Konflik Internal ASEAN

25 03 2010

Igor Dirgantara

Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas teritorial. Masalah tersebut timbul akibat kebijaksanaan kaum penjajah (Eropa) yang tidak jelas dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara. Mereka telah menetapkan batas-batas ini dengan sewenang-wenang dan kadang-kadang tidak jelas. Batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh mereka lebih berdasarkan atas kekuasaan politik yang dirubah menjadi suatu negara. Pertimbangan utama yang mempengaruhi negara-negara penjajah dalam menetapkan batas-batas kekuasaan mereka adalah bentuk fisik, kenyamanan pemerintah, dan kompromi antara aspirasi lawan-lawan mereka.

Karena batas-batas yang ditetapkan tidak jelas, banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda yang menyebabkan garis batas yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka. Negara-negara penggantinya cenderung menerima batas-batas yang ada jika menguntungkan mereka. Jika batas-batas yang ada dianggap tidak menguntungkan, mereka akan mengeluh bahwa batas-batas tersebut telah ditetapkan secara sewenang-wenang oleh para penjajah. Selain itu tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara penjajah dan negara penggantinya makin merumitkan masalah sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara ASEAN baik sebelum maupun sesudah organisasi ini terbentuk. Sengketa-sengketa ini masih mempunyai potensi konflik bagi hubungan intra-ASEAN yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan.

Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa pulau Batu Putih (Pedra Branca) yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak Singapura menuntut pulau Baru Putih berdasarkan kepada pengoperasian the harsburgh Light yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1840. Pada tahun 1989 Singapura mengusulkan arbitrasi melalui Mahkamah Pengadilan Internasional (The International Court of Justice/ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Tetapi belum ada usaha lebih lanjut untuk merealisasikannya.

Malaysia dan Muangthai juga terlibat pertikaian hak lintas batas. Terjadinya pelanggaran pasal-pasal perjanjian kedua negara tahun 1922 yang mengijinkan para personel Muangthai untuk melakukan operasi lintas batas telah menimbulkan ketegangan. Malaysia menuduh Muangthai telah seriang melakukan instrusi. Oleh karena itu Malaysia mengadakan penelitian kembali (review) Perjanjian 1922. Ketegangan dapat diatasi dengan terjadi pendekatan kedua negara dalam Komisi Bersama Malaysia-Muangthai (the Malaysian-Thai Joint Commission) dan Komite Pemberantasan Umum Malaysia-Muangthai (the Malaysia-Thai General Border Committee).

Hubungan Malaysia dan Philipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukanya ketika timbul insiden Corregidor tahun 1968. Filipina menuduh sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300 000 pengungsi Filipina di wilayah tersebut. Ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Persiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap Sabah pada KTT (Konfrensi Tingkt Tinggi) ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur.

Dalam kasus Blok Ambalat, misalnya, kekuatan kapitalisme global jelas terlibat. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan kaya potensi minyak dan terumbu karang tersebut, yang nyaris menimbulkan konfrontasi jilid II, antar kedua negara, sesungguhnya tak lain akibat ulah Inggris. Demi keinginan sebuah perusahaan raksasa perminyakan yang berminat mendapatkan konsesi disana, Inggris semula mendekati Indonesia. Pihak Indonesia melalui kementrian Lingkungan Hidup menentang keras keinginan tersebut. Keberatan itu terutama mengingat daerah di sekitar blok Ambalat memiliki kekayaan sumber daya hayati yang tak ternilai dengan ragam terumbu karang dan ekosistemnya yang luar biasa. Sampai pada satu ketika diketahui adanya aktivitas pencarian sumur minyak lepas pantai oleh Shell di kawasan Blok Ambalat.

Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam ketika wilayah kedaulatannya diganggu. Drama ketegangan antar kedua negara yang akar permasalahannya sebetulnya dipicu ulah perusahaan kapitalisme global-pun kembali bergulir. Ironisnya kemarahan masyarakat Indonesia hanya tertuju kepada Malaysia yang dinilai lancang, sementara perusahaan multinasional yang menjadi biang dari segala persoalan justru terkesan hanya jadi korban. Masalah sengketa bilateral Indonesia-Malaysia lainnya yang cukup serius adalah penyelundupan kayu (illegal lodging), illegal fishing (pencurian ikan), klaim budaya, klaim kebun kelapa sawit oleh warga sabah di Malaysia yang melanggar areal perbatasan kampung Semunying, Kalimantan Barat serta persoalan batas laut Indonesia-Malaysia di selat Malaka yang sampai sekarang masih belum jelas. Sampai saat ini Indonesia dan Malaysia baru memiliki perjanjian penentuan kapal batas laut dan kapal batas kontinen. Hubungan Indonesia-Malaysia juga bisa tegang hanya karena satu alasan lainnya, yaitu kehadiran sekitar 2 juta TKI di negeri jiran itu. Selama problem klasik ini tak diselesaikan secara serius ketegangan ada konfrontasi itu menjadi bahaya laten yang mudah termanifestasi menjadi konflik serius. Belum lagi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa artis cantik Indonesia, Manohara Odelia Pinot, yang dilakukan pangeran kerajaan Kelautan Tengku Muhammad Fakhry hari Senin 20 April 2009 baru-baru ini, yang mendapat liputan luas dari media di Indonesia. Hubungan Indonesia-Malaysia memang cukup unik. Bertetangga dekat, serumpun, tetapi bila ada sedikit masalah, ributnya bukan main.

Sekarang ini, ASEAN bertekad mewujudkan diri menjadi satu komunitas pada tahun 2015. Namun, segketa perbatasan kurang mendapat penekanan dan lebih diposisikan sebagai persoalan bilateral. Dokumen-dokumen ASEAN hanya sedikit menyinggung solusi soal sengketa wilayah. Ini menegaskan jalan menuju komunitas ASEAN masih jauh. Ada keengganan menyentuh lebih dalam masalah sengketa perbatasan. Ini mengindikasikan masih besarnya resistensi untuk melonggarkan urusan kedaulatan. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan (Conflic Resolution). Hilangnya sengketa perbatasan membuat kedaulatan lebih terjamin.

Solusi penyelesaian rumit konflik teritorial yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN membutuhkan upaya yang terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak. Tanpa hal tersebut, penyelesaian masalah perbatasan sering butuh waktu lama. Penyelesaian masalah perbatasna antar RI dan Vietnam, misalnya, dibutuhkan lebih dari 30 tahun. Penyelesaikan perbatasan RI-Singapura segmen barat ini dibutuhkan waktu 5 tahun. Perjanjian soal perbatasan RI-Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta, juga merupakan peristiwa penting. Kesepakatan dicapai melalui perundingan selama sekitar lima tahun. Semua itu menunjukkan tingginya potensi konflik perbatasan di ASEAN walaupun cenderung bisa di selesaikan secara bilateral. Penyelesaian sengketa perbatasan melalui International Court Of Justice (ICJ) di Den Haag membutuhkan waktu lama dengan biaya. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia-Malaysia, misalnya, selesai dalam 8 tahun, padahal diantara negara-negara ASEAN, dan cukup banyak sengketa perbatasan lainnya sekarang ini yang butuh penyelesaian lebih lanjut.

Tantangan ASEAN untuk mengatasi masalah dispute teritorial sebenarnya bisa dilakukan di dalam badan ASEAN itu sendiri yang bertumpu pada mekanismenya sendiri. Walaupun ASEAN telah memiliki Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai code of conduct dalam penyelesaian konflik di kawasan melalui Dewan Agung (High Council), namun sampai sekarang negara-negara anggota ASEAN justru lebih percaya kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya. Kasus Sipadan & Ligitan antara Malaysia-Indonesia yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah bukti lemahnya mekanisme penyelesaian konflik internal di antara negara-negara anggota ASEAN. Kasus Kuil Preah Vihear yang menimbulkan ketegangan antara Thailand-Kamboja beberapa waktu lalu, telah menyebabkan Kamboja meminta bantuan PBB. Padahal semula Kamboja berupaya meminta bantuan ASEAN, tetapi ASEAN malah mendorong ke 2 negara itu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya secara bilateral. Jika negara-negara anggota ASEAN sendiri tidak pernah menghormati perjanjian yang telah disusun sendiri, bagaimana mungkin ASEAN bisa berharap negara lain mau menghormati perjanjian TAC dan perluasannya tersebut. Bahkan didalam ASEAN Charter, walaupun Treaty of Amity and Cooperation dirujuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal negara anggota ASEAN (Pasal 24 ayat 2), namun anehnya negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa juga bisa meminta bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyediakan jasa baik, konsiliasi dan mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas waktu yang disepakati (Pasal 23 ayat 2). Hal ini bisa dilihat sebagai langkah mundur dari apa yang telah tertuang dalam Viantiane Action Programme (2004) yang lebih mempromosikan high council dalam TAC untuk penyelesaian sengketa teritorial. Salah satu alasan kenapa High Council tidak pernah digunakan oleh negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan konflik internalnya adalah karena hampir semua konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara selalu berhubungan dengan Malaysia sebagai pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, Malaysia punya sengketa wilayah (teritorial) dengan hampir semua negara anggota ASEAN. Hal ini tentu menyulitkan penunjukkan negara mana yang bisa dijadikan perantara (wasit) sebagai mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, karena hampir dipastikan bahwa itu memberikan banyak keuntungan bagi Malaysia.

Dalam penyelesaian masalah perbatasan sesungguhnya telah cukup banyak rujukan yang bisa dipakai. Diantaranya ada United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang hukum Kelauatan). Selain UNCLOS, terdapat sejumlah Keputusan ICJ yang bisa dijadikan acuan dalam perundingan masalah perbatasan. Penyelesaian perbatasan laut untuk segmen barat antara RI-Singapura, dengan membuat rujukan bersama sebagai pedoman penyelesaian masalah perbatasan, juga menjadi contoh baik. Akan tetapi, dalam banyak penyelesaian masalah perbatasan, keberadaan itikad baik (good will) dari pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi modal utama yang sangat menentukan. Sayangnya, banyak pihak lebih senang menggantung maslah perbatasan ini karena berbagai pertumbangan yang lebih banyak berbobot politis.

Maka dari itu, sebaiknya ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan bisa mendorong secara politis agar sengketa-sengketa perbatasan di antara negara-negara anggotanya segera diselesaikan. Tuntasnya masalah perbatasan pada akhirnya juga akan memperkuat saling percaya (confidence building measures). Hal ini masuk dalam kerangka kerja menuju komunitas politik dan keamanan ASEAN. Sudah saatnya ASEAN lebih berani mendorong negara-negara anggota menuntaskan sengketa-sengketa perbatasannya. Akan lebih baik lagi bila ASEAN juga mampu membuat semacam pedoman penyelesaian masalah perbatasan tersebut dari pada meributkannya terus.

Indonesia, pada khususnya perlu mewaspadai perkembangan yang terjadi di seputar dispute teritorial di ka-wasan Asia Tenggara. Sebab konsekuensi letak geo-grafis Indonesia dipersilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain.

Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara.

Yang harus di ingat adalah penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional. Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun latent) umumnya adalah daerah yang berada dijalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan ketentuan internasional, negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia. Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut Stand By High Readness Brigade (SHIRBRIG) berkekuatan 4000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai “muscular peace keeping force.” Selain dari berbagai kasus yang telah penulis uraikan diatas, ada beberapa konflik bilateral antar negara anggota ASEAN lainnya, yang sekarang masih memiliki masalah dan sangat potensial menimbulkan konflik di masa yang akan datang dan sebagian besar terjadi pada garis perbatasan di perairan laut, yaitu :

  • Perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste di perairan Celah Timor
  • Ketegangan sosial politik laten Malaysia dan Thailand di wilayah perbatasan
  • Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif
  • Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah di perairan lepas pantai dari masing-masing negara
  • Konflik antara Vietnam dan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara
  • Konflik laten antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam di lain pihak sehubungan klaim cina atas seluruh perairan Laut Cina Selatan
  • Konflik intensitas rendah (Low intensity) antara Cina dengan Filipina, Vietnam dan Taiwan mengenai status pemilikan wilayah perairan Kepulauan Spratly
  • Sengketa antara Cina dan Vietnam tentang pemilikan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Paracel

Saya setuju dengan pendapat “One should not take such bilateral disputes for granted”. Bagaimanapun sulit, lama, baratnya proses yang mungkin dilalui, persetujuan damai harus dicapai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka sekaligus dan seluruhnya. Hal ini harus dicapai dalam kekuasaan dan wewenang negara-negara anggota ASEAN yang memerlukan tidak saja kemauan politik (good will) yang kuat, tetapi juga itikad baik, pengertian, kepercayaan, dan keyakinan bahwa tercapainya penyelesaian damai merupakan kepentingan mereka jangka panjang, baik bagi negara-negara anggota secara individual maupun kolektif. Keberhasilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada akan memberikan dampak yang positif bagi kredibilitas ASEAN sebagi organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara yang dipandang cukup sukses di antara organisasi-organisasi lainnya di dunia. ASEAN harus menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada diantara mereka sebelum dapat “mengajak” negara-negara lain di Asia Pasifik – dalam forum ARF (ASEAN Regional Forum) – untuk melakukan hal sama.

About these ads

Actions

Information

One response

14 05 2010
reni

kok g da cra penyelesaianny??????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: