Demokrasi & Ham di Asia Tenggara

11 02 2010

by Igor Dirgantara

Dalam Piagam ASEAN Bab I, pasal 1 (ayat 7) yang dikatakan sebagai Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Komunitas yang dimaksud adalah sebuah masyarakat yang mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki semangat penghargaan atas HAM dan kepercayaan pada Demokrasi. Salah satu implementasi yang sangat penting berkaitan dengan persoalan diatas adalah pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN, sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 14 ASEAN Charter. Tanggal 3 Februari 2009 kemarin, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI) menyelenggarakan Seminar Tentang Implementasi ASEAN Charter dan Pembentukan Badan HAM ASEAN di Hotel Arya Duta untuk mendapat masukan dari masyarakat guna mengantisipasi pertemuan ke-8 High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body (HLPAHR) yang akan berlangsung tanggal 12-14 Februari 2009 nanti di Luang Prabang, Laos, termasuk akan diselenggarakannya KTT ke-14 pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2009 di Hua Hin, Thailand, dengan tema ”ASEAN Charter for ASEAN People”. Sampai sekarang HLPAHR berturut-turut telah menyelenggarakan pertemuan di Singapura (Juli 2008), Bangkok (Agustus 2008), Manila (September 2008), Singapura (November 2008), Bali (November 2008), Jakarta (Desember 2008), dan Brunei (Januari 2009). Rentetan pertemuan dalam konteks pembentukan badan ASEAN tersebut menunjukkan signifikansi isu Demokrasi dan HAM di Kawasan Asia Tenggara dewasa ini. Yang pasti sampai pertemuan ke-7 di Brunei, negara-negara Anggota ASEAN belum menentukan nama dari Badan HAM ASEAN tersebut. Indonesia sendiri melalui Deplu RI sangat berkepentingan di dalam pembentukan badan HAM tersebut, mengingat banyaknya pekerja migrant dari Indonesia yang bekerja di luar negeri dan negara tetangganya di Asia tenggara, seperti Malaysia, yang sampai sekarang masih mengundang banyak persoalan. Belum lagi persoalan Hak Anak dan Perempuan yang masih menjadi polemik di antara sesama negara ASEAN. Sebagaimana yang diketahui, hanya Philipina yang telah merativikasi konvensi internasional tentang pekerja migran. Belum lagi negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam) yang masih melihat civil society sebagai bagian integral dari negara. Berdasarkan masukan dari Seminar tersebut, dapat disimpulkan sikap Indonesia adalah : (1) walaupun Indonesia tidak merativikasi prosedur komunikasi, tetapi Indonesia bersedia untuk bekerja sama didalam membahas masalah HAM di kawasan;(2) bagi Indonesia dialog mengenai HAM adalah persoalan politik; (3) anggota komisi yang nanti duduk di dalam badan HAM tidak harus pejabat negara; (4) masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pembentukan Badan HAM ASEAN, oleh karena itu perlu di berdayakan mekanisme organisasi masyarakat sipil yang sudah ada seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan ASEAN Youth sebagai driving factor terciptanya civil society; (5) Indonesia melihat hak-hak sipil dan politik sebagai satu kesatuan dengan hak-hak sosial ekonomi.


Bagi Indonesia adalah bagaimana mungkin bisa membuat proteksi terhadap para pekerja migran, Hak Anak dan Perempuan kalau didalam negeri saja masalah teknisnya banyak yang masih belum bisa diselesaikan. Oleh karena itu aspek-aspek teknis jauh lebih penting dari pada sekedar menyelesaikan pelanggaran HAM dari kasus per kasus. Ada kritik, bahwa ketika Indonesia punya masalah dengan praktek HAM di dalam negerinya sendiri, jangan mengharap negara-negara lain di kawasan mau mendengar hirauan Indonesia tentang pentingnya penegakan HAM dan demokrasi. Indonesia suka mengkritik Myanmar, tetapi tidak suka kalau di kritik soal pelanggaran HAM di negerinya sendiri, seperti yang terlihat dalam kasus Pelanggaran HAM di Aceh dan Timor Timur dulu. Dengan kata lain, mencubit mau tapi di cubit tidak mau. Beberapa bulan lagi Indonesia akan menghadapi Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu mengukur komitmen negara dalam melindungi dan menghormati HAM menjadi sangat politis. Ratifikasi atas Hukum HAM Internasional adalah salah satu kewajiban prinsipil Indonesia sebagai negara anggota PBB. Hingga kini, pemerintah telah meratifikasi 6 instrumen utama HAM Internasional yang otomatis menjadi bagian dari hukum positif. Yakni konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan / CEDAW (1984), Konvensi Hak-hak Anak/CRC (1990), Konvensi Anti Penyiksaan / CAT (1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial / ICERD (1999), Kovenan Hak-hak Sipil-Politik / ICCPR (2005), dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005).
Namun, sesuai komitemen Presiden SBY dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM periode 2004-2009, pemerintah belum meratifikasi Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, dan Protokol Opsional CEDAW. Hal ini tentu menjadi noda hitam di tengah upaya pemerintah mendorong instrumentasi terhadap berbagai aturan dan hukum internasional. Menurut Usman Hamid, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), rendahnya dukungan negara pada Komnas HAM melemahkan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Jaksa Agung menolak menyidik kasus Trisakti dan Semanggi 1998, Semanggi II 1999, Mei 1998, penculikan dan penghilangan secara paksa 1997/1998, dan peristiwa 1965/1966 (PKI).1 Adalah ironi bahwa Indonesia adalah pendukung penegakkan HAM dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara, yang sering mengkritik kebijakan Junta Militer Myanmar terhadap Gerakan Pro Demokrasi Aung San Suu Kyi, namun ternyata Indonesia masih menyimpan persoalan yang berkaitan dengan penegakkan HAM di dalam negeri.
Namun begitu bagi Indonesia persoalan HAM dan Demokrasi di kawasan Asia Tenggara dinilai sangat penting. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai cara-cara berdemokrasi, berpolitik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Hal itu diungkapkannya pada Pembukaan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) tanggal 10 Desember 2008 di Nusa Dua Bali, dengan tema ”Building And Consolidating Democracy : A Strategic Agenda for Asia”. Lebih lanjut Presiden SBY mengajak semua negara di Asia berkumpul untuk membicarakan masa depan demokrasi regional dan bertukar pengalaman dalam wadah ini.2 Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd memberikan bantuan 3 juta Dollar AS untuk mendukung Forum ini dan terbentuknya Institute for Peace and Democracy di Indonesia.

Masalah Myanmar dan Peran ASEAN
Asia Tenggara sampai sekarang masih dipandang memiliki masalah pelanggaran HAM dan penegakkan nilai-nilai demokrasi. Beberapa negara anggota ASEAN saat ini masih berkutat dengan isu HAM dan demokrasi di dalam negeri. Thailand dan Myanmar adalah contohnya. Apa yang terjadi di Myanmar telah menuai desakan Internasional. Untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Desember 2008 lebih dari 100 mantan pemimpin dunia, seperti : mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George HW Bush dan Jimmy Carter, mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, mantan Perdana Menteri (PM) Australia John Howard, mantan PM Prancis Lionel Jospin, mantan PM Jepang Junichiro Koizumi, serta mantan presiden Filipina Fidel Ramos dan Corazon Aquino, melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon. Isinya menagih itikad Sekjen PBB tersebut yang pernah dilontarkannya pada 11 Oktober 2007 terkait pembebasan Aung San Suu Kyi. Tidak hanya itu, puluhan peraih hadiah nobel yang berkumpul pada penyerahan nobel perdamaian kepada mantan presiden Finlandia Martii Ahtisaari tanggal 9 Desember 2008 juga mendorong pembebasan Aung San Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian 1991. Pembebasan yang diminta komunitas Internasional tidak saja untuk Aung San Suu Kyi, tetapi juga ribuan tahanan politik pendukungnya. Dalam kurun waktu 17 bulan sejak Juni 2007, jumlah tahanan politik Myanmar melonjak sebesar 42,8 % menjadi 2.100 tahanan. Pada bulan November 2008, lebih dari 100 aktivis pro demokrasi, jurnalis, biksu, sukarelawan, dan pengacara dijatuhi hukuman penjara hingga 68 tahun.3 Sekjen PBB Ban Ki Moon akhirnya merespon positif terhadap pembebasan Aung San Suu Kyi, dengan meminta seluruh negara di dunia menggunakan pengaruh dan kemampuannya agar junta militer memenuhi komitmen menuju demokrasi (Road map to Democracy).
Kasus Myanmar sebenarnya menjadikan ASEAN tidak beranjak kemana pun pasca diratifikasinya ASEAN Charter tanggal 15 Desember 2008 lalu. Hingga saat ini, ASEAN sebetulnya hanya ”membuat suatu proses” ketimbang mencapai suatu kemajuan dalam penegakkan HAM dan Demokrasi. 4Di satu sisi ASEAN dari segi visi telah memproyeksikan dirinya sendiri untuk menjadi suatu institusi yang terintegrasi, namun disisi lain masih belum mengubah kesetiaannya kepada interpretasi yang kaku terhadap prinsip kedaulatan dan non intervensi. Kesenjangan ini jelas merupakan hambatan bagi ASEAN untuk beranjak dari posisinya saat ini, terutama untuk menerapkan prinsip-prinsip baru terutama dalam hal menegakkan demokrasi dan HAM. Karena itu, ASEAN Charter tidak lebih dari sekedar rekonfirmasi ASEAN yang ”lama” didalam suatu kemasan yang baru (The old wine in the new bottle).
Kecenderungan untuk mempertahankan kepatuhan yang rigid terhadap prinsip non intervensi dan kedaulatan oleh ASEAN telah semakin dipertegas dengan dikeluarkannya isu Myanmar dari agenda pembahasan KTT ASEAN ke-13, 2007, di Singapura. Bentrokan antara militer dan para demonstran yang terjadi di Myanmar pada bulan September 2007 telah mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional, tidak hanya kepada rezim otoriter di Myanmar, tetapi juga pada keefektifan kerjasama ASEAN dalam menangani masalah tersebut. Perdebatan terjadi di antara para pemimpin ketika KTT berlangsung terkait dengan konsistensi antara penandatanganan Piagam yang mendorong pelaksanaan serta perlindungan HAM dan demokrasi, dan bagaimana hal itu akan membawa konsekuensi tegas bagi negara-negara ASEAN untuk menghentikan pelanggaran HAM berat di Myanmar.
Terkait dengan masalah penegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara, solusi ASEAN bagi kasus Myanmar masih jauh dari harapan yang diinginkan. Bahkan rencana adanya briefing khusus oleh utusan khusus PBB Ibrahim Gambari pada KTT ASEAN 2007 tersebut diatas akhirnya dibatalkan karena adanya keberatan yang diajukan oleh beberapa negara anggota ASEAN. Sebaliknya, Perdana Menteri Myanmar memutuskan untuk memberikan briefing tersendiri pada saat informal working dinner pada tanggal 19 November 2007.5 Sejauh ini, hal yang bisa dilakukan oleh ASEAN adalah menyatakan isu Myanmar ini sebagai ”masalah ASEAN” sebagai upaya penolakan terhadap intervensi yang berlebihan dari negara atau institusi lain di luar kawasan.6 Ide lain yang masih menjadi perdebatan adalah tentang opsi apakah Myanmar harus dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti adalah ASEAN belum melakukan suatu tindakan yang signifikan. Kelihatannya ASEAN tidak mampu didalam menghadapi rezim otoriter Myanmar yang semakin terlihat percaya diri.
Krisis di Myanmar paling tidak memiliki 3 makna penting bagi ASEAN. Pertama, masih lambannya kemampuan antisipasi dini dari pihak ASEAN. Sebagai aktor regional yang telah berpengalaman dalam proses penyelesaian konflik di Kamboja, ASEAN seharusnya lebih peka terhadap akar konflik yang mendasari hubungan antara junta militer dengan gerakan pro demokrasi. Kedua, krisis Myanmar memperkuat dilema dari prinsip non intervensi dan kedaulatan negara yang tetap dianut ASEAN sampai sekarang, padahal di era globalisasi sekarang ini seharusnya ASEAN ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kawasan. Ketiga, kasus Myanmar mempertegas perlunya mekanisme penyelesaian konflik (Conflict Resolution) di dalam tubuh ASEAN itu sendiri, karena selama ini ASEAN hanya bisa berperan sebagai peredam konflik antar negara di kawasan (swept sensitive political issue under the carpet).
Masalah kebijakan pelibatan konstruktif (constructive engagement) ASEAN terhadap Myanmar, hingga kini masih menjadi polemik di negara anggota ASEAN. Di tahun 2003, Thailand menyatakan optimis bahwa kebijakan pelibatan konstruktif dapat berpengaruh pada pergantian rezim di Myanmar. Sedangkan Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura, melihat perkembangan politik di Myanmar secara lebih hati-hati.
Sementara itu, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja tidak bersikap. Pada perkembangannya, pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Phnom Penh Juni 2003, sebenarnya telah mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi. Desakan para Menlu ASEAN itu dianggap telah keluar dari tradisi ASEAN, yang selama ini berprinsip tidak mencampuri (non-interference) urusan dalam negeri setiap negara anggota. Namun demikian, tindakan ASEAN itu justru memberi apresiasi sebagai terobosan penting kebijakan pelibatan konstruktif di masa datang. Meskipun perdebatan tentang constructive engagement itu masih ada diantara anggota ASEAN, namun negara-negara ASEAN memilih untuk meredam perselisihan diantara mereka sesuai dengan Treaty Of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC).
Tidak digunakannya kesempatan menduduki kursi Ketua ASEAN di tahun 2006 oleh Myanmar adalah karena mempertimbangkan pandangan dan sensitivitas negara-negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Philipina dan Indonesia, walaupun Vietnam dan Kamboja mendukung posisi Myanmar sebagai Ketua ASEAN tahun 2006. Sementara itu Singapura dan Brunei Darussalam bersifat netral. Mengingat implikasi kebijakan constructive engagement ASEAN terus digugat oleh beberapa pihak, terutama Amerika Serikat (Barat), maka tugas berat Indonesia dan ASEAN adalah melakukan diplomasi lebih jauh untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda, di dalam beberapa kesempatan, walaupun mendukung prinsip non intervensi, Indonesia tetap mendesak junta militer di Myanmar untuk pembebasan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, sebagai salah satu indikator bahwa Myanmar serius melaksanakan road map to democracy.7 Pasca diratifikasinya ASEAN Charter oleh 10 negara anggotanya, dan efektif dilaksanakan pada tahun 2009 ini, maka bisa dikatakan bahwa penyelesaian masalah di Myanmar adalah Test Case pertama bagi organisasi ASEAN.

Kepentingan Amerika Serikat (AS)
Dalam perkembangan terakhir ini, tekanan dunia internasional terhadap rezim junta militer di Myanmar untuk pembebasan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, terus menguat. Melalui House of Representatives pemerintah AS menyetujui sanksi bagi junta militer Myanmar, berupa penerapan restriksi perdagangan, pembekuan aset junta militer Myanmar di perbankan AS, dan pelaranan Visa bagi anggota rezim yang ingin masuk AS.8 Di sini jelas terlihat bahwa grand strategy AS adalah tetap menjunjung penyebaran demokrasi di seluruh dunia sebagai agenda utama kebijakan luar negerinya. Bahkan elite pembuat kebijakan luar negeri AS dimasa pemerintahan Clinton dan Bush Jr secara eksplisit menghubungkan promosi demokrasi di negara berkembang dengan kepentingan nasional vital AS, walaupun upaya Amerika dalam menyebarkan demokrasi hanyalah dagangan bagi kepentingan nasionalnya. Untuk itu Amerika menjualnya dengan jalan berperang.9 Inilah yang sesungguhnya terjadi, karena AS dalam hubungan luar negerinya hanya melihat negara lain sebagai a Friend in Need (teman saat dibutuhkan), dan tidak pernah melihat berdasarkan persamaan ideologi. Buktinya, AS memasukan negara-negara yang non demokratis tetapi lebih bisa dipercaya seperti Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, Singapura dan Turki. Demokrasi atau non Demokrasi sama saja apabila keduanya menguntungkan AS. Amerika-lah yang telah memperkenalkan kita pada kebaikan demokrasi bagi perdamaian, namun, Amerika juga yang membuat kita menjadi sulit untuk menerima bahwa demokrasi sejalan dengan perdamaian.
Dalam perkembangan akademis banyak ilmuwan barat (AS) yang melihat munculnya rezim-rezim demokratis di dunia ini hanya sekedar ”Demokrasi Pemilihan Umum”, namun bukan ”Demokrasi Liberal”.10 Samuel P. Hantington pernah berpendapat bahwa diperkenalkannya Pemilu di masyarakat non barat sering kali berujung pada kemenangan kekuatan anti liberal. Padahal tradisi teoritis demokrasi mensyaratkan adanya hubungan yang kuat antara liberalisme dan demokrasi sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan.11 Kenyataan bahwa demokrasi dan liberalisme bukannya tidak dapat dipisahkan terbukti melalui jejak sejarah adanya negara demokrasi non-liberal dan negara non-demokrasi yang liberal. Negara demokrasi non-liberal contohnya adalah Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan Pemilu Demokratis, namun pemerintah mengeluarkan Undang-undang Anti Pornografi dan membubarkan kelompok Islam Ahmadiyah. Sedangkan Hongkong dibawah aturan kolonial Inggris merupakan contoh liberalisme yang tumbuh subur tanpa demokrasi. Oleh karena itu, bagi analisis barat tugas AS sekarang ini bukan sekedar mencari wilayah baru untuk dibuat demokratis dan lokasi baru untuk penyelenggaraan Pemilu. Peran AS ke depan yang bisa dilakukan adalah menguatkan demokrasi yang berakar pada ideologi liberalisme konstitusional. Dulu Woodrow Wilson membawa Amerika memasuki abad ke-20 dengan sebuah tantangan yaitu untuk membuat dunia aman bagi demokrasi, namun sekarang tugas AS adalah membuat demokrasi aman bagi dunia. 12

Hubungan RI – AS
Hubungan AS dengan Indonesia pasca terpilihnya Obama sebagai presiden AS yang ke-44 tidak akan berubah. AS semakin menyadari bahwa Indonesia kini dalam proses menuju sebuah negara demokrasi yang utuh. Dalam pernyataannya di depan komite hubungan luar negeri senat, Hillary Clinton, menyatakan bahwa Indonesia punya peran penting dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi global sekarang ini, oleh karena itu Indonesia adalah salah satu negara yang perlu mendapat perhatian dari AS.13 Kemenangan Partai Demokrat akan menunjukkan prinsip bahwa AS harus menjadi bagian dari kolaborasi internasional. Prinsip ini berarti AS harus terlibat didalam permasalahan Internasional, terutama yang menyangkut masalah kemanusiaan, stabilitas politik dan ekonomi regional dan global. Berbeda dengan Partai Republik, Partai Demokrat memiliki ideologi liberal yang tidak menyukai perang dan lebih mengutamakan diplomasi dalam mengatasi masalah internasional.
Barack Obama dalam artikelnya di jurnal Foreign Affairs Edisi Juli/Agustus 2007 berpendapat bahwa AS harus menjadi pemimpin dunia dengan memberi sebuah contoh positif, dan AS tidak dapat menghadapi tantangan abad ini secara sendirian dan dunia juga tidak dapat menghadapi tantangan itu tanpa keterlibatan Amerika Serikat.14 Pesan Barack Obama adalah bahwa ia akan memperbarui kepemimpinan Amerika Serikat di dunia. Barack Obama melihat pentingnya mengakhiri ”Cowboy Diplomacy” yang diterapkan oleh Bush Jr. Sementara itu pandangan Hillary Clinton mengenai kebijakan luar negeri AS tercermin dalam artikelnya di jurnal Foreign Affairs Edisi Januari-Februari 2008. Menurut Hillary adalah penting bagi Amerika Serikat untuk melibatkan musuh dalam sebuah kerjasama, tetapi adalah lebih penting lagi untuk memberi jaminan kepada sekutu-sekutu AS. Hillary juga menekankan pentingnya menjalin kemitraan dengan negara-negara lain untuk membentuk dunia yang lebih kuat.15
Perhatian AS di Asia akan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan Cina di berbagai bidang. AS memprediksikan Cina dapat menjadi negara paling berpengaruh setelah AS dalam 20 tahun ke depan. AS juga akan mengantisipasi menguatnya pengaruh dan kekuatan Rusia. Sebagaimana disebutkan dalam Global Trends yang dikeluarkan US National Intelligence Council November 2008, AS memperkirakan Rusia akan menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan bila negara itu berhasil meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia, melakukan diversifikasi ekonomi, dan semakin terintegrasi dengan pasar global. Adalah menarik presiden Obama juga menyadari konsekuensi dari krisis iklim global dan meyakini sudah saatnya AS memimpin upaya kolektif mengatasi masalah itu. AS juga akan mengupayakan keluar dari ketergantungannya dari minyak dan gas bumi. Oleh karena itu Obama akan mendorong kerjasama di bidang energi melalui berdirinya Global Energi Forum. Namun prioritas Obama tentu saja akan memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam negeri yang diterpa krisis ekonomi global sekarang ini.
Hubungan bilateral Republik Indonesia (RI) –Amerika Serikat (AS) mengalami pasang surut. Kedua negara mempunyai perbedaan dalam beberapa isu, tetapi secara umum hubungan RI-AS selama 8 tahun meningkat pesat. AS mencabut embargo senjata dan memberikan bantuan pendidikan 157 juta dollar AS untuk kurun waktu lima tahun. Selain itu, Milennium Challenge Corporation (MCC), sebuah lembaga bantuan pembangunan AS, juga telah mengakui berbagai kemajuan RI di bidang good governance dan dedikasi untuk mendorong liberalisasi ekonomi serta investasi dalam pembangunan sumber daya manusiannya.
Menurut Duta Besar RI untuk AS Sudjadnan Parnohadiningrat, perdagangan antar RI-AS mengalami kenaikan signifikan dari 18,5 miliar dollar AS (2007) menjadi 20,1 miliar dollar AS (Januari – November 2008). Foreign Direct Investment (FDI) juga meningkat walau masih kurang besar dibandingkan FDI yang masuk ke negara-negara lain.16 AS berperan aktif dalam upaya tanggap darurat tsunami di Aceh dan mendukung proses damai Aceh serta pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kerjasama militer juga berlanjut melalui program Foreign Millitary Financing dan International Military and Education Training (IMET). Dialog antar pejabat militer terus dilakukan melalui forum US-Indonesia strategic dialogue. Tak ketinggalan Kepolisian negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi penegakan hukum di AS. Dalam isu lingkungan, AS pendukung Coral Triangle Initiative yang dipelopori RI dengan lima negara Asia Pasifik.17
Kerjasama antar parlemen juga terus meningkat, ditandai dengan meningkatnya intensitas kunjungan dan pertemuan badan-badan parlemen kedua negara. Di sektor pendidikan, ratusan pelajar RI sering diundang mengikuti program pendidikan singkat di AS dan sebaliknya pemerintah RI menyediakan beasiswa Dharmasiswa bagi sejumlah mahasiswa AS yang belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia.
Di berbagai kalangan pemerintah, Kongres, pemerhati kawasan Asia maupun publik AS secara umum, RI diakui sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang demokratis, RI dipandang berhasil memberantas terorisme dan mempunyai peran besar menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Pengakuan pentingnya posisi dan prestasi RI disinggung seorang peneliti Brookings Institute dan Senator Chistopher Bond yang menyarankan Obama mengunjungi RI bila ingin menyampaikan pidato di depan masyarakat muslim. Kedua tokoh itu menyarankan Obama memilih RI sebagai tempat yang paling tepat tidak saja karena ia pernah menghabiskan sebagian masa kecilnya di sini, tetapi juga untuk menunjukkan penghargaan AS atas peran RI selama ini dalam memberikan kontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia tenggara, serta representasi sebagai negara demokratis. Duta Besar AS untuk RI Cameron Hume dihadapan forum diskusi CSIS-USINDO di Wahington DC, 15 Januari 2009, dengan sangat artikulatif menjelaskan arti penting RI bagi AS dan perlunya AS menjalin kerja sama kemitraan strategis dengan RI.18
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di depan para pengusaha dan pemerhati Indonesia di AS bulan November 2008 menyerukan dimulainya babak baru hubungan RI-AS dalam bentuk kemitraan strategis yang didasari kesetaraan dan kepentingan bersama. Kemitraan strategis tersebut harus membawa manfaat bagi rakyat kedua negara, bersifat jangka panjang, dan mengandung elemen hubungan antar masyarakat.
Jika selama ini kita sering mendengar pujian bahwa Indonesia adalah negara besar dan strategis, perlu di ingat pernyataan itu lazim dalam diplomasi, negara manapun termasuk Brunei atau Vanuatu pun, pasti akan dianggap penting dalam hubungan diplomasi. Ada benarnya mungkin yang dikatakan oleh Duta Besar AS Cameron Hume November 2008 yang lalu, bahwa untuk menjadi mitra strategis yang diperlukan adalah bagaimana strateginya ? AS akan menjalin kemitraan strategis jika negara itu telah menunjukkan diri sebagai negara demokrasi yang kuat, stabil dan sesuai dengan kepentingan nasionalnya.19 Pada kenyataannya, Indonesia masih menyimpan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM Berat, seperti yang terlihat dalam kasus Munir. Tetapi, menurut penulis, hubungan RI-AS sepertinya bisa menjadi persoalan jika Indonesia tidak mampu mengatasi sentimen anti Amerika Serikat di Indonesia yang cenderung menguat dan dapat muncul setiap saat, apalagi bila hal itu di kaitkan dengan persoalan terorisme dan Palestina. Itu sebabnya Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin, telah menyampaikan perasaan skeptis atas terpilihanya Barack Obama sebagai presiden AS yang ke-44, di sela-sela kunjungannya ke Berlin pada tanggal 17 Januari 2009 bahwa kekecewaan-kekecewaan terbesar akan muncul akibat adanya harapan-harapan yang terlampau besar.20

About these ads

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: