Hubungan Asean – Amerika Serikat

12 02 2010


by Igor Dirgantara

Hubungan dialog ASEAN-Amerika Serikat telah berlangsung sejak tahun 1977 dengan prioritas pada kerja sama ekonomi dan kerja sama pembangunan yang meliputi antara lain sektor komoditas, akses pasar, akses modal dan alih teknologi dan people-to-people contacts. Hubungan kemitraan tersebut telah memasuki periode komprehensif meliputi kerja sama dan dukungan tehadap pembangunan kapasitas perdagangan, politik dan keamanan regional, counter terrorism dan penanganan kejahatan lintas negara lainnya.

Mekanisme kerja sama ASEAN dan AS dilakukan antara lain melalui forum-forum : Post Ministerial Conference, ASEAN Economic Minister-US Trade Representatives, ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Dialogue, Senior Economic Officials Meeting-USTR dan ASEAN-US SOM TC.  Selain itu, ASEAN-AS juga memiliki ASEAN Washington Committee dan ASEAN-US Business Council (ABC) untuk sektor swasta. Dalam pertemuan ASEAN-US Informal Coordinating Mechanism (ICM) pada tanggal 4-5 Desember 2008 di Singapura, telah disepakati penyesuaian atau perubahan modalitas dialog ASEAN-AS pada tingkat Senior Official secara prinsip menjadi satu kali pertemuan tingkat SOM Leaders (ASEAN-US Dialogue), satu kali pertemuan tingkat Direktur Jenderal (ASEAN-US Joint Cooperation Committeee) yang akan fokus pada development cooperation pada tataran kebijakan, dan pertemuan tingkat Working Group yang akan menangani dan memonitor ASEAN-US Projects. Kemajuan kerjasama ASEAN-AS ditandai dengan penandatanganan Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership dengan Plan Of Action 5 tahunan (2006-2011) pada tanggal 17 November 2005. Dengan demikian untuk pertama kalinya hubungan ASEAN-AS memiliki payung kerja sama berikut rencana aksi yang bersifat komprehensif. Dalam konteks ini, ASEAN dan AS telah menetapkan 8 bidang prioritas implementasi, yaitu di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, ICT, transportasi, energi, disaster management dan lingkungan.

Komitmen kerja sama strategik lain yang perlu menjadi perhatian, antara lain dalam bidang counter terrorism dengan ditandatanganinya the ASEAN-US Declaration for Cooperation to combat Interantional Terrorim pada tanggal 1 Agustus 2002. Bagi ASEAN, Deklarasi ini lebih bersifat tindak lanjut dari keterikatan politiks para pemimpin ASEAN untuk memerangi terorisme, dan untuk kerja sama nyata guna meningkatakan kemampuan ASEAN melalui pertukaran informasi intelijen dan capacity building. Kerja sama untuk menangani terorisme merupakan salah satu prioritas kerja sama ASEAN-AS sejak peristiwa 11 September 2001. Kerja sama di bidang terorisme juga dilakukan dalam kerangka ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on counter Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM CT-TC) bertujuan memfasilitasi interaksi antar berbagai stakeholders, baik dari kalangan intelijen, imigrasi, Bea Cukai, Polisi maupun pengambil kebijakan untuk saling bertukar pengalaman dalam menanggulangi terorisme. Pada pertemuan 21st ASEAN-US Dialogie di Singapure, 10 Mei 2008, Indonesia menyampaikan harapannya agar AS dapat membantu dalam proses implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) terutama Rehabilitative program.

Penandatanganan ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) pada tahun 2006 merupakan bentuk kemajuan kerja sama lainnya. TIFA merupakan tindak lanjut dari program kerja sama ASEAN-AS, yaitu implementasi Enterprise for ASEAN Initiative (EAI). EAI merupakan inisiatif Presiden Bush yang disampaikan kepada para pemimpin ASEAN di sela pertemuan APEC di Los Cabos, Meskiko, 26 Oktober 2002. EAI Menawarkan peluang perdagangan bebas bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan AS. Tujuan akhir EAI adalah terwujudnya berbagai bilateral free trade yang dapat lebih mendekatkan ASEAN dengan AS, termasuk membantu APEC menciptakan perdagangan dan investasi bebas di wilayah  Asia Tenggara. Kerjasama pembangunan ASEAN-AS yang di kemas dalam proyek ASEAN-AS  Cooperation Plan (ACP) yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung antara lain adalah interantional Business Linkage Programme, Capability Mature Model Programme, e-marketing, e-business learning, IC Assessment, Workshop on Cyber-crimr dan Workshop on Building Capacity to Combat Impacts of Aquatic Alien Speciaes and Associated Transboundary Pathogens in ASEAN Countries. AS juga aktif dalam membantu implementasi work programme on HIV/AIDS dan kerjasama penanganan bencana alam dan mitigasi.

Pada pertemuan 21st ASEAN-US Dialogue, 10 Mei 2008 telah disepakati perluasan kerjasama antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun finalisasi dan penandatanganan ASEAN-US Science and Technology Agreement direncanakan dapat dilakukan pada PMC+1 Session with US, 23 Juli 2008 di Singapura, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertemuan ASEAN Committee on Science and Technology (COST) ke55 di Manila, 3-5 Juli 2008 menilai masih banyak revisi dalam draft agreement yang akan disepakati. Pada PMC 10+1 Session with US, 23 Juli 2008, AS menyampaikan komitemen pemerintah AS sebagai strategic partner bagi ASEAN yang direfleksikan anara lain melalui pengangkatan HE Mr Scot Marciel sebagai US Ambassador for ASEAN Affairs. Dengan demikian, AS merupakan negara mitra wicara ASEAN pertama yang mengangkat duta besrnya untuk ASEAN. AS juga menegaskan komitmennya atas ASEAN-US Enhanced Partnership. Belum terdapat mekanisme pendanaan khusus dalam kerangka kerja sama ASEAN-US. Kerjasama dilaksanakan melalui ASEAN-US Cooperation Plan (ACP) dan ASEAN Development Vision to Advance Economic Integration (ADVANCE). Melalui kedua mekanisme itulah, pledge bantuan khusus untuk kawasan biasanya ditetapkan dalam kerangka suatu inisiatif atau program.

HUBUNGAN INDONESIA – AMERIKA SERIKAT (AS)

Pendekatan baru AS terhadap Indonesia segera terlihat setelah terpilihnya Presiden Barack Obama, yang kemudian dilanjutkan lewat kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Indonesia pada tanggal 18-19 Februari 2009. Sekarang ini, AS sedang bekerja untuk mengetahui cara terbaik dalam mempengaruhi Junta militer di Burma agar bergerak menuju demokrasi (Roadmap to democracy). Oleh karena itu, berlakunya Piagam ASEAN tahun ini, akan menjadikan terbentuknya Badan Hak Azasi Manusia ASEAN sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri AS di Asia Tenggara, termasuk menguatkan hubungan people-to-people contact, dalam kerangka ASEAN Civil Society dan ASEAN Parliamentary Association. AS juga akan tetap mendukung bantuan dan fasilitas pelatihan untuk sekretariat ASEAN di Jakarta.

Perhatian AS di kawasan Asia Tenggara akan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan Cina di berbagai bidang, karena AS memprediksikan Cina dapat menjadi negara yang paling berpengaruh setelah AS dalam 20 tahun kedepan. Sekarang ini, AS akan berupaya untuk keluar dari ketergantungannya pada minyak dan gas bumi. Oleh karena itu AS akan mendorong kerjasama di bidang energi melalui berdirinya Global Energy Forum, yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dalam negeri yang diterpa krisis ekonomi global. Dalam konteks ini, seperti Australia, AS mendukung pemberlakuan otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat.  Menurut Doktrin Mac Arthur, wilayah Papua merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam dan sangat cocok untuk dijadikan Sub base Marine (pangkalan militer) AS dan sekutunya. Telah berkali-kali AS dan negara-negara Common wealth mengintervensi masalah Papua melalui IPWPdan AWPA yang berkedok HAM, namun kurang berhasil.

Ada pendapat kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperlakukan kedatangan Hillary Clinton bagai pemodal mengunjungi propertinya, untuk melakukan renegosiasi kontrak-kontrak migas dan tambang, seperti ExxonMobil di Aceh, Kepulauan Natuna dan Cepu, Unocal-Texaco di Kaltim, Chevron-Caltex di Riau, Conoco di Papua dan lainnya. Sekitar 2800 polisi dikerahkan untuk mengamankan kunjungan Hillary Clinton. Belum lagi pengerukan emas dari dua tambang terbesar di Indonésia, milik PT Freeport dan Newmont. Kedatangan Hillary disinyalir berkaitan dengan Pemilu di Indonesia pada tanggal 9 April 2009, terkait dengan dukungan dari Negara Amerika terhadap presiden SBY, karena selama ini presiden SBY telah banyak menandatangani kontrak dengan pihak Amerika Serikat, terutama di bidang energi fosil / minyak bumi

Diduga awal kedatangan Hillary dan mungkin Presiden Barack Obama nanti pada bulan November 2009 adalah untuk memastikan pasokan energi negaranya aman. Amerika Serikat tak mungkin melepas Blok Natuna yang diputus kontraknya oleh Indonesia dari ExonMobil, karena kinerja yang buruk. Natuna memiliki cadangan gas terbesar di dunia, mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Nilai gás nya mencapai 335,32 miliar dolar AS atau Rp3.350 triliun dengan asumsi harga minyak 40 dolar AS per. Sekarang, ExxonMobil bersama Shell dan perusahaan China sedang mengikuti tender ulang Blok Natuna. Menlu AS ini memastikan blok Natuna kembali ke pangkuan mereka dan perusahaan-perusahaan AS dijamin beroperasi, tanpa gangguan.  Jelas, agenda utama AS adalah mengamankan pasokan energinya. Ini berkaitan dengan rakusnya rakyat AS, yang populasinya hanya 5% penduduk dunia, tapi  mengkonsumsi sedikitnya 25% energi fosil dunia, dan tak berencana untuk menurunkannya.

Itu yang terjadi dengan penjualan gás dongi Senoro – milik Pertamina dan Medco, yang ditandatangani 22 Januari 2009, negara disinyalir rugi lebih Rp 20 triliun sepanjang 15 tahun. Pasokan gás untuk bahan pupuk dalam negeri juga terancam tak dipenuhi, jika kontrak ini diteruskan. Kejadian ini hanya mengulang cerita yang terjadi pada kasus lapangan gás milik Britis Petroleum Tangguh di Papua. Cadangan gas Tangguh mencapai 14,4 TCF. Proyek ini dikerjakan oleh BP. 80% hasil penjualan akan dipakai untuk menutupi biaya investasi dan produksi, sisanya di bagi untuk indonesia dan BP. Kontrak penjualan berlangsung dari 20-50 tahun. Ironis, produksi LNG ini diekspor ke Fujian, Korea, Jepang, Filipina dan AS. Kontrak pengiriman LNG, bahkan telah dilakukan manakala Tangguh belum berproduksi. Sehingga pemerintah harus menutup kebutuhan ekspor dari Bontang dan Arun. Gas Tangguh juga dijual murah, US$ 2.4 per juta mmbtu. Harga ini jauh dibawah gas Bontang yaitu US$ 3.5 per mmbtu, bahkan lebih murah dibanding harga gas di Barat Daya Australia, yang mencapai US$ 3.6 per mmbtu yang dijual ke tempat dan durasi waktu yang sama,  propinsi Guangdong selama 25 tahun. Kontrak ini akan merugikan negara hingga Rp 750 triliun atau US$ 75 miliar.

Dari 29 kontrak migas yang diaudit lembaga itu pada 2004-2007, ada indikasi kerugian negara sekitar US$ 24,4 miliar. Semua terjadi antara lain karena ketidakpatuhan BP Migas terhadap peraturan. Dan juga karena ketidakberesan kontrak dengan swasta, dengan potensi kerugian sekitar US$ 2,3 miliar. Sebagian besar ladang migas ini dimiliki perusahaan AS, Chevron, Conoco dan ExxonMobil. Saat ini, 85% produksi gas bumi dijual  kepihak asing, termasuk AS. Sementara sisanya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Akibatnya kebutuhan gas bumi sebesar 22,24% untuk pasokan listrik tak terpenuhi, karena kendala di antaranya; (a) tidak tersedianya sumber pasokan gas yang mencukupi, (b) gas yang tersedia jumlahnya sangat terbatas yaitu sekitar 50 s/d 200 mmscfd dengan jangka waktu pasokan hanya 1-2 tahun, dan (c) belum tersedianya pipa dari landing point ke pembangkit (RUPTL PLN, 2006-2015). Dari berbagai analisa guna menjelaskan tujuan Hillary Clinton datang ke Jakarta maksud pertama tentu saja adalah untuk mendekati negara berpenduduk mayoritas muslim ini terkait konflik antara Israel dan Palestina serta terorisme. Masalah itu merupakan salah satu prioritas Presiden Barack Obama, walaupun sikap Obama yang tetap diam saat Palestina dibombardir oleh Israel. Namun begitu, sepertinya lawatan Hillary juga bermuatan kepentingan ekonomi. Dalam kampanyenya, Obama memang menjanjikan perbaikan ekonomi untuk mengatasi krisis yang diwariskan pendahulunya, George Walker Bush.

Sejumlah pihak mencurigai kunjungan Hillary dan Obama nanti, terkait kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan AS di Indonesia. Ini mengingat kunjungan Condoleezza beberapa waktu lalu. Tak lama setelah kunjungan Condoleezza, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan ExxonMobil dalam tender penggarapan ladang minyak Cepu di Jawa Timur. Sedang Pertamina hanya mendapat bagian 30 persen. Kecurigaan itu kembali mengingatkan masyarakat terhadap isu kedekatan Yudhoyono dengan pemerintah AS menjelang Pemilu 2004. Banyak perwira militer Indonesia yang belajar di AS. Salah satunya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak dugaan dan kekhawatiran yang luas dikalangan masyarakat Indonesia bahwa peristiwa yang sama akan terjadi lagi. AS sekarang telah menguasai tambang emas terbesar di dunia, Freeport, minyak di Aceh, dan sekarang Exxon di Cepu, dan sejumlah sumber daya alam lainnya, yang mempunyai nilai strategis. Hingga hari ini, sumber daya alam Indonesia masih tetap berada di tangan AS. Dalam kunjungannya bulan Februari lalu, Hillary sebenarnya juga menawarkan dihidupkannya kembali Korps Perdamaian AS, memperbarui Perjanjian Beasiswa Fulbright, dan membahas Millennium Challenge Corporation Compact untuk Indonesia.

Kasus NAMRU-2 juga harus dijadikan pertimbangan.  Selama ini laboratorium kesehatan AS tersebut tidak memberikan kontribusi apapun. Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari  dulu bahkan sempat marah karena pernah dihalang-halangi masuk Namru. Tertutupnya lembaga NAMRU-2 tersebut menjadi kecurigaan bahwa lembaga tersebut didirikan untuk aktivitas intelejen di Indonesia. Rosceo Bartlett, anggota senior Kongres AS sekaligus anggota Armed Services Comitte, pernah menyatakan keberadaan NAMRU-2 sangatlah naif. Menurutnya, kalau AS ingin membantu Indonesia, maka tidak harus dengan paksaan. Bartlett memang dikenal sering mengkritik operasi-operasi NAMRU-2, apalagi setelah ada kasus pengambilan jasad renik di Taiwan dan Filipina. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pernah menegaskan bahwa tidak ada jaminan NAMRU2 tidak ditunggangi oleh kegiatan intelijen. Oleh karena itu, Indonesia perlu bersikap waspada.

NAMRU-2 di bangun untuk memperkuat persiapan, surveillance, dan sistem tanggap terhadap penyakit menular bagi personel militer AS dan keluarganya di kawasan tropis Asia Pasifik. Laboratorium NAMRU-2 didirikan untuk meningkatkan kesiapan medis sekaligus menurunkan risiko bagi ketahanan nasional AS. NAMRU-2 juga berguna untuk mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang berada di kawasan tropis Asia Pasifik. NAMRU-2 telah berpartisipasi dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tandem Thrust dan CARAT Cruise. Ironisnya, dalam beberapa latihan tersebut, personel TNI tidak dilibatkan.

Pada 29 November 2006, Presiden Bush pernah  bertemu dengan presiden SBY di Istana Bogor. Dalam pernyataan bersama kedua kepala negara, NAMRU termasuk yang dibicarakan. Pada 9-10 Januari 2007 Delegasi Indonesia yang di pimpin oleh Harry Purwanto, Direktur Amerika dan Tengah, dan delegasi AS bertemu di Jakarta. Beberapa klausut menjadi perdebatan, dan hingga kini belum di sepakati. Pada November 2007 Indonesia memberikan draf akhir ke Washington, dengan memasukkan klausul-klausul yang belum setuju AS.

Pada 1 April 2008 Menteri Kesehatan AS Michael O Leavitt berkunjung ke Indonesia dan membahas perpanjangan NAMRU-2. Bisa dikatakan, sampai sekarang NAMRU-2 tidak memberikan tranparansi tentang kinerja mereka. NAMRU bersikap tertutup, sehingga manfaat penelitian kesehatan mereka pun tidak dirasakan oleh masyarakat. NAMRU-2 melakukan kegiatan rahasia di tempat yang menjadi aset, departemen Kesehatan RI. Di negara-negara berdaulat lainnya, NAMRU-2 tidak diizinkan untuk beroperasi. Bahkan Taiwan dan Filipina, negara-negara yang pro-AS, tidak membiarkan NAMRU-2 bebas beroperasi seperti di Indonesia. Anehnya Indonesia sebagai negara berdaulat membiarkan angkatan laut AS bebas beroperasi, bahkan memperoleh kekebalan diplomatik yang memicu kontroversi di Indonesia. NAMRU-2 tidak tersentuh hukum Indonesia karena laboratorium penelitian milik angkatan Laut AS itu berada dalam wilayah hukum AS. NAMRU-2 adalah bagian dari Kedubes AS di Jakarta. Masyarakat Indonesia belum sadar akan bahaya pencurian virus oleh negara asing. Oleh karena itu ada kampanye untuk menyadarkan masyarakat, dan termasuk jajaran pemerintah. Pencurian virus ini lebih sadis dari teroris, bahkan merupakan the real terrorist. Menurut Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari, virus merupakan sumber daya alam hayati Indonesia seperti halnya sumber daya alam yang lain. Jadi, virus itu harus dijaga dan ada nilainya jika dieksporasi dan diekspoitasi. Virus yang tidak dapat dilihat mata ini berpotensi menjadi ancaman bagi negara, lebih hebat dari ancaman militer dari negara lain, karenanya, setiap negara harus siap untuk mencegah dan berperang dengan virus dan pandemi.

Upaya mengaitkan keberadaan NAMRU-2 dengan kerja-kerja spionase, juga menjadi isu yang kian merebak ketika unsur lain disertakan. Dalam hal ini Cina, ini terutama terkait dengan virus flu burung yang telah mengalami mutasi tak terduga, sehingga diyakini mampu menular melalui medium seperti lalat. Meski sudah ada penelitian di dalam negeri yang membuktikan hal ini, banyak pihak masih menyangsikan. Dalam hal ini telah lama berkembang dugaan bahwa Cina di duga sengaja menebar virus flu burung untuk kepentingan strategis perdagangan dan pertahanan. Contoh nyata adalah Indonesia sendiri. Sudah bertahun-tahun dibuat kesulitan akibat virus flu burung yang tak hanya merontookan industri perternakan dan makanan, tapi juga yang telah menalan banyak korban itu.

Ada dugaan bahwa NAMRU-2 mulai menemukan bukti-bukti kesengajaan itu. Terutama sekali terkait mutasi gen virus, sehingga menjadi jauh lebih ganas. Untuk menghambat gerak NAMRU-2, maka spion-spion dari Cina dikabarkan telah melakukan aksi intelijen agar keberadaan NAMRU-2 dipersoalan. Semakin cepat hengkang, semakin baik buat mereka. Sebuah sumber mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari aksi kontra intelijen. Dalam hal ini pula cukup mudah untuk menduga bahwa setiap aktivitas AS pasti ada kepentingan, baik dari sisi pertahanan ataupun komersialnya. Dan kini mereka punya lawan baru yang tak kalah agresif yaitu Cina. Pertarungan mereka sudah menjalar ke segala arah. Tak terlalu mengherankan jika Indonesia menjadi ajang pertempuran tersebut.

Menteri Kesehatan AS Michael O Leavitt pernah mengusulkan kekebalan diplomatik bagi peneliti NAMRU-2 dalam lawatannya ke RI beberapa waktu lalu. Namun Departemen Pertahanan RI tidak sependapat dengan usul tersebut karena kekebalan diplomatik hanya diberikan kepada Duta Besar dan Atase Pertahanan. Sementara menurut Wakil Duta Besar AS John H Heffern, pembahasan mengenai rancangan MoU baru telah berlangsung selama sekitar 1,5 tahun, dan kini memasuki putaran kedua. Pemerintah RI dan AS berusaha mencapai kesepakatan rancangan MoU tersebut. Dokumennya sangat panjang, ada sejumlah hal yang harus dibicarakan untuk menyamakan pandangan dan mencapai kesepakatan., Menurutnya Staf NAMRU-2 sama seperti staf dinas perdagangan luar negeri yang menjadi bagian dari Kedutaan Besar namun berkantor di luar kedutaan. Dalam hal kekebalan diplomatik yang dimiliki staf NAMRU dari AS, Dubes AS Cameron Hume pernah berkomentar : Kekebalan diplomatik seharusnya tidak menjadi masalah berkepanjangan. Kami juga tidak perlu menjelaskan seberapa jauh kekebalan diplomatik itu.

Ada anggapan, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal adalah agen intelijen AS karena mendukung keberlangsungan NAMRU-2. Dino Patti Djalal dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional atau Juru Bicara Presiden dikabarkan pernah berkirim surat yang bersifat pribadi, namun dengan kertas surat berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, pada Juni 2006 lalu. Isi surat itu mempertanyakan adanya resistensi dari pejabat BIN yang menangani bidang nuklir, biologi dan kimia terhadap instruksi presiden agar kerja sama pemerintah Indonesia dengan NAMRU-2 diperpanjang. Kontrak kerja sama itu habis pada Desember 2005, namun rupanya perpanjangan kontrak tetap belum dilaksnaakan, dan dalam surat dari Dino Patti Djalal itu menyebut nama pejabat BIN yang dinilai menghambat instruksi dari presiden itu.

Surat Dino Patti Djalal kepada Kepala BIN ini konon memunculkan pertanyaan : Dalam kapasitas apa Dino menulis surat ini, dan apakah dia berhak memimpin rapat antar departemen dalam membahas masalah NAMRU-2 ? Namun ada juga yang menyebutkan, benar bahwa Dino Pattii Djalal mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional, Kepada badan Intelijen Negara, dan Menteri Kesehatan. Dia meneruskan penilaian WHO yang menyatakan puas atas kerja sama dengan NAMRU-2. Menurut Dino, NAMRU-2 sangat bermanfaat bagi Indonesia. Dia pun beranggap ada beberapa kesenjangan, antara lain pandangan presiden yang menilai NAMRU sebagai kesempatan dan pihak lain yang menganggap lembaga itu sebagai ancaman.

Kalangan intelijen Indonesia kabarnya tersinggung dengan isi surat tersebut. Mereka menuduh Dino memainkan kepentingan AS yang ingin mempertahankan NAMRU dengan berbagai cara. Tapi semua itu dibantah sendiri oleh Dino. Menurut Dino NAMRU-2 memiliki teknologi dan jaringan yang bisa bermanfaat bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan riset-riset medis. Dalam sebuah pembicaraan antara Dino Patti Djalan dengan saya, Dino Patti Djalal mengatakan : “Janganlah kita berpikiran konspiratif, apa-apa bawaannya curiga terus. Orang yang mau membantu malah kita tolak karena itu dari AS atau Inggris. Kalau Indonesia mau maju, kita harus menghilangkan Phobia terhadap orang asing (xenophobia)”. Pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supardi pernah memerintahkan penutupan NAMRU. Namun dia justru mendadak dipanggil oleh Presiden SBY ke Istana Negara. Presiden meminta keputusan itu dicabut. Menteri Kesehatan akhirnya tunduk pada perintah presiden yang dalam pertemuan khusus itu didampingi oleh staf, khususnya yaitu Dino Patti Djalal.

Sebenarnya, DPR telah mendesak pemerintah untuk membersihkan istana dari anasir spionase asing ; bukan tidak mungkin bukan hanya Dino yang bekerja untuk kepentingan intelijen asing, tetapi masih ada individu maupun kelompok lain yang juga ada dalam jaringan asing. Karena intelijen selalu bekerja dalam sistem jaringan.

Ada dua hal yang menimbulkan kecurigaan kalangan intelijen Indonesia dalam keberadaan NAMRU-2. Pertama, permintaan kekebalan diplomatik terhadap 23 staf riset yang berasal dair Marinir AS. Padahal, biasanya kekebalan diplomatik hanya diberikan kepada Direktur dan Wakil Direktur Riset. Kedua, ketertutupan laboratorium tersebut juga dipertanyakan karena jika memang laboratorium tersebut hanya melakukan kegiatan-kegiatan riset kesehatan, maka seharusnya itu dapat diketahui dan diinformasikan ke publik. Apalagi kerjasama NAMRU-2 yang merupakan laboratorium angkatan laut AS dilakukan dengan Departemen Kesehatan RI. Itu juga menimbulkan pertanyaan dan isu sensitif, kenapa kerja sama tidak dilakukan antara militer. Mantan Menlu RI, Ali Alatas pernah menulis surat bahwa keberadaan laboratorium NAMRU-2 sangat berkaitan erat dengan rancangan Protokol Verifikasi Konvensi Senjata Biologi yang dalam waktu masa kini harus segera diratifikasi Indonesia. Ada dua ketentuan dalam protokol yang memberatkan Indonesia. Pertama, karena Indonesia wajib mendeklarasikan setiap bentuk kegiatan dan fasilitas biologi yang berada diwilayah yurisprudensinya tanpa melihat kepemilikan, kontrol kegiatan, dan fasilitas dimaksud. Kedua, salah satu ketentuan mengenai field investigation memungkinkan area investigasi terdirid ari tiga bagian yang masing-masing meliputi area wilayah seluas 500 kilometer persegi. Mengingat lokasi laboratorium NAMRU-2 yang berada di tengah kota Jakarta, maka seluruh wilayah Jakarta akan dimasukkan dalam wilayah investigasi, hal mana akan mencakup bangunan pemerintah yang penting dan strategis.

Di Indonesia kasus pertama virus flu burung (avian Influenza-Al) pada manusia ditemukan pada pertengahan tahun 2005, dimana untuk penentuan diagnosis Indonesia diwajibkan mengirim sampel virus ke WHO Collaborating Cneter di Hongkong. Hal ini berlangsung hingga Agustus 2006. Tetapi tanpa sepengetahuan Indonesia, sampel virus tersebut diberikan ke perusahaan pembuat vaksin di negara maju. The Age memang pernah menulis, Siti Fadillah Supari menyatakan bahwa sampel virus flu burung Indonesia yang diberikan pada WHO telah dikirimkan ke laboratorium senjata biologi di Los Alamos, sebuah laboratorium yang ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS.

Indonesia juga pernah kecolongan pada virus small pox (Cacar). Pada tahun 1974 Indonesia menyatakan bebas cacar. Pada tahun 1984 WHO datang ke Indonesia memusnahkan virus cacar sekaligus laboratoriumnya di Biofarma, Bandung. Sejak saat itu Indonesia sudah tidak memiliki virus cacar. Namun pada tahun 2003, WHO mengumumkan keberadaan senjata biologis dari cacar. Melalui mekanisme yang tidak transparan, virus yang diperoleh dari negara-negara berkembang di kirim ke WHO. Namun, ternyata, virus-virus itu kemduain diperdagangkan sebagai vaksin oleh negara maju. Vaksin tersebut lalu ditawarkan kepada negara miskin dan berkembang dengan garga tinggi, termasuk vaksin flu burung asal Indonesia. Atas dasar itu pula Siti Fadillah memutuskan menghentikan pengiriman  sampel virus flu burung ke laboratorium WHO. Penghenian itu dilakukan setelah sampel virus itu digunakan untuk kepentingan industri tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia.

Apa yang terjadi di Indonesia ternyata juga dialami negara miskin lain. negara yang terjangkit penyakit, di paksa mengirimkan virusnya ke WHO CC mlalui skema GISN (Global Influenza Surveilance Network). Namun bukannya dimanfaatkan untuk kesehatan seluruh dunia, virus itu malah disalahgunakan oleh negara kaya untuk membuat komoditas dagang, antara lain dalam bentuk vaksin. Bahkan ada kemungkinan dijadikan senjata bilogi. Celakannya, negara miskin sering kesulitan mendapat vaksin tersebut, karena sudah diborong negara lain yang belum terkena virus tersebut untuk pencegahan.

Bahkan Buku Siti Fadillah Supari yang berjudul “Saatnya Dunia Berubah ! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung” yang konon harus ditarik dari peredaran atas perintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dipihak lain, Menteri Pertahanan AS Robert Gates membantah adanya tawaran bantuan perlengkapan militer kepada TNI, jika buku yang ditulis Menteri Kesehatan Siti Fadilah tersebut ditarik dari peredaran. Menurut penelitian Institute of Medicine, NAMRU-2 telah mengumpulkan sekitar 300 ribu sampel virus di Indonesia pada tahun 2001. Sumber virus itu adalah rumah sakit di delapan titik strategis seperti Jakarta, Bandung, dan Papua. Untuk melakukan penelitian, laboratorium militer ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi komersial seperti Abbot Laboratories yang memasarkan suplemen anak. Sampel virus flu burung yang dirikim Indonesia ke laboratorium rujukan WHO (NAMRU) di Hongkong diam-diam dijual ke perusahaan pembuat vaksin di negara maju. Harga virus flu burung asal Indonesia sekitar 90 triliun per jenis virus. Sementara Indonesia sudah mengirim 58 jenis sampel virus ke WHO. Jika seluruh virus dijual, maka uang yang dikeruk dari penjualan virus milik Indonesia sebesar Rp. 5.220 triliun. Angka yang sangat fantastis. NAMRU-2 pernah melakukan riset soal malaria, mengambil sampel darah juga. Namun transfer teknologi dan publisitas tidak ada.

Keberadaan laboratorium NAMRU-2 bisa dilihat sebagai bagian dari jaringan institusional dalam sengkarut imperialisme kesehatan oleh kekuatan adidaya, baik industri obat, WHO, maupun pemerintah negara-negara maju. Akibatnya negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi sasaran penjualan vaksin yang mahal. The Guardian, yang menyebutkan bahwa AS tengah mengembangkan generasi baru senjata yang bisa dianggap melanggar perjanjian internasional, soal perang biologi dan kimia. Dibantu militer Inggris, pihak militer AS membuat senjata, tidak mematikan.

Malcolm Dando, dosen Keamanan Internasional di University of Bradford, dan Mark Wheelis, dosen Mikro biologi di University of California, mengatakan bahwa AS antara lain mengembangkan bom curah biologis, Antraks, dan senjata tidak mematikan untuk mengatasi massa perusuh. AS tengah menjalankan program senjata tidak mematikan yang mengandung zat penenang yang bisa melumpuhkan orang tanpa membunuhnya. Jonathan Tucker, pakar senjata kimia di Institute for Peace di Washington, mengatakan, banyak program senjata tidak mematikan dilakukan sebuah lembaga dibawah Departemen Kehakiman AS, tapi didanai oleh Pentagon.

Inilah kegiatan riset AS menurut Malcolm Dando :

  1. Upaya CIA meniru bom curah Soviet yang dirancang untuk menyebarkan senjata biologi
  2. Proyek Pentagon membangun pabrik senjata biologi dari bahan-bahan yang tersedia secara komersial untuk membuktikan teroris bisa melakukan hal yang sama
  3. Riset oleh Badan Intelijen Pertahanan dalam rakayasa genetika jalur baru Antraks yang tahan antibiotik
  4. Progam produksi Spora Antraks kering yang dipersenjatai secara resmi ini untuk  menguji pertahanan bio AS, tapi diduga produksinya melebihi kebutuhan dan tak diketahui sisanya dihancurkan atau disimpan.

Kiranya dalam analisis khas intelijen dan keamanan internasional semacam itu pula keberadaan NAMRU-2 di Indonesia menjadi hal yang patut dipertanyakan dan dinegosiasi ulang oleh pemerintah RI. Juga karena WHO dalam hal ini menjadi pihak yang diindikasikan turut berperan dalam imperialisme vaksin kesehatan di dunia. Misalnya, selama lebih dari setengah abad 110 negara di dunia harus mengirimkan spesimen virus influenza kepada WHO dengan dalih adanya Global Influenza Surveillance Network (GISN) atau jaringan pengawasan influenza global. Virus yang diterima GISN sebagai wild virus (virus liar) menjadi milik GISN. Virus ini kemudian diproses untuk risk assesment (penilaian risiko) dan riset para pakar, serta pembuatan seed virus (bibit virus). Dari bibit virus inilah lalu dibuat vaksin dan kemudian dijualk secara komersial ke seluruh dunia. Pembeli vaksin ini termasuk negara yang awalnya mengirimkan spesimen virusnya. Negara-negara pengirim sampel virus tidak mendapatkan kompensasi apa-apa, misalnya harga vaksin yang lebih murah. Harga vaksin sepenuhnya ditentukan oleh produsen virus yang semuanya bercokol di negara-negara industri kaya. Harganya sangat mahal tanpa mempedulikan alasan sosial kecuali alasan ekonomi semata. Inilah ciri khas kapitalistik dalam tata kesehatan global. Modus serupa terjadi pada virus flu burung (H5NI). Ketika dunia heboh dengan virus mematikan ini, WHO memperlakukan aturan yang sama terhadap negara yang terjangkit virus tersebut. Korban pertamanya adalah Vietnam. Di negara inilah virus flu burung ditemukan pada manusia. Dengan kekuasaannya, WHO memaksa Vietnam mengirimkan spesimen virus itu ke WHO Collaborating Center (WHO CC).  Setelah itu negara pengirim disuruh menunggu hasil diagnosinya. Perlakuan apa terhadap virus itu selanjutnya, negara pengirim tidak tahu menahu. Dalam kasus Vietnam itu, tiba-tiba di dunia beredar vaksin flu burung yang diperjualbelikan dengan harga yang tidak terjangkau oleh negara-negara berkembang. Ketika rakyat Vietnam meninggal gara-gara Flu Burung, para produsen menawarkan vaksin dengan Vietnam Strain.

Pada awal 2007, Indonesia dikagetkan dengan munculnya vaksin flu burung strain Indonesia yang dibuat perusahaan Australia, CSL. Padahal Indonesia tidak pernah mengirimkan spesimen virus tersebut ke negara lain, kecuali ke WHO. Ternyata bibit virus itu berasal dari WHO Australia yang mendapatkan virus flu burung Indonesia dari WHO CC. Kenyataan ini membuat Menteri Kesehatan menggugat aturan yang ada. Tindakan tersebut ternyata membuat AS gerah. Maka salah satu pejabat AS kemudian mendatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyatakan bahwa Menteri Kesehatan RI tidak kooperatif.

Siti Fadillah Supari menyebut apa yang dilakukan oleh WHO  sebagai kejahatan luar biasa dalam bidang kesehatan di dunia. Seharunya organisasi tersebut melindungi umat manusia dari kesakitan, bukan malah membuat sakit. Terbukti, WHO memang tidak bekerja untuk umat manusia. Organisasi ini bekerja untuk negara adidaya dan industri-industri obat multinasional. Bukti bagaimana organisasi kesehatan dunia ini bekerja untuk kepentingan Amerika bisa dilihat dari disimpannya seluruh data sequencing DNA virus flu burung WHO CC di Long Alamos, AS. Selama ini data-data virus itu hanya dikuasai oleh ilmuwan yang bekerja di Long Alamos. Ilmuwan lain di seluruh dunia tak bisa mengaksesnya, meski adalah data dunia.

Praktik monopoli kotor ini berlangsung lama tanpa dapat dicegah oleh dunia Ketiga. Pasalnya, negara-negara maju selalu menggunakan lembaga internasional seperti WHO. Dalam soal vaksin, misalnya 90 persen pasar vaksin dunia dikuasai hanya oleh sedikit perusahaan di negara maju. Perusahaan itu mendapat proteksi pemerintahnya untuk memproduksi dan mengedarkan produknya. Produksi dan peredaran obat di dunia kini dikuasai hanya oleh 15 perusahaan. Sembilan diantaranya adalah perusahaan AS seperti Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Johnson&Johnson, Upjohn, Wyeth, Eli Lilly, Schering Plough, Abbott, dan GlaxoSmithKline.

About these ads

Actions

Information




%d bloggers like this: