Orientasi Pertahanan Jepang

16 03 2010

by Igor Dirgantara

Visi pertahanan Jepang adalah menjaga dan mempertahankan survival Jepang serta selalu menjadi sekutu AS. Proses penentuan sistem pertahanan Jepang selalu dikaitkan dengan perkiraan ancaman terhadap wilayah Jepang berdasarkan kondisi perkembangan keamanan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Semenanjung Korea (ancaman nuklir Korea Utara) dan kawasan laut di Selat Malaka serta Selat Taiwan, meru­pakan wilayah strategik yang harus dipertahankan dan diperjuang­kan stabilitas keamanannya. Hubungan Jepang dengan RRC masih diwarnai oleh sikap masing-masing yang saling curiga dan saling tidak percaya, akibat sejarah hubungan kedua bangsa di masa lalu. Kekuatan militer yang saling berhadapan di Asia Timur, pada kenyataannya adalah antara China di satu pihak menghadapi AS dan Jepang di pihak yang lain. Walaupun teknologi peralatan perang RRC kemampuannya masih berada dibawah AS, tetapi cukup banyak peralatan canggih dari mesin perang RRC berasal dari teknologi Rusia. Banyak Dikhawatirkan terjadi kolaborasi antara China dengan Rusia, yang tujuan pokoknya untuk mengimbangi AS, sehingga terjadi polarisasi kekuatan (bukan ideologi) yang dapat menjadikan AS bukan lagi sebagai satu-satunya adikuasa di dunia. Dalam manifesto parti DPJ terdapat 5 pilar pokok politik luar negeri baru Jepang di bawah pemerintahan PM Yukio Hatoyama : 1) kedekatan dan kesetaraan hubungan Jepang – AS; 2) menguatkan politik luar negeri Jepang di Asia dengan tujuan untuk membentuk East Asia Community; 3) penghapusan ancaman nuklir Korea Utara; 4) memainkan perang proaktif di dalam operasi penjaga perdamaian PBB, perdagangan dan investasi liberal, dan berjuang melawan Pemanasan Global; 5) menghapus persenjataan nuklir dan menghilangkan ancaman terorisme.


Membentuk Angkatan Bersenjata Regular

Meningkatnya rasa rasionalisme (baru) yang berkembang di masyarakat ikut mempengaruhi orientasi pertahanan Jepang menghadapi perkembangan di Asia Timur, akibat ancaman senjata nuklir dan perilaku Korea Utara yang dianggap akan mengganggu keamanan dan mengancam survival Jepang, termasuk untuk menjadi anggota tetap DK-PBB. Salah satu kelemahan Jepang adalah ketentuan dalam konstitusinya (pasal 9), yang membatasi kewenangan memiliki angkatan ber­senjata yang mampu berdiri sendiri. Kegagalan diplomasi Jepang tahun 2006 untuk menjadi anggota tetap DK-PBB, merupakan pelajaran yang berharga. Jepang sangat menyadari faktor China menjadi sangat penting dalam memenuhi ambisi Jepang untuk menjadi anggota tetap di DK-PBB.

Keinginan Jepang memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan independen, telah menimbulkan ber­bagai reaksi dari luar negeri, terutama negara tetangganya. Ke­khawatiran beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, antara lain karena garis politik Jepang yang menjadikan dirinya sebagai sekutu AS. AS sebagai satu-satunva negara adikuasa di dunia, dikhawatirkan akan menjadikan Jepang sebagai bagian dari pelaksana strategi yang ikut memperjuangkan kepentingan AS menangani berbagai masalah internasional, antara lain dalam ikut memerangi terorisme, menjaga stabilitas di Asia Timur serta ikut mengatur keamanan di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Politik DPJ di bawah pemerintahan PM Yukio Hatoyama lebih cenderung agar Jepang melaksanakan hubungan yang lebih seimbang antara kedekatannya dengan AS dan hubungan Jepang dengan Asia. Yukio Hatoyama, tanggal 23 September 2009 pernah mengatakan kepada Presiden AS Barack Obama, bahwa dia akan mencari cara untuk mendukung upaya AS di Afghanistan, sebagai tanda rekonsiliasi hubungan kedua negara tersebut dalam pertemuan pertama mereka sejak Hatoyama menyindir “cengkeraman” AS di seluruh dunia dalam kampanyenya. Hatoyama sebelumnya pernah menyinggung masalah “globalisasi pimpinan AS” dan menyerukan hubungan “lebih setara” antara AS dan Jepang, dengan beberapa anggota koalisinya yang berhaluan kiri mendesak AS untuk memotong  47.000 pasukan AS yang ada di negaranya. Hatoyama mengatakan ia berencana untuk mengakhiri misi pengisian bahan bakar angkatan laut  di Samudera Hindia yang mendukung pimpinan kampanye militer di Afghanistan. Jepang “akan serius mempertimbangkan apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan Afghanistan serta kepentingan Jepang dan Amerika Serikat” sebagai kemungkinan alternatif terhadap misi pengisian bahan bakar. Jepang juga ingin lebih mandiri dari Amerika Serikat dan mementingkan negara-negara sewilayah, antara lain Cina. Emisi gas rumah kaca juga tercatat dalam agenda Hatoyama. Tokyo bertekad menurunkan emisi gas CO2 sebesar 25% di tahun 2020.

PM Yukio Hatoyama dan DPJ sekarang ini memang lebih fokus pada masalah pengetatan anggaran dengan memangkas anggaran-anggaran yang dianggap hanya memboroskan keuangan negara, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit dan masalah pengeluaran konsumen. Sebagai pemimpin partai kiri tengah, Hatoyama selama ini mendukung kebijakan penurunan pajak lebih rendah dan program sosial. Selain itu, dia menyokong peran Jepang yang lebih independen dan kuat di panggung dunia. Keberhasilan diplomasi luar negeri Jepang inilah kunci Yukio Hatoyama mewujudkan janji-janji kampanye terhadap tuntutan rakyat Jepang. Yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kepada keluarga dengan anak masih duduk dibangku sekolah, jaminan hidup lebih baik di hari tua, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, menyelesaikan hutang dalam negeri, menggratiskan jalan tol dan sebagainya. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Asahi Shinbun belum lama berselang menunjukkan, 46% responden berpendapat, bahwa pergantian pemerintahan tidak mungkin mengubah politik Jepang, hanya 25% responden menyatakan bahwa pergantian pemerintahan akan menguntungkan politik Jepang berkembang ke arah yang baik.

Proses Penentuan Kebijakan Pertahanan Jepang

Visi pertahanan Jepang sejak memperoleh kedaulatannya kembali tahun 1952 dari AS sampai dengan sekarang, adalah untuk menjaga dan mempertahankan survival negara serta men­dukung strategi AS menghadapi perkembangan politik global maupun regional. Orientasi kebijakan pertahanan Jepang diten­tukan oleh persepsi ancaman dan gangguan terhadap wilayahnya serta stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Sementara itu, prinsip dasar yang mempengaruhi orientasi kebijakan pertahanan dan pengembangan kekuatan militer Jepang, bertitik tolak dari penafsiran pasa19 konstitusi 1947 Jepang, yang memba’tasi we­wenang SDF yang hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri saja, yang akibatnya menjadikan keamanan dan survival Jepang sangatlah tergantung dari jaminan security AS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “US-­Japan Mutual Security Treaty” (MST). Kebijakan ini untuk selanjutnya merupakan identitas politik Jepang menghadapi perkembangan regional maupun global.

Tahun 1976, melalui “National Defense Program Outline” (NDPO), konsep pertahanan nasional dari sisi kepentingan Je­pang mengalami kemajuan, karena sudah diarahkan untuk me­lindungi Jepang dari sasaran agresi bersenjata, selain tetap menyimpulkan bahwa MST masih cukup mampu melindungi wilayah Jepang menghadapi kemungkinan konflik di Asia Ti­mur. NDPO telah memberi wewenang kepada Jepang meng­embangkan persenjataan modern yang dapat digunakan mengha­dapi kemungkinan gangguan dalam skala kecil yang “berasal dari dalam maupun luar negeri, tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu dari AS. Ketentuan pokok yang masih tetap diberlakukan adalah larangan untuk memiliki, memproduksi dan menggunakan wilayah Jepang sebagai tempat transit senjata nuklir.

Tahun 1995, Jepang mengkaji kembali NDPO untuk dise­suaikan dengan perubahan lingkungan regional maupun inter­nasional, walaupun Jepang tetap pada prinsip menghindari keter­libatannya secara langsung dalam konflik internasional. Salah satu tindakan konkrit Jepang adalah mengirim pasukan perda­maian dalam jumlah yang terbatas ke Afghanistan. Sementara itu, Jepang diperkenankan mengembangkan dan memodernisasi kemampuan militernya berdasarkan “Mid-Term Defense Build-Up Plan.” Mulai muncul banyak pendapat di masyarakat Jepang tentang perlunya menjadikan SDF sebagai angkatan bersenjata normal.

Tahun 1995, pernah muncul permasalahan mengenai pe­nempatan pasukan AS di wilayah Jepang, akibat perbuatan pele­cehan seksual terhadap tiga gadis Jepang oleh tentara AS yang ditempatkan di Okinawa. Akibatnya, prosentase penduduk Je­pang yang menentang kehadiran pasukan AS di Jepang semakin meningkat. Di tahun 1995 sebanyak 47.000 pasukan AS yang pernah ditempatkan di wilayah Jepang, yang tiga-per-empatnya dipusatkan di Okinawa, sedangkan lainnya di Honshu dan Kyushu. Rencana pemindahan pasukan AS dari Okinawa ke wilayah daratan Jepang mendapat tentangan keras dari masyara­kat. Setiap tahun Jepang harus membayar kontribusi sebesar US$ 4 billion untuk keperluan pasukan AS di Jepang. Peristiwa Okinawa ini sempat menimbulkan kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap prinsip dasar security arrangement antara Jepang dengan AS. Sekarang ini munculnya pemerintahan baru Jepang di bawah PM Yukio Hatoyama menginginkan pangkalan udara AS dipindahkan dari pulau itu atau bahkan di luar Jepang, yang membatalkan perjanjian tahun 2006 yang pemerintah konservatif capai dengan Washington. Perdebatan baru menyangkut di mana akan dipindahkan Pangkalan Udara Futenma Korps Marinir AS — kini terletak di satu daerah perkotaan padat penduduk Okinawa– mempengaruhi kunjungan Obawa yang menurut rencana akan dilakukan 12-13 November 2009 ke Tokyo. Menurut, Menteri Pertahanan  Amerika Robert Gates, pemerintahan Obama tidak terbuka untuk perundingan kembali persetujuan pemindahan sebagian pasukan Amerika di Jepang. Gates mengatakan  pemerintah terbuka untuk membicarakan pemindahan landasan pacu pangkalan udara itu, tetapi mengatakan semua alternatif lain  tidak dapat dipertahankan secara politik atau tidak dapat berjalan. Intinya, Washington tidak mau menegosiasi ulang pakta itu. Sebelumnya, Gubernur Okinawa Hirokazu Nakaima, telah menyampaikan satu surat sikap kepada pemerintah pusat Perdana Menteri Yukio Hatoyama di mana ia mengatakan prioritas sekarang adalah memindahkan pangkalan itu jauh dari kota. Gubernur mendesak pemerintah pusat “menjelaskan kebijakannya mengenai relokasi pangkalan udara itu dan mengajukan usul-usul khusus secepat mungkin. Pangkalan Futenma di pulau itu, yang menampung lebih dari separuh dari 47.000 tentara AS yang digelar di Jepang, mendapat kecaman penduduk pulau itu karena suara pesawat dan pertikaian antara masyarakat dan personil militer AS. Hatoyama mengatakan ia akan meninjau perjanjian tahun 2006 dengan Washington yang menetapkan pangkalan sekarang akan ditutup, ribuan Marinir dipindahkan ke Guam, dan yang lainnya dipindahkan ke sebuah pangkalan baru AS yang akan dibangun tahun 2014 di daerah pantai Okinawa. Tetapi Menteri pertahanan Toshimi Kitazawa, juga mengatakan bahwa Tokyo memperkirakan tidak akan mencapai satu terobosan mengenai masalah tersebut sebelum kunjungan Obama ke Jepang.

Tahun 1997, dicapai kesepakatan yang disebut “US-Japan Defense Guideline” yang menetapkan “comprehensive planning mechanism” yang lebih menekankan kerja sama bilateral yang bukan hanya terfokus pada pertahanan wilayah Jepang saja, tetapi juga untuk mengantisipasi gangguan keamanan regional. Meng­hadapi ancaman nuklir Korea Utara dan penculikan warga Jepang oleh agen Korea Utara, serta masih pekanya hubungan Jepang­ RRC, meningkatkan sikap nasionalisme di masyarakat dan menguatnya keinginan untuk merevisi konstitusi 1947, agar Jepang segera menjadi negara normal.

Adanya anggapan semakin menguatnya ancaman nuklir Korea Utara, pada bulan Juli 2005 majelis tinggi Jepang berhasil mengesahkan amandemen undang undang yang memberi wewe­nang kepada menteri pertahanan Jepang untuk memerintahkan SDF menembakkan peluru kendali penangkal, apabila ada anca­man serangan peluru kendali dari luar, tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada perdana menteri.

Undang-undang pertahanan dan keamanan ini, merupakan bagian penting yang mendukung program penyusunan sistem pertahanan peluru kendali yang akan dikeluarkan untuk disahkan tahun 2007. Dalam hubungan ini, fokus pertahanan jepang yang semula hanya diarahkan ke utara (menghadapi Rusia) telah dige­ser untuk diarahkan ke barat menghadapi China dan Korea Utara. Hal ini dapat diartikan kepekaan hubungannya dengan China masih tajam, dan melihat pertumbuhan militer di China sebagai suatu perkembangan yang perlu diwaspadai dan dipantau terus. Perlu juga untuk diketahui bahwa Yukio Hatoyama merupakan cucu PM Jepang Ichiro Hatoyama. Saat memerintah Jepang tahun 1954-1955, Ichiro Hatoyama dikenal sebagai PM yang sangat pro Rusia.

Kemudian akibat peristiwa 11 September 2001 di W’TC New York, pada bulan Desember 2004 pemerintah Jepang merumuskan program pertahanan baru, yang disebut National Defense Pro­gram Guidelines (NDPG). NDPG merupakan dokumen yang menetapkan posisi dasar sistem pertahanan dan keamanan, ke­mampuan sistem pertahanan, serta pedoman dasar bagi peng­embangan pertahanan Jepang, yang antara lain untuk lebih aktif terlibat dalam kerja sama perdamaian internasional. NDPG mempunyai dua tujuan, yaitu: untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari luar dan ikut menyempurnakan lingkungan kea­manan internasional.

Bulan Juni 2006, pemerintah Jepang menyusun rancangan undang-undang untuk mempersiapkan pembentukan kemen­terian pertahanan (yang terlaksana di akhir tahun 2006). Peng­gantian nama “self defense agency” menjadi “ministry of defense” yang dipimpin oleh seorang menteri kabinet, sebagai tanda di­mulainya proses transisi menjadikan “pasukan beladiri Jepang” (SDF) sebagai angkatan bersenjata reguler, yang tentunya akan segera diikuti dengan pengembangan kebijakan politik perta­hanan dan sistem persenjataan pertahanan Jepang yang dise­suaikan dengan ancaman dan gangguan terhadap kedaulatannya.

Sebagai negara maju, pasukan bela diri Jepang (SDF) sebenar­nya memiliki pasukan yang berkemampuan tinggi dengan peralatan yang berteknologi canggih. Jumlah keseluruhannya diperkirakan sebanyak 140.000 pasukan, 140 kapal angkatan laut dengan total bobot 398.000 ton dan memiliki sejumlah 480 pesawat terbang militer. Pasukan AS yang ditempatkan di Jepang dengan tugas utama melindungi wilayah Jepang saat ini sebanyak sekitar 21.000 anggota, yang didukung oleh sejumlah 130 pesawat terbang militer. Armada ketujuh AS yang juga ber­fungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan Jepang, berkekuatan 40 buah kapal dengan total bobot 610.000 ton yang diperkuat dengan 70 pesawat terbang yang siap siaga di kapal induk.

Perimbangan Kekuatan Dan Kepentingan Strategi Kawasan

Berdasarkan lingkungan geografik, yang disebut negara inti di Asia Timur, adalah Jepang, China, Korea Selatan dan Korea Utara. Kalau dikaitkan dengan kepentingan strategik-politik, me­libatkan juga Amerika Serikat dan Rusia. Berbagai permasalahan yang terdapat di Asia Timur, baik yang merupakan sisa masalah lama maupun persoalan politik yang baru muncul, mengandung banyak persoalan yang cukup mengandung kepekaan dan dapat berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas kawasan. Saat ini semenanjung Korea merupakan kawasan yang mengandung kepekaan tinggi di kawasan Asia Timur. Empat negara besar yaitu AS, China, Jepang dan Rusia, memiliki kepentingan strategis di semenanjung Korea.

Pihak Barat (termasuk Jepang) menganggap bahwa RRC sampai sekarang belum menunjukkan sikap transparan dalam memberikan informasi mengenai sasaran kebijakan keamanan nasionalnya. RRC dua tahun sekali sejak tahun 1998, mener­bitkan “buku putih” untuk menjelaskan mengenai pertahanan nasionalnya, tetapi dinilai masih belum cukup terbuka dalam mengungkapkan kemampuan yang dimiliki angkatan bersen­jatanya. Untuk dapat mengerti mengenai perkembangan perta­hanan dan keamanan domestik RRC, pihak Barat berusaha mengumpulkan semua informasi (intelijen) dengan kesimpulan yang lebih didasarkan pada analisis spekulatif.

Pendapat umum di Barat, bahwa China saat ini menganut prinsip nasionalisme yang disebut sebagai “confident nationa­lisme, yang walaupun berusaha menghindari konfrontasi dengan negera lain, tetapi dalam pernyataan terbukanya kepada dunia, selalu menunjukkan sikap yang tegas dan tidak mau tunduk terhadap kekuatan luar yang menentang posisi politik China (khususnya ditujukan kepada AS dan Jepang). Confident natio­nalism merupakan bagian dari strategi nasionalnya di bidang keamanan yang dengan tegas membela kedaulatan dan kepen­tingan nasional untuk memelihara kesatuan bangsa. Sikap ini secara khusus ditujukan dalam menghadapi masalah Taiwan dan menghadapi Jepang. Dasar pembangunan eko­nomi China adalah berasimilasi dengan sistem ekonomi Barat, tetapi tidak untuk menjadi bagian dari kepentingan Barat, dan di pihak lain menggunakan kekuatan ekonominya sebagai bagian dari kepentingan security nasionalnya.

Dasar utama kepentingan security China adalah untuk kepentingan konsolidasi kekuatan politik domestik dan demi survival negara, yang memiliki sasaran multidimensional, yaitu: menjaga kelangsungan hidup regime komunis; memelihara dan mempertahankan seluruh wilayah negara di bawah kontrol pemerintah; menghindari konfrontasi langsung, dan melawan tiap ada usaha yang mengganggu modernisasi China.

Hubungan ekonomi dengan ASEAN di mata China sebenarnya bukan merupakan elemen yang vital bagi pembangunan dan modernisasi China. Pihak Barat menilai bahwa tidak ada keinginan RRC untuk mendominasi Asia Tenggara. RRC sangat mengharapkan bahwa ASEAN cukup bersikap tidak menentang kehadiran kekuatan maritim China di perairan ASEAN. Hubungan ekonomi dengan ASEAN lebih merupakan faktor penyeimbang kepentingan strategis/politik, karena pentingnya jalur laut beberapa negara ASEAN bagi kepentingan ekonomi China, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina.

RRC sampai saat ini tidak menghadapi ancaman serius dari luar, tetapi menganggap kebangkitan nasionalisme di Rusia, kebangkitan militerisme Jepang dan ekspansi kekuatan maritim India, sebagai perkembangan baru yang harus selalu diikuti dan diwaspadai. Walaupun RRC tidak melihat AS akan melakukan penyerangan militer terhadap RRC, namun memperkirakan bah­wa AS akan selalu berusaha menghalangi kepentingan RRC, te­rutama menghadapi masalah Taiwan.

AS menggunakan strategi “mengepung” untuk memonitor kemampuan militer dan mengikuti gerakan dan kekuatan mari­tim serta kemampuan persenjataan China (antara lain pengem­bangan nuklir), melalui kerja sama dengan Mongolia, Jepang, Taiwan. Australia, Singapura dan India. Kedekatan hubungan ekonomi antara Jepang dengan Vietnam juga mempunyai nilai srategik, mengingat faktor sejarah hubungan RRC dan Vietnam.

Mayoritas pimpinan RRC menganggap Jepang sebagai an­caman bagi keamanannya. Jepang dianggap akan terus meng­halangi klaim RRC terhadap wilayah lautnya di Laut China Se­latan, dan juga akan menentang klaim China bahwa sumber energi di bawah laut sebagai bagian dari wilayah China. Walaupun dari segi hubungan politik dan keamanan antara China dengan Jepang mengalami banyak kendala, namun hubungan ekonomi dan perdagangan mereka sangat intensif dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Investasi Jepang di China adalah yang terbesar, demikian pula dengan pekerja China. Jepang menganggap bahwa kemampuan militer dan persenjataan RRC sudah melampaui batas untuk keperluan pertahanan, bahkan sudah memiliki senjata offensive yang cukup be­sar.

China mampu mengembangkan sendiri persenjataan nuklir sejak tahun 1960-an, sebagai upaya mengimbangi kehadiran kekuatan AS dan Rusia di kawasan Asia Timur, selain untuk melengkapi senjata konvesional yang ada. China juga mengembangkan dan menyempurnakan kualitas peluru kendali balistik (rudal balistik), dengan memiliki sejumlah ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles), juga sejumlah besar peluru kendali tingkat menengah (IRBM/MRBM) dan Subma­rine-Launched Ballistic Missiles (SLBM), sebagai senjata pemus­nah jarak jauh dengan bahan peledak nuklir dan memiliki daya tempuh hampir ke seluruh penj uru dunia. AS dan Jepang meng­anggap tingkat teknologi rudal balistik RRC masih belum se­canggih miliknya, sehingga mudah dideteksi sebelum diluncur­kan. AS memonitor perkembangan senjata nuklir RRC dari wi­layah Mongolia.

Persepsi Ancaman Dan Gangguan Terhadap Kepentingan Strategis Jepang

Berakhirnya perang dingin justru “menyimpan” banyak flashpoints yang cukup rawan dan setiap saat berkemungkinan berkembang menjadi gangguan stabilitas kawasan. Dari segi kepentingan Jepang (politik, ekonomi dan pertahanan), terdapat beberapa penilaian (assessment) yang mengidentifikasi beberapa masalah sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Jepang, yang dapat dibagi dalam dua kelompok persoalan, yaitu: perta­ma, krisis yang setiap saat dapat muncul di semenanjung Korea, keamanan di Selat Taiwan dan ketidakpastian (uncertainty) tingkat hubungan antara RRC dengan Rusia; kedua, kerawanan wilayah laut (troubled sea) di Asia Tenggara dan di Asia Timur yang meru­pakan jalur laut vital bagi kehidupan perekonomian Jepang

Kementerian pertahanan Jepang menilai bahwa persoalan yang belum dapat terselesaikan di wilayah laut Asia Tenggara dan Asia Timur, akan memberi pengaruh bagi kepentingan nasional Jepang, dan Jepang sedang menggagas untuk menggalang dan kemudian membentuk kerja sama security multilateral da­lam rangka mengamankan wilayah laut tersebut. Akibat dari gagasan ini, antara lain akan dapat menimbulkan perbedaan sikap politik dengan negara pantai di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Upaya pemimpin Jepang untuk meyakinkan rakyatnya bahwa China bukan sebagai ancaman, ternyata mengalami kegagalan. Paling sedikit 55% dari masyarakat intelektual dan anggota masyarakat, yang tetap menilai China sebagi negara yang memiliki ambisi hegemoni dan ingin memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara dan Asia Timur. Suatu hal yang menarik di Jepang, bahwa kebijakan “mengepung” China sesuai strategi yang sedang dilakukan oleh AS, dinilai sebagai strategi yang kurang tepat, karena dianggap dapat mempertajam perbedaan sikap politik negara di Asia Timur.

Selama pertemuannya dengan Presiden Cina Hu Jintao 21 September 2009, PM baru Jepang Yukio Hatoyama mengusulkan sebuah rencana untuk menciptakan komunitas Asia Timur di masa depan yang mirip dengan Uni Eropa dengan mata uang tunggal. Dalam tulisannya di Jepang Jurnal pada tanggal 26 Agustus 2009 berjudul “A New Path for Japan ” Hatoyama mengatakan untuk membangun Asia khususnya Asia Timur Jepang harus meningkatkan hubungan dengan Cina dan mengurangi hubungannya dengan AS.

Pemerintah Jepang juga mengajak Indonesia untuk lebih mengintensifkan perwujudan kawasan ekonomi Asia Timur. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Jepang Katsuya Okada, tanggal 13 Oktober 2009 di Jakarta. Pemerintah Jepang berpandangan bahwa ASEAN bersama-sama Jepang dapat memegang peranan penting bagi perekonomian global. Di sisi lain, Asia Timur juga sudah menjadi kawasan yang penting dan sebagai sumber solusi bagi krisis global. Jepang melihat perkembangan dunia, ingin membentuk suatu kawasan Asia Timur. Karena inti dari kawasan Asia timur yang kuat dan baik adalah 10 negara ASEAN plus China, Jepang, dan Korea. Bisa diprediksikan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan baru Jepang di bawah Perdana Menteri Yukio Hatoyama berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Asia Timur dalam kerangka East Asia Summit. Kini, ASEAN dan Jepang sepakat untuk meningkatkan hubungan di berbagai bidang dalam rangka kemitraan strategis Pada 23-25 Oktober 2009, Forum Asia Timur dan ASEAN+3 (ASEAN+Jepang, China, dan Korea Selatan) telah menggelar pertemuan tingkat tinggi (KTT) di Hua Hin Thailand untuk membahas mengenai peningkatan hubungan di masa mendatang. Di Mata Yukio Hatoyama, sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, punya pemikiran bahwa karena kegagalan perang Iraq dan krisis finansial global, era globalisme yang dipimpin AS segera berakhir. Itu berarti, dunia akan bergerak ke era multipolarisme. Hatoyama percaya bahwa kawasan Asia Timur yang kini menunjukkan peningkatan kekuatan harus diakui sebagai ruang lingkup dasar Jepang. Menurut Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shiojiri Kojiro di Jakarta, 6 0ktober 2009, Pergantian pemerintahan yang terjadi di Jepang tidak akan mengubah kebijakan luar negeri Tokyo terhadap Indonesia

Di kawasan Asia, kemenangan DJP akan memberikan kontribusi penting dan signifikan melanjutkan Doktrin Fukuda yang menjadi fondasi kerja sama sejak tahun 1970-an. Setidaknya, banyak negara yang berharap Jepang di bawah DJP akan mampu mengimbangi kebangkitan China dan India secara regional maupun BRIC (Brasil Rusia, India, dan China) pada skala global, sesuai dengan kerangka strateginya berdasarkan kepentingan dan penerimaan masyarakat dunia pada umumnya.

Pertahanan Jepang

Orientasi pertahanan Jepang tentunya sangat ditentukan oleh kepentingan nasionalnya, yang dalam pelaksanaannya mempun­yai kemungkinan akan mempengaruhi perkembangan politik di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Dasar kepentingan dan pertimbangan politik dari sistem pertahanan Jepang antara lain adalah:

Pertama, dihubungkan dengan kepentingan keamanan dan survivalnya, kekhawatiran Jepang yang paling utama adalah: terjadi di Semenanjung Korea perkembangan yang, khususnya persoalan nuklir Korea Utara, dan masalah “troubled sea” di Laut China Selatan, Selat Malaka dan perairan laut di negara Asia Tenggara. Menteri luar negeri Jepang yang baru Katsuya Okada, pada hari pertama kunjungannya di Cina menyerukan agar negara itu menutup pusat senjata nuklirnya. Seruan yang sama juga dikumandangkan Jepang terhadap Korea Utara. Presiden Amerika  Barack Obama sebelumnya juga menyerukan untuk menghapus penggunaan senjata nuklir di seluruh dunia, dalam pidatonya di Praha, April 2009.  Hatoyama mengatakan Jepang adalah satu-satunya negara yang mengalami penderitaan akibat serangan nuklir, untuk itu secara moral ia ingin mengakhiri penggunaan senjata berbahaya tersebut.

Departemen Pertahanan Jepang menurut rencana menggelar pertemuan informal untuk membicarakan masalah keamanan kawasan yang terkait dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia sebagai negara yang dinilai berpengaruh di kawasan tersebut.
Pertemuan Jepang dengan para pejabat tinggi keamanan (setingkat wakil menteri pertahanan) dari sepuluh negara ASEAN itu akan berlangsung di Tokyo 16-18 Maret 2009. Berbagai masalah kerjasama akan dibahas mulai dari upaya mengatasi
perompakan di laut, terorisme serta kerjasama dalam penanggulangan bencana alam. Jepang sendiri sangat serius dengan persoalan keamanan di Selat Malaka, mengingat jalur pasokan energinya (sebesar 60 persen) bergantung pada selat tersebut.

Jepang baru resmi memiliki departemen pertahanan sejak 9 Januari 2007, setelah 53 tahun berdiri hanya setingkat sebuah lembaga (Japan Defense Agency) yang dipimpin seorang Direktur Jenderal. Sejak menjadi departemen yang permanen, Jepang ingin membangun sebuah hubungan yang lebih intens setingkat menteri pertahanan dengan negara-negara ASEAN guna membahas isu-isu keamanan yang krusial di kawasan tersebut. Security talks itu rencananya digelar secar rutin setiap tahun.

Kedua, visi pertahanan Jepang sejak mendapatkan kembali kedaulatannya dari AS pada tahun 1952, adalah untuk menjaga dan mempertahankan survivalnya, mengingat faktor kelemahan yang dimiliknya. Sejak tahun 1947 sampai dengan 2006, orien­tasi pertahanannya mengalami proses penyesuaian sesuai dengan persepsi ancaman dan gangguan terhadap kepentingan politik, ekonomi dan stabilitas kawasan, yang tentunya disesuaikan pula dengan kepentingan AS;

Ketiga, kedudukan Jepang sebagai negara industri maju yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan posisi politiknya sebagai sekutu AS, serta kemampuannya sebagai salah satu donor terbesar PBB dan memiliki program dana bantuan khusus kepada negara sedang berkembang, menyebabkan Jepang merasa berhak menjadi aktor regional dan global, yang harus ikut menentukan percaturan politik, ekonomi dan keamanan dunia.

Keempat, minat Jepang untuk menjadi anggota tetap DK­-PBB merupakan bagian dari ambisinya sebagai aktor penting dunia, yang tentunya akan banyak ditentukan oleh sikap RRC. Kunjungan PM Abe dulu ke China mendapat sambutan bersahabat dari pemerintah RRC, namun dari segi substansi politik belum menghasilkan hal-hal yang positif bagi kepentingan Jepang. RRC diperkirakan bersedia mendukung keanggotaan Jepang di DK­-PBB, hanya kalau Jepang mau memberi komitmen politik terha­dap masalah Taiwan dan stabilitas di Laut China Selatan. Kesepa­katan RRC dan Jepang menjadi sangat penting bagi penentuan perilaku Jepang di kawasan Asia Timur;

Kelima, posisi geografis Jepang, dan kondisinya sebagai negara kepulauan yang dapat dikatakan terpencil dari daratan Asia, secara alamiah memiliki kelemahan atau rentan menghadapi ancaman atau gangguan dari luar. Ditambah lagi dengan kelemahan utama Jepang yang tidak memiliki sumber alam, sementara kemajuan industrinya memerlukan suplai energi dan sumber alam dari negara lain. Posisi AS tetap sangat strategis bagi kepentingan Jepang, terlebih apabila Jepang belum memiliki kepastian atau jaminan yang jelas mengenai hubungannya dengan negara-negara di lingkungan kawasannya sendiri;

Keenam, Jepang sangat berkepentingan dengan keselamatan jalur laut demi survival negaranya, untuk itu orientasi kebijakan pertahanan Jepang adalah ikut menciptakan kondisi stabil dan aman, baik di Asia Timur maupun di Asia Tenggara;

Jepang harus menghadapi ketidak-jelasan posisi China, yang “secara tradisional” dianggap sebagai penghambat kepentingan Jepang, namun dari sisi lain, China menduduki posisi penting bagi pertumbuhan ekonomi Jepang. Posisi China dilihat dari kacamata Jepang, di satu pihak merupakan “pesaing” yang harus diwaspadai, tetapi di pihak lain juga sebagai partner dagang yang diperlukan kehadirannya. Faktor lemahnya “mutual trust” mem­buat kedua negara selalu memiliki hubungan yang dipenuhi sa­ling kecurigaan, yang mengkhawatirkan negara sekawasan;

Ketujuh, inisiatif Jepang melakukan konsolidasi antar negara inti di kawasan Asia Timur untuk tujuan membahas atau menghadapi bersama permasalahan kawasan, kurang mendapat sambu­tan dari RRC. Akibatnya, Jepang mendukung berlangsungnya forum “ASEAN plus tiga” maupun kegiatan “ARF”, yang mem­beri kemungkinan berlangsungnya pertemuan konsultatif antara Jepang, China dan Korea. Kunjungan resmi PM Yukio Hatoyama ke RRC dan Korea Selatan telah menyinggung tentang perlunya konsultasi antara negara inti Asia Timur.

Delapan, Jepang saat ini memang mengkhawatirkan perkembangan di Semenanjung Korea, terutama masalah nuklir Korea Utara, dan untuk waktu jangka panjang terus memonitor proses unifikasi Korea yang justru didukung oleh Korea Utara maupun Korea Selatan. Sikap keras Korea Utara yang “menggagalkan” pertemuan G-6, merupakan masalah krusial yang be­lum jelas arah penyelesaiannya lebih lanjut. AS dan Jepang yang cenderung memiliki sikap tegas terhadap Korea Utara, tetapi selalu memperhitungkan kepentingan RRC dan Rusia, sementara Korut berhasil memainkan peran diplomasinya dengan memanfaatkan momentum yang menguntungkan posisinya;

Sembilan, kelemahan Jepang yang lain adalah masih dimilikinya permasalahan bilateral dengan hampir semua negara tetangganya karena dispute territorial, sebagai akibat warisan masa lalu yang mengandung kepekaan politik. RRC berhasil memanfaatkan situasi ini untuk menyatukan pendapat rakyatnya menghadapi “musuh bersama”, dengan selalu menggambarkan adanya ancaman dari Jepang.

Sepuluh, untuk dapat memiliki pasukan reguler, Jepang harus terlebih dahulu melakukan amandemen konstitusi 1947 atau merumuskan konstitusi baru, karena pasal 9 konsitusi 1947 melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata (reguler). Sedang­kan pasal 96 konstitusi 1947 menyebutkan bahwa amandemen acau pembuatan konstitusi baru paling sedikit harus mendapat persetuj uan 2/3 dari anggota lower house (Diet) maupun upper house, dan dilanjutkan dengan referendum. Untuk mendapat­kan dukungan dari rakyatnya, pemerintah Jepang akan menum­buhkan atau memperkuat rasa nasionalisme, yang tentunya akan mendapat reaksi dari China dan Korea.

Sebelas, sebagai negara demokrasi parlementer, kebijakan politik apa pun yang akan dilakukan Jepang di luar negeri, apalagi yang mengandung implikasi terhadap masalah security dan kepentingan nasional, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari parlemen.

Implikasi Sistem Pertahanan Jepang Di Asia Tenggara

Jalur perairan laut di Selat Malaka, Selat Singapura, perairan Indonesia dan perairan Filipina, mempunyai posisi sangat stra­tegis, khususnya bagi kepentingan suplai energi dan perdagangan luar negeri Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan China, yang seka­rang sudah berkembang cepat menjadi negara industri. Perma­salahan pokoknya bahwa inisiatif Jepang melakukan kolaborasi dengan negara sekawasan untuk menangani permasalahan trou­bled sea di Asia Tenggara, lebih menonjolkan keberpihakannya pada kepentingannya sendiri dan sebagai sekutu AS, sehingga kurang mendapat perhatian serius atau berakibat silang pendapat;

Negara pantai (littoral states) di Selat Malaka yaitu Indonesia dan Malaysia, masih harus terus berjuang menghadapi sikap ne­gara yang cenderung menjadikan Selat Malaka sebagai perairan internasional (internasionalisasi Selat Malaka). Perlu diciptakan wadah atau forum tetap dengan semua negara pengguna Selat Malaka, terutama untuk memelihara keselamatan Selat dari ancaman terorisme dan pembajakan laut, maupun untuk kepentingan lain (lingkungan hidup dan keamanan pelayaran), agar tidak dijadikan alasan oleh siapa saja untuk melakukan tindakan pre-emptive dengan dalih membasmi terorisme. Tindakan apa pun yang berhubungan dengan masalah keamanan di Selat Malaka, sewajarnya harus menyertakan dan memperoleh ijin terlebih dahulu dari littoral states.

Indonesia harus mampu mengantisipasi sikap politik negara mana pun yang memiliki garis politik yang tidak sejajar dengan kepentingan dasar Indonesia di Selat Malaka. Setelah Jepang memiliki tentara reguler, lebih membuka kemungkinan bagi Jepang mengadakan kerja sama militer de­ngan negara lain, termasuk dengan Indonesia, untuk mengha­dapi gangguan terorisme dan perompakan di kawasan Selat Ma­laka. Khususnya setelah Jepang memiliki UUD baru dan angka­tan bersenjata reguler.

Akibat sampingan yang perlu diantisipasi Indonesia bahwa dengan ditingkatkannya kemampuan militer, berikut dikembangkannya mesin perang militer, berarti semakin besarnya ang­garan belanja negara yang diperlukan untuk kepentingan pertahanan, yang harus dibiayai sendiri oleh Jepang, termasuk aktivitas inteligen di Asia Tenggara. Hal ini berarti akan semakin berkurangnya alokasi bantuan Jepang kepada negara sedang berkembang. Terlebih ADB, misalnya mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia.

Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka. Lebih 40 tahun mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar HAM. Khususnya di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam.

Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB di Srilanka, India, Pakistan, Philipina, Thailand, Kamboja, Timor Leste dan Indonesia, menunjukkan terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi yang serius bagi rakyat, khususnya kaum perempuan. Dan telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia. Krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan memberi tambahan modal bagi ADB, dari USD 55 miliar menjadi USD165 miliar. Harusnya, krisis kapitalisme global menjadi momentum melakukan koreksi total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.

About these ads

Actions

Information




%d bloggers like this: