Kegagalan Asean Dalam Menangani Konflik Sengketa Candi Preah Vihear Antara Thailand-Kamboja

25 06 2010

By Igor Dirgantara & Wahyu Indrawan

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan politik dan militer antara kubu kapitalis dan kubu sosialis tidak membuat konflik antar anggota ASEAN berakhir dengan sendirinya. Perbedaan latar belakang sejarah, status ekonomi, kepentingan nasional, posisi geografi, ukuran negara dan persepsi masa depan membuat hubungan antar negara anggota sering ditandai dengan konflik yang tidak bisa dielakkan. Berakhirnya perang dingin memotivasi ASEAN untuk menemukan cara guna menciptakan rasa aman di tingkat regional setelah berkurangnya pengaruh negara-negara besar di kawasan ini.

Konflik tradisional  antar negara anggota ASEAN terdiri dari konflik bilateral, yang menyangkut sengketa perbatasan (territorial), seperti yang terjadi antara Thailand dengan Kambodja dalam memperebutkan wilayah Candi Preah Vihear yang kembali pecah pada Juli 2008. Thailand dan Kambodja telah lama bersitegang soal Candi Preah Vihear dan tanah seluas 4,6 km² di sekitarnya. Konflik ini berawal dari saling klaim kedua belah pihak baik Thailand maupun Kambodja atas kepemilikan kompleks Candi Preah Vihear tersebut.

Perseteruan ini kembali mencuat ketika UNESCO menyetujui permohonan Kambodja dan memasukkan candi tersebut yang sudah dibangun dari abad ke-11 sebagai salah satu situs Warisan Budaya Dunia pada Juli 2008. Keputusan ini memicu kemarahan kaum nasionalis Thailand yang mengklaim situs budaya itu adalah milik Thailand karena masih terletak di wilayah teritorinya, selain itu akses masuk ke candi tersebut berada di wilayah Thailand. Pada tahun 1962 Mahkamah Internasional memutuskan Candi Preah Vihear milik Kambodja, namun status tanah di sekitarnya belum jelas hingga kini. Sebuah keputusan yang masih menyakitkan hati masyarakat Thailand yang mengklaim bahwa wilayah candi tersebut adalah wilayahnya, walaupun secara gaya, candi tersebut lebih bercorak Kambodja.[1] Bagi Kambodja, bangsa yang semula jaya pada masa kekaisaran Khmer lalu menciut menjadi bangsa yang terjepit antara Thailand dan Vietnam, persoalan wilayah adalah persoalan sensitif. Luas wilayah negara mereka, 181.035 kilometer persegi, dipatrikan ke dalam pikiran warganya sejak anak-anak. Setiap tindakan yang dirasakan sebagai desakan atas perbatasan negara dianggap sebagai penghinaan personal oleh rakyat Kambodja.[2]

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kambodja tersebut masing-masing menggunakan kekuatan angkatan bersenjata, dengan sama-sama meningkatkan jumlah tentaranya di wilayah yang bersengketa di dekat Candi di perbatasan kedua negara. Walaupun berpotensi terjadi bentrokan, kedua negara berjanji menghindari konflik dan menjaga atmosfer di sekitar Candi di perbatasan kedua negara tetap tenang. Di pihak Kambodja menanggapinya bahwa pihaknya tidak akan menggunakan kekerasan, kecuali terpaksa dan situasi tidak stabil. Sementara itu, di pihak Thailand sendiri menanggapinya bahwa tentaranya tidak akan menggunakan kekerasan.

Pihak Kambodja menuduh tentara Thailand telah melewati perbatasan dan masuk ke wilayah Kambodja. Tapi hal ini disangkal oleh pihak Thailand, yang mengatakan bahwa tentara Thailand tetap berada di atas Tebing setinggi 525 Meter, yang masih masuk ke dalam wilayah Thailand. Namun pada akhirnya pasukan Thailand dan Kambodja terlibat dalam beberapa bentrok di sekitar wilayah candi kuno tersebut yang berada di perbatasan kedua negara yang di sengketakan. Konflik terjadi selama berbulan-bulan sejak juli 2008, di mana sedikitnya tiga tentara dari kedua belah pihak tewas.[3]

#############

Fakta menunjukkan sejak 1945 negara-negara di kawasan Asia Tenggara jarang mengalami perdamaian, karena harus menghadapi berbagai macam pemberontakan domestik.[4] Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah, dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka.

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggantinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara sewenang-wenang oleh para penjajah. Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN  baik sebelum maupun sesudah organisasi ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini masih mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan. Di sisi lain, sebuah komunitas membutuhkan ”pengorbanan” setiap anggota dengan ”membagi” sebagian wilayah untuk dilebur ke dalam suatu nilai-nilai bersama.[5]

Namun, ada pertanda baik. ASEAN sudah mulai menyerap unsur-unsur kedaulatan itu menjadi suatu nilai bersama. Kemajuan lain, prinsip non- interferensi (tidak boleh campur tangan) mulai ditembus. Akan tetapi, ada keengganan menyentuh lebih dalam masalah sengketa perbatasan. Ini mengindikasikan masih besarnya resistensi untuk melonggarkan urusan kedaulatan.

Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan. Hilangnya sengketa perbatasan membuat kedaulatan lebih terjamin.

Dibutuhkan upaya terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak. Tanpa ini, penyelesaian masalah perbatasan sering butuh waktu lama. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan Vietnam, misalnya, dibutuhkan lebih dari 30 tahun. Penyelesaian perbatasan RI-Singapura segmen barat itu dibutuhkan waktu lima tahun. Penyelesaian sengketa perbatasan melalui International Court of Justice (ICJ) di Den Haag membutuhkan waktu lama dengan biaya. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, misalnya, selesai dalam delapan tahun. Padahal di antara negara-negara ASEAN, ada cukup banyak sengketa perbatasan yang butuh penyelesaian

Dalam penyelesaian masalah perbatasan sesungguhnya telah cukup banyak rujukan yang bisa dipakai. Di antaranya ada United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan). Selain UNCLOS, terdapat sejumlah keputusan ICJ yang bisa dijadikan acuan dalam perundingan masalah perbatasan. Penyelesaian perbatasan laut untuk segmen barat antara RI-Singapura, dengan membuat rujukan bersama sebagai pedoman penyelesaian masalah perbatasan, juga menjadi contoh baik. Akan tetapi, dalam banyak penyelesaian masalah perbatasan, keberadaan itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi modal utama yang sangat menentukan. Sayangnya, banyak pihak lebih senang ”menggantung” masalah perbatasan ini karena berbagai pertimbangan yang lebih banyak berbobot politis.

Maka dari itu, selayaknyalah bila ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan mendorong secara politis agar sengketa-sengketa perbatasan di antara negara-negara anggotanya segera diselesaikan. Tuntasnya masalah perbatasan pada akhirnya juga akan memperkuat upaya-upaya untuk memperkuat saling percaya (confidence building measures). Hal ini masuk dalam kerangka kerja menuju komunitas politik dan keamanan ASEAN.[6] Sebagaimana disampaikan Menlu Hassan ketika berpidato seusai penandatanganan perjanjian perbatasan RI-Singapura, segmen barat, beberapa waktu lalu, tuntasnya masalah perbatasan akan semakin memperkuat kerja sama di antara kedua negara karena hilangnya ”batu-batu” yang bisa menjadi sandungan dalam hubungan dua negara. Maka, inilah saatnya ASEAN lebih berani mendorong negara-negara anggota menuntaskan sengketa-sengketa perbatasannya. Akan lebih baik lagi bila ASEAN juga mampu membuat semacam pedoman penyelesaian masalah perbatasan tersebut ketimbang bertikai

  1. A. Tidak Berfungsinya High Council atau Dewan Agung dalam Treaty of Amity and Cooperation sebagai Badan yang bisa menyelesaikan konflik internal ASEAN.

Terbentuknya ASEAN bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan terjadi pertikaian wilayah di kalangan negara anggotanya. Dalam kenyataan masalah perbatasan wilayah ini terus berlangsung hingga berakhirnya Perang Dingin. Bahkan jauh sesudah Perang Dingin berakhir pertikaian wilayah masih terus berlangsung dan membentuk salah satu karakter hubungan Internasional di Asia Tenggara.[7]

Walaupun negara-negara ASEAN berhasil membangun suatu wilayah keamanan di daerah mereka, masih banyak persoalan perbatasan dan klaim wilayah antar mereka yang belum dapat diselesaikan. ASEAN hanya berhasil meredam konflik-konflik antar negara anggota; ia belum berhasil menyelesaikannya, kendatipun instrument untuk melakukan hal itu sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Instrument itu ialah Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara yang mengandung Pacific Settlement of Disputes.

Tantangan ASEAN untuk mengatasi masalah dispute teritorial sebenarnya bisa dilakukan di dalam badan ASEAN itu sendiri yang bertumpu pada mekanismenya sendiri.[8] Walaupun ASEAN telah memiliki Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai code of conduct dalam penyelesaian konflik di kawasan melalui Dewan Agung (High Council), namun sampai sekarang negara-negara anggota ASEAN justru lebih percaya kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya. Kasus Sipadan & Ligitan antara Malaysia-Indonesia yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah bukti lemahnya mekanisme penyelesaian konflik internal di antara negara-negara anggota ASEAN. Kasus Kuil Preah Vihear yang menimbulkan ketegangan antara Thailand-Kamboja beberapa waktu lalu, telah menyebabkan Kamboja meminta bantuan PBB.[9] Padahal semula Kamboja berupaya meminta bantuan ASEAN, tetapi ASEAN malah mendorong ke 2 negara itu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya secara bilateral. Jika negara-negara anggota ASEAN sendiri tidak pernah menghormati perjanjian yang telah disusun sendiri, bagaimana mungkin ASEAN bisa berharap negara lain mau menghormati perjanjian TAC dan perluasannya tersebut. Bahkan didalam ASEAN Charter, walaupun Treaty of Amity and Cooperation dirujuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal negara anggota ASEAN (Pasal 24 ayat 2), namun anehnya negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa juga bisa meminta bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyediakan jasa baik, konsiliasi dan mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas waktu yang disepakati (Pasal 23 ayat 2). Hal ini bisa dilihat sebagai langkah mundur dari apa yang telah tertuang dalam Viantiane Action Programme (2004) yang lebih mempromosikan high council dalam TAC untuk penyelesaian sengketa teritorial. Salah satu alasan kenapa High Council tidak pernah digunakan oleh negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan konflik internalnya adalah karena hampir semua konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara selalu berhubungan dengan Malaysia sebagai pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, Malaysia punya sengketa wilayah (teritorial) dengan hampir semua negara anggota ASEAN. Hal ini tentu menyulitkan penunjukkan negara mana yang bisa dijadikan perantara (wasit) sebagai mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, karena hampir dipastikan bahwa itu memberikan banyak keuntungan bagi Malaysia.

Dalam penyelesaian masalah perbatasan sesungguhnya telah cukup banyak rujukan yang bisa dipakai. Diantaranya ada United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang hukum Kelauatan). Selain UNCLOS, terdapat sejumlah Keputusan ICJ yang bisa dijadikan acuan dalam perundingan masalah perbatasan. Penyelesaian perbatasan laut untuk segmen barat antara RI-Singapura, dengan membuat rujukan bersama sebagai pedoman penyelesaian masalah perbatasan, juga menjadi contoh baik. Akan tetapi, dalam banyak penyelesaian masalah perbatasan, keberadaan itikad baik (good will) dari pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi modal utama yang sangat menentukan. Sayangnya, banyak pihak lebih senang menggantung maslah perbatasan ini karena berbagai pertumbangan yang lebih banyak berbobot politis.

Maka dari itu, sebaiknya ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan bisa mendorong secara politis agar sengketa-sengketa perbatasan  di antara negara-negara anggotanya segera diselesaikan. Tuntasnya masalah perbatasan pada akhirnya juga akan memperkuat saling percaya (confidence building measures). Hal ini masuk dalam kerangka kerja menuju komunitas politik dan keamanan ASEAN. Sudah saatnya ASEAN lebih berani mendorong negara-negara anggota menuntaskan sengketa-sengketa perbatasannya. Akan lebih baik lagi bila ASEAN juga mampu membuat semacam pedoman penyelesaian masalah perbatasan tersebut dari pada meributkannya terus.

Memang sudah tiba waktunya bagi ASEAN untuk mengusahakan penyelesaian konflik-konflik potensial itu di masa mendatang dengan menggunakan Treaty of Amity and Cooperation. Bahwa pemanfaatan ini sampai kini belum dilakukan untuk menyelesaikan masalah Sabah dan Ligitan-Sipadan, misalnya, tidak berarti bahwa upaya itu tidak perlu diteruskan. Instrument ini sudah diratifkasi semua anggota ASEAN dan perlu diusahakan untuk menggunakannya dalam penyelesaian masalah-masalah territorial dan perbatasan. Berlarut-larutnya usaha penyelesaian masalah yang sangat sensitif dan eksplosif ini dapat mengganggu usaha Confidence Building Measure yang sudah berjalan dengan baik sejak pembentukan ASEAN.[10]

ASEAN sesungguhnya telah memiliki Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) yang seharusnya digunakan sebagai code of conduct dalam menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Tetapi sejak ditandatangani pada tahun 1976, belum sekalipun ASEAN menggunakannya. Negara-negara anggota ASEAN lebih memilih untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Mahakamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.[11]

Sengketa antara Thailand dan Kambodja, sesama anggota ASEAN, yang kian memanas seharusnya dilerai dengan memanfaatkan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, TAC. Traktat ini sudah dibuat tahun 1976, yang isinya antara lain meminta sesama anggota saling menghargai dan menghindari pertikaian. Sekjen ASEAN menegaskan, ASEAN selama ini sangat mengagung-agungkan TAC dan bangga memiliki dokumen itu. Akan menjadi suatu keanehan jika ASEAN sendiri tidak menggunakan TAC dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kambodja, atau bahkan tidak melihatnya sebagai sebuah acuan.[12]

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) tetap dipertahankan sebagai kaidah kunci perilaku hubungan antar-negara sekaligus instrument pengembangan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Sasaran pencegahan konflik adalah meningkatkan rasa saling percaya dalam masyarakat ASEAN, meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya sengketa diantara negara-negara anggota dan diantara negara anggota dengan negara-negara lain, serta menghindari eskalasi konflik-konflik yang ada. Negara-negara ASEAN harus meningkatkan kerja sama keamanan melalui pembangunan saling percaya dan diplomasi preventif.[13]

Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation): regionalisme Asia Tenggara tidak boleh mengganggu “kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional” setiap bangsa; bahwa setiap negara harus dapat “melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar”; bahwa tidak ada campur tangan “mengenai urusan dalam negeri satu sama lain”; bahwa “setiap perselisihan atau persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai”; dan bahwa “setiap pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan” tidaklah dapat diterima.

Batasan ini dengan tegas memberikan corak kepada bentuk regionalisme yang diperjuangkan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, yang diprakarsai oleh Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia. Kadar regionalisme Asia Tenggara hanya dapat meningkat apabila para anggota bersedia mengurangi kepekaan akan kedaulatannya itu demi suatu keuntungan yang lebih besar. Fungsi Standing Committee ialah mengawasi dan melindungj kedaulatan masing-masing negara anggota sesuai dengan tingkat kerelaan untuk mengurangi kedaulatan nasional itu dalam rangka peningkatan regionalisme ASEAN.

Batasan-batasan itu sekaligus pula mendasari perdamaian ASEAN ke dalam dan ke luar. Apabila terjadi persengketaan yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, dan apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan persengketaan antara mereka sendiri, maka sesuai dengan “tata cara regional”, mereka membentuk suatu Dewan Agung (High Council), yang terdiri atas seorang wakil dari masing-masing negara setingkat menteri untuk mencari cara-cara penyelesaian yang wajar. Cara-cara penyelesaian itu memang banyak bersandar pada Pasal 33 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan ini tentu saja hanya berlaku apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk memberlakukan instrument itu terhadap persengketaan mereka. Pada sisi lain, pihak-pihak yang bersengketa perlu didorong untuk mengambil prakarsa guna menyelesaikan masalah antar mereka sendiri melalui perundingan yang bersahabat dan dalam waktu yang sesingkat mungkin

Secara implisit Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), instrument penyelesaian perselisihan antarnegara anggota itu, menyatakan adanya kesediaan untuk menghadapi pertentangan dan konflik yang mereka kesampingkan dalam proses pembangunan ASEAN, adanya suatu komitmen pada cara-cara penyelesaian konflik secara damai; dan kesadaran bahwa perwujudan konsep regionalisme di Asia Tenggara tidak akan bergerak jauh apabila tidak dicari jalan untuk menangani, dan, kalau mungkin, menghapus unsur-unsur yang menghambat peningkatan keakraban dan saling pengertian antarnegara anggota.[14]

Selama ini negara-negara ASEAN yang mempunyai konflik perbatasan cenderung mengandalkan penyelesaian lewat Mahkamah Internasional, seperti kasus Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, Batu Puteh antara Singapura dan Malaysia, serta konflik Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kambodja. Padahal, ASEAN dibentuk guna mewadahi dialog dan penyelesaian konflik secara damai antar anggotanya. Anggota ASEAN yang selama ini membawa kasus ke Mahkamah Internasional cenderung ingin mencari cara yang lebih mudah dan menghindari konflik tajam dengan negara tetangga. Namun, akibatnya mekanisme penyelesaian konflik tidak terbangun di ASEAN. Manfaat ASEAN dapat dipertanyakan bila tidak mampu meredam konflik dan mencari solusi damai antar anggotanya. Ini juga menjadi tantangan pembentukan ASEAN Security Community.[15]

Treaty of Amity and Cooperation sebenarnya mengandung makna yang sangat idealis untuk mengatur negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Paling tidak keidealan tersebut terlihat pada pasal 2 ayat b, c, dan d. Pada ayat c disebutkan bahwa menjadi hak setiap negara untuk menjalankan eksistensinya bebas dari pengaruh-pengaruh eksternal. Ayat c menyebutkan bahwa tidak dibenarkan setiap negara anggota untuk melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. Kemudian ayat d, menyebutkan bahwa setiap perbedaan atau persengketaan yang muncul diantara negara anggota harus diselesaikan dengan cara-cara yang damai.

Melanjuti dari ayat d, tersebut BabIV dari TAC mengandung ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Menurut Pasal 14 TAC, pihak-pihak yang ada dalam kesepakatan tersebut akan membentuk suatu High Council atau Dewan Agung sebagai suatu badan berlanjut yang terdiri dari seorang wakil tingkat menteri dari setiap anggota. Sedangkan Pasal 17 menyebutkan juga penyelesaian sengketa secara damai, dengan menunjuk kepada ketentuan yang ada dalam Piagam PBB. Ditentukan bahwa tidak suatu hal pun dalam perjanjian ini akan mencegah penggunaan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan seperti yang dipaparkan di atas, dalam perjalanan waktu kemudian, ASEAN sebenarnya tidak berhasil dalam menjalankan misi yang ada dalam Treaty of Amity and Cooperation. Setelah kerjasama politik yang merupakan penyimpangan dari Deklarasi Bangkok, beberapa peristiwa yang terjadi pada ASEAN terlihat kemudian menyimpang terhadap apa yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation.[16]

  1. B. Tidak Pernah Membahas Masalah Sengketa dalam Pertemuan KTT ASEAN (Swept Political Sensitive Issue Under The Carpet).

TAK dapat disangkal, salah satu persoalan yang dapat memicu persengketaan antar negara adalah masalah perbatasan (teritorial). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga menghadapi masalah tradisional ini pada pasca Perang Dingin, ditambah dengan persoalan-persoalan keamanan baru yang melintasi batas wilayah suatu negara (transnasioanal) yang bersifat non-tradisional, seperti Terrorisme, Illegal Lodging, Human Trafficking, Natural Disaster, dan lain-lain. Hingga saat ini banyak negara menghadap persoalan perbatasan dengan tetangganya yang belum terselesaikan lewat perundingan. Bahkan kebiasaan menunda penyelesaian masalah justru menambah rumit persoalan.


ASEAN bertekad mewujudkan diri menjadi satu komunitas pada tahun 2015. Namun, sengketa perbatasan kurang mendapat penekanan dan lebih diposisikan sebagai persoalan bilateral. Dalam cetak biru pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) 2009-2015, penyelesaian sengketa perbatasan tidak disebut. Namun, ASEAN ”membentengi” diri agar sengketa perbatasan tidak berkembang menjadi konflik bersenjata dengan memperkuat kerja sama, tata perilaku, tanggung jawab. Rasa saling percaya (confidence building Measures)  di antara sesama ”saudara” di ASEAN juga diperkuat.

ASEAN memang baru sampai pada tahap peredaman konflik. Confidence Building Measures antarnegara ASEAN masih memerlukan usaha yang lebih besar. Merumuskan dan kemudian menjatuhkan sanksi sebagai amandemen dalam TAC tidak mudah dilakukan dan mungkin pula tidak banyak artinya, karena nantinya, andaikata hal itu dapat diberlakukan, satu negara yang akan dikenakan sanksi terus menerus dengan sendirinya tidak akan membantu ke arah penciptaan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Kehendak untuk memberlakukan sanksi merupakan perwujudan dari pemikiran hukum dan tata tertib, serta strategi yang didasarkan pada teori dan filsafat kekuasaan tradisional.

Sebagian besar anggota masyarakat dunia telah melembagakan cara kekuatan dan sikap berlawanan dalam menyelesaikan persengketaan ke dalam proses hukum, arbitrase, bentuk tawar-menawar. Usaha menjaga perdamaian dirancang untuk memisahkan pihak-pihak yang bersengketa dan kemudian menggiring mereka ke arah perembukan dan penyelesaian, melalui pendekatan sanksi, pada satu pihak dan musyawarah mufakat, pada pihak lain.[17]

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sejengkal wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak didiamkan, tapi seharusnya dibahas secara terang benderang di dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.  Namun, dokumen-dokumen ASEAN ternyata hanya sedikit yang menyinggung solusi soal sengketa wilayah. Pilihan para Pemimpin ASEAN jelas, yaitu lebih kepada upaya untuk menyembunyikan isu-isu yang dianggap sensitif, terkait dengan persoalan internal masing-masing Negara,  yang menyangkut masalah keamanan non-tradisional (sengketa perbatasan atau territorial). Ini menegaskan jalan menuju komunitas ASEAN 2015 masih jauh.

Di dalam Hubungan Internasional, ada pendapat “One should not take such bilateral disputes for granted”. Bagaimanapun sulit, lama, baratnya proses yang mungkin dilalui, persetujuan damai harus dicapai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka sekaligus dan seluruhnya. Hal ini harus dicapai dalam kekuasaan dan wewenang negara-negara anggota ASEAN yang memerlukan tidak saja kemauan politik (good will) yang kuat, tetapi juga itikad baik, pengertian, kepercayaan, dan keyakinan bahwa tercapainya penyelesaian damai merupakan kepentingan mereka jangka panjang, baik bagi negara-negara anggota secara individual maupun kolektif. Keberhasilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada akan memberikan dampak yang positif bagi kredibilitas ASEAN sebagi organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara yang dipandang cukup sukses di antara organisasi-organisasi lainnya di dunia. ASEAN harus menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada diantara mereka sebelum dapat “mengajak” negara-negara lain di Asia Pasifik – dalam forum ARF (ASEAN Regional Forum) – untuk melakukan hal sama.

  1. C. Masih Diadopsinya Prinsip Non-Interference ASEAN (ASEAN Way)

Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau doctrine of non-interference merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara ASEAN. Dari sudut pandang negara anggota ASEAN, doktrin ini muncul sebagai bentuk kesadaran masing-masing negara anggota yang pada tingkat domestik masih rentan terhadap ancaman internal berupa kerusuhan hingga kudeta.

Doctrine of Non Interference ini menjadi alasan bagi negara anggota ASEAN untuk (1) berusaha agar tidak melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya masing-masing agar tidak menjadi penghalang bagi kelangsungan organisasi ASEAN, (2) mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut, (3) menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi negara anggota lain, (4) mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti-kemapanan. Sebagai konsekuensinya ASEAN berusaha tidak mengeluarkan pernyataan yang sangat kritis terhadap negara anggota lain yang sedang menghadapi persoalan internal. Sebagai missal, ASEAN menolak menjuluki rejim Pol Pot sebagai sebagai rejim genocida.[18]

ASEAN Way dianggap sebagai suatu eksperimen yang berhasil dalam mengembangkan kerjasama multilateral ekonomi dan keamanan. Paling tidak, dalam banyak cara, norma ASEAN telah berhasil memelihara stabilitas regional di Asia Tenggara, khususnya sebelum Asia Tenggara dihantam krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan membantu terbentuknya suatu rejim keamanan di Asia Pasifik dalam bentuk ARF.

Tetapi, sejak ulang tahun ke 30 ASEAN, Juli 1997, ASEAN Way, dan khususnya norma non intervensi secara ironis menjadi suatu alasan utama dari runtuhnya reputasi ASEAN. Keterbatasan yang inheren dimiliki oleh norma non intervensi menjadi faktor dalam menerangkan sebab menurunnya efektifitas organisasi. Alasan untuk mengaplikasikan norma non intervensi sesungguhnya telah ketinggalan jaman bila dikaitkan dengan perkembangan lingkungan internasional dan regional. Prinsip non intervensi menjadi doktrin bagi ASEAN pada tahun 1976 ketika anggota ASEAN merasa ketakutan dengan dukungan pihak luar terhadap bangkitnya pemberontakan komunis dalam negeri. Padahal dengan runtuhnya bipolar system dan perluasan ASEAN dengan memasukkan Vietnam yang negara komunis, alasan untuk mempertahankan secara kuat prinsip non intervensi menjadi tidak relevan.

Kelemahan lain dalam non intervensi adalah berkaitan dengan tekanan pihak luar. Pengertian non intervensi menerima tantangan dari perluasan nilai-nilai hak-hak azasi manusia, demokrasi dan ide-ide lingkungan yang secara kuat dikampanyekan oleh pihak Barat. Di ASEAN, non intervensi diinterpretasikan sebaggai suatu komitmen yang kuat terhadap kedaulatan negara (Busse 1999:46). Ide normatif dari kedaulatan menjadi standard acuan bagi hampir semua keputusan politik di kawasan dan merupakan landasan bagi semua upaya ASEAN dalam menciptakan aturan regional. Tetapi, masalah yang dianggap sebagai suatu masalah internal, domestik, telah menjadi masalah internasional dan setiap orang, contohnya masalah hak azasi manusia. Pihak Barat cenderung melihat hak azasi manusia memiliki karakter internasional, sementara ASEAN beranggapan implementasi dari masalah hak-hak azasi manusia adalah merupakan hak negara, tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.

Skope dari prinsip non intervensi telah diinterpretasikan secara sempit padahal batas masalah-masalah dalam negeri adalah menjadi kabur. Garis batas antara masalah dalam negeri dan isu-isu eksternal atau tradisional menjadi berkurang. Contohnya masalah keamanan di Burma tidak hanya berimbas pada pemerintahan Thailand yang harus berurusan dengan para pengungsi yang melintas batas dan harus turut terlibat dalam masalah dalam negeri Burma, tapi pemerintah Thailand juga menuai kritik dari masyarakat Thailand sendiri dalam penanganan kasus Burma ini pada tahun 1989 (Collins 1999:98). Masalah asap dari kebakaran hutan di Indonesia adalah contoh yang paling jelas bahwa masalah internal dapat menimbulkan dampak yang sangat mengganggu bagi negara lain dan dampak ini juga memakan ongkos baik materi, kesehatan dan hubungan sosial dan politik antara Indonesia dan negara ASEAN lain., disamping kritik dari seluruh dunia. Tanpa suatu pengecualian atau pendekatan tertentu terhadap ruang lingkup, batas, tipe masalah, maka norma non intervensi yang digunakan oleh ASEAN tidak akan mampu untuk menangani dan menyelesaikan konflik dengan memuaskan.

Modifikasi dari norma non intervensi juga tidak berkembang baik karena adanya penolakan dari negara-negara yang konservatif dan otoritarian dalam ASEAN. Kegagalan kebijakan constructive engagement terhadap Vietnam dan ketidakmampuan ASEAN menolong Kamboja telah mengundang perdebatan tentang norma tersebut. Terdapat beberapa saran untuk memperbaiki norma non intervensi mulai dari constructive intervention yang pernah diusulkan oleh bekas Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sampai flexible engagement yang diusulkan oleh Surin Pitsuwan, Menteri Luar Negeri Thailand.[19]

Salah satu tantangan besar yang dihadapi ASEAN di bidang kerjasama politik saat ini dan di masa-masa datang adalah berkaitan dengan prinsip “ASEAN Way”. Sendi-sendi normatif yang terkandung dalam “ASEAN Way” ini antara lain adalah prinsip untuk melakukan kerjasama secara damai, harmoni, saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing, tidak mencampuri urusan domestik negara anggota, egaliter, menerapkan kaidah konsensus dalam menghasilkan berbagai keputusan, tenggang rasa dan non-konfrontatif, saling membantu diplomasi secara diam-diam tidak melalui media, menjunjung tinggi solidaritas, non-legalistik dan pragmatis.

Meskipun tidak tertuang secara implisit dalam dokumen resmi ASEAN, namun prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan politik penting bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menjalin hubungan satu sama lain. Selama lebih dari tiga puluh tahun, prinsip tersebut telah mampu menimbulkan kohesivitas dan solidaritas ASEAN. Atas dasar prinsip tersebut, ASEAN telah memberikan sumbangan berharga atas kemampuannya meredam konflik di antara negara anggota dan menciptakan stabilitas politik-keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ini sudah tentu merupakan prestasi yang sungguh luar biasa dicatat oleh ASEAN.

Namun bagaimana dengan masa depan? Apakah prinsip tersebut masih akan tetap dipertahankan atau mengalami kajian ulang? Yang jelas selama lebih tiga puluh tahun berdirinya ASEAN telah terjadi perubahan lingkungan strategis yang luar biasa, baik di lingkungan internal maupun eksternal Asia Tenggara. Hasrat untuk menyaksikan ASEAN yang lebih dinamis harus diawali dengan menghilangkan ASEAN Way yang dianggap sebagai penghambat aktualisasi perilaku, telah menjadi pemikiran sebagian besar negara anggota ASEAN.  Thailand didukung Filipina mencoba menggeser kedudukan ASEAN Way melalui proposal flexible engagement. Melalui konsep baru ini, kedua negara berusaha meyakinkan negara-negara anggota ASEAN lainnya bahwa tindakan campur tangan terhadap suatu negara patut untuk dilakukan manakala negara tertentu memandang dirinya dibahayakan oleh masalah-masalah domestik negara tetangganya. Lagipula tindakan campur tangan yang dilakukan secara konstruktif, akan dapat memberikan efek positif jika ditanggapi secara  konstruktif pula. Logika sederhana yang mendasarinya adalah sahabat sejati senantiasa siap dan berinisiatif mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkannya.

Akan tetapi proposal tersebut belum memperoleh respon positif yang optimal dari negara-negara anggotanya ASEAN lainnya. Sehingga setelah melalui proses tawar menawar, disepakati untuk meningkatkan level interaksi antar negara ASEAN, yaitu diplomasi melalui dialog antar negara ASEAN, yaitu diplomasi melalui dialog terbuka antara dua menteri luar negeri kepala pemerintahan tentang suatu kasus domestik di salah satu negara ASEAN (enhanced interaction), sebagaimana yang diusulkan oleh Indonesia dan didukung Malaysia.

Keengganan mereka untuk menggeser prinsip ASEAN Way tersebut mudah untuk dimengerti. Suasana damai yang tercipta selama lebih tiga puluh tahun di kawasan, antara lain berkat prinsip ASEAN Way yang dianut, telah merupakan pesona tersendiri. Mengurangi atau menghapus ASEAN Way dalam kondisi di mana sebagian besar negara anggota masih terjerat dengan problematikanya masing-masing, merupakan sesuatu hal yang tidak mau diambil resikonya oleh ASEAN.  Mengubah pola interaksi yang telah tertanam selama lebih tiga puluh tahun, tentu bukan merupakan pekerjaan rumah yang mudah bagi ASEAN. Dengan melihat realitas tersebut di atas, kita memahami betul sikap keberatan yang diperlihatkan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menggeser prinsip ASEAN Way dan tetap menentukan pilihan mereka untuk meneruskannya sebagai prinsip dasar interaksi di antara negara anggota ASEAN.

Namun demikian, di masa-masa mendatang sudah harus dipertimbangkan pula pembicaraan yang bermaksud untuk mereformulasikan kembali prinsip tersebut secara intens, terutama yang berkaitan dengan non-interference. Di era globalisasi ini di mana dunia seolah tanpa batas, terdapat saling ketergantungan yang sangat kuat antar negara, dan tak terpisahkannya masalah domestik suatu negara dengan lingkungan luarnya, menyebabkan prinsip non-interference tersebut nampaknya tidak relevan lagi. Beberapa isu, karena sifatnya yang berubah dan karena proses globalisasi yang terjadi tidak bisa lagi dilihat sebagai masalah domestik isu tersebut antara lain narkoba, penjualan perempuan dan anak-anak, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan hidup, buruh, demokratisasi, hak asasi manusia dan penyakit.

Isu-isu kompleks dan cenderung sensitif ini sukar untuk tidak dibicarakan tanpa harus bertentangan dengan prinsip tidak campur tangan terhadap masalah domestik suatu negara. Sejauh intervensi itu tidak menyebabkan disintegrasi nasional pada negara tersebut dan intervensi serta keterlibatan negara luar ikut ambil bagian dalam masalah domestik negara lain. Salah satu contoh yang patut dikemukakan disini adalah masalah asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, telah mendorong Malaysia, Singapura dan Brunei melakukan “intervensi” melalui berbagai kritikannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut secara cepat, bahkan mereka juga kalau perlu akan memberikan bantuan tehnis.[20]

  1. D. Sengketa Preah Vihear: Ujian Bagi Implementasi ASEAN Charter

Thailand dan Kamboja adalah 2 negara anggota ASEAN yang  saling mengklaim kepemilikan tanah seluas 4,6 km² di sekitar Candi Preah Vihear. Tahun 1962, Pengadilan Internasional memutuskan candi Hindu berusia lebih dari 900 tahun tersesbut menjadi milik Kambodja. Akan tetapi, status tanah di sekitarnya belum jelas. Pintu masuk ke Candi Vihear yang paling mudah diakses adalah melalui Provinsi Sisaket di Thailand. Jika hendak masuk dari Kambodja, turis harus mendaki gunung dengan hutan belantara di sekitarnya atau menyewa helikopter.

Ketegangan militer antara Kambodja dan Thailand itu berawal Juli 2008 ketika UNESCO menyetujui usulan Kambodja memasukkan Candi Preah Vihear yang terletak di perbatasan Thailand-Kambodja sebagai salah satu situs warisan dunia. Penetapan UNESCO itu menimbulkan aksi protes dari aktivis Thailand mengingat sebagian besar wilayah di sekitar Candi Preah Vihear masih dalam status sengketa. Kedua negara kemudian mengerahkan hingga 1.000 tentara ke perbatasan, yang berhadapan selama enam pekan.[21]

Usul Sengketa Wilayah Candi Preah Vihear Dibahas di KTT ASEAN
Phnom Penh, Senin – Kamboja mengajak tetangganya, Thailand, untuk membawa sengketa perbatasan kedua negara terkait wilayah Candi Preah Vihear dimasukkan ke Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 21-25 Oktober 2009.

Thailand sebelumnya juga telah mengusulkan agar ASEAN segera menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga bisa segera digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di antara sesama negara anggota ASEAN. Pengadilan Dunia pada tahun 1962 menganugerahkan candi tersebut kepada Kamboja, tetapi kedaulatan atas lahan di sekitarnya tidak pernah jelas diselesaikan. Namun pada tahun 2007 Pengadilan konstitusi Thailand, memutuskan bahwa komunike bersama yang ditandatangani Noppadon dengan pihak Kamboja, yang mendukung pengajuan kepada UNESCO oleh Kamboja itu, melanggar konstitusinya.[22]

Tanggal 15 Oktober 2008 yang lalu, dunia dikejutkan dengan terjadinya konflik senjata antara militer Kamboja dan Thailand di perbatasan pada daerah dekat Kuil Preah Vihear. Kejadian ini membawa korban dengan tewasnya 2 orang tentara Kamboja dan melukai 5 orang tentara Thailand. ASEAN yang selama ini dianggap sebagai kawasan yang berhasil menjaga perdamaian wilayah melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, ternyata untuk kesekian kalinya diguncang konflik bersenjata antar negara anggota. Ditengah rencana penuntasan ASEAN Charter di Bangkok pada bulan Desember nanti, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN untuk lebih berhati-hati menyelesaikan konflik sengketa perbatasan antar negara.

Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand di wilayah kuil Preah Vihear sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Kejadian penembakan diatas sebenarnya merupakan akumulasi dari beberapa peristiwa beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 7 July 2008, Kuil Preah Vihear yang disebutkan terletak di wilayah Kamboja secara resmi masuk kedalam daftar warisan dunia (Word Heritage List) yang dikeluarkan oleh UNESCO. Langkah ini nampaknya tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand yang menganggap masih ada ketidaksepahaman mengenai letak Kuil Preah Vihear yang sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh pemerintah Kamboja, militer Thailand sejak tanggal 15 Juli telah memasuki wilayah Kamboja di dekat Kuil. Pada tanggal tanggal 21 Juli aktifitas militer Thailand semakin banyak lagi dikerahkan dan memasuki area Keo Sikha Kiri Svara Pagoda (Preah Vihear Pagoda). Keadaan semakin memanas dengan terlukanya 2 orang anggota militer Thailand akibat ranjau darat di daerah sekitar Preah Vihear Pagoda pada tanggal 7 Oktober 2008. Langsung saja Thailand menganggap bahwa pemerintah Kamboja telah dengan sengaja memasang ranjau didaerah perbatasan yang dipersengketakan. Hal ini segera dibantah oleh pemerintah Kamboja dan beralasan bahwa ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa persenjataan dalam konflik tiga faksi di Kamboja. Pada akhirnya, konflik bersenjata berdarah pun tidak dapat dielakkan lagi. Kedua kepala negara sebenarnya telah melakukan upaya-upaya penyelesaian damai. Hal ini nampak dari surat Perdana Menteri Hun Sen tanggal 17 Juli 2008 yang meminta kepada Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk segera menarik mundur tentaranya dari daerah sekitar Preah Vihear Pagoda agar mengurangi ketegangan di perbatasan. Dalam balasannya Perdana Menteri Samak menyambut baik penyelesaian damai dan menjadwalkan pertemuan khusus dari Thailand-Kamboja General Border Committee (GBC) pada tanggal 21 Juli 2008.

Namun Perdana Menteri Samak juga menekankan bahwa area disekitar Preah Vihear Pagoda adalah berada dalam kedaulatan teritorial kerajaan Thailand dan justru Kamboja lah yang telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Thailand. Selanjutnya Perdana Menteri Hun Sen kembali menjawab dalam surat lainnya dengan menyambut baik pertemuan yang akan diadakan oleh GBC, namun juga mengingatkan kembali bahwa berdasarkan “Annex I Map” yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice) pada tahun 1962 dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini, diputuskan bahwa Preah Vihear Pagoda berada pada jarak 700 meter di dalam wilayah teritorial kerajaan Kamboja. Dari korespondensi diatas nampak bahwa diantara kedua negara masih terdapat ketidak sepahaman atas keputusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang Case Concerning the Temple of Preah Vihear. Dalam keputusannya, mayoritas hakim (9 dari 12) Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menarik personil kepolisian dan militer dari kuil tersebut atau dari daerah sekitarnya dalam wilayah kedaulatan Kamboja.

Dalam kasus ini, Kamboja mendasarkan argumennya pada peta (Annex I Map) yang dibuat oleh pejabat Prancis pada tahun 1907 yang beberapa diantaranya adalah anggota Mixed Commission yang dibentuk berdasarkan boundary treaty antara France dan Siam tanggal 13 Pebruari 1904. Pada peta ini, daerah Dangrek yaitu lokasi dimana Kuil Preah Vihear terletak – berada dalam wilayah Kamboja. Thailand di lain pihak berargumen bahwa peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak dibuat oleh anggota Mixed Commission yang sah. Lebih lanjut, garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut adalah berdasarkan watershed line yang salah dan bila menggunakan watershed line yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah Thailand. Menarik bahwa dalam salah satu kesimpulannya, mayoritas hakim berpendapat bahwa walaupun peta sebagaimana dalam Annex I Map mempunyai kekuatan teknis topografi – namun pada saat dibuatnya peta ini tidak memiliki karakter mengikat secara hukum. Lalu apa alasan hakim sehingga menggunakan peta ini sebagai dasar keputusannya? Alasannya adalah karena saat peta ini diserahkan dan dikomunikasikan kepada pemerintah Siam oleh pejabat Perancis, pemerintah Siam telah sama sekali tidak memberikan reaksi, menyatakan keberatan ataupun mempertanyakannya. Ketiadaan rekasi tersebut menjadikan pemerintah Siam menerima keadaan dan kondisi dalam peta ini. Demikian juga pada banyak kesempatan lainnya, pemerintah Thailand telah tidak mengajukan keberatan apapun terhadap letak Kuil Preah Vihear.

Pendapat mayoritas hakim Mahkamah Internasional ini nampaknya didasarkan pada prinsip estoppel, dimana kegagalan Thailand menyatakan keberataannya saat kesempataan tersebut ada membuat Thailand kehilangan hak untuk menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat pada peta dalam Annex I Map. Lebih menarik lagi, mayoritas hakim berkesimpulan bahwa adalah tidak penting lagi untuk memutuskan apakah watershed line yang dipergunakan dalam peta peta sebagaimana Annex I Map telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nampaknya kesimpulan terakhir inilah yang masih belum dapat diterima oleh Thailand yang tetap berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan watershed line dalam pembuatan peta namun tidak diperiksa oleh mayoritas hakim Mahkamah Internasional karena dianggap tidak penting lagi.

Insiden tembak menembak pada tanggal 15 Oktober yang lalu sebenarnya bisa dikatakan sebagai akibat dari keenganan Mahkamah Internasional untuk memeriksa kembali apakah watershed line yang dipergunakan dalam pembuatan peta telah sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya – sehingga masalah ini menjadi isu yang selalu terbuka untuk diperdebatkan oleh pihak yang bersengketa. Namun nasi sudah menjadi bubur, nyawa manusia telah hilang. Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB, masuknya militer Thailand kedalam wilayah Kamboja sebagaimana tertuang dalam Annex I Map dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan (non compliance) terhadap putusan Mahkamah Internasional. Selanjutnya Kamboja bisa saja membawa permasalahan ini kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan penyelesaian.

Kalau itu langkah penyelesaian yang diambil oleh kerajaan Kamboja, maka efektifitas ASEAN Charter yang rencananya akan resmi berlaku efektif pada saat pelaksanaan KTT ke-14 ASEAN, 13-18 Desember 2008 di Bangkok – akan mendapatkan ujian pertamanya. Sebagaimana telah diketahui bersama, keberadaan Charter ini selanjutnya merubah sifat kerjasama komunitas ASEAN dari hanya berdasarkan konsensus menjadi “rule based organization” dengan Charter sebagai konstitusinya. Perubahan ini berakibat pula pada implementasi perjanjian-perjanjian dalam ASEAN yang tadinya lemah karena tidak takut dengan sanksi menjadi lebih mengikat baik kedalam terhadap anggota maupun keluar terhadap subyek hukum internasional lainnya.

Apakah ASEAN Charter mampu memaksakan penyelesaian sengketa perbatasan di Kuil Preah Vihear melalui mekanisme sebagaimana tertuang didalamnya? Jawabnya dapat, namun kepatuhan negara anggota terhadap keputusan yang dihasilkan masih akan menjadi masalah. Hal ini karena Pasal 27 ASEAN Charter masih belum mencantumkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap “ketidakpatuhan”, melainkan menyerahkannya kepada KTT ASEAN untuk diputuskan. Mengingat masih banyaknya jumlah sengketa perbatasan diantara negara-negara ASEAN yang belum terselesaikan, nampaknya sengketa kuil Preah Vihear ini dapat menjadi contoh penting tentang bagaimana ASEAN Charter akan bekerja di masa yang akan datang


[1] http://www.kompas.com diakses pada tanggal 4 Mei 2009 Pkl. 13.37 WIB

[2] Berita dalam Kompas (Jakarta) 17 Oktober 2008. hlm.19

[3] Kompas.com, op. cit.

[4] Karl D Jackson, Peberontakan-pemberontakan Sesudah Zaman Kolonial : Pelajaran dari Asia Tenggara, dalam Robert A. Scalapino, Zeizaburo Sato & Yusuf Wanandi. 1990. Masalah Keamanan Asia, Jakarta, CSIS, 1990, hal. 195.

[5] Potensi Konflik karena Masalah Perbatasan, Kompas.com, diakses 28 januari 2010

[6] Ibid

[7] Cipto, Bambang, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika,

Realitas, Dan Masa Depan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 200.

[8] www.igordirgantara.blogspot.com, Konflik Bilateral Antara Negara Anggota ASEAN, Diakses pada Tanggal 16 Mei 2009

[9] Kompas, 27 Juli 2008

[10] Luhulima, C.P.F., ASEAN Menuju Postur Baru, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies  (CSIS), 1997, hlm. 299-300.

[11] Berita dalam Kompas (Jakarta) 16 Oktober 2008 hlm. 8.

[12] Ibid., 10 November 2009 hlm. 11.

[13] Luhulima, C.P.F., et all., Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, Yogyakarta: Pusat  Penelitian Politik LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 47.

[14] Luhulima, op. cit., hlm. 304-305.

[15] Kompas, op. cit., 27 Oktober 2009 hlm. 7.

[16] GPB Suka Arjawa, “Beberapa Penyimpangan ASEAN Setelah Berusia 36 Tahun”, Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika No.1/Vol.29 (2004), h.43-44.

[17] Luhulima, Op. Cit., hlm. 306-307.

[18] Cipto, Bambang, op. cit., hlm. 31-32.

[19] Soesilowati, Sartika dan Susilo, I Basis, Tantangan dan Masa Depan ASEAN dalam Memelihara Rejim Keamanan Regional, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2002, hlm. 27-30.

[20] Wuryandari, Ganewati, Menuju ASEAN Vision 2020: Tantangan dan Inisiatif, Jakarta: Lembaga Ilmu  Pengetahuan Indonesia, 2000, hlm. 67-72.

[21] Kompas, op. cit., 20 Oktober 2008 hlm. 8.

[22] Kompas, selasa, 13 Oktober 2009

About these ads

Actions

Information




%d bloggers like this: