Keamanan Maritim Di Selat Malaka

16 03 2010

by : Igor Dirgantara

Wilayah Indonesia Barat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kawasan Indonesia Timur dalam isu keamanan maritim. Di wilayah ini, tantangan yang dihadapi setidaknya ada tiga, yaitu isu perompakan dan pembajakan di laut, masalah perbatasan dan kerjasama dengan militer asing. Selat Malaka yang terletak di perairan Sumatera dan Semenanjung Malaka merupakan urat nadi perdagangan dunia, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, atau dari Asia Barat hingga Asia Timur. Panjang Selat Malaka diperkirakan 800 Km, dan telah menjadi pusat perdagangan dunia sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Mantan Kasal Bernard Kent Sondakh pernah mengatakan bahwa 72 persen pedagangan dunia melalui Selat Malaka.

Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, seperti halnya Terusan Suez dan Panama. Lebih dari 50 ribu kapal pertahun melintasi Selat Malaka, yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Kapal-kapal tanker diperkirakan mengangkut lebih dari 12 juta barel minyak per hari melalui Selat Malaka pada 2005, terutama untuk tujuan utama ke Jepang.


Seiring berkembangnya perekonomian Cina, negara berpenduduk terbanyak di dunia itu juga tumbuh menjadi pengimpor minyak terbesar dunia. Akibatnya, perairan Selat Malaka makin padat. Selat Philips (Singapura) yang berada di titik tersempit di Selat Malaka adalah salah satu kemacettan laut dunia. Namun, nilai strategis Selat Malaka, juga dibarengi dengan kerawanannya, terutama perompakan atau ancaman terorisme laut. Pada 2003 saja telah terjadi 150 kasus penyerangan/perompakan di Selat Malaka.

Melihat itu, negara-negara besar telah menyatakan keinginannya untuk terlibat mengamankan Selat Malaka, seperti AS, India, atau Jepang. Namun negara-negara pantai di Selat Malaka, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia, telah menyatakan dengan tegas bahwa negara- negara pantai yang bertanggung jawab atas pengamanan Selat Malaka, sementara negara lainnya diharapkan hanya memberikan bantuan, terutama di bidang peralatan dan informasi. Bantuan untuk pengamanan di selat Malaka terutama datang dari Jepang yang sampai sekarang secara konsisten membiayai Dewan Selat Malaka (The Malacca Straits Council), yang kemudian Dewan tersebut membentuk The Straits of Singapore and Malacca Revolving Fund, bagi ketiga negara selat (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang akan dikelola secara bergilir. Potensi kerawanan di Selat Malaka harus tetap diwaspadai meski angka kejahatan di laut sudah dapat ditekan ke titik terendah.

Selat Malaka lebih aman saat ini berkat patroli terkoordinasi Malsindo (Malaysia, Singapura, Indonesia). Sebelum patroli terkoordinasi itu digelar, sebenarnya telah terjalin patroli laut bilateral antara Indonesia- Malaysia, dan Indonesia- Singapura. Namun kerjasama itu kurang efektif mengamankan Selat Malaka, karena tidak dilakukan sepanjang tahun dan membutuhkan peralatan yang lebih besar.

Keterbatasan kemampuan angkatan laut negara pesisir itu untuk melakukan patroli sendiri adalah salah satu penyebabnya. Sebagai contoh, untuk mengamankan perairan Indonesia di Selat Malaka, Indonesia idealnya mengerahkan 36 kapal perang, namun hanya 7 kapal patroli yang bisa digelar.

Namun melalui patroli terkoordinasi, tugas pengamanan yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menjadi lebih jelas, termasuk prosedur yang harus ditempuh dalam mengejar kapal-kapal mencurigakan yang memasuki perairan ketiga negara tersebut.

Kerja sama TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura dianggap mampu mengatasi kejahatan di sepanjang pantai Selat Malaka. Di tengah tantangan yang makin meningkat, pengamanan di Selat Malaka bersama-sama Malaysia dan Thailand berjalan semakin padu. Upaya pengamanan negara-negara wilayah pantai di Selat Malaka diapresiasi negara pengguna.

Harus diakui Selat Malaka punya nilai strategis, militer kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama ke depan menjadi lebih produktif dan konstruktif. Selama ini kedua pihak telah melakukan kerja sama bidang intelijen dan pertukaran personel, pendidikan, latihan, serta latihan bersama dan patroli terkoordinasi. Atas jasa Desmond Kuek dalam meningkatkan kerja sama angkatan bersenjata kedua negara, Pemerintah Indonesia menganugerahi Bintang Kehormatan “Yudha Dharma Utama”. Penyematan Bintang Kehormatan itu dilakukan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di kantor Departemen Pertahanan. Juwono berharap, hubungan kedua negara semakin baik di masa mendatang.

Hasil nyata yang telah dicapai dari kerjasama antara TNI dan SAF adalah dapat menekan kejahatan perompakan di Selat Malaka. Menurut Panglima TNI, kerjasama yang erat antara kedua Angkatan Bersenjata  selama ini telah banyak membantu mengatasi berbagai tantangan yang semakain meningkat, terutama dalam pengamanan di sepanjang Selat Malaka, bersama-sama dengan negara Malaysia dan Thailand. Patroli Terkoordinasi yang disepakati keempat negara dalam kerangka Malsindothai Corpat, telah mampu mengurangi tingkat kejahatan di sepanjang Selat Malaka yang mempunyai nilai strategis bagi kepentingan bersama.

*****

Jika kekacauan yang terjadi di perairan internasional kembali mendapat perhatian dunia, maka apa yang terjadi di Somalia, tentu merupakan prioritas utama. Keruntuhan pemerintahan, aksi teror yang dilancarkan kelompok perlawanan, milisi bawah tanah Islamis, dan pemerintah peralihan yang tidak berdaya. Semuanya ada di Somalia. Negara di tanduk Afrika itu menjadi markas ideal bagi kelompok penjahat, para penculik dan para pemeras. Terutama para perompak menjadi ancaman yang paling ditakuti di pesisir Somalia. Menurut Pottengal Mukundan, Direktur Biro Transportasi Laut Internasional, perairannya menjadi jalur yang paling berbahaya di dunia,

Untuk memastikan keamanan laut dari ancaman perompak, kini puluhan kapal perang patroli di sekitar wilayah Somalia. Kapal perang milik India, Inggris, Iran, AS, China, Perancis, Rusia dan Jerman kerap berpatroli di jalur perairan yang paling penting di dunia.

Menurut Biro Maritim Internasional, selama tahun 2008 lalu perompak melancarkan serangan 111 kali di Teluk Aden. Hasilnya, 42 kapal dibajak termasuk kapal tanker Arab Saudi yang tengah mengangkut bahan bakar senilai 100 juta dollar AS. Dari 42 kapal itu, 14 kapal masih ada di tangan perompak. Sedikitnya 240 orang juga menjadi korban penyanderaan perompak. Perompakan Somalia meningkat drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Gejolak politik di Somalia sedikit banyak telah membantu perompak Somalia beroperasi bebas berkeliaran di perairan. Sejak pemerintahan diktator terguling pada tahun 1991, pemerintahan Somalia seakan lumpuh karena berada di tangan kelompok bersenjata yang saling bertikai .Hampir seluruh kejadian perompakan berlangsung di sekitar Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia. Teluk Aden berhubungan dengan Lautan Hindia dan mempunyai link dengan Terusan Suez dan Laut Tengah (laut Mediterania), dimana setiap tahunnya dilewati sekitar 20.000 kapal laut.

Pada tahun 2008 ini saja, sejak bulan Januari sudah 88 kapal diserang di kawasan tersebut dan sejauh ini 33 kapal dikuasai perompak. Para perompak menggunakan kapal kecil cepat (speed boat) dan melengkapi dirinya dengan senjata Kalashnicov beserta pelontar granat ketika sedang beraksi.

Aksi para perompak pada tanggal 14 November 2008 tahun lalu, misalnya, sungguh spektakuler, sebuah kapal tanker raksasa (berbobot mati 318.000 ton) berukuran 3 kali lebih besar dari kapal induk, milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, bernama Sirius Star, yang membawa penuh muatan minyak mentah sebanyak 2 juta barrel seharga $ 100 juta AS, berhasil dikuasai oleh para pembajak Somalia . Yang cukup mengejutkan aksi ini dilakukan jauh dari Teluk Aden, lokasi perompakan yang biasanya mereka lakukan. Sirius Star dalam perjalanan ke AS melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan, tidak melalui Teluk Aden, tetapi melewati Terusan Suuz. Kapal tanker ini kemudian oleh para perompak digiring ke Eyl di utara Somalia. Eyl merupakan tempat berlindung bagi para perompak itu. Perompak kemudian meminta uang tebusan 25 juta dollar AS.

Maraknya aksi perompakan di lepas pantai Somalia dan sekitar Teluk Aden, serta keberhasilan para perompak mendapatkan uang tebusan dari aksinya, bisa mendorong maraknya lagi aksi-aksi perompakan di perairan Asia, khususnya di sekitar Selat Malaka.

Selat Malaka yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia, yang di layari lebih dari 70.000 kapal tahun 2007, termasuk kapal-kapal yang memasok sekitar 80 persen kebutuhan energi bagi Jepang dan China.

Perompakan di Selat Malaka pada tahun 2005 menjadi sangat serius sehingga pernah dimasukkan sebagai zona (wilayah) risiko perang. Namun upaya terkoordinasi yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengatasi perompakan, telah membantu menurunkan jumlah serangan di selat itu sepanjang tahun 2008 ini.

****

Berbeda dengan Malaka yang mengalami peningkatan tingkat keamanan, aktivitas perompakan  di Somalia semakin meningkat di tahun 2008,  justru saat sejumlah negara menempatkan kapal perangnya untuk mengamankan perairan timur Afrika tersebut. Perairan Somalia mendapat predikat the most dangerous water in the world, sebutan yang sebelum tahun 2004 dimiliki oleh Selat Malaka. Tahun 2004 kasus perompakan hanya 10 kejadian, jumlah ini meningkat pada tahun 2007 melonjak menjadi 25 kasus dan tahun 2008 melonjak tajam menjadi 95 kasus. Kondisi ini ironis mengingat pada tahun tersebut Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa dan Asia menempatkan kapal-kapal perangnya untuk mengamankan kawasan itu.

Dampak dari tindakan kekerasan di laut itu sangat besar bagi perdagangan laut dunia karena perairan Somalia berada dekat Teluk Aden yang menghubungkan Laut Merah dan Samudera Hindia. Setiap tahun sekitar 16.000 kapal melintasi Teluk tersebut. Mesir mengeluhkan semakin berkurangnya kapal-kapal niaga yang melewati Terusan Suez dengan dampak menyusutnya pendapatan dari terusan strategis tersebut.

Selama ini pengamanan oleh kapal-kapal perang multi-nasional belum menghasilkan aspek penangkalan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya tindak perompakan di perairan Somalia. Perompak senan-tiasa bermain hide and seek dengan kapal-kapal perang multi-nasional. Mereka beraksi saat kawasan perairan tidak dijaga oleh kapal perang. PBB mengisyaratkan adanya sebuah satuan tugas pengamanan laut di kawasan tersebut untuk menjamin keamanan dan keselamatan jalur perdagangan di perairan timur benua Afrika tersebut.

PBB menyiapkan sebuah rancangan resolusi mengenai perompakan di lepas pantai Somalia. Resolusi itu ditujukan guna memberikan lampu hijau untuk memburu perompak bahkan sampai ke daratan Somalia. Dalam teks resolusi itu disebutkan, negara-negara yang telah terlibat dalam memerangi perompakan di lepas pantai Somalia diperbolehkan melakukan berbagai tindakan yang diperlukan hingga ke pantai Somalia, termasuk wilayah udara. Hal itu bertujuan menangkal mereka yang menggunakan wilayah Somalia untuk merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan perompakan atau pembajakan bersenjata di laut. Resolusi itu juga menyerukan kepada negara-negara dan organisasi-organisasi internasional agar membangun mekanisme kerja sama internasional untuk bertindak. Ini perlu sebagai pijakan bersama terkait berbagai aspek dalam memerangi perompakan di lepas pantai Somalia.

Indonesia mendukung pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB soal Penegakan Hukum terhadap perompak di perairan Somalia. Indonesia juga menjamin resolusi tersebut tidak akan memberikan peluang kepada negara-negara asing mencampuri Indonesia dan negara-negara pantai terkait dalam pengamanan perairan di Selat Malaka.

Resolusi No. 1816 tersebut disahkan dengan suara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, dan intinya memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia. Indonesia adalah satu-satunya negara di antara 15 anggota DK-PBB yang sebelumnya menolak rancangan resolusi 1861 dan karenanya selama satu bulan terus berhadapan dan bernegosiasi dengan juru runding dari negara-negara sponsor rancangan resolusi, yaitu AS, Perancis, Inggris dan Panama.

Indonesia juga, yang diwakili Hasan Kleib, menjadi satu-satunya negara yang memberikan pernyataan sebelum pemungutan suara terhadap rancangan resolusi dilakukan. Salah satu posisi dasar Indonesia yang akhirnya ditampung menjadi bagian dari isi resolusi adalah kewenangan DK-PBB dalam mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perompak di perairan Somalia tidak boleh mengarah pada peluang munculnya hukum kebiasaan internasional baru.

Menurut konvensi yang kerap disebut UNCLOS, kegiatan pemanfaatan laut dan pengamanan perairan merupakan hak, kewajiban serta tanggung jawab negara-negara pantai, termasuk dalam pemberantasan perompakan terhadap kapal-kapal asing. Prinsip dasar Indonesia lainnya yang akhirnya ditampung dalam Resolusi 1861 adalah bahwa resolusi tersebut hanya ditujukan untuk mengatasi situasi khusus di Somalia. Di situ justru kita kunci agar ketentuan dalam resolusi itu tidak keluar dari konteks Somalia. Jadi Indonesia dan negara-negara pantai di Selat Malaka tetap menjadi pihak-pihak yang punya hak dan kewajiban untuk mengamankan perairan Selat Malaka.

About these ads

Actions

Information




%d bloggers like this: