Asean Charter, Asean Political Security Community & Isu keamanan Non-tradisional

25 06 2010

by Igor Dirgantara

Berlakunya ASEAN Charter diharapkan dapat memberi irama baru bagi ASEAN yang telah lebih dari 40 tahun menjalin kerjasama atas dasar kesukarelaan. Sejak didirikan tahun 1967, ikatan ASEAN bersifat longgar,  walaupun ASEAN telah memperlihatkan keberhasilannya selama 41 tahun dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Piagam ASEAN pada dasarnya mendorong integrasi ekonomi, memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan. Kerjasama dalam wilayah ASEAN dewasa ini mulai difokuskan untuk membentuk komunitas ASEAN pada 2015, atau sekitar 6 tahun dari sekarang. Komunitas ASEAN merupakan upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi perkembangan politik internasional

Menjelang abad ke 21, ASEAN telah berkomitmen menyepakati dan mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community).

Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community /ASC). Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Indonesia menjadi penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Pada saat berlangsungnya KTT KE 10 ASE di Vientiane, Laos, tahun 2004. Konsep komunitas ase mengalami kemajuan dengan disetujuinya Tiga Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep komunitas ASEAN.  KTT ke 10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga rencana asksi sebagai landasan program jangka pendek-menengah untuk periode 2004-2010.[1]

Pencapaian komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishement of an ASEAN Community 2015 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN CHARTER)  dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Eminent Persons Group dan kemudian dilanjutkan oleh High Level Task Force untuk melakukan negosiasi terhadap Draf Piagam ASEAN pada tahun 2007. Dalam rangka mencapai komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga menyusun blueprint (Cetak Biru) dari ketiga pilar komunitas politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang merupakan program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.

Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen ASEAN sehingga 30 hari sejak penyerahan ke 10 instrumen reatifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku. Dalam kaitan ini, Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke 9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya.

Sesuai dengan Piagam ASEAN, terdapat 5 prioritas kegiatan untuk mempersiapkan perubahan ASEAN yaitu penyusunan Term of Refernce (TOR) pembentukan permanent Representatives to ASEAN, penyusunan Rules and Procedures ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Community Councils, penyusunan supplementary protocols mengenai dispute settlement mechanism, penyusunan perjanjian baru menggantikan perjanjian pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976, serta penyusunan ToR pembentukan badan HAM ASEAN.[2]

Untuk itu, pada pertemuan AMM ke-14 di Singapura, 21 Juli 2008, para Menlu ASEAN telah sepakat untuk membentuk High Level Panel (HPL) on the ASEAN Human Rights Body yang akan menyusun kerangka acauan (Terms of Reference/ToR) pembentukan Badan HAM ASEAN. Beberapa elemen penting yang telah dibahas dalam pertemuan ini antara lain mengenai kebutuhan HPL melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan serta batas waktu penyerahan draf pertama ToR kepada Menlu ASEAN sebelum KTT ASEAN ke 14, dan draf final pada pertemuan Menlu ASEAN tahun 2009.

Para Menlu ASEAN juga memutuskan untuk membentuk Higt Level Legal Experst Group on the follow up the ASEAN Charter (HLEG) yang akan menyusun instrumen terkait legal personality ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa khususnya terkait dengan mekanisme arbitrase serta penyusunan instrumen hukum lainnya yang diperlukan Piagam ASEAN. Dengan disepaktinya Term of Reference on the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, negara-negara anggota ASEAN akan menunjukkan atau mengangkat Wakil Tetap (Watap) pada tingkat Duta Besar di Jakarta. Tugas utama Wakil Tetap untuk ASEAN tersebut adalah menggantikan tugas-tugas ASEAN Standing Committee serta membantu pelaksanaan tugas ASEAN Coordinatiing Council (ACC) dan memfasilitasi koordinasi diantara Ministerial Community Councils dan Sectoral Ministerial Bodies.[3] Para Menteri Luar Negeri menyepakati bahwa komite ini mulai dibentuk pada tanggal 1 Januari 2009 sehingga dapat secara efektif berfungsi setelah berlakunya Piagam ASEAN.

  1. ASEAN Charter dan Komunitas Politik Keamanan ASEAN

Penyusunan Piagam ASEAN bertujuan untuk menstransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki legal personality, berdasarkan aturan yang profesional (rule-based organization), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Proses penyusunan draft Piagam ASEAN (ASEAN Charter) diawali dengan pembentukan Eminent Persons Group (EPG) on ASEAN Charter yang beranggotakan para tokoh terkemuka dari seluruh Negara anggota dan diketuai oleh Tun Musa Hitam (EPG-Malaysia). Pembentukan EPG ini Diresmikan pada KTT ke-11 ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 2005, dengan ditandatanganinya Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter. Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, disepakati Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter yang berisi kesepakatan untuk menyusun suatu Piagam ASEAN berdasarkan rekomendasi EPG. Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah memberikan arahan mengenai penyusunan Charter serta membentuk suatu High Level Task Force (HLTF) on the drafting of ASEAN Charter yang beranggotakan para pejabat tinggi dari negara-negara anggota. Piagam ini ditandatangani pada KTT ke-13 di Singapura, tahun 2007 Piagam ASEAN mulai berlaku efektif dengan diratifikasinya Piagam tersebut oleh 10 negara anggotanya. Piagam ASEAN telah berlaku efektif mulai tanggal 15 Desember 2008.

Selama 40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya diantara negara anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) sejak 1994. ARF mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik. Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan budaya diantara negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan disepakatinya visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpuyr tahun 1997 dan Deklarasi Bali Concord II di Bali tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya).

Komunitas politik keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas politik keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatupakta pertahanan atau aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy). Komunitas politik keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum interansional terkait lainnya.

Indonesia, selaku pemprakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, mempelopori penyusunan rencana aksi komunitas politik keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke 10 ASEAN di Vientiane, Los PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan komunitas politik keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen. Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post Conflict Peace Building, dan Implementing Mechanism. Rencana aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Programme/VAP) yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke 10 ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian Komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.

Mekanisme koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN yang menangani Komunitas Politik Keamanan ASEAN dilakukan melalui ASEAN Security Community Coordinating Conference (ASCCO). Sampai dengan tahun 2008, telah diselenggarakan sebanyak 3 kali dan terus mengkoordinasikan langkah bersama untuk mencapai komunitas politik keamanan ASEAN 2015.[5]

Komunitas politik keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanana tau aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy).

Penggunaan istilah ASEAN Security Community (ASC) sebagaimana dicantumkan di dalam VAP kemudian diubah menjadi ASEAN Political Security Community (APSC) sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerjasama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata namun juga pada aspek-aspek keamanan. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN telah menyusun draft ASEAN Political Security Community Blueprint untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN ke 14.

ASEAN SOM Working Group (SOM WG) membahas mengenai draft ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint, telah sepakat membagi menjadi 3 karakteristik yaitu

  1. A Rules –based community of shared values and norms
  2. A ohesive, peaceful, and resilient region which shared responsibility for comprehensive security, dan
  3. A Dynamic and outward looking region in a Globalized World

Dalam kaitan ini, berbagai usulan Indonesia telah dapat diterima seperti antara lain :

  1. Mendorong voluntary electoral observations
  2. Pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
  3. Memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi
  4. Gagasan pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
  5. Gagasan tentang pembentukan ASEAN Maritime Forum
  6. Kerjasama penanganan Illegal Fishing
  7. Penyusunan instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran

Namun demikian, sejauh ini, beberapa kepentingan Indonesia sudah tercermin dalam draf Blueprint, meskipun beberapa diantaranya masih harus memerlukan negosiasi lebih lanjut seperti antara lain prinsip demokrasi dan korupsi.

2. Asean Charter & Isu Keamanan Non-Tradisional

Paling tidak ada 2 jenis tantangan yang masih dan tetap dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN di masa depan. Yang pertama, tantangan tradisional seperti sengketa perbatasan, dan yang kedua tantangan nontradisional yang bersifat transnasional, seperti terrorisme, penegakan HAM & demokrasi, narkotika, Piracy, Human Trafficking, Money Loundering, Ilegal Logging, sampai bencana alam. Tantangan ASEAN untuk mengatasi ancaman keamanan tradisional sebenarnya memerlukan usaha dari ASEAN itu sendiri  untuk dapat menyelesaikan konflik antara negara anggotanya, dan bertumpu pada mekanismenya sendiri. Walaupun ASEAN telah memiliki Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai code of conduct dalam penyelesaian konflik di kawasan melalui Dewan Agung (High Council), namun sampai sekarang negara-negara anggota ASEAN justru lebih percaya kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya. Kasus Sipadan & Ligitan antara Malaysia-Indonesia yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah bukti lemahnya mekanisme penyelesaian konflik internal di antara negara-negara anggota ASEAN. Kasus Kuil Preah Vihear yang menimbulkan ketegangan antara Thailand-Kamboja beberapa waktu lalu, telah menyebabkan Kamboja meminta bantuan PBB. Padahal semula Kamboja berupaya meminta bantuan ASEAN, tetapi ASEAN malah mendorong ke 2 negara itu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya secara bilateral. Jika negara-negara anggota ASEAN sendiri tidak pernah menghormati perjanjian yang telah disusun sendiri, bagaimana mungkin ASEAN bisa berharap negara lain mau menghormati perjanjian TAC dan perluasannya tersebut. Bahkan didalam ASEAN Charter, walaupun Treaty of Amity and Cooperation dirujuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal negara anggota ASEAN (Pasal 24 ayat 2), namun anehnya negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa juga bisa meminta bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyediakan jasa baik, konsiliasi dan mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas waktu yang disepakati (Pasal 23 ayat 2). Hal ini bisa dilihat sebagai langkah mundur dari apa yang telah tertuang dalam Viantiane Action Programme (2004) yang lebih mempromosikan high council dalam TAC untuk penyelesaian sengketa teritorial.

Sebaliknya, tantangan ASEAN dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan non tradisional jelas membutuhkan penafsiran yang lebih bijaksana dari prinsip non intervensi, konsensus, dan kedaulatan nasional agar bisa diterapkan secara lebih fleksibel sebagai sebuah ASEAN Way, sungguhpun prinsip-prinsip tersebut masih dianut didalam ASEAN Charter (pasal 2 ayat 2e, dan pasal 20 ayat 1). Tata dunia baru sekarang ini membutuhkan pemikiran-pemikiran baru, dan karenanya ASEAN harus berani bergerak meninggalkan sikap konservatif yang selama ini melekat cukup erat, seperti melakukan redefinisi ulang atas prinsip-prinsip yang dianut dan memperbaiki mekanisme pembuatan keputusan didalam tubuh ASEAN. Prinsip Non-intervensi, misalnya, akan tetap menjadi kunci dalam Komunitas ASEAN, namun pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan bisa bersikap lebih fleksibel dan bijaksana dalam menerapkan prinsip tersebut, terutama yang terkait dengan persoalan transnational crime yang memiliki dampak regional. Hal yang sama mungkin juga berlaku terhadap mekanisme pembuatan keputusan ASEAN yang senantiasa dilandasi prinsip konsensus. Sudah saatnya dimasa depan ASEAN mulai memilah-milah kapan prinsip ini bisa diterapkan secara tepat, dan kapan ia dapat digunakan secara fleksibel. Ada baiknya ASEAN mulai memperkenalkan sistem ‘voting’ sebagai mekanisme utamanya di dalam setiap pengambilan keputusannya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah demokrasi dan penegakan HAM.

Sejak Asia Tenggara pada tahun 1997-an diterpa krisis ekonomi, seharusnya negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa sudah tidak ada lagi posisi yang independen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan persoalan keamanan non-tradisional. Dengan kata lain, tidak ada lagi “masalah domestik” yang mutlak terpisah dari negara-negara yang lain di kawasan. Beberapa isu-isu domestik suatu negara dapat memiliki spill over effects (efek menyebar) kepada negara tetangganya. Oleh karena itu sangat tidak realistis dimasa sekarang bila negara-negara ASEAN mencoba memisahkan masalah dalam negerinya dengan negara tetangganya. Itu sebabnya pada pertemuan Menlu ASEAN pada hari Senin kemarin tanggal 15 Desember 2008, ASEAN serta 3 mitranya di Asia Timur (Jepang, Cina, dan Korea Selatan) sepakat untuk meningkatkan jumlah dana siaga dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global sekarang ini dari 80 Milyar Dollar AS menjadi 120 Milyar Dollar AS.

Prinsip non intervensi dan integritas kedaulatan  nasional terhadap urusan domestik negara-negara anggota ASEAN merupakan prinsip yang cukup kontroversial dalam tubuh ASEAN, dan oleh karenanya menjadikan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional menjadi agak terhambat. Seharusnya apabila terdapat isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan ekstra regional, maka “prinsip non-intervensi dapat diabaikan”,[6] walaupun prinsip tersebut telah melekat dalam tubuh ASEAN sejak awal pembentukannya dan menciptakan perdamaian di Kawasan. Bisa dikatakan ASEAN adalah satu-satunya organisasi regional yang bersifat Multisivilisasional. Pembentukan identitas bersama (common identity), termasuk pembentukan prinsip dan norma ASEAN lebih diutamakan dari pada aspek lainnya. Hal ini yang membedakan ASEAN dengan Uni Eropa. Namun begitu, sesuai amanat di dalam ASEAN Charter, organisasi ini tidak harus berhenti dalam mengupayakan suatu komunitas yang lebih menghargai demokrasi dan HAM.

Tahun 2010 sekarang ini Piagam ASEAN secara reffektif  berlaku. Piagam itu menandai fase baru perkembangan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang lebih matang. Selama ini, ASEAN memang mengundang decak kagum banyak pengamat masalah internasional. ASEAN dinilai para pengamat sebagai salah satu organisasi regional yang termaju dibandingkan dengan organisasi sejenis negara-negara berkembang lainnya. Namun tidak sedikit pula kritik yang diterima ASEAN. Kritik berkisar pada masih terbatasnya kapasitas institusional ASEAN dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok.

Penetapan Piagam ASEAN dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian terbesar perjalanan ASEAN selama ini. Namun implementasi piagam ASEAN pada tahun-tahun mendatang, khususnya untuk mencapai pembentukan komunitas ASEAN, adalah tantangan terbesar lainnya. Catatan kecil akhir tahun ini menggambarkan isu-isu keamanan nontradisional apa sajakah yang akan menjadi tantangan ASEAN dalam menciptakan komunitas ASEAN pada 2015 mendatang.

Perkembangan terkini dari berbagai isu keamanan nontradisional yang harus dihadapi ASEAN memiliki arti penting bukan saja bagi proses institusionaliasasi ASEAN. Melainkan juga mencakup mekanisme regional dalam menghadapi berbagai isu keamanan nontradisional di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Pembahasan berbagai isu keamanan nontradisional ini juga akan mencakup berbagai kemungkinan solusi regional dan global sebagai upaya untuk menigkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan.

Pada abad ke-21 ini, untuk mencapai tujuan kolektif regional, semua aktor negara dan nonnegara harus berkolaborasi guna menghasilkan strategi kolektif regional sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif global. Untuk itu, soliditas ASEAN sebagai bentuk intergovermentalism juga dituntut untuk terus diperkuat.

Kolektivitas regional tadi didasarkan pada kenyataan bahwa ancaman keamanan regional dan global bersifat multisektor. Secara lebih spesifik, berbagai ancaman yang kini dihadapi dunia dapat diklasifikasikan ke dalam enam kelompok ancaman.

Pertama[7], ancaman ekonomi dan sosial termasuk kemiskinan, penyakit menular, keterbatasan akses pada pangan, dan degradasi lingkungan hidup. Hal ini misalnya tergambar cukup jelas oleh maraknya penyakit flu burung dan pencegahan asap akibat kebakaran hutan di beberapa negara ASEAN.

Kedua, konflik antarnegara (inter-state conflict). Kendati konflik di kawasan Asia Tenggara cenderung menurun secara signifikan, bukan berarti ancaman ini sama sekali hilang. Beberapa persoalan perbatasan antarnegara ASEAN yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya, dapat memicu ketegangan antarnegara, kalau bukan konflik antarnegara, yang cukup tinggi.

Ketiga, konflik internal (intra-state conflict) yang justru sejak berakhirnya perang dingin kecenderungannya semakin meningkat. Ketegangan hubungan antara Malaysia dan Thailand, misalnya, merupakan akibat dari berbagai persoalan domestik yang berasal dari isu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kawasan Asia Tenggara masih menyimpan potensi besar bagi mengemukanya konflik internal. Persoalan ini akan menjadi sangat akut apabila isu separatisme terus merebak di kawasan ini.

Ancaman keempat yang juga perlu mendapat perhatian lebih serius adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Kendatipun ancaman ini relatif kecil dapat terjadi di kawasan Asia Tenggara, terlebih karena ASEAN sudah merupakan kawasan bebas senjata nuklir (SEANWZ), namun bukan berarti kita dapat mengabaikan sama sekali kemungkinan penyebarannya.

Ancaman kelima adalah terorisme yang terus menunjukkan eskalasi aktivitasnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kawasan ini bahkan dipercaya menjadi salah satu tempat berkembang-biaknya terorisme internasional. Dan terakhir adalah ancaman yang dilakukan organisasi kejahatan transnasional dalam bidang narkotika dan perdagangan manusia.

Alhasil, akan muncul sebuah pemahaman tentang keberadaan “negara” sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan di atas dan keterlibatan peran aktor nonnegara (kelompok masyarakat, individu) dalam memberi kontribusi bagi tercapainya keamanan pada tingkat komunitas. Akan terdapat interaksi antara aktor negara dan nonnegara serta upaya untuk tidak memisahkan antara ancaman keamanan tradisional dan nontradisional (reconciling traditional and nontraditional security issues).

Tujuan, tanggung jawab, dan strategi kolektif regional ini juga didasarkan pada tiga utama pilar lainnya yang mengasumsikan bahwa (1) segala ancaman yang dihadapi tidak lagi mengenal batas-batas tradisional negara, (2) semua ancaman bagi suatu kawasan dan dunia memiliki keterkaitan antara aspek militer dan nonmiliter, dan (3) berbagai ancaman tadi harus diatasi secara simultan, baik dalam tataran nasional, regional, maupun global.

Untuk itu diperlukan suatu kemauan (willingness) untuk melakukan refleksi diri terhadap semua agenda dan kebijakan yang dihasilkannya selama ini, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN. Inilah tantangan dan persoalan terbesar pelaksanaan Piagam ASEAN.

ASEAN harus melepaskan sikap konservatif yang dimilikinya selama ini dengan mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan lebih inovatif. ASEAN, misalnya, juga patut mendorong terciptanya hubungan antarmasyarakat (people to people relations) agar akselerasi pembentukan komunitas ASEAN dapat berjalan secara lebih cepat dan lebih sistematis. Ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam melakukan terobosan dalam pengambilan keputusan hanya akan semakin melemahkan manfaat Piagam ASEAN.


[1] ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2008, hal. 3

[2] Ibid, hal. 5

[3] Ibid, hal. 6

[4] Ibid, hal. 7-9

[5] Ibid, hal 18-26

[6] Lihat Surin Pitsuwan, From Constructive Engagement to Flexible Engagement. dalam Erwin Schweisshelm (Ed.) The ASEAN Security  Community : Where will it go?, Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung, Lemhannas & Gadjah Mada University, 2006, hal. 11-12

[7] ANAK AGUNG BANYU PERWITA, http://www.pikiranrakyat.com

About these ads

Actions

Information

2 responses

12 05 2011
International Relations

Diharapkan ASEAN kedepannya akan semakin beragam kerjasamanya…
dan saya sangat berharap negara saya Timor Leste akan sukses dalam menjadi anggota ASEAN yang ke 11.

Semoga ASEAN berjaya di Dunia Internasional…

26 02 2014
Dinda Mentari

wajib di baca yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa penting bangetttttttttttttt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: