemanusiaan ASEAN, mencakup pengembangan kerja sama pada Post-Conflict Reconstruction and Rehabilitation di daerah yang terpengaruh konflik, mendirikan mekanisme untuk memobilitasi sumber daya guna memfasilitasi post conflict peace building termasuk kerja sama dengan negara donor dan lembaga-lembaga internasional. ASEAN Agreement on Disaster Relief and Emergency Response (AADMER), yang antara lain memuat rencana pembentukan ASEAN Humanitarian Assistance Centre dan pengaturan untuk pemberdayaan personel militer dan sipil dalam operasi penggulangan bencana, telah disepakati oleh para Menlu ASEAN pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-38, Juli 2005. Selain itu telah diselenggarakan pertemuan rutin ASEAN-UN Regional Seminar on Conflict Prevention, Conflict Resolution and Peacebuilding serta ASEAN-UN Rountable on ASEAN humanitarian Rapid Response Capacity untuk mengelaborasi kemungkinan kerjasama ASEAN di bidang penciptaan perdamaian pasca konflik serta operasi pemberian bantuan kemanusiaan (Peace Keeping Forces). Elemen terakhir dari PoA ASC ini menurut penulis juga akan banyak mengalami kendala yang berkaitan dengan adanya hak untuk tidak campur tangan masalah internal negara anggota ASEAN (Prinsip non-interfensi). Masalah Timor Timur, Myanmar dan Kamboja adalah kasus-kasus yang memiliki sensitivitas tinggi karena melibatkan negara-negara anggota ASEAN.

  1. F. Beralih pada Implementing Mechanisms, elemen ini memuat mekanisme untuk melaksanakan PoA yang mencakup beberapa kegiatan seperti pemberian wewenang pada pertemuan Menlu ASEAN (AMM) untuk mengusulkan kebijakan dan aktifitas baru guna memperkuat ASC, wewenang AMM untuk mengkaji kemajuan yang telah dicapai ASC PoA, penugasan pada Sekjen ASEAN untuk membantu Ketua ASEAN dalam memonitor dan mengkaji kemajuan implementasi ASC PoA. Guna memantau perkembangan implementasi ASC PoA maka terdapat mata acara khusus berjudul “Implementation of the ASC Plan of Action” dalam setiap pertemuan AMM. Lebih jauh, untuk meningkatkan koordinasi antar badan-badan ASEAN yang terkait dengan implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, telah diselenggarakan ASEAN Security Community Plan of Action Coordinating Conference (ASCCO) yang pertama di Jakarta pada 4-5 September 2006. Pertemuan ini menekankan percepatan implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN di bidang conflict resolution, post conflist peace building, good governance, combating corruption serta promosi dan perlindungan HAM. Selain itu, disepakati perlunya memperhatikan isu human security.

Pada elemen terakhir ini ‘political will’ dari para pemimpin negara-negara ASEAN mutlak dibutuhkan untuk mewujudkannya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ASEAN lebih senang mengadakan pertemuan (Meeting), workshop, atau lokakarya tapi lemah dalam melaksanakan implementasinya.

  1. 3. Kerjasama Kelembagaan ASEAN Untuk Mencapai Komunitas Keamanan
  2. a. Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

Penyusunan Piagam ASEAN bertujuan untuk menstransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki legal personality, berdasarkan aturan yang profesional (rule-based organization), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. (Sukma, 2006: 52) Proses penyusunan draft Piagam ASEAN (ASEAN Charter) diawali dengan pembentukan Eminent Persons Group (EPG) on ASEAN Charter yang beranggotakan para tokoh terkemuka dari seluruh Negara anggota dan diketuai oleh Tun Musa Hitam (EPG-Malaysia). Pembentukan EPG ini Diresmikan pada KTT ke-11 ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 2005, dengan ditandatanganinya Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter. Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, disepakati Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter yang berisi kesepakatan untuk menyusun suatu Piagam ASEAN berdasarkan rekomendasi EPG. Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah memberikan arahan mengenai penyusunan Charter serta membentuk suatu High Level Task Force (HLTF) on the drafting of ASEAN Charter yang beranggotakan para pejabat tinggi dari negara-negara anggota. Piagam ini ditandatangani pada KTT ke-13 di Singapura, tahun 2007.

  1. b. Traktat bantuan hukum timbal balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Mattersl MLAT)

ACTT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Ceba, Filipina, Januari 2007,. Konvensi ini memberkan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN dibidang pemberantasan terorisme. Selain meiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penidakan, dan program rehabilitas), sehingga memiliki nilai tertentu bila dibandingkan dengan konvensi sejenis.

  1. c. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme (ASEAN Convention  on Counter Terrorism/ ACCT)

Pembentukan ADMMM merupakan inisiatif Indonesia dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan, melalui dialog serta kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan. ADMM  telah mengadakan pertemuan pertamanya pada bulan Mei 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. ADMM bersifat outward looking, terbuka, tranparan, dan melibatkan Mitra Wicara ASEAN, sehingga dimasa mendatang dimungkinkan adanya mekanisme ADMM Plus.


  1. d. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)

Rencana pembentukan traktat ekstradisi ASEAN merupakan amanat Bali Concord 1976 dan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi ASEAN dibidang hukum dalam pertemuan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ALSOM) ke-11 di Siam Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan traktat ekstradisi ASEAN.

  1. e. Rencana Pembentukan Traktat Ekstradisi ASEAN

Rencana pembentukan traktat ekstradisi ASEAN merupakan amanat Bali Concord 1976 dan Rencana aksi komunitas keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi ASEAN dibidang hukum dalam pertemuan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ALSOM) ke 11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan traktat ekstradisi ASEAN.

  1. f. Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

ASEAN telah berhasil mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi potensi kerjasama yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan China. ASEAN dan China telah berhasil menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai (Conflict Resolution). DOC akan diimplementasikan melalui suatu code of conduct in the South China Sea.

Protokol ke-2 Amandemen TAC (Treaty Of Amity and Cooperation in South East Asia) yang ditandatangani para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli 1998 menjadi titik awal perluasan TAC diluar ASEAN, termasuk bagi Negara-negara yang berada di kawasan laut cina selatan. Upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan akses China dan India dan TAC, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003. Jepang dan Pakistan mengakses TAC tanggal 2 Juli 2004 saat AMM ke-37 di Jakarta. Sedangkan Rusia dan Korea Selatan mengaksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN-Rusia dan PTM ASEAN-Korsel, pada november 2004 di Vientiene, Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 mengaksesi TAC pada bulan Juli 2005 di Vientiane, Australia Mengaksesi TAC pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum penyelenggaraan KTT ke-11 ASEAN.

Pada KTT ke-12 ASEAN, Perancis dan Timor Leste mengaksesi TAC. Aksesi Perancis kedalam TAC merupakan pengakuan penting salah satu negara Uni Eropa (UE) terhadap eksistensi ASEAN dan pentingnya pengembangan kerjasama dengan ASEAN. UE juga telah menyatakan niatnya untuk mengaksesi TAC yang menandakan kemajuan ASEAN sebagai organisasi regional yang signifikan, khususnya bagi perkembangan kerjasama kedua kawasan. Proses lebih lanjut menyangkut akses ini masih berkembang.

South-East Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty ditandatangai di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995 dan telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN. Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997. Pembentukan SEANWFZ menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

Traktat SEANWFZ ini disertai protokol yang merupakan suatu legal instrumant mengenai komitmen negara ASEAN dalam upayanya memperoleh jaminan dari negara yang memiliki senjata nuklir (Nuclear Weapon Stat/ NWS) bahwa mereka akan menghormati Traktat SEANFWZ dan tidak akan menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada pertemuan AMM ke 32 bulan Juli 1999 di Singapura, para Menlu ASEAN untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi SEANWFZ. Hal ini merupakan langkah pertama penting ke arah ditetapkannya traktat tersebut. Implementasi SEANWFZ perlu untuk segera dilaksanakan guna mewujudkan kawasan Asia  Tenggara yang aman dan stabil serta upaya mewujudkan perdamaian dunia. Dalam rangka implementasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan finalisasi protokol, dan menjajagi langkah yang lebih konstruktif  berupa kerjasama dengan IAEA. Setalah 10 tahun Traktat ini berlaku (enter into force). Komisi SEANWFZ di tahun 2007 melakukan major review terhadap SEANWFZ.

ASEAN Regional Forum (ARF) diprakarsai oleh ASEAN pada tahun 1994 sebaai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (confidence building measures) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik. Sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di luar PBB, yang dihadiri kekuatan besar dunia antara lain : Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan Jepang, pembahasan dan tukar pandangan dalam ARF memiliki makna penting dan strategis. Proses ARF  lebih mencerminkan ASEAN Way yaitu menjalin hubungan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan.

Kegiatan-kegiatan antar sesi yang dilakukan diantara pertemuan-pertemuan ARF, dibagi atas Jalur Satu (Track I) yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan negara-negara ARF, dan Jalur Dua (Track II) yang diadakan  dan dihadiri oleh lembaga-lembaga penelitian (think tank) dari negara-negara ARF. Dalam jalur satu, dua jenis kegiatan utama adalah intersessional Support Group (ISG) dan beberapa intersessional Meeting (ISM) yang lebih bersifat teknis. Kegiatan ISM saat ini berupa ISM on counter-terrorism and transnational crime (ISM on CT-TC) dan ISM on Disaster Relief (ISM-DR). Proses kerjasama ARF terbagi atas 3 tahap yaitu tahap Confidence Building Measures (CBMs), Preventive Diplomacy (PD) dan Conflict Resolution (CR). Saat ini, ARF melangkah ketahap kedua sambil tetap melaksanakan tahap pertama. Dalam kaitan tersebut pertemuan ISG, berubah nama menjadi ISG CMBs and PD.


  1. g. Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (Transnational Crime) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on Transnasional Crimes. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi diatas, kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan pertemuan para menteri ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime /AMMTC) beberapa perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberatan kejahatan lintas negara yaitu :

  1. ASEAN Plan of Action Combat Transnational Crimes yang mencakup kerjasama pemberantasn terorisme, perdagangan obat terlarang pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional.
  2. Treaty on Mutual Legal Assistence in Criminal Matters (MLAT) ditandatangani tahun 2006
  3. Agreement on information exchange and establishment of communication procedures ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi,
  4. ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme dan
  5. ASEAN Convention on counter terrorism di tandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme.

  1. h. Kerjasama dibidang hukum

Kerjasama ASEAN dibidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para pejabat tinggi ASEAN di bidagn hukum (ASEAN Senior Law officials Meeting / ASLOM) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministerial Meeting/ALAWMM) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pada ASLOM ke 11 di Siem Reap, Kamboja, Januari 2007 disepakati (a) merekomendasikan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) yang telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN kepada Al AWMM ke7 di Brunei Darussalam, tahun 2008 (b) pembentukan Working Group on ASEAN Extradition treaty untuk merumuskan sebuah traktat eksradisi ASEAN. Declaration of ASEAN Concord tahun 1976 dan Rencana Kerja komunitas Keamanan ASEAN. Pertemuan pertama working group ini direncanakan untuk dilaksanakan di Indonesia di tahun 2007.

  1. i. Kerjasama Di Bidang Imigrasi dan Kekonsuleran

Kerjasama ASEAN dibidang imigrasi dan kekonsuleran dilaksanakan melalui pertemuan para Direktur Jenderal Imigrasi dan kepada Divisi Konsulter ASEAN (the Meeting of the ASEAN Directors General of Immigration Departements and heads of consular Affairs Divisions of the ministeries of foreign affairs /DGICM.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menandatangani Perjanjian Kerangka ASEAN mengenai Bebas Visa (ASEAN Framework Agreement on Vis exemption) ditandatangani pada AMM ke39 di Kuala Lumpur 25 Juli 2006. Persetujuan ini memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanakn diwilayah ASEAN selama 14 hari. Perjanjian dimaksud diharapkan dapat mendorong pencapaian komunitas ASEAN melalui peningkatan perjalanan intra ASEAN dan people to people contact.

  1. j. Kerjasama Kelambagaan Antar Parlemen

Kerjasama antar parlemen di ASEAN diselenggarakan melalui mekanisme ASEAN inter Parlianmentary Assembly (AIPA). Semula organisasi ini bernama ASEAN Inter Parliamentary Organization (AIPO) didirikan pada tahun 1977, beranggotakan parlemen-parlemen dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singpaura, dan Thailand. Saat ini keanggotaannya telah pula mencakup parlemen-parlemen dari Kamboja, Laos, dan Vietnam, sementara Brunei Darussalam dan Myanmar sebagai Special Observers. Dalam sidang umum AIPO ke27 di Cebu, Filipina, 10-15 September 2003, AIPO berganti nama menjadi ASEAN inter-parliamentary Assembly (AIPA). Pergantian nama ini dimaksudkan untuk mendorong proses tranformasi AIPA dalam mendukung upaya perwujudan komunitas ASEAN. Meskipun AIPA bukan badan ASEAN karena ASEAN merupakan organisasi antar pemerintah, namun AIPA memiliki status konsultatif dengan ASEAN. AIPA melakukan dialog dengan anggota parlemen dariengara Mitra Wicara ASEAN yang bertindak sebagai Observers seperti Australia, Kadana, China, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Papu New Guinea, Rusia, dan Korea Selatan.


  1. k. Upaya Pembentukan Mekanisme HAM ASEAN

Para Menteri Luar negeri ASEAN pada AMM ke26 di Singapura, Juli 1993 menyepakati perluanya mempertimbangkan pendirian mekanisme HAM regional yang sesuai di ASEAN. Hal ini merupakan tanggapan ASEAN terhadap Vienna Declaration and Programme of Action (1993) mengenai antara lain pendirian mekanisme HAM regional untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM global. AIPA di tahun yang sama mengeluarkan Human Rights Declaration yang mencantumkan himbauan kepada pemerintah negara-negara ASEAN untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN.

Mekanisme HAM, pada umumnya terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu, instrumen hukum ( deklarasi atau konvensi) dan badan (komisi atau pengadilan HAM). Pada saat ini, Asia Pasifik (termasuk ASEAN) merupakan satu-satunya kawasan yang belum memiliki mekanisme HAM Regional.

Walaupun hingga saat ini pembentukan mekanisme HAM ASEAN belum terwujud, tercatat beberapa perkembangan sebagai berikut :

  1. Pembentukan Working Group on ASEAN Human Rights  Mechanism (WGAHRM) yang beranggotakan tokoh-tokoh Asia Tenggara baik dari sektor pemerintahan maupun civil society. WGAHRM terdiri dari beberapa kelompok kerja nasional di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja,  Singapura, dan FILipina. Walaupun bukan merupakan badan resmi ASEAN. WGAHRM telah bekerjasama dengan pemerintah beberapa negara anggota ASEAN dan menyelenggarakan beberapa workshop dan roundtable discussion untuk mempelajari kemungkinan pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan memberikan rekomendasi ke pemerintah negara-negara ASEAN, dan
  2. Ditandatanganinya ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada KTT ke 12 ASEAN.
  1. l. Kerjasama Eksternal Asean

Saat ini ASEAN memiliki 11 Mitra Wicara (Dialogue Partners) yakni Australia, Kanda, China, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Kore Selatan, Rusia, Amerika Serikat dan UNDP. Selain itu ASEAN memiliki satu negara Mitra Wicara sektoral yaitu Pakistan ASEAN juga melakukan hubungan terbatas dengan berbaai organisasi regional dan internasional. Dalam menjalin kerjasama dengan negara Mitra Wicara, ASEAN menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

  1. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara harus memperkuat ketahanan nasional negara-negara ASEAN yang selanjutnya dapat meningkatkan ketahanan regional ASEAN
  2. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerjasama bilateral yang sudah ada
  3. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh mengandung ikatan-ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional.
  4. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh merugikan salah satu negara ASEAN, dan
  5. Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakandi kawasan ASEAN

Untuk periode tahun 2006-2009, Indonesia menjadi negara koordinator hubungan kerjasama ASEAN-India. Sebelumnya Indonesia menjadi koordinator untuk kerjasama ASEAN-UE (2003-2006) yang semenjak tahun 2006 telah diserahkan kepada Kamboja. Saat ini ASEAN memiliki 11 mitra wicara penuh dan 1 mitra wicara sektoral. Selain itu, ASEAN juga memiliki hubungan/ dialog terbatas dengan beberapa organisasi regional dan internasional. Dalam perkembangannya, hubungan eeksternal ASEAN juga mengalami perluasan yang ditandai dengna terbentuknya mekanisme kerjasama baru yaitu East Asia Summit (EAS). ASEAN sebagai organisasi regional yang dinamis telah menarik banyak Negara untuk menjadi Mitra Wicara penuh ataupun sektoral. Keberadaan MItra Wicara ikut berperan penting dalam proses pembangunan kawasan ASEAN yang diharapkan dapat terbentuk menjadi sebuah komunitas yang solid pada 2015.

  1. 4. Prospek dan Kendala

Banyak kalangan menilai bahwa menjelang 41 tahun berdirinya ASEAN, sejak Deklarasi Bangkok 1967, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya di antara sesama anggotanya. Sejak Bali Concord II (2003) ASEAN Security Community (ASC), ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN yang bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif, dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama (Common Foreign Policy). Percepatan pembentukan ASC dari 2020 menjadi 2015, sebagaimana disepakati para kepala negara ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007, memberikan tantangan tersendiri bagi ASEAN untuk mewujudkannya. ASC merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN. Pembentukan ASC akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sebagaimana ditegaskan dalam Vientiane Action Programme (VAP) pada KTT ke-10 ASEAN di Laos. ASC menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterikatan antara aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. (Kraft, 2006 : 26).

ASC memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan nontradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip-prinsip non interference.  Pencapaian ASC melalui Rencana Aksi yang termuat dalam VAP diwujudkan melalui sejumlah komponen yang terdiri dari political development, sharing and shaping of norms, conflict prevention, conflict resolution, dan post conflict peace building. (Swajaya, 2006 : 16).

Implementasi Rencana Aksi ASC didalam komponen “Shaping and Sharing of norms” dilakukan terutama dengan upaya perumusan Piagam ASEAN. Sesuai dengan Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter yang disahkan pada KTT ke-12 ASEAN dan selesai pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura, bulan Nopember 2007. Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu rule based organization. Hal ini dibutuhkan mengingat selama ini, karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi. Piagam ASEAN akan merefleksikan perwujudan komunitas ASEAN yang tidak berupa lembaga supra nasional seperti Uni Eropa. Terselenggaranya ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) merupakan capaian dari komponen conflict prevention. Rencana Aksi ASC. ADMM memberikan peluang bagi pengembangan kerjasama keamanan kawasan tanpa membentuk sebuah pakta pertahanan atau aliansi militer. (Tan, 2006 : 20).

Dalam komponen “conflict prevention” Rencana Aksi ASC, implementasi kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan. Dibidang kerjasama pemberantasan terorisme, berbagai langkah-langkah dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pemeliharaan keserasian diantara umat beragama atau kepercayaan di kawasan. Indonesia telah memprakarsai penandatanganan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Selama ini negara ASEAN dibidang pemberantasan terorisme, baik antara negara anggota ASEAN maupun dengan negara Mitra Wicara, didasarkan atas declaration dan plan of action yang secara hukum tidak meningkat. ACCT memberikan dasar hukum bagi kerjasama ASEAN dibidang pemberantasan terorisme. Capaian lain dari komponen “Shaping and sharing of norms” rencana aksi ASC adalah penandatanganan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT). Traktat ini memberikan peluang untuk mendukung kerjasama hukum yang lebih kongkrit, terutama dalam pemberian bantuan hukum timbal balik diantara para pihak dibidang pidana.

Terkait dengan ACCT dan MLAT, ASEAN perlu untuk segera menindaklanjuti penandatanganan perjanjian dimaksud serta mulai mengimplementasikan bidang-bidang kerjasama di dalamnya. Tantangan ke depan bagi ASEAN dalam implementasi komponen “Shaping and sharing of norms” dari ASC, antara lain adalah perumusan sebuah traktat ekstradisi ASEAN (ASEAN extradition treaty) yang juga telah diamanatkan dalam Bali Concord 1976. Dalam hal ini, para pejabat tinggi ASEAN dibidang hukum (ALSOM) dalam pertemuannya yang ke 11 di Siem Reap, Kamboja, bulan Januari 2007 telah menyepakati pembentukan kelompok kerja (working group) untuk memulai proses perumusan traktat dimaksud, termasuk juga kemungkinan pembentukan ASEAN-Peace Keeping Force tahun 2012, dan pembangunan politik tahun 2017 (ASEAN Selayang Pandang, 2007 : 142).

Walau beberapa target capaian dalam komponen Conflict prevention dan Shaping and Sharing of norms telah diraih, ASEAN Perlu untuk mendorong pencapaian komponen-komponen rencana aksi ASC lainnya, terutama dalam komponen political development (antara lain terkait dengan good governance, combatting corruption dan promosi dan perlindungan HAM), conflict resolution dan post conflict peace building. Hal ini telah dicermati dalam ASEAN Security Community Coordinating Conference (ASCO) ke1 di Jakarta, bulan September 2006. Melihat rencana aksi komunitas keamanan ASEAN, jelas struktur politik  kawasan Asia Tenggara diarahkan untuk semakin maju, terbuka, dan demokratis. Langkah pembangunan politik akan melintasi isu-isu sensitive yang menyangkut tuntutan demorasi layaknya di negara maju, penyelenggaran pemilu yang bebas, pemberantasan korupsi, pemerintah yang bersih, penegakkan dan supremasi hukum, promosi dan penghargaan HAM tidak bisa lagi di lihat sebagai sebuah retorika politik. Bangunan ASEAN ke depan adalah rumah besar yang menggelindingkan ASEAN Shared-common value baru, yang menjunjung tinggi bahasa global dunia, yaitu demokratisasi dibawah pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas yang tinggi serta menghargai Hak Asasi Manusia

  1. a. Prospek

Dari apa yang telah diuraikan penulis pada Bab II dan Bab III diatas, perwujudan ASEAN Security Community bisa dilihat masih memiliki prospek. Tantangan yang dihadapi dalam menciptakan ASEAN Security Community sebenarnya terletak pada upaya untuk menyelesaikan perbedaan persepsi di antara negara-negara anggota mengenai masa depan ASEAN pada tahun 2015-2020. Sebagai contoh, sekarang ini terdapat dua pola pemikiran diantara negara-negara ASEAN. Disatu sisi, terdapat beberapa negara ASEAN yang merasa bahwa kelembagaan dan pendekatan yang ada sekarang ini telah mencukupi untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini, namun disisi lain, terdapat pula negara-negara ASEAN yang memandang ASEAN perlu di reformasi sehingga dapat melangkah dari tahap conflict management ke arah conflict resolution (Wibisono, 2006 : 201). Namun perlu disadari juga bahwa negara-negara ASEAN sebenarnya memiliki banyak kesamaan yang bisa membantu untuk merekatkan anggota ASEAN. Kesamaan tersebut diantaranya berupa norma-norma bersama, kesamaan pengalaman sejarah, lokasi geografis, dan kemauan bersama untuk menghindari penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah. Dalam pandangan para pemimpin ASEAN, pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan transformasi lanjutan dari keberhasilan ASEAN dalam menjadi region paling stabil di dunia. Jika kita membandingkan keadaan ASEAN dengan keadaan region lain, seperti di Timur Tengah, Semenanjung Korea, atau Afrika, pencapaian yang sering kita rasakan sebagai hal normal ini masih dirasakan oleh region tersebut sebagai capaian yang masih jauh diraih. Hal inilah yang menyemangati para pemimpin ASEAN untuk mengakselerasi pembentukan Komunitas ASEAn pada tahun 2015. Dalam pandangan mereka, ASEAN adalah lingkaran konsentris bagi setiap kebijakan luar negari masing-masing negara. Setiap hal yang didiskusikan dalam dialog, forum atau pertemuan ASEAN adalah proyeksi dari kepentingan nasional mereka. Sayangnya kenyataan tersebut tidak disadari oleh kebanyakan orang ASEAN. Media massa kerap memunculkan pertanyaan seperti ini, “Apa hasil konkrit yang bisa didapat rakyat dari ASEAN?”, dimana pertanyaan ini mengindikasikan bahwa rakyat masih mencari apa pentingnya ASEAN bagi mereka. Padahal, ketika mereka mempertanyaan hal tersebut, mereka sebenarnya telah menikmati salah satu hasil konkrit dari ASEAN, yaitu dengan nafas yang mereka nikmati tanpa rasa khawatir adanya perang seperti yang dirasakan oleh rakyat di kawasan lain. Dengan keberhasilan ASEAN dalam menghindari kekerasan atau konflik bersenjata di antara negara anggotanya sejak Deklarasi Bangkok 1967, bisa dikatakan ASEAN cukup berhasil dalam mewujudkan komunitas keamanan dan cukup matang untuk mengembangkan sejumlah mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Namun perlu dicatat, bahwa usaha ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena kecenderungan ASEAN yang selama ini untuk lebih banyak meredam konflik dari pada menyelesaikannya. Menurut hemat penulis, dimasa depan penerapan ASC secara obyektif memerlukan pengkajian ulang cara ASEAN (ASEAN Way) dalam menyikapi berbagai permasalah melalui kompromi, konsensus, dan campur tangan serta menyembunyikan isu-isu politik dan keamaan yang sensitif di bawah karpet. ASEAN, oleh karena itu, perlu mempertimbangkan untuk maju menuju “ASEAN Way to settle disputes”. Untuk dapat menjawab tantangan keamanan baru pasca perang dingin, ASEAN tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan refleksi diri. Tata dunia baru sekarang ini membutuhkan pemikiran-pemikiran baru, dan karenanya ASEAN harus berani bergerak meninggalkan sikap konservatif yang selama ini melekat cukup erat, seperti melakukan redefinisi ulang atas prinsip-prinsip yang dianut dan memperbaiki mekanisme pembuatan atau putusan didalam tubuh ASEAN. Prinsip Non-interfence , misalnya, akan tetap menjadi kunci dalam ASC, namun pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan bisa bersikap lebih fleksibel bahkan ‘reformis’ dalam menerapkan prinsip tersebut, terutama yang terkait dengan persoalan human security seperti pelanggaran HAM berat. Seperti halnya dalam masalah prinsip non-interfence, prinsip kedaulatan nasional (state sovereignty) perlu diterapkan secara tepat dan proporsional, terutama dalam menghadapi masalah-masalah internal yang memiliki dampak regional (Pitsuwan, 2006 : 11-12). Hal yang sama mungkin juga berlaku terhadap mekanisme pembuatan keputusan ASEAN yang senantiasa dilandasi prinsip konsensus. Sudah saatnya dimasa depan ASEAN mulai memilah-milah kapan prinsip ini bisa diterapkan secara tepat, dan kapan ia dapat digunakan secara fleksibel. Atau alangkah baiknya bila ASEAN mulai memperkenalkan sistam ‘voting’ sebagai mekanisme utamanya di dalam setiap pengambilan keputusannya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial, seperti pelanggaran HAM berat atau yang terkait dengan persoalan ‘human security’. Sejak Asia Tenggara pada tahun 1997-an diterpa krisis ekonomi, seharusnya negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa sudah tidak ada lagi posisi yang independen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan persoalan keamanan non-konvensional. Dengan kata lain, tidak ada lagi “masalah domestik” yang mutlak terpisah dari negara-negara yang lain di kawasan. Beberapa isu-isu domestik suatu negara dapat memiliki spill over effects (efek menyebar) kepada negara tetangganya. Oleh karena itu sangat tidak realistis dimasa sekarang bila negara-negara ASEAN mencoba memisahkan masalah dalam negerinya dengan negara tetangganya. (Pitsuwan, 2006 : Ibid). Terorisme separatisme, pembajakan, penyelundupan dan perdagangan manusia, narkotika, dan masalah lingkungan, jelas mempunyai implikasi negatif yang bersifat lintas batas kedaulatan nasional. Bencana topan tropis Nargis yang menelan korban tewas mencapai 1,5 juta jiwa di Myanmar, bulan Mei 2008 adalah contoh buruk dari negara anggota ASEAN, dimana junta militer yang berkuasa di Myanmar hanya mengizinkan bantuan internasional sampai di bandara Yangoon, kemudian junta militer itu sendiri yang akan mendistribusikannya kepada korban, karena junta sangat takut pengaruh asing masuk ke negaranya dengan dalih bantuan kemanusiaan (Kompas, 25 Mei 2008).

Sebuah security community pada umumnya didefinisikan sebagai sekelompok negara yang telah mencapai sebuah kondisi, sebagai akibat intensitas ekonomi dan kebiasaan kerja sama, dimana negara-negara yang tergabung dalam kelompok tersebut secara bersama memiliki “harapan mengenai perubahan secara damai” (expectation of peaceful change) dan menolak “penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah diantara mereka”.  Dengan didorong oleh tingkat saling ketergantungan politik dan ekonomi yang tinggi, negara-negara yang tergabung dalam sebuah security community akan mampu membangun “kebiasaan untuk saling mempercayai” (habit of trust) dalam mengelola hubungan diantara mereka. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ASEAN selama ini dalam mengembangkan saling hubungan dan saling percaya diantara para anggotanya pada dasarnya telah membawa ASEAN kedalam apa yang sering disebut sebagai suatu masyarakat pluralistik yang berkeamanan (Pluralistic Security Community). Sebuah security community dianggap memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1)      Tidak adanya kompetisi untuk membangun kekuatan militer di antara negara-negara di kawasan (arms race);

2)      Tidak adanya konflik bersenjata antar negara;

3)      Adanya praktek dan institusi-institusi, baik formal dan informal, yang dapat mengurangi, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik dan kekacauan;

4)      Tingkat integrasi ekonomi yang tinggi, dan;

5)      Tidak adanya sengketa teritorial di antara negara anggota.

Transformasi ASEAN untuk menjadi sebuah security community mensyaratkan tidak hanya ketiadaan perang, tetapi juga ketiadaan prospek untuk perang. ASEAN Security Community (ASC) telah membangun sebuah lingkaran kerjasama yang dapat mencegah terjadinya konflik sejak awal. Bahkan apabila pertikaian terjadi, ASC akan menyediakan sebuah kerangka untuk tidak hanya mengelola, tetapi juga menyelesaikan konflik tersebut secara damai. ASEAN telah memiliki beberapa unsur yang memperlihatkan ciri-ciri sebagai sebuah Security Community sebagai mana tersebut diatas. Bahkan, ASEAN juga telah memiliki praktek-praktek dan institusi, baik formal dan informal, untuk mencegah dan mengelola konflik diantara negara-negara anggotanya. Contohnya adalah diberlakukannya Treaty Of Amity And Cooperation (TAC) sebagai code of conduct dalam interaksi antar negara anggota dikawasan Asia Tenggara adalah bukti, bahwa sejak Deklarasi Bangkok 1967 negara-negara anggota ASEAN tidak pernah menggunakan kekerasan antara satu dengan yang lainnya dalam penyelesaian konflik. Ini merupakan suatu perkembangan yang jauh berbeda dari pengalaman hubungan antar negara dalam kawasan ini sebelum mereka bergabung ke dalam ASEAN. Dalam perjanjian Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di Asia Tenggara, bila terjadi konflik, mereka bisa membentuk suatu Dewan Agung (High Council) yang terdiri dari seorang wakil dari masing-masing negara anggota setingkat menteri untuk mencari cara-cara penyelesaian yang wajar.  Ketentuan ini tentu saja hanya berlaku apabila pihak-pihak yang bersengketa “sepakat” untuk memberlakukan instrumen itu terhadap persengketaan mereka. Memang ada berbagai kesulitan untuk menyelesaikan persengketaan antar negara melalui TAC. Kesulitan yang paling menentukan adalah karena semua negara ASEAN mempunyai persengketaan wilayah dengan Malaysia. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang berbatasan dengan semua negara ASEAN, dan karena itu mempunyai persengketaan wilayah dengan negara-negara ASEAN lainnya. Resiko bagi Malaysia ialah bahwa setiap negara pihak yang diminta untuk menengahi persengketaan itu akan merugikannya sendiri, karena negara yang diminta untuk menjadi penengah juga mempunyai permasalahan terirorial dengan Malaysia. Itulah sebabnya mengapa sampai kini ASEAN belum mampu menyelesaikan berbagai persengketaan wilayah diantara mereka. Secara implisit TAC menyatakan adanya kesediaan dari negara anggota ASEAN untuk “mengesampingkan” pertentangan dan konflik diantara mereka demi kesetiakawanan dan proses pembangunan di ASEAN. Masalah Sabah dan gerakan separatisme Moro adalah salah satu contoh konflik antara Malaysia-Filipina yang dapat diredam dan disembunyikan dibawah karpet, demi kesetiakawanan, integritas dan kerukunan ASEAN. Dimasa depan, sudah waktunya bagi ASEAN untuk bisa mengusahakan sendiri penyelesaian konflik-konflik potensial dengan menggunakan instrumen TAC. Bahwa pemanfaatan instrumen ini sampai sekarang belum dilakukan, tidak berarti bahwa upaya itu tidak perlu diteruskan. Instrumen ini sudah diratifikasi oleh semua anggota ASEAN, bahkan sejak tahun 1987 telah dilakukan perluasan aksesi terhadap perjanjian TAC kepada negara-negara di luar Asia Tenggara, yang dikenal sebagai Protokol Manilla (Prasetyono, 1996 : 123).

Untuk bisa berkembang menjadi Security Community, dimasa mendatang ASEAN perlu sekali lagi mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui instrumennya sendiri. Keengganan negara-negara ASEAN untuk menggunakan mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia, misalnya High Council dalam TAC, menandakan bahwa masa depan ASEAN masih ditandai oleh potensi disintegrasi (Huxley, 1993 : 11-13). Meskipun ketentuan TAC tentang penyelesaian konflik secara damai melalui High Council tidak pernah diterapkan hal ini justru menunjukkan keberhasilan ASEAN dalam mencegah munculnya konflik serius antara negara-negara ASEAN. Dalam kaitan ini TAC lebih berperan sebagai instrumen diplomasi preventif (Preventive Diplomacy), bukan suatu instrumen penyelesaian konflik (conflict resolution), melalui berbagai saluran yang lebih banyak bersifat informal, suatu ASEAN way yang telah  berhasil mencegah munculnya konflik militer diantara negara-negara ASEAN (Luhulima, 1995 : 3). Ketegangan yang timbul diantara negara-negara ASEAN belum menjurus sampai kepada penggunaan kekuatan senjata. Dipatuhinya prinsip-prinsip TAC telah berhasil mencegah timbulnya konflik diantara mereka.

Pada dasarnya harapan utama terwujudnya ASEAN Security Community terletak pada komitmen politik para pemimpin negara ASEAN untuk menerapkannya dan juga dilandasi pada keinginan dari negara anggotanya untuk : (1) memperkuat mekanisme confidence-building measures; (2) memperkuat langkah-langkah pencegahan konflik; (3) memperkuat proses ASEAN Regional Forum dalam mendukung terciptanya ASC; (4) memperluas kerjasama yang berkaitan dengan masalah keamanan non-tradisional (non-konvensional); (5) memperkuat usaha-usaha dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan negara-negara anggota ASEAN; (6) memperkuat kerjasama dalam menanggulangi setiap ancaman yang ditimbulkan oleh masalah separatisme (Sukma, 2006 : 51). Bila penguatan kerjasama pada bidang tersebut bisa lebih ditingkatkan, maka masa depan ASEAN Security Community cukup cerah.


  1. b. Kendala

Sungguhpun ada prospek bagi ASEAN didalam mewujudkan Security Community, namun berbagai kendala tentu saja jelas ada. Secara mendasar sejak awal pembentukan ASEAN jauh berbeda dengan Uni Eropa dalam tingkat heterogenitas yang dihadapi. 10 negara Asia Tenggara mempunyai berbagai keragaman baik dibidang budaya, ras, agama dan dipengaruhi oleh aneka kekuatan serta berbeda tingkat pertumbuhan ekonomi, dan beragam pandangan politik dan ideologi.  Apalagi rakyat Asia Tenggara  belum terbiasa menjadi satu.  Sejarah Asia Tenggara hampir selalu terpecah-pecah dan diperburuk oleh kepentingan asing di kawasan. Penduduk ASEAN sangat majemuk, baik dari segi etnis, bahasa, maupun agama. Dalam sebuah negara Indonesia, misalnya, terdapat begitu banyak kelompok etnis dan sub-etnisnya, yang juga hidup dengan bahasa lokal dan kebudayaannya masing-masing. Berbeda dengan kondisi di Uni Eropa, yang dalam setiap negara paling tidak terdapat satu atau tidak lebih dari empat kelompok etnis asli sehingga juga tidak terdapat banyak bahasa yang digunakan penduduknya dalam sebuah negara atau pun antar negara. Dengan begitu, pembentukan negara bangsa Nation State anggota Uni Eropa tidak sesulit pembentukan negara bangsa di negara anggota ASEAN, mengingat tidak sulit untuk mencari bahasa komunikasi (Lingua franca) yang bisa digunakan dalam kegiatan organisasi regional mereka. Anggota Uni Eropa bisa dipersatukan oleh bahasa Inggris dan Latin karena mandala Eropa pernah dikuasai Romawi. Sementara, ASEAN belum bisa menerima kehadiran Bahasa Melayu sebagai Lingua franca,  sebab pengaruh bahasa ini tidak mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahasa resmi yang dipakai dalam pertemuan-pertemuan ASEAN adalah bahasa Inggris, sedangkan Kamboja dan Laos, misalnya, hampir tidak mampu berbahasa Inggris. Bahasa asing yang mereka kuasai adalah Perancis.

Disamping itu, penyebaran agama yang homogen yang terjadi di Eropa juga tidak dialami di Asia Tenggara. Secara realistis, agama Kristen telah mempertemukan anggota Uni Eropa dalam bahasa dan budaya, sedangkan di ASEAN di luar agama Hindu dan Budha yang telah lebih dulu ada, masih ada agama Kristen dan Islam. Bisa dikatakan ASEAN adalah satu-satunya organisasi regional yang bersifat Multisivilisasional (Huntington, 1996 : 230-232). Heterogenitas yang tinggi tidak hanya berimplikasi pada susahnya menyatukan anggota ASEAN, namun juga lemahnya masing-masing negara anggota dalam menyelesaikan agenda domestiknya. Tidak mungkin suatu negara dapat menyepakati sebuah keputusan internasional, jika semua unsur dalam negerinya belum memiliki persamaan persepsi dan kepentingan. Heterogenitas kultur juga berdampak pada sulitnya membuat keputusan yang efektif dan mengikat dalam setiap aktivitas ASEAN dimasa lalu. Kultur Hinduisme, Budhisme, dan Islam yang mengakar kuat di kawasan Asia Tenggara memiliki pengaruh atas disepakatinya musyawarah mufakat dan konsensus sebagai ASEAN way dalam setiap penyelesaian masalah di kawasan. Hal ini membuat absennya akuntabilitas dan sanksi terhadap negara anggota, yang dikemudian hari ternyata tidak mematuhi keputusan yang telah dihasilkan secara mengikat. Situasi yang berbeda tanpa di Uni Eropa, yang selalu jelas keputusannya, dan mengikat, karena selalu dilakukan lewat cara pemungutan suara (voting). Di masa depan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara (voting) harus diintroduksi dalam berbagai kegiatan atau pertemuan ASEAN (Sukma, 2006 : 53). Bila sebuah keputusan yang penting didasarkan pada mekanisme voting, apalagi dalam situasi darurat (Emergency), hal ini jelas lebih menciptakan good organization governance, terutama untuk menumbuhkan akuntabilitas anggotanya. Disini, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki semangat penghargaan atas HAM dan  keniscayaan pada demokrasi. Mereka tidak boleh ragu, apalagi menilai bahwa demokrasi adalah sumber masalah baru, yang akan diciptakan disintegrasi dan instabilitas di tingkat domestik dan kawasan. Mereka justru harus berpandangan sebaliknya, bahwa sikap anti demokrasi merupakan kendala bagi terwujudnya ASEAN Security Community (ASC). Menurut Amitav Acharya, di Eropa budaya politik demokrasi terkait erat dengan munculnya kecenderungan akan interdependensi ekonomi yang membantu negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk menciptakan masyarakat yang berkeamanan.  Sebaliknya ASEAN tidak mempunyai latar belakang kondisi budaya politik seperti itu. (Acharya, 2001 : 195). Bahkan pada kenyataannya, banyak kalangan menilai sebagian besar negara-negara anggota ASEAN tidak demokratis sama sekali, karena mereka rata-rata mempunyai catatan buruk dibidang HAM akibat masih kuatnya prinsip non interference dianut negara anggotanya (Hofmann, 2006 : 58). Jelas bahwa yang dikatakan sebagai sebuah Security Community adalah ketika didalam komunitas keamanan tersebut mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai demokrasi. Jika ASEAN ingin tetap konsisten dengan komitmennya mencapai komunitas keamanan pada 2015, maka pemerintah dari masing-masing negara anggota jelas harus menghapuskan bentuk suksesi kepemimpinan regional secara inkonstitusional seperti kudeta oleh junta militer dengan menggulingkan kekuasaan legal seorang presiden atau Perdana Menteri dengan cara-cara yang dapat menimbulkan aksi kekerasan dan instabilitas nasional, seperti di Thailand. Komunitas Keamanan ASEAN nantinya juga telah harus menghilangkan pergantian kepemimpinan dengan cara-cara tidak demokratis. Melihat rencana aksi komunitas keamanan ASEAN, jelas struktur politik kawasan ASEAN  diarahkan untuk semakin  maju,  terbuka, dan demokratis.  Langkah pembangunan politik melintasi isu-isu sensitif yang menyangkut demokrasi layaknya di negara maju,  penyelenggaraan pemilu yang bebas, pemberantasan korupsi, pemeirntah yang bersih, penegakan dan supermasi hukum, promosi pengembangan HAM  hendaknya tidak menjadi retorika politik. Bangunan ASEAN adalah rumah besar yang menggelindingkan ASEAN shared-common value baru, yang menjunjung tinggi bahasa global dunia, demokrasi di bawah pemeirntah yang baik. Elemen kemanusiaan sudah pasti harus mendapat porsi yang lebih besar didalam konsep komunitas keamanan ASEAN, dengan lebih menciptakan situasi kondusif dalam hal kebebasan berpartisipasi dan menegakkan hak-hak asasi manusia agar masyarakat ASEAN bisa melindungi dirinya sendiri.  Memang termasuk tanggung jawab pemerintah memberi perlindungan pada rakyatnya tetapi perangkat terbaik dalam human security itu adalah masyarakat itu sendiri. Itu memang tidak akan tercapai tanpa kebebasan politik, partisipasi, dan pemenuhan hak individu. Semua harus bersifat bottom up, bukan top down. Referensi model keamanan yang berkisar pada prinsip non interfence yang mendasari ASEAN Way dewasa ini ditantang oleh suatu model keamanan yang sangat luas (comprehensive security) dan bersifat non konvensional, yaitu model keamanan manusia (human security) dan upaya untuk melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan ASEAN. Model ini mengetengahkan kesejahteraan perorangan yang harus dijamin oleh negara. Ia berpusat pada keamanan atau ketidakamanan manusia sebagaimana ia terkait dengan negara atau tatanan internasional. Masalah keamanan manusia ini memunculkan perdebatan tentang intervensi dan non intervensi dalam masalah dalam negeri negara anggota ASEAN. Kasus Myanmar dan Kamboja merupakan tantangan pertama bagi kebijakan non intervensi dalam masalah dalam negeri negara anggota ASEAN. (Kraft, 2006 : 26-28). Masalah Myanmar bisa membuat ASEAN dinilai negatif karena ASEAN akan dianggap mendukung sebuah rezim yang tidak menghormati HAM (Perwita, 2006 : 154), sehingga muncul kesan walaupun pembentukan ASEAN didasarkan pada ikatan biografis, kesejarahan dan budaya di Asia Tenggara, pada kenyataannya pendorong utama regionalisme ASEAN lebih banyak ditentukan oleh keinginan untuk menjamin regime survival. Sampai munculnya ASEAN Charter 2007, semua negara anggota ASEAN masih menganggap bahwa prinsip non intervensi sangat penting bagi hubungan antar bangsa. Oleh karena itu, bila penghargaan atas HAM dan Demokrasi dapat dipatuhi oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai bagian dari pemahaman baru keamanan non konvensional yaitu human security, maka bisa dikatakan bahwa ASEAN bukanlah melulu Asosiasi pemerintahan, politisi dan birokrat semata, melainkan juga akan menjadi komunitas yang lebih luas dengan merangkul kalangan masyarakat sampai tingkat paling bawah, karena selama ini ada anggapan bahwa ASEAN dianggap belum mampu menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam memberikan kontribusi yang lebih bermakna sepanjang perjalanan organisasi regional ini selama lebih dari 4 dasawarsa.

Di Eropa, berbagai perbedaan masa lalu yang menjadi sumber konflik semakin teratasi dan melenyap. Sebaliknya, di Asia Tenggara, masalah-masalah warisan kolonialisme bermunculan dan berdampak pada stabilitas dalam negara dan antar negara, seperti di Timor-Timur (Indonesia), di Mindano (Filipina), dan Pathani (Thailand). Warisan kolonialisme yang belum selesai juga telah mengakibatkan sulitnya penyelesaian masalah perbatasan antar negara anggota ASEAN. Antara Indonesia-Malaysia, misalnya, setelah selesai masalah Sipadan-Ligitan, masalah baru muncul dan berpotensi dan menganggu hubungan bilateral, misalnya, soal kepemilikan pulau Ambalat. Ini belum termasuk persoalan dari garis perbatasan darat di sepanjang Pulau Kalimantan. Demikian pula, Indonesia menghadapi masalah perbatasan dengan Singapura dalam soal garis perbatasan laut di sekitar Riau, dan dengan Filipina dalam status pulau-pulau di Utara Sulawesi, yang secara sepihak telah di klaim dalam konstitusi Filipina sebagai miliknya. Kolonialisme selain meninggalkan konflik domestik, yaitu konflik etnik dan agama dalam negara anggota ASEAN, juga sangat rawan menimbulkan sengketa antar negara, yaitu sengketa perbatasan. Kasus ambalat sempat berkembang ke arah yang mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena negara-negara ASEAN yang terlibat dalam konflik selama ini selalu berusaha menyimpan masalah yang ada dan tidak berupaya menyelesaikannya secara tuntas di dalam forum ASEAN (Acharya, 2001 : 6). Ini bisa terjadi akibat masih lemahnya mekanisme resolusi konflik dalam ASEAN, sehingga selalu saja penyelesaian konflik perbatasan antar negara anggotannya diserahkan pada mediasi pihak asing, yang hasilnya belum tentu memuaskan semua pihak yang bersengketa. Belum lagi ditambah kasus Myanmar dan penahanan Aung San Suu Kyi, yang telah menghasilkan respon yang berbeda dari anggota ASEAN. Respon yang bersikap keras dari Malaysia, Filipina, dan Singapura sempat mengarah pada wacana pemberian sanksi pada Myanmar, sekalipun mekanisme semacam itu belum pernah di atur. Dimasa depan, perlu dipikirkan pemberian sanksi kepada negara-negara anggota ASEAN yang dianggap tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. ASEAN bisa dinilai sebagai sebuah organisasi yang mendukung sebuah rezim yang tidak menghormati HAM dan Demokrasi, karena tujuan ASEAN lebih banyak ditentukan oleh keinginan untuk menjamin kelangsungan hidup rezim non-demokratis. Hal ini diperparah ketika ASEAN justru menerima Myanmar menjadi anggota pada tahun 1997. Sebaliknya, jika ada kewajiban dan sanksi dan demokratisasi menjadi keharusan bagi setiap negara anggota, maka setiap anggota yang tidak menjalankan dapat dikenakan sanksi, mulai dari yang ringan yang berat. Sanksi itu bisa berupa pengucilan atau harus menarik diri dari keanggotaan (Sukma, 2006 : 53).

Prinsip non-interfence dan state soverignty adalah sumber dari persoalan tersebut diatas. Diakui bahwa prinsip non intervensi dan integritas kedaulatan  nasional terhadap urusan domestik negara-negara anggota ASEAN merupakan prinsip yang paling kontroversial dalam tubuh ASEAN, dan oleh karenanya menjadikan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional menjadi agak terhambat. Seharusnya apabila terdapat isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan ekstra regional, maka prinsip non-interfence dapat diabaikan”, walaupun prinsip tersebut telah melekat dalam tubuh ASEAN sejak awal pembentukannya (Pitsuwan, 2006 : 11). Masalah state sovereignty (kedaulatan nasional) yang menghambat perkembangan ASEAN, tidak hanya terkait dengan persoalan batas wilayah, tetapi juga masih beratnya negara anggota untuk dapat menerima pemberlakuan atas azas supranasional dalam pengambilan keputusan di ASEAN. Berbeda dengan Uni Eropa, didalam ASEAN perbedaan-perbedaan identitas nasional semakin menguat dan menyulitkan proses integrasi. Padahal, untuk dapat terciptanya ASC, setiap negara anggota harus bersedia menanggalkan sebagian kedaulatan nasional dan menukarkannya dengan kedaulatan bersama atau supranasional. Dengan demikian, akan mudah bagi ASEAN untuk mengambil keputusan kolektif secara efektif. Tidak seperti selama ini, setiap keputusan dalam resolusi yang dihasilkan diserahkan atau tergantung kepada masing-masing anggotanya untuk menjalankannya, tanpa kewajiban untuk menaatinya dan sanksi yang diberikan, jika terjadi pelanggaran. ASEAN sering terperangkap di antara retorika dan realita. Selama lebih dari 40 tahun usia ASEAN, organisasi ini sudah banyak berbicara tentang kerjasama, tetapi ketika betul-betul di butuhkan malah tidak terjadi. Dibalik semua sopan santun tentang solidaritas dan kerjasama, semua persoalan yang dapat menegangkan daya santai kelompok regional ini dan prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri jelas harus dikaji ulang. Norma dan prinsip ASEAN yang masih berlaku, yaitu memendam konflik dengan senyum di padang golf sementara suasana di sekitarnya diselimuti oleh masalah kawasan lintas batas yang tak kunjung padam karena mekanismenya tidak efektif dan efisien. Apa yang disebut sebagai satu Asia Tenggara (One Southeast Asia) tetaplah merupakan kumpulan dari banyak pusat pengambilan keputusan dengan mekanismenya masing-masing. Minimnya kepedulian rakyat ASEAN akan organisasi ASEAN jelas merupakan kelemahan lain dari ASEAN yang dapat menghambat akselerasinya dalam menuju integrasi komunitas ASEAN 2015. Dibenak mereka ASEAN hanya berupa akronim organisasi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN bukanlah identitas mereka. Konsep We Feeling yang bermakna dalam bagi pemimpin ASEAN ternyata bukanlah apa-apa bagi mereka.  Amitav Acharya yang seorang konstruktivist dan banyak diilhami oleh pemikiran Karl Dutsch menyatakan bahwa membentuk suatu komunitas dalam bidang apapun, maka We Feeling itu harus sudah ada. Tetapi jika kita lihat pada komunitas yang ada di ASEAN, bahwa We Feeling itu tidak ada sama sekali, apalagi jika disangkut pautkan dengan budaya dari masing-masing negara. We Feeling itu hanya akan ada ketika memang terjadi ancaman yang dianggap hal berbahaya secara bersama-sama. Identitas sebagai satu ASEAN saja tidak dimiliki oleh masyarakat setiap negara anggota, karena didalam internal negara-negara itu sendiri masih terjadi konflik antar ras, budaya suku. Bagaimana mungkin mengakui bahwa kita sebagai suatu identitas regional bersama, jika didalam negeri saja identitas nasional masih menjadi masalah. Tradisi ASEAN yang telah berhasil melayani para anggotanya selama lebih dari 40 tahun dalam mengambil keputusan bersama yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat mungkin akan menghadapi tantangan besar dimasa depan. Pemerintah negara anggota ASEAN makin lama akan makin sering mendengarkan keluhan dan tuntutan dari rakyat negaranya sendiri dan rakyat negara anggota lainnya. Jika ada mekanisme untuk menyalurkan keluhan dan tuntutan tersebut maka slogan satu Asia Tenggara akan benar-benar memiliki makna. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa masalah besar yang dihadapi ASEAN selama ini adalah lemahnya implementasi dari berbagai prakarsa dan program yang telah disepakati bersama, baik di tingkat para pemimpin ASEAN maupun di tingkat pertemuan menteri-menteri ASEAN. Negara-negara ASEAN memang pandai didalam merumuskan program-program kerjasama, mengadakan seminar, konferensi, workshop, lokakarya, atau meeting (rapat), tetapi senantiasa lemah dalam pelaksanaannya. Hal ini diakui dalam laporan eminent persons groups (EPG) on the ASEAN Charter (Desember 2006) dan menjadi landasan bagi usulan untuk memperkuat kelembagaan ASEAN, termasuk peran dari sekretaris Jenderal ASEAN. Selain memperkuat peran Sekretariat ASEAN, kegiatan pemantauan (Monitoring) diusulkan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah agar dapat dibuat penilaian yang obyektif dan dapat dikembangkan mekanisme yang dapat mendorong proses pelaksanaan kesepakatan oleh masing-masing negara ASEAN (Soesastro, 2007 : 321). Disini pemimpin negara-negara ASEAN harus segera mengesampingkan basa basi khas ASEAN dan muncul dengan langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah yang melintasi garis batas kedaulatan negara.

Pengembangan mekanisme yang terkait dengan masalah kelembagaan ASEAN ini merupakan tantangan terbesar bagi ASEAN. Sejauh ini negara-negara anggota ASEAN selalu enggan untuk mengembangkan kelembagaan ASEAN. Sebagai akibatnya, kerja sama ASEAN kini melibatkan beberapa ratus pertemuan dalam setahun dan bahkan mungkin secara riil hanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu. Lemahnya kelembagaan ASEAN adalah akibat dari kekhawatiran negara-negara ASEAN mengenai pengaruh pengembangan kelembagaan regional terhadap kedaulatan nasional mereka. Tetapi keinginan untuk mempertahankan kedaulatan nasional secara absolut sebenarnya bertentangan dengan kesepakatan untuk memperdalam integrasi ASEAN dan  mewujudkan ASEAN Security Community (ASC). Menurut hemat penulis, untuk bisa menjalankan rencana aksi ASC yang lain terutama di bidang Political Development dan Conflict Resolution jelas mutlak diperlukan ‘reintepretasi’ dan ‘revitalisasi’ atas prinsip non-interference dan state sovereignty.

About these ads

Actions

Information

6 responses

25 09 2012
Novri Julfiansyah

datanya di lihat darimana pak?
terimakasih…

26 11 2012
Oseafas [ One Southeast Asia ]

tulisan tsb merupakan hasil thesis lebih dari 10 tahun yg lalu. Yang ditampilkan di blog ini hanya ikhtisarnya saja. Sekarang ASEAN sedang menyongsong ASEAN Community 2015, yang terlihat dari hasil sidang KTT ASEAN di Cambodia 18-19 November 2012 kemarin.

25 11 2012
yusri dewi

apa data ini valid? apa sumber-sumber datanya bisa ditampilkan? terimakasih…

26 11 2012
Oseafas [ One Southeast Asia ]

tulisan tsb merupakan hasil thesis lebih dari 10 tahun yg lalu. Yang ditampilkan di blog ini hanya ikhtisarnya saja. Sekarang ASEAN sedang menyongsong ASEAN Community 2015, yang terlihat dari hasil sidang KTT ASEAN di Cambodia 18-19 November 2012 kemarin.

24 03 2013
suhartono2012

Reblogged this on suhartono2012.

11 05 2014
Euodia Thania Kristi

bisa ditampilkan juga referensi nya ndak pak? trimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: